PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Impor Barang Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pungut


Artikel

Angin segar bagi pengusaha importir - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016, sebagai perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001. Peraturan ini semakin menunjukkan perhatian nyata pemerintah untuk mendorong iklim investasi di Indonesia yatu dengan memberikan fasilitas dibebaskan dari pungutan bea masuk PPN dan PPNBM atas import barang dan bahan.

Sebagai berikut ringkasan barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk:

  1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  2. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
  3. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam;
  5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  8. Barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;
  10. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  11. Berlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
  12. Barang impor sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara;
  13. Barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi serta eksplorasi dan eksploitasi panas bumi; Fasilitas tidak dipungut PPN ata PPNBM dapat diberikan terhadap Barang Kena Pajak dengan kriteria m diatas sepanjang barang tersebut belum diproduksi dalam negeri, barang sudah diproduksi dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang sudah diproduksi dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Fasilitas ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pembebasan bea masuk, dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tata caranya mengikuti ketentuan perundang-undangan Pabean;
  14. Dihapus;
  15. Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor; Fasilitas tidak dipungut PPN atas PPNBM dapat diberikan terhadap Barang Kena Pajak dengan kriteria o diatas sepanjang pada saat ekpor BKP dimaksud dinyatakan akan diimpor kembali, diantaranya berupa:
  • Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
  • Bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;

Sampai dengan poin ini tidak ada perbedaan dengan peraturan perubahan keempat mengenai perlakuan PPN dan PPNBM atas barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan pajak, yaitu Peraturan Menteri Keuangan 142/PMK.010/2015. Pemerintah merasa perlu memberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPNBM untuk produksi barang lain dengan tujuan ekspor. Disamping itu pemerintah optimis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan merealisasikan potensi ekspor produk industri kecil menengah. Sehingga pemerintah membuat perubahan kelima dengan penambahan poin s dan t, sebagai berikut:

  1. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang mendapat fasilitas impor untuk tujuan ekspor;
  2. Barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh industri kecil dan menengah atau konsorsium untuk industri kecil dan menengah dengan menggunakan fasilitas impor untuk tujuan ekspor;

Perlu diketahui bahwa jika BKP yang dibebaskan dari bea masuk tidak sesuai dengan tujuan semula maka PPN dan PPNBM tersebut wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang melakukan importasi, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dipindahtangankan kepada pihak lain. PPN dan PPNBM yang telah dibayar tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Apabila kewajiban PPN dan PPNBM tidak dipenuhi, DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Perhitungannya adalah sejak saat terutangnya pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Bagi anda pengusaha di bidang import yang barang kena pajaknya termasuk dalam kriteria tersebut dapat mengajukan permohonan memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. So, tunggu apa lagi, manfaatkan segera! (otto/laili)

 

Publication Publication Publication