PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Insentif Pajak Terbaru Untuk Industri Tekstil


Pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 41 Tahun 2016 mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. PP 41/2016 tersebut dibuat guna meningkatkan daya saing industri tertentu yang berorientasi ekspor, serta upaya menciptakan dan menyerap lapangan kerja.

 

Industri padat karya berhak mendapatkan fasilitas PPh 21 sebesar 2,5% bersifat final selama periode tertentu dengan kriteria berikut :

  • Industri alas kaki dan tekstil/ produk tekstil
  • Memperkerjakan setidaknya 2.000 pegawai
  • Menanggung PPh 21 pegawainya
  • Mengekspor paling sedikitl 50% dari total penjualan tahunan pada tahun sebelumnya
  • Memiliki perjanjian kerjasama, dan
  • Mengikutsertakan pegawainya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, serta
  • Tidak sedang mendapatkan (1) fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 31 A UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan (2) fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

 

Ketentuan ini merupakan jawaban atas janji pemerintah untuk memberikan insentif pajak yang telah disampaikan tahun lalu.

 

Didalam PP 41/2016 tersebut menyatakan pegawai yang mendapatkan perlakuan tarif tersebut adalah pegawai yang diperkirakan dalam 1 (satu) tahun memperoleh Penghasilan Kena Pajak tidak lebih dari Rp50.000.000,00, berdasarkan daftar pegawai yang disampaikan pemberi kerja pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Juli 2016 dan Januari 2017. Sedangkan pegawai yang penghasilannya melebihi Rp50.000.000 dikenai pemotongan Pajak Penghasilan dengan tarif 15% (lima belas persen) dan bersifat final sampai dengan Masa Pajak Desember tahun bersangkutan.

 

PP 41/2016 tersebut berlaku untuk Masa Pajak Juli 2016 sampai dengan Masa Pajak Desember 2017. Lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan penghitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih menjadi pertanyaan. Sehingga mari kita tunggu Peraturan Menteri Keuangan terkait. (otto/laili - konsultan pajak surabaya)

Publication Publication Publication