PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office


Revisi Permintaan Informasi dari Pihak-pihak Terikat dan Kaitannya dengan Tax Amnesty


Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan, atau proses keberatan, Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempuyai hubungan dengan Wajib Pajak.

 

Sebagaimana tertuang dalam UU KUP Pasal 35 ayat 1, pihak ketiga yang dimaksud meliputi bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

 

Jadi pihak ketiga yang terikat oleh kewajiban merahasiakan, kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan berdasarkan permintaan tertulis dari DJP. Permintaan tertulis itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (berdasarkan usulan Dirjen Pajak) kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam hal keterangan atau bukti yang diminta terikat kerahasiaan sebagaimana diatur dalam undang-undang di bidang perbankan. Hal ini berbeda dengan peraturan terdahulu yang menyatakan permintaan tertulis disampaikan Menkeu kepada Gubernur Bank Indonesia.

 

Mengenai Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 235/PMK.03/2016 sebagai pengganti PMK Nomor 87/PMK.03/2013 dan mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 2016. Dalam revisi PMK tersebut yang berubah adalah sebagian isi pasal 1 dan penambahan jumlah pasal dari yang semula empat menjadi tujuh. Diantaranya, pasal (5) Permintaan tertulis dari Menteri Keuangan dibuat berdasarkan usulan Direktur Jenderal Pajak, (6) Pengajuan usulan dapat dilakukan melalui aplikasi elektronik, (7) Penetapan aplikasi, prosedur pengajuan usulan melalui aplikasi secara elektronik, tata naskah dinas elektronik, dank ode khusus naskah dinas usulan pembukaan rahasia bang secara elektronik ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

 

Lalu apakah sanksi bagi pihak ketiga yang tidak memberikan keterangan dan/atau bukti yang diminta oleh pemeriksa pajak? Konsekuensi pihak ketiga tersebut diatur dalam Pasal 41A UU KUP, yaitu: “Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

 

Apabila dikaitkan dengan program pengampunan pajak, dalam UU No 11 Tahun 2016 Pasal 18 menyebutkan bahwa, “Atas Harta yang belum diungkapkan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun”. Artinya otoritas pajak memiliki waktu 3 tahun sejak undang-undang mulai berlaku (1 Juli 2016) untuk meneliti kebenaran informasi. Salah satu sumber informasi tersebut adalah keterangan atau bukti dari pihak-pihak terikat sebagaimana dijelaskan diatas. Selanjutnya dalam pasal 18 ayat 3 dipertegas, “Atas tambahan penghasilan dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar”. Bagi yang telah mengikuti program pengampunan pajak, setelah ungkap & tebus apakah sudah lega? (otto/laili)

Publication Publication Publication