18 Maret 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan baru mengenai Advance Pricing Agreement (APA). PMK mengenai APA ini telah dilakukan perubahan peraturan sebanyak tiga kali. Artikel ini menjelaskan mengenai perjalanan peraturan APA di Indonesia. Perubahan yang terus terjadi mengikuti perkembangan perekonomian global.

Pembahasan akan dimulai dari pengertian APA. APA memiliki arti perjanjian tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga wajar atau laba wajar di muka. Perjanjian ini juga dapat dilakukan antara DJP dan otoritas pajak negara lain yang merupakan mitra dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Perjanjian yang dilakukan tentu dibuat sebelum terjadinya transaksi agar dapat ditentukan harga wajar untuk masa depan. Maka, muncul harga yang harus dilaporkan WP kepada kantor pajak. Ketika perjanjian telah disetujui oleh kedua belah pihak, WP dan kantor pajak akan menggunakannya di masa depan. Periode yang berlaku untuk perjanjian ini paling lama 5 (lima) tahun pajak setelah diajukannya permohonan APA.

Naskah APA berisi tentang kesepakatan antara DJP dan WP mengenai kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer di muka sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau Arm’s Length Principle (ALP) selama periode APA serta Roll-back. Roll-back adalah hasil kesepakatan dalam APA untuk tahun-tahun pajak sebelum periode APA. Sesuai dengan perannya APA terbagi menjadi 2, yaitu APA Unilateral dan APA Bilateral. APA Unilateral adalah perjanjian antara DJP dan WP dalam negeri. Sementara APA Bilateral adalah perjanjian antara Pejabat Berwenang Indonesia dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B yang dilaksanakan berdasarkan permohonan WP dalam negeri.

APA bertujuan untuk memberikan saran kepada WP untuk menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Ruang lingkup APA meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh WP dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang dimaksud adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah. Undang–Undang (UU) Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) mengisyaratkan terdapat tiga jenis hubungan istimewa.

Hubungan istimewa yang pertama terjadi jika terdapat satu atau lebih pihak yang mengendalikan pihak lain dengan persyaratan yaitu WP memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain.

Hubungan istimewa yang kedua disebabkan penguasaan yang terjadi di lima keadaan. Pertama, satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung. Kedua, terdapat dua pihak atau lebih berada dibawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung. Ketiga, jika terdapat orang yang sama langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. Keempat, pihak yang secara komersial atau finansial diketahui menyatakan diri berada dalam satu grup yang sama. Terakhir, terdapat satu pihak yang menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.

Hubungan istimewa yang ketiga disebabkan oleh hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan dan/atau ke samping satu derajat.

APA memberikan keuntungan berupa kepastian hukum kepada WP. Kebijakan APA diharapkan dapat mengurangi angka sengketa pajak terkait transfer pricing. Ke depannya, WP diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah karena adanya kepastian hukum dalam pengajuan APA secara mandiri.

Dalam perjalannya di Indonesia, peraturan untuk APA diganti sebanyak tiga kali selama beberapa tahun belakangan ini. Diawali dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Perubahan yang dilakukan dalam peraturan APA ditujukan untuk mengikuti praktik APA secara internasional. Sebab, peraturan sebelumnya belum mencakup standar minimum dalam Rencana Aksi Nomor 14 Proyek OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Perubahan juga dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan agar lebih efektif memberikan kepastian hukum dalam penentuan harga transfer, prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permohonan pelaksanaan APA.

Perbedaan yang paling menonjol dari beberapa peraturan sebelumnya terletak pada cara pengajuan APA yang menjadi lebih mudah. Jika, sebelumnya dalam pengajuan APA diperlukan sebuah kegiatan yang disebut prosedur pembicaraan awal (pre-lodgement), saat ini WP hanya perlu melakukan permohonan formal (filling stage). Filling stage dilakukan oleh WP melalui permohonan tertulis dan diserahkan kepada otoritas pajak terkait. Persyaratan untuk permohonan ini dapat diketahui lebih lanjut di PMK No.22/PMK.03/2020 Bab II Pasal 5.

Perubahan dalam peraturan APA diharapkan dapat memudahkan WP dalam menjalankan kewajibannya di ranah transfer pricing. Perubahan ini memastikan WP telah mengikuti international best practices serta mendapat kepastian hukum. Jadi, WP yang memiliki entitas afiliasi di luar negeri dapat menekan biaya kepatuhan pajak mereka dalam penyesuaian peraturan perpajakan antarnegara.

Leave a Comment