PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Farewell Tax Amnesty - Perppu Keterbukaan Informasi Segera Rilis, WP Dipaksa Taat Pajak


Presiden Joko Widodo memberi waktu satu bulan bagi wajib pajak untuk mengungkap harta tersembunyinya dengan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), sebelum pemerintah bertindak tegas terhadap praktik penghindaran pajak.

 

“Masih ada sisa waktu satu bulan untuk ikut tax amnesty. Ini kesempatan terakhir, saya ingatkan,” tegas presiden di hadapan ribuan pelaku usaha yang menghadiri acara Farewell Tax Amnesty di JI Expo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/2).

 

Menurutnya, tax amnesty telah berlangsung delapan bulan dan Maret 2017 menjadi bulan terakhir kebaikan hati pemerintah untuk bisa mengampuni kelalaian wajib pajak (WP). Bulan ini juga menjadi kesempatan paling baik yang tersisa bagi wajib pajak untuk merepatriasi aset-asetnya atau menginvestasikan dananya di dalam negeri.

 

“Jangan ragu-ragu lagi. Pakai hitung-hitungan silakan, tapi peluang tidak datang berkali-kali,’ katanya.

 

Perppu Keterbukaan Informasi

 

Presiden juga mengingatkan bahwa mulai tahun 2018 mayoritas negara di dunia akan saling bertukar informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Indonesia dipastikan akan menerapkan AEoI per Juni 2018 dengan sementara waktu menggunakan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

 

“Hati-hati, sebentar lagi saya akan mengeluarkan Perppu mengenai ini (AEoI). Kalau melalui undang-undang mungkin terlalu lama, ini harus disampaikan. Saya akan keluarkan Perppu yang isinya kurang lebih mengenai keterbukaan informasi,” tuturnya.

 

“Nanti 2018 siapapun tidak bisa lagi menyembunyikan hartanya, tidak bisa lagi menghindari pajak. Kalau Perppu tidak dikeluarkan, dikucilkan kita. Indonesia bisa dianggap negara ecek-ecek, tidak kredibel. Tidak mau saya,” lanjutnya.  

 

Untuk itu, menurutnya, lebih baik WP membuka semua data kepemilikan hartanya dan dibereskan kewajiban pajaknya secara benar agar agar hidup lebih enak dan tenang, tanpa khawatir lagi diburu fiskus.

 

Trust

 

Pada kesempatan itu, presiden juga mengapresiasi kinerja para pegawai pajak yang bekerja hampir 24 jam setiap harinya demi melayani peserta tax amnesty. Dia menganalogikan kantor pajak saat ini ibarat apotek 24 jam yang tidak pernah tutup melayani pelanggan.

 

Dia menilai, kerja keras pegawai pajak selama delapan bulan terakhir terbayar dengan masuknya penerimaan pajak dari tax amnesty sebesar Rp112 triliun ke kas negara. Pencapaian tax amnesty itu dianggap yang tertinggi di dunia sejauh ini.

 

“Tidak ada negara lain yang seperti ini, tidak ada. Tidak ada presiden dibawa ke mana-mana untuk (sosialisasi) tax amnesty,” katanya. “Ini agar program tax amnesty betul-betul memberikan manfaat kepada negara dalam jangka, tidak hanya sekarang tapi juga yang akan datang,” jelasnya.

 

Dia berharap, upaya yang dilakukannya bersama jajaran Kementerian Keuangan, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memperkuat kepercayaan public terhadap pemerintah. Menurutnya, kepercayaan (trust) sangat penting untuk memastikan tata kelola negara dan perekonomian berjalan dengan baik.

 

“Kami sedang dalam proses membangun itu, membangun trust. Itu tidak kelihatan, tapi sangat berharga. Korporasi juga sama, kalau tidak dipercaya, ya ke mana-mana tidak laku (jualannya),” tuturnya.

 

Tak hanya di bidang perpajakan, lanjut presiden, upaya menjaga kepercayaan publik juga dilakukan pemerintah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, menjaga inflasi yang rendah, serta memperbaiki iklim kemudahan berusaha di Tanah Air, yang antara lain dengan memangkas waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) menjadi di bawah tiga hari.

 

Proyeksi Ekonomi

 

Apabila melihat pencapaian ekonomi 2016, presiden menilai laju PDB Indonesia sebesar 5,02 persen merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di antara negara-negara G20, setelah Tiongkok dan India.

 

Indikator makro ekonomi lain yang juga menunjukkan perbaikan signifikan adalah inflasi. Apabila sebelumnya Indonesia bergulat dengan laju inflasi yang selalu di atas 8 persen per tahun, tahun lalu laju inflasi berhasil ditekan menjadi di bawah 4 persen.

 

 

“Inilah angka-angka yang memberikan kepercayaan kepada investor, baik dalam maupun dari luar negeri untuk berani menanamkan investasinya. Kalau masih pesimistis, mau cari angka berapa lagi?” tandasnya.

 

Presiden mengungkapkan, dua minggu yang lalu telah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membuat kalkulasi dan proyeksi ekonomi dan social jangka panjang Indonesia. Pada tahun 2045, ujar presiden menirukan pernyataan Menkeu, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 309 juta jiwa. Sementara nominal Produk Domestik Bruto (PDB) diprediksi bakal menembus angka US$9,1 triliun, dengan pendapatan per kapita lebih dari US$29 ribu.

 

“Tapi dengan catatan, setiap tahun sampai 2045 kondisinya normal seperti sekarang ini. Syukur-syukur bisa pertumbuhannya dinaikkan,” tuturnya.

 

Karenanya, lanjut dia, pemerintah akan berupaya meningkatkan rasio penerimaan pajak (tax ratio) dan mendorong pemerataan ekonomi hingga ke pelosok-pelosok dan wilayah perbatasan Indonesia. Menurutnya, fokus pembangunan ekonomi Indonesia-- yang didanai dari pajak-- saat ini diarahkan ke daerah terpencil dan perbatasan guna mengkatkan harga diri Indonesia sebagai negara berdaulat.

 

“Dua tahun lalu saya datang ke Entikong, Papua. Saya lihat kantor kita di sana dibandingkan di sebelah (negara tetangga), malu saya. Kaya kandang itu yang di Entikong. Saya perintahkan Menteri PU, saya beri waktu dua minggu robohkan. Saya beri waktu dua tahun gedung ini harus lebih baik dari negara tetangga. ‎Kita negara besar, harga diri kita di mana.

 

Investasi dan Politik

 

Dengan penjabaran kebijakan dan kondisi di atas, presiden mengajak para pemilik modal untuk memanfaatkan sebaik-baiknya peluang investasi yang terbuka lebar di Indonesia. Menurutnya, tidak ada hal yang patut dikhawatirkan tentang Indonesia, sekalipun kondisi politik menghangat belakangan ini.

 

“Banyak yang menanyakan kepada saya mengenai situasi politik dan kemarin waktu di Australia juga ditanyakan itu. Saya jawab: situasi politik kita aman, terkendali,” jelasnya. 

 

Aksi damai sejumlah organisasi kemasyarakatan, yang ditaksir melibatkan sekitar 7 juta demonstran pada November-Desember 2016, disebutnya sebagai bukti kematangan dan kedewasaan berpolitik penduduk Indonesia. Proses berdemokrasi semacam ini harus bisa dihadapi dengan baik untuk semakin menjadikan Indonesia negara yang tahan uji.

 

“Negara yang mau naik kelas itu pasti ada ujian. Jangan pada ketakutan dan tidak berani investasi, keliru besar. Tidak ada masalah. Semoga seterusnya tidak ada masalah,” ucapnya. (Agust/Asep)

Publication Publication Publication