PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Negara Wajibkan Perusahaan Afiliasi Lampirkan Dokumen Transfer Pricing Dalam SPT


Artikel

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.03/2016 yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2017, pemerintah semakin mempersempit celah profit shifting oleh perusahaan global. Peraturan ini mengatur paket dokumen yang wajib disimpan dan disampaikan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

 

Jenis dokumen penentuan harga tranfer yang dilampirkan dalam SPT tahunan disebutkan dalam pasal 2 (dua), terdiri atas:

  1. Dokumen induk (master file)
  2. Dokumen lokal (local file), dan
  3. Laporan per negara (country by country/ CbC report)

 

Adapun ketentuan wajib pajak yang diharuskan melaporkan dokumen induk dan dokumen lokal ke DJP, diantaranya adalah:

  • Nilai peredaran bruto atau omset lebih dari Rp50 miliar (pasal 2 ayat 2 huruf a), atau
  • Nilai transaksi afiliasi lebih dari Rp20 miliar untuk transaksi barang berwujud dan lebih dari Rp5miliar untuk transaksi peyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi lainnya (pasal 2 ayat 2 huruf a),
  • Pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan lebih rendah  (pasal 2 ayat 2 huruf a),
  • Entitas induk dari suatu grup usaha dengan omset konsolidasi miimum Rp11 miliar setahun (pasal 2 ayat 3),
  • Dokumen Penentuan Harga Tranfer harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun pajak

 

Sedangkan untuk entitas induk dari grup usaha  dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit Rp11 miliar diwajibkan menyampaikan dokumen ketiga, yaitu laporan pernegara (CbC report). Khusus laporan pernegara harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir tahun pajak.  CbC report ini secara tidak langsug diadopsi Pemerintah Indonesia dari Base Erosion Profit Shifting (BEPS) action 13 yang digagas oleh Organization Economic Co-operation and Development (OECD).

 

Dokumen penentuan harga tranfer yang dilaporkan dalam dokumen induk harus memuat informasi mengenai Grup Usaha paling sedikit meliputi:

  1. Struktur dan bagan kepemilikan serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota;
  2. Kegiatan usaha yang dilakukan;
  3. Harta tidak berwujud yang dimiliki;
  4. Aktivitas keuangan dan pembiayaan; dan
  5. Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk dan informasi perpajakan terkait transaksi afiliasi

 

Dokumen lokal minimal memuat data dan informasi mengenai:

  1. identitas dan kegiatan usaha yang dilakukan;
  2. informasi Transaksi Afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan;
  3. penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;
  4. informasi keuangan; dan
  5. peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian/ fakta-fakta non-keuangan yang memengaruhi pembentukan harga atau tingkat laba.

 

Untuk laporan per negara (CbC report)  minimal memuat data dan informasi yang didalamnya meliputi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, aktivitas usaha per negara, akumulasi laba ditahan, jumlah pegawai, harta berwujud, daftar anggota grup usaha. Bentuk format ikhtisar dokumen beserta penjelasan lebih detil dan contoh dapat dilihat dalam lampiran peraturan dibawah artikel ini.

 

Adanya PMK ini merubah batas kewajiban WP yang memiliki transaksi hubungan istimewa dalam pembuatan dokumentasi harga transfer dari yang semula Rp10 miliar. Kini kewajiban penyampaian dokumentasi harga transfer terbatas pada perusahaan dengan peredaran bruto lebih besar dan memiliki nilai transaksi tertetu. So, menurut penulis bisa dikatakan peraturan ini lebih melindungi WP kecil Betul tidak, guys? Bagaimana menurut pembaca? Untuk informasi lebih lanjut  dan konsultasi dapat hubungi narahubung kami. Lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan tersebut dapat diunduh di link berikut  213/PMK.03/2016 (otto/laili)

Publication Publication Publication