PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Harta Yang Masuk Tax Amnesty, Jangan Lupa Lapor SPT


Artikel

Konsultan Pajak Surabaya Konsultan Pajak Surabaya Konsultan Pajak Surabay Konsultan Pajak Konsultan Pajak Surabaya Surabaya Konsultan Pajak Surabaya Konsultan Pajak Surabaya Konsultan Pajak Surabaya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengawasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), seluruh Wajib Pajak (WP) yang mengikuti tax amnesty. Sebab, WP yang mengikuti tax amnesty memang memiliki kewajiban melaporkan seluruh harta yang diungkapnya melalui surat pernyataan harta (SPH), kedalam SPT tahunan.

 

Nah, terkait hal ini otoritas pajak juga telah memerintahkan jajarannya, untuk menghimbau semua WP. Perintah itu tertuang dalam surat dirjen pajak nomor S-150/PJ.03/2017 tentang Penegasan Penyampaian SPT Tahunan PPh, Terkait Penyampaian Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk Pengampunan Pajak, yang terbit pada 1 Maret 2017.

 

Dalam surat tersebut juga diterangkan mengenai tata cara pelaporan harta yang dideklarasi ke dalam SPT. Pertama, harta yang dilaporkan harus disesuaikan dengan tanggal dikeluarkannya surat keterangan pengampunan pajak.

 

Jika SKPP diterbitkan di periode pertama dan kedua tax amnesty, alias tahun 2016, maka WP harus mencantumkan daftar harta dalam SPT tahunan PPh tahun 2016. Begitupun, jika SKPP diterbitkan di periode ketiga tax amnesty, atau di tahun 2017 maka harta harus dilaporkan dalam SPT tahunan PPh tahun 2017.

 

Harta yang dilaporkan juga tidak hanya nilai bersih saja. Tetapi, harus juga mencantumkan nilai harta dan kewajiban yang membentuk nilai harta bersih.

 

Dalam surat tersebut, dijelaskan beberapa hal soal kewajiban melaporkan harta yang diungkap dalam tax amnesty seluruh jajaran di DJP diminta untuk mengingatkan WP supaya mencantumkan semua harta baru yang diungkapnya dalam SPH ke dalam SPT, sesuai dengan waktu diterimanya Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). SKPP merupakan bukti bahwa seorang WP telah resmi mengikuti tax amnesty.

 

Jika SKPP itu diterima pada tahun 2016, maka daftar harta harus dicantumkan dalam SPT masa tahun 2016. Namun, jika WP baru ikut tax amnesty di periode ketiga, atau tahun 2017 maka daftar harta harus masuk dalam SPT 2017.

 

Adapun dalam surat tersebut, WP diminta untuk tidak hanya mencantumkan nilai harta bersih saja. Melainkan juga harus mencantumkan nilai harta dan utang yang membentuk harta bersih tadi. Selain itu, WP juga diminta untuk mencantumkan penghasilan yang diterimanya atas harta-harta tersebut.

 

Sebelumnya, dalam beberpa kesempatan Direktur Jendreal Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengungkapkan, tujuan dari tax amnestya dalah untuk memperbaiki kepatuhan WP. Jangan sampai, kelalaian di masa lalu seperti melaporkan SPT yang tidak lengkap, atau lalai membayar pajak tidak terulang lagi. Oleh karenanya, langkah awal perbaikan kepatuhan itu ditunjukan dengan melaporkan SPT dengan benar, sesuai harta yang dimasukan dalam tax amnesty.

 

Bagi WP yang memiliki laporan keuanga, nilai harta bersih tersebut dicatat sebagai tambahan saldo atas laba ditahan. Sedangkan, untuk nilai aktiva berwujud dan/atau tidak berwujud tidak boleh disusutkan ataupun diamortisasi.

 

Otoritas pajak dalam beberapa kesempatan memang pernah menjelaskan, bahwa tax amnesty merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk memperbaiki kepatuhan WP. Sebab, melalui tax amnesty harta WP yang selama ini tidak pernah dilaporkan dalam SPT, harus diungkapkan dengan menyerahkan SPH dan membayar uang tebusan.

 

Diharapkan, setelah harta-harta itu diungkapkan, dikemudian hari wajib pajak tidak lagi lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, langkah pertamgkapkan ke dalam SPT.tumkan harta yang sudah diungkapkan ke dalam SPT.

 

Blokir Rekening Hingga Gizelling

Cara lain yang dilakukan DJP agar WP mau ikut tax amnesty adalah dengan menyadera WP, yang memiliki masalah perpajakan. Puluhan wajib pajak terpaksa harus dipenjara gara-gara punya masalah pajak, salah satunya dengan mengunakan penjara Nusakambangan.

 

Yang terbaru adalah, seorang WP asal Bima, Nusa Tenggara Timur yang disandera karena memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 47 miliar. Ia terpaksa harus ditahan di lembaga pemasyarakatan (LP) Nusakambangan.

 

Penyanderaan atau gizeling dilakukan dengan cara menahan WP hingga masalah perpajakannya diselesaikan. Salah satu cara menyelesaikan masalah perpajakan itu adalah dengan ikut tax amnesty.

 

Selain gizeling, DJP juga rajin memblokir rekening milik WP yang bermaslah. Menurut Direktur Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan,ada ratusan rekening yang diblokir setiap tahunnya gara-gara nasabahnya memiliki masalah pajak.

 

Rekening akan tetap diblokir jika wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Termasuk dengan cara ikut tax amnesty.

 

Publication Publication Publication