PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Data Nasabah Asing Mendesak Untuk Dibuka


Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpppu) tentang kerahasiaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk komitmen Indonesia melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai Juni 2018.

 

Perppu dikeluarkan agar otoritas pajak bisa mengakses data perbankan, pasar modal dan industri keuangan lainnya untuk kepentingan perpajakan secara otomatis. Beleid tersebut juga dirilis guna menyiasati kendala hukum, dimana data keuangan nasabah maupun wajib pajak dijamin  oleh Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), UU Perbankan dan UU Pajak Penghasilan (PPh).

 

Direktur Perpajakan Internasional DJP John Hutagaol mengatakan, Perppu menjadi salah satu opsi untuk mengubah aturan yang ada saat ini. Meski demikian idealnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengamandeman ketiga UU tadi.

 

Tetapi jika tidak memungkin kan pemerintah akan mengeluarkan Perppu. Inti dari Perppu yang akan dikeluarkan tersebut, akan memperluas akses otoritas pajak terhadap data perbankan yang selama ini masih sangat terbatas untuk kondisi tertentu saja.

 

Namun, yang paling penting untuk segera dibuat payung hukumnya adalah yang terkait dengan data nasabah perbankan yang merupakan warga negara asing. Data mereka nantinya yang akan dipertukarkan dengan otoritas pajak dari negara asal nasabah.

 

Dianggap Tidak Kooperatif

Apabila data nasabah sudah bisa dibuka maka Indonesia sudah bisa ikut dalam pertukaran data informasi perpajakan internasional. Menurutnya, waktu yang tersisa bagi Indonesia untuk menerbitkan Perppu tersebut adalah 30 Juli 2017. Karena pada tanggal tersebut, Negara-negara anggota G-20 akan kembali menggelar pertemuan dalam rangka menegvaluasi kesiapan pelaksanaan AEoI.

 

Jika hingga pertemuan G20 mendatang Indonesia belum mempunyai payung hukum yang kuat, maka akan dianggap tidakkooperatif dalam melaksanakan AEoI. Namun, sampai saat ini Indonesia belum siap menerapkannya dari sisi peraturan.

 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mendukung rencana pemerintah mengamandeman UU Perbankan, UU KUP ataupun mengeluarkan Perppu. Pihaknya bahkan sudah menyiapkan aturan yang memungkinkan pertukaran data informasi bisa berjalan.

 

Salah satunya, dengan membuat Rancangan Surat Edaran OJK mengenai penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan. Bahkan, OJK juga sudah mengeluarkan Peraturan OJK yang mengharuskan setiap nasabah asing untuk membuat pernyataan, kesediaan data perbankannya dibuka untuk kepentingan perpajakan.

 

Surat kesediaan itu harus ditandatangani ketika akan membuat rekening di Perbankan yang ada di wilayah Indonesia.

 

Selain itu, OJK juga sudah menyiapkan sistem agar pertukaran informasi bisa berjalan, yang diberinama Sistem Informasi Pertukaran Informasi Nasabah Asing (SIPINA). Sistem ini awalnya untuk mengakomodir perjanjian pertukaran data informasi perpajakan antar Indonesia-AS, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

Publication Publication Publication