PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Hujan Insentif Bebas Impor melalui 3 PMK


Sebagaimana diulas dalam artikel sebelumnya (re: Impor BKP yang dibebaskan dari pungutan), ternyata tidak hanya impor barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan. Pemerintah memberikan insentif tambahan lainnya terkait import melalui PMK yang dikeluarkan tahun 2017. Terdapat 3 tambahan PMK yang dikeluarkan pemerintah. Yang pertama lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 55/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) anggaran 2017, ada 7 (tujuh) sektor industri baru yang insentif ini, yakni impor bahan pembuatan kosmetik, mainan anak kemasan kaleng, hingga serat filament buatan. Dilain sisi dari aturan baru itu, ada delapan sektor industry tidak lagi menerima insentif, antara lain industri bahan pembuatan pakan ternak, komponen dan peralatan pabrik, alat tulis berupa ballpoint, serta komponen dan pemeliharaan pesawat terbang.

 

Fasilitas BMDTP ini tidak berlaku untuk barang dengan bea masuk 0%, barang dan bahan kena bea masuk anti dumping (BMAD), serta barang barang dan barang yang diimpor ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Satu hal lagi yang penting, kebijakan ini berlaku setahun hingga 31 Desember 2017.

 

Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon bea masuk dan PPN untuk kontraktor tambang dan batubara sebagaimana dijabarkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 259/PMK.04/2016. Terbitnya PMK ini sekaligus mencabut PMK No 110/PMK.010/2005 mengenai tata cara pemberian pembebasan dan/atau keringanan bea masuk dan/atau penundaan  PPN atas impor barang dalam rangka kontrak karya (KK) atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Dalam PMK baru tersebut disebutkan fasilitas pembebasan dan keringanan bea masuk dan PPN hanya diberikan atas impor yang dilakukan oleh kontraktor (KK atau PKP2B) dengan mencantumkan fasilitas tersebut. BKPM menetapkan masterlist yang memuat identitas WP, NPWP, jenis dan lokasi usaha. Masterlis ini diterbitkan dalam 4 (empat) rangkap, masing-masing 2 (dua) untuk DJP dan Bea Cukai.

 

Insentif yang diterima KK dan PKP2B melalui masterlist tersebut dapat dipindahtangankan setelah pemakaian selama 2 (dua) tahun. Dengan catatan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Kepala BKPM, serta persetujuan dari kepala kantor kepabeanan setempat.

 

Fasilitas impor selanjutnya adalah mengenai alat olahraga yang bebas bea masuk. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 256/PMK.040/2016 sebagai pengganti PMK No 104/PMK.040/2007, pemerintah memberikan bea masuk dan impor barang sebesar 0% untuk keperluan olahraga hanya yang diimpor langsung oleh induk organisasi olahraga nasional, yaitu yang terdaftar di kementerian terkait.

 

Induk organisai atau komite olahraga tersebut wajib mengajukan permohonan ke Menteri Keuangan melalui Direkotrat Jenderal Bea Cukai untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Kegiatan impor ini dapat dilakukan pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerjasama dengan induk organisasi atau komite olahraga. Tentu saja surat perjanjian ini ikut serta dilampirkan dalam permohonan kepada Menteri Keuangan. Paling lama fasilitas ini berlaku 1 tahun sejak PMK diundangkan, yaitu 4 Januari 2017. Perlu dicatat ya! Insentif yang diberikan hanya berupa bea masuk lho, sedangkan PPN dan PPh 22 terkait PMK ini masih mengikuti aturan yang ada. (otto/laili)

Publication Publication Publication