PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Base Erosion and Profit Shifting


Artikel

 

 

Adanya celah antara peraturan pajak dalam negeri dengan aturan pajak bilateral (tax treaty) menyebabkan perusahaan multinasional memanfaatkan kesempatan ini sebagai cara penghindaran pajak. Dalam hal ini yang lebih dirugikan adalah negara berkembang. Terlebih negara berkembang umumnya sangat mengandalkan penerimaan negara yang didapat dari pajak guna meningkatkan perekonomian.

 

Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) bersama-sama dengan negara-negara berkembang yang terhimpun dalam G20 merumuskan rencana aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Aksi ini dimaksudkan untuk mencegah adanya praktik penghindaran, penggelapan, dan perencanaan pajak progresif.

Terdapat beberapa key pressure yang berpotensi profit shifting sebagaimana tertuang dalam addressing BEPS, diantaranya:

  1. Ketidaksesuaian (mismatch) antar negara dan karakterisasi instrument, termasuk hybrid mismatch arrangement and arbritage
  2. Penggunaan konsep pembatasan yurisdiksi keuntungan dari P3B untuk mencegah pemajakan atas barang dan jasa digital
  3. Penggunaan struktur keuangan dan pembiayaan utang intragroup lainnya
  4. Berbagai aspek transfer pricing yang berkaitan dengan risiko intangible asset dan pembagian kepemilikan
  5. Keefektifan dari ketentuan anti penghindaran pajak seperti general anti avoidance rules (GAAR), pengaturan controller foreign company (CFC Regimes), ketentuan pengecilan modal, dan antri-treaty shopping
  6. Adanya rezim pemerintahan yang memberikan keistimewaan perlakuan pajak

 

Aksi BEPS merupakan strategi yang digunakan oleh negara-negara yang bertujuan untuk membentuk istem perpajakan yang adil, efektif dan efisien. Secara komprehensif dan terkoordinasi aksi tersebut dikelompokkan dalam 3 prinsip utama, diantaranya:

  1. Coherence, koherensi dalam perpajakan internasional diperlukan untuk memperkuat standar guna mencegah terjadinya pajak berganda (double taxation)
  2. Subtance, adanya substansi ekonomi dalam aturan pajak karena melibatkan negara ketiga dalam rangka bilateral
  3. Transparency and Centainty, WP melaporkan informasi transfer pricing secara transparan dan pasti untuk mencegah praktik BEPS

 

Ketiga komponen tersebut diimplementasikan ke dalam 15 rencana aksi BEPS. Pembaca dapat mengamati overview gambar di awal artikel ini. Selanjutnya akan dikupas masing-masing action plan. Nantikan ya! (otto/laili)

Publication Publication Publication