PT MULTI UTAMA CONSULTINDO - Surabaya Office

Pajak merupakan salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh individu sebagai pekerja, pelaku usaha, maupun oleh badan usaha. Hal ini antara lain disebabkan kelalaian atau kealpaan dalam memenuhi kewajiban pajak akan berujung pada pengenaan...

Pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 41 Tahun 2016 mengenai Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja dengan Kriteria Tertentu. PP 41/2016 tersebut dibuat guna meningkatkan daya saing industri tertentu yang berorientasi...

Pada pertengahan bulan oktober 2016, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan dan Pemberi Kerja dengan Kriteria tertentu. PP 41/2016 tersebut berlaku untuk Masa Pajak Juli 2016 sampai dengan Masa Pajak...

Angin segar bagi pengusaha importir - Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016, sebagai perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001. Peraturan ini semakin menunjukkan perhatian nyata pemerintah untuk mendorong...

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No 213/PMK.03/2016 yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2017, pemerintah semakin mempersempit celah profit shifting oleh perusahaan global. Peraturan ini mengatur paket dokumen yang wajib disimpan dan disampaikan oleh...

Perusahaan yang berorientasi laba menghendaki membayar pajak minimal. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak melalui mekanisme tax planning maupun tax avoidance. Konsep tax planning menurut Barry Larking (2005)1 adalah usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak dalam...

Sebagaimana diulas dalam artikel sebelumnya (re: Impor BKP yang dibebaskan dari pungutan), ternyata tidak hanya impor barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan. Pemerintah memberikan insentif tambahan lainnya terkait import melalui PMK yang dikeluarkan...

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penagihan, atau proses keberatan, Direktorat Jenderal Pajak dapat meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempuyai hubungan dengan Wajib...

Program amnesti pajak akan berakhir kurang dari dua bulan lagi. Setelah program berakhir, artinya tidak ada lagi pengampunan bagi para wajib pajak yang lalai menunaikan kewajibannya pada Negara. Pemerintah memiliki rencana yang lebih garang untuk menjaring wajib pajak....

Bermula dari minimnya kajian mengenai transfer pricing dan keingintahuan masyarakat yang tinggi mengenai latar belakang PMK Nomor 213 Tahun 2016, maka kami akan mengupas lebih mendalam yang terbagi menjadi beberapa bagian artikel. Simak melalui Transfer Pricing Series,...

Beleid PER 26/PJ/2016 dikeluarkan guna menyempurnakan beberapa format dokumen dan pedoman teknis pengisian dokumen dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Peraturan ini merupakan revisi dari peraturan sebelumnya yaitu PER 07/PJ/2016. Beberapa perubahan diantaranya...

Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai penjelasan transfer pricing, kali ini akan dibahas lebih khusus tentang maksud prinsip kewajaran dan metode transfer pricing yang dapat digunakan untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha.   Prinsip Kewajaran dan...

    Adanya celah antara peraturan pajak dalam negeri dengan aturan pajak bilateral (tax treaty) menyebabkan perusahaan multinasional memanfaatkan kesempatan ini sebagai cara penghindaran pajak. Dalam hal ini yang lebih dirugikan adalah negara berkembang....

Presiden Joko Widodo memberi waktu satu bulan bagi wajib pajak untuk mengungkap harta tersembunyinya dengan mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty), sebelum pemerintah bertindak tegas terhadap praktik penghindaran pajak.   “Masih ada sisa waktu...

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017. Peraturan ini terbit berdasarkan amandemen terhadap Harmonized System (HS) dan...

Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpppu) tentang kerahasiaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Kebijakan itu diambil sebagai bentuk komitmen Indonesia melaksanakan Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai...

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional menjelang diberlakukannya kesepakatan keterbukaan informasi jasa keuangan dan pajak (Automatic Exchange of Information/AEoI) mulai tahun...

Konsultan Pajak Surabaya Konsultan Pajak Surabaya Konsultan Pajak Surabay Konsultan Pajak Konsultan Pajak Surabaya Surabaya Konsultan Pajak Surabaya Konsultan Pajak Surabaya Konsultan Pajak Surabaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengawasi...

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 40/PMK.03/2017 tentang tata cara pelaporan dan penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, atas penghasilan pegawai dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. PMK ini merupakan turunan...

Hingga batas akhir program amnesty pajak pada 31 Maret 2017, nilai realisasi repatriasi hanya Rp121 triliun dari total komitmen wajib pajak yang sebesar Rp147 triliun. Artinya, ada sekitar Rp 27 triliun aset yang dijanjikan masuk ke Indonesia hingga kini belum...

Pemerintah baru saja melakukan konsultasi dengan OECD terkait rencana Indonesia menerapkan pertukaran informasi perpajakan antar-negara secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai dasar...

Publication Publication Publication