PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Habis Tax Amnesty, Terbitlah Reformasi Pajak


Program amnesti pajak akan berakhir kurang dari dua bulan lagi. Setelah program berakhir, artinya tidak ada lagi pengampunan bagi para wajib pajak yang lalai menunaikan kewajibannya pada Negara. Pemerintah memiliki rencana yang lebih garang untuk menjaring wajib pajak. Langkah yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah mempersiapkan reformasi kebijakan, reformasi administrasi, dan pelaksanaan pertukaran data secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEol) terkait pajak. 

 

Terkait reformasi kebijakan, Direktur Perpajakan Internasional DJP, John Hutagaol mengungkapkan (melalui liputan6.com) bahwa terdapat lima peraturan yang akan direvisi. Kelima aturan itu antara lain Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), bea materai (UU BM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

 

Setelah itu, DJP akan mulai mempersiapkan Indonesia untuk melaksanakan kerja sama dengan sistem perpajakan internasional melalui transparansi dan keterbukaan (AEol). Oleh karenanya, pemerintah akan melaksanakan konfergensi terhadap regulasi perpajakan domestik.

 

Rencananya, aturan perpajakan akan mengakomodasi empat minimum standar yang sudah dideklarasikan dalam Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yakni praktik perpajakan menyimpang (harmful tax practice), pelanggaran perjanjian perpajakan (treaty abuse), permainan tarif pajak (transfer pricing document/TP doc), dan penyelesaian sengketa (dispute resolution).

 

Ketentuan yang telah dikeluarkan oleh DJP adalah mengenai TP doc yaitu PMK 213. Indonesia termasuk negara yang sudah siap melaksanakan CBCR (country by country report). Untuk menghadapi AEol, DJP juga sudah menyelesaikan persoalan kerangka hukum internasional terkait standar yang diberlakukan. Yang belum diselesaikan yakni primary legacy seperti UU KUP dan UU Perbankan, serta secondary legacy yang berupa peraturan turunannya.

 

Dengan AEol, nantinya Indonesia akan memiliki akses untuk melakukan pertukaran informasi, khususnya terkait pajak, dengan negara lain. Dengan keterbukaan ini, dana yang dikemplang dari pajak akan lebih terlihat secara detail. Sebab, banyak juga dana yang selama ini bersembunyi di sejumlah negara-negara yang memiliki kebijakan pajak lebih rendah dari Indonesia.

 

Rencana penerapan AEoI di Indonesia akan dilakukan mulai 2018 mendatang. Banyak yang meyakini pajak yang terjaring dari AEol akan lebih besar ketimbang program amnesti pajak.

 

Jika kerja sama ini berhasil, Direktorat Jenderal Pajak optimistis target pajak sekitar Rp1.300 triliun pada 2017 akan tercapai. Bahkan, bisa saja penerimaannya menjadi lebih tinggi.

Publication Publication Publication