Aturan Terbaru Penagihan Pajak Berdasarkan PMK Nomor 189 Tahun 2020

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa namun tidak memberikan imbalan secara langsung kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 halaman ix, persentase target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terbilang rendah, khususnya untuk kepatuhan pembayaran WP Badan dan OP Non Karyawan yang hanya ditargetkan sebesar 50%, meskipun pemerintah menargetkan realisasi pajak dapat diterima secara utuh sebesar 100% [1]. Apa yang menyebabkan target pembayaran pajak ditetapkan hanya setengah dari target penerimaan pajak?

Rendahnya porsi penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan sistem self-assessment belum diterapkan secara optimal. Beberapa kendala penerapan sistem self-assessment di Indonesia timbul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak atas pentingnya perpajakan pada perekonomian Indonesia. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi terkait perpajakan dan tidak adanya pemberian imbalan secara langsung semakin meningkatkan keengganan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban penyetoran perpajakannya. Sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem self-assessment dan berbagai tantangan yang muncul dari penerapan sistem tersebut, DJP melakukan langkah ekstra berupa pengawasan dan evaluasi yang diwujudkan dalam proses penagihan pajak.

Penagihan merupakan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang pajaknya masih terutang dan belum dibayarkan. Situs resmi DJP mendefinisikan Penagihan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung Pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak [2].

Kinerja penagihan pajak tercermin dalam persentase pencairan piutang pajak. Persentase Pencairan Piutang Pajak merupakan indikator kinerja untuk mengukur penerimaan perpajakan melalui pencairan terhadap piutang pajak berdasarkan persentase saldo piutang outstanding. Saldo piutang pajak outstanding adalah saldo piutang pajak awal tahun dikurangi dengan piutang yang disisihkan. Jumlah piutang yang disisihkan adalah jumlah penyisihan piutang sesuai peraturan yang berlaku, termasuk piutang yang daluwarsa dan piutang tidak dapat ditagih karena sebab lainnya. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 halaman 92, realisasi pencairan piutang pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dengan tingkat realisasi sebesar 98,84% pada tahun 2019 dan 103,36% pada tahun 2018 [1].

Penurunan persentase pencairan piutang pajak disebabkan adanya beberapa hambatan, diantaranya penentuan prioritas penagihan yang belum tepat, belum optimalnya kualitas tindakan penagihan, profiling Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang masih belum optimal, kualitas produk hukum pemeriksaan yang masih belum berkualitas, ketertiban administrasi penagihan yang belum optimal, Keterbatasan kuantitas dan kualitas Jurusita Pajak, Mutasi Jurusita Pajak menjelang akhir tahun, Kerjasama dalam rangka penagihan pajak dengan internal maupun eksternal masih belum maksimal [1]. Atas hambatan yang telah terjadi, telah dilakukan beberapa upaya oleh DJP, salah satunya yaitu dengan memperbarui aturan terkait Penagihan.

Tata Cara Penagihan telah diperbarui dengan terbitnya PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar” pada 27 November 2020. PMK ini terdiri dari 10 Bab dan 88 Pasal yang menghimpun berbagai peraturan terkait penagihan. Dengan penetapan aturan ini, beberapa peraturan sebelumnya, yaitu KMK Nomor 563/KMK.04/2000, PMK Nomor 24/PMK.03/2008 dan PMK Nomor 85/PMK.03/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa perbedaan yang terdapat pada PMK 189 tahun 2020 dibandingkan dengan aturan sebelumnya yaitu:

  1. Pemberian tambahan kewenangan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak, yang sebelumnya hanya diberikan kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPP (Pasal 2 ayat (2))
  2. Penambahan keterangan mengenai Tata Cara Penyitaan pada Lembaga Jasa Keuangan Sektor Perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal, dan Lembaga Jasa Keuangan Sektor lainnya. Aturan sebelumnya hanya mengakomodir Tata Cara Penyitaan pada Lembaga Jasa Keuangan Perbankan.
  3. Penjelasan lebih rinci mengenai kelompok dan urutan Penanggung Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Pasal 6) dan Penanggung Pajak bagi Wajib Pajak Badan (Pasal 7) berupa PT (Pasal 7 ayat (2) huruf a), BUT (Pasal 7 ayat (2) huruf b), Persekutuan Komanditer (Pasal 7 ayat (2) huruf c), Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma (Pasal 7 ayat (2) huruf d), Koperasi (Pasal 7 ayat (2) huruf e), Yayasan (Pasal 7 ayat (2) huruf f), Kerja Sama Operasi (Pasal 7 ayat (2) huruf g), Badan lainnya (Pasal 7 ayat (2) huruf h), dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Pasal 7 ayat (2) huruf i).

Timeline Penagihan Pajak pada Pasal 4 PMK 189 Tahun 2020 tidak berbeda dengan aturan sebelumnya. Berikut Timeline Penagihan Pajak berdasarkan PMK 189 Tahun 2020:

Berdasarkan Pasal 2 PMK 189 Tahun 2020, tindakan penagihan dilakukan kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi Utang Pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo. Atas Utang Pajak tersebut, Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Utang Pajak tersebut meliputi jenis pajak:

  • Pajak Penghasilan
  • Pajak Pertambahan Nilai
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  • Pajak Penjualan;
  • Bea Meterai; dan
  • Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

Namun, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan penundaan atau pengangsuran utang pajak, atas utang pajak yang belum dibayar, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai Pasal 4 PMK 189 Tahun 2020 terdiri dari:

1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

2. Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

3. Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak. Dalam hal Penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran terlebih dahulu.

4. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang

5. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara atau menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan.

6. Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan atas tindakan lelang, penggunaan, penjualan dan/atau pemindahbukuan yang dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:

  • Objek Sita tidak dapat ditemukan;
  • Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;
  • Berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  • Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  • Terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit.

7. Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan Pencegahan. Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:

  • Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;
  • Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  • Terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit

Sesuai Pasal 8 PMK 189 tahun 2020, jurusita pajak dapat melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran; tanpa didahului Surat Teguran; sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau sebelum penerbitan Surat Paksa apabila:

  1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  2. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  3. Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
  4. Badan akan dibubarkan oleh negara;
  5. Terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga; atau
  6. Terdapat tanda-tanda kepailitan.

Secara umum, proses tindakan penagihan akan dihentikan apabila Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, keluarnya dasar Putusan Pengadilan atau Putusan Menteri, dan terdapat kondisi tertentu lainnya seperti Penanggung Pajak menyerahkan barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Penanggung Pajak dapat membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Harta kekayaan digunakan untuk kepentingan umum dan Hak untuk melakukan Penagihan telah daluwarsa [3].

Referensi:
[1] Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019
[2] https://www.pajak.go.id/id/penagihan
[3] PMK Nomor 189/PMK.03/2020

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Ulil Elma Khoirunisa – Tax Dispute MUC Surabaya
3. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Leave a Comment