PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Pemerintah Akan "Menurunkan" Tarif PPh 21 Untuk Industri Tekstil ?


Artikel

Pada pertengahan bulan oktober 2016, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan dan Pemberi Kerja dengan Kriteria tertentu. PP 41/2016 tersebut berlaku untuk Masa Pajak Juli 2016 sampai dengan Masa Pajak Desember 2017. Ketentuan ini merupakan jawaban atas janji pemerintah untuk memberikan insentif pajak yang telah disampaikan tahun lalu.

 

Namun hal ini mengundang pertanyaan apakah peraturan ini telah sejalan dengan tujuan pemerintah guna meningkatkan daya saing industri yang berorientasi ekspor?

 

Untuk memahami secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan pada artikel sebelumnya, kita harus membandingkan pajak penghasilan pada kondisi perusahaan yang masih mengacu pada peraturan sebelumnya yang dikenakan tarif PPh progresif (5%, 15%, 25%, 30%) dengan kondisi perusahaan yang menerapkan PP 41/2016. Lebih lanjut kita simak ilustrasi berikut;

 

Perusahaan di bidang tekstil memperkerjakan sebanyak 3.000 pegawai. Pegawai memperoleh penghasilan sebesar Rp5.000.000 per bulan, dengan asumsi pegawai merupakan kategori TK atau belum menikah. Maka pajak penghasilannya dengan menggunakan ketentuan PPh sebelumnya dengan peraturan PP 41/2016 adalah sebesar :

 

Ketentuan PPh sebelumnya

PP 41 Tahun 2016

Atas penghasilan setelah disetahunkan menjadi Rp5.000.000 X 12 = Rp60.000.000

dikurangi PTKP sebesar Rp54.000.000 didapat Rp6.000.000 dikalikan tarif 5% (golongan penghasilan kena pajak 0 – Rp50.000.000 per bulan)

Sehingga didapat pajak penghasilan Rp300.000 per tahun atau Rp25.000 per bulan

Atas penghasilan setelah disetahunkan menjadi Rp5.000.000 X 12 = Rp60.000.000

dikurangi PTKP sebesar Rp54.000.000 didapat Rp6.000.000 dikalikan tarif 2,5%

Sehingga didapat pajak penghasilan Rp150.000 per tahun atau Rp12.500 per bulan

 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan tarif baru, industri lebih diuntungkan karena mendapatkan insentif separuh dari tarif PPh sebelumnya yakni 5%.

 

Dengan adanya peraturan baru tersebut, pemerintah mengharapkan industri memperluas scoopnya agar daya saingnya meningkat hingga ekspor dan lebih banyak menyerap lapangan kerja, serta daya beli masyarakat ikut meningkat. Seperti diketahui hal-hal tersebut merupakan faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun apakah peraturan ini efektif dan dapat menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi mengingat pemberlakuannya hanya berlangsung hingga akhir 2017? Bagaimanakah perlakuan pajak penghasilan untuk industri khusus ini pada awal tahun selanjutnya? Para pelaku usaha menunggu kepastian jangka waktunyanya. (otto/ laili-konsultan pajak surabaya)

Publication Publication Publication