PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Ini Dia Perubahan Dokumen Tax Amnesty


Beleid PER 26/PJ/2016 dikeluarkan guna menyempurnakan beberapa format dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yaitu PER 07/PJ/2016. Beberapa perubahan diantaranya sebagai berikut:

 

  1. Mengubah beberapa bagian dalam contoh Surat Pernyataan (a) menghilangkan kotak pilihan Surat Nominee (b) menghilangkan kotak pilihan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta (c) mengubah istilah Surat Kuasa Khusus menjadi Surat Kuasa (d) mengubah perunjuk pengisian formulir Surat Pernyataan (e) mengubah Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah NKRI ke Luar Wilayah NKRI , serta (f) menghilangkan ukuran kertas.
  2. Mengubah periode pelaporan atas pengalihan dan realisasi investasi Harta Tambahan dalam Contoh Format Surat Pernyataan Mengalihkan Harta Tambahan dalam Contoh Surat Pernyataan Mengalihkan Harta dan Menginvestasikan Harta Tambahan.
  3. Mengubah judul surat dan periode pelaporan atas Harta Tambahan yang berada di dalam NKRI dalam Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah NKRI ke Luar Wilayah NKRI.
  4. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan.
  5. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan.
  6. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Surat Keterangan Pengampunan Pajak, diantaranya (a) menambahkan kolom Nilai Harta yang Dilaporkan dalam SPT, dan (b) menambahkan Contoh Format Surat Keterangan Pengampunan Pajak dengan tanda tangan elektronik.
  7. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak secara Jabatan dalam rangka Pengampunan Pajak, diantaranya: (a) menambahkan Laporan Penelitian Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak dalam rangka Pengampunan Pajak sebagai dasar pertimbangan, (b) menambahkan keterangan nama dan NPWP pada Diktum PERTAMA bagian menetapkan, dan (c) menghapus kolom nilai STP/SKP pada Daftar Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak yang Dibatalkan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
  8. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan dalam rangka Pengampunan Pajak, diantaranya: (a) menambahkan Laporan Penelitian Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan dalam ragka Pengampunan Pajak sebagai dasar pertimbangan, (b) menambahkan keterangan nama dan NPWP pada Diktum PERTAMA bagian menetapkan, dan (c) menghapus kolom nilai STP/SKP pada Daftar Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak yang Dibatalkan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
  9. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan dalam rangka Pengampunan Pajak, diantaranya: (a) menambahkan nota Dinas Usulan Penghapusan Sanksi Administrasi secara Jabatan dalam rangka Pengampunan Pajak pada bagian Menimban, dan (b) menambahkan keterangan nama dan NPWP pada Diktum PERTAMA bagian menetapkan.
  10. Mengubah beberapa bagian dalam Contoh Format Surat Klarifikasi atas Kesalahan Hitung, sebagai berikut: (a) menambahkan Penerima dan Peneliti atas nama Kepala Kantor yang menandatangani Surat Klarifikasi atas Kesalahan Hilang di Tempat Tertentu.

(otto/laili)

 

Mengenai formulir Surat Pernyataan Harta (SPH) sesuai dengan PER 26/PJ/2016 dapat diunduh dalam laman berikut: PER 26/PJ/2016

Publication Publication Publication