Omnibus Law masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Omni dapat diartikan secara harfiah banyak atau mencakup keseluruhan. Omnibus Law dapat diartikan sesuatu yang berkaitan dengan banyak hal secara bersamaan. Dalam hal ini, Omnibus Law berkaitan dengan beberapa Undang Undang yang ada di Indonesia sebelumnya. Isu ini tak hanya ramai dibicarakan masyarakat pekerja seperti buruh atau karyawan tetapi juga menjadi isu di kalangan pengusaha dan investor. RUU ini diharapkan pemerintah mampu menggenjot perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Beberapa bidang akan merasakan dampak langsung dari diberlakukannya RUU yang masih menjadi kontroversi ini. Satu di antara sekian banyak bidang adalah pendapatan pemerintah dari pajak. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan berlakunya RUU ini akan menekan pendapatan pajak yang diterima pemerintah hingga 83 Triliun rupiah. Namun pemerintah tetap optimis penurunan pendapatan ini hanya terjadi dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu panjang, peningkatan penerimaan diharapkan dapat memperbaiki iklim usaha yang berlanjut pada perbaikan ekonomi di Indonesia.

Omnibus law di bidang pajak mengamandemen 7 Undang Undang yang ada sebelumnya. Ada sekitar 23 pasal dari berbagai Undang Undang yang mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

UU Nomor 6  Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebanyak 5 pasal. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebanyak 2 pasal. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebanyak 1 pasal. UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebanyak 1 pasal. UU  Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 2 pasal dinyatakan dicabut saat RUU ini telah disahkan.

Sedangkan UU Nomor 10 Tahun 19995 tentang Kepabeanan sebanyak 6 pasal dan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebanyak 6 pasal dinyatakan tidak berlaku sepanjang menyangkut banyaknya sanksi administratif yang dikenakan. Berikut beberapa poin penting menyangkut perpajakan yang dibahas dalam omnibus law. Sedangkan UU Nomor 10 Tahun 19995 tentang Kepabeanan sebanyak 6 pasal dan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebanyak 6 pasal dinyatakan tidak berlaku sepanjang menyangkut banyaknya sanksi administratif yang dikenakan.

Berikut beberapa poin penting menyangkut perpajakan yang dibahas dalam omnibus law:

Pertama adalah penurunan pajak penghasilan badan dan bunga denda pajak.

Penurunan akan dilakukan secara bertahap dengan pemangkasan tarif pajak penghasilan atau PPh wajib pajak badan dalam negeri. Penurunan tarif menjadi 22% akan dilakukan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 tarif akan kembali turun menjadi 20%. Sedangan wajib pajak yang menjadi perusahaan terbuka akan memperoleh tarif pajak yang lebih rendah 3% dari yang berlaku. Tarif lebih rendah tersebut dari 22% menjadi 19% dan 20% menjadi 17% bagi perusahaan yang go public. Namun demikian RUU ini belum menjelaskan secara tegas, apakah tarif pajak 20% hanya berlaku pada tahun 2023 atau seterusnya.
Pada pasal 17 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang perusahaan yang memiliki omset di atas 50 Miliar. Lantas, bagaimana dengan aturan perusahaan menengah ke bawah?

Kedua, pembebasan pajak penghasilan atas dividen dalam dan luar negeri serta penghasilan lain dari luar negeri.

Pembebasan pajak penghasilan ini diberikan kepada dividen yang berasal dari dalam dan luar negeri serta penghasilan lain dari luar negeri dengan beberapa ketentuan:

  1. Dividen dalam negeri baik yang diterima oleh orang pribadi maupun badan lain dengan kepemilikan kurang dari 25%, tidak akan dikenakan pajak jika penerima menginvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
  2. Dividen luar negeri akan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan jika penerima dividen akan berinvestasi kembali di Indonesia. Investasi sebesar minimal 30% dari laba setelah dipotong pajak dan diatur dalam jangka waktu tertentu. Jika investasi kurang dari 30%, maka selisih laba tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Penghasilan lain dari luar negeri akan dibebaskan dari pajak penghasilan jika penghasilan lain tersebut berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan yang dimiliki oleh luar negeri.

Ketiga, penentuan subyek pajak orang pribadi.

Subyek pajak yang dimaksud adalah

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dapat menjadi subyek pajak luar negeri (SPLN). Dengan demikian WNI tersebut tidak akan menjadi wajib pajak di Indonesia melainkan membayar pajak di negara tujuan dengan tarif yang berlaku di sana.
  2. Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, akan tercatat menjadi subyek pajak dalam negeri (SPDN). WNA tersebut wajib membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya selama di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di sini.

Persyaratan subyek pajak orang pribadi dalam dan luar negeri diatur di atas tidak bersesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 3 dan 4. Bahkan pasal ini tidak termasuk yang diubah menurut RUU omnibus law.

Keempat, pengaturan pengkreditan pajak masukan.

Pengaturan tentang pengkreditan pajak masukan atas barang, jasa, impor dan pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean yang diatur di dalam omnibus law perpajakan ini, secara umum merupakan relaksasi dan penegasan atas ketentuan-ketentuan sebelumnya. Salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah pengkreditan pajak masukan atas perolehan barang sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut.

Kelima, pengaturan ulang sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

Pengaturan ulang ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Tarif sanksi nantinya akan disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di pasar. Suku bunga acuan perbulan adalah suku bunga yang ditetapkan oleh menteri.

Besaran tarif untuk setiap pelanggaran akan berbeda, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Tarif sanksi perbulan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%, 10% atau 15% (sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan) dibagi 12. Perbedaan besaran sanksi bunga yang tidak flat dan sesuai dengan jenis pelanggaran, diharapkan dapat meningkatkan kepatuan masyarakat dalam membayar pajak.

Keenam, pajak atas transaksi elektronik.

Pada poin ini, pemerintah akan menarik pajak untuk setiap transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Perusahaan digital luar negeri yang tidak memiliki badan usaha secara fisik di Indonesia akan tetap dikenakan pajak atas transaksi elektroniknya. Pengenaan tarif pajak berlaku bagi badan atau pribadi dari luar negeri yang melakukan segala sesuatu yang bernilai ekonomi. Baik itu  dalam bentuk perdagangan barang atau produk, penggunaan jasa, hingga pengaksesan berbagai platform berasal dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Pajak atas transaksi elektronik ditujukan untuk mendorong terciptanya keadilan berusaha di Indonesia. Baik usaha tersebut dilakukan secara konvensional maupun lewat media elektronik.

Ketujuh, pengaturan fasilitas perpajakan.

Pemerintah menjadikan satu pengaturan fasilitas perpajakan antara lain tax holiday (pembebasan pajak kepada perusahaan baru), tax allowance (pengurangan pajak), super deduction tax (pemotongan pajak industri), fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi khusus, PPh untuk surat berharga negara, dan keringanan atau pembebasan pajak daerah oleh kepala daerah. Penyederhanaan ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Beberapa poin di atas membahas tentang omnibus law di bidang perpajakan. Di samping perpajakan, omnibus law juga membahas tentang ketenagakerjaan, umkm dan bidang lainnya. Dari berbagai informasi yang ada, omnibus law tampaknya menimbulkan gelombang keresahan di kalangan masyarakat. Di luar dari pro dan kontra adanya draf RUU omnibus law yang terjadi di masyarakat, pemerintah tentunya mempunyai tujuan baik. Pemerintah berharap dengan disahkannya RUU ini, dapat meningkatkan terjadinya daya tarik dan daya saing investasi di Indonesia oleh berbagai negara. Berbagai keringanan dan kemudahan berinvestasi di Indonesia akan menjadi bentuk nyata penguatan perekonomian nasional Indonesia. 

Leave a Comment