Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa namun tidak memberikan imbalan secara langsung kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 halaman ix, persentase target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terbilang rendah, khususnya untuk kepatuhan pembayaran WP Badan dan OP Non Karyawan yang hanya ditargetkan sebesar 50%, meskipun pemerintah menargetkan realisasi pajak dapat diterima secara utuh sebesar 100% [1]. Apa yang menyebabkan target pembayaran pajak ditetapkan hanya setengah dari target penerimaan pajak?

Rendahnya porsi penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan sistem self-assessment belum diterapkan secara optimal. Beberapa kendala penerapan sistem self-assessment di Indonesia timbul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak atas pentingnya perpajakan pada perekonomian Indonesia. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi terkait perpajakan dan tidak adanya pemberian imbalan secara langsung semakin meningkatkan keengganan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban penyetoran perpajakannya. Sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem self-assessment dan berbagai tantangan yang muncul dari penerapan sistem tersebut, DJP melakukan langkah ekstra berupa pengawasan dan evaluasi yang diwujudkan dalam proses penagihan pajak.

Penagihan merupakan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang pajaknya masih terutang dan belum dibayarkan. Situs resmi DJP mendefinisikan Penagihan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung Pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak [2].

Kinerja penagihan pajak tercermin dalam persentase pencairan piutang pajak. Persentase Pencairan Piutang Pajak merupakan indikator kinerja untuk mengukur penerimaan perpajakan melalui pencairan terhadap piutang pajak berdasarkan persentase saldo piutang outstanding. Saldo piutang pajak outstanding adalah saldo piutang pajak awal tahun dikurangi dengan piutang yang disisihkan. Jumlah piutang yang disisihkan adalah jumlah penyisihan piutang sesuai peraturan yang berlaku, termasuk piutang yang daluwarsa dan piutang tidak dapat ditagih karena sebab lainnya. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 halaman 92, realisasi pencairan piutang pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dengan tingkat realisasi sebesar 98,84% pada tahun 2019 dan 103,36% pada tahun 2018 [1].

Penurunan persentase pencairan piutang pajak disebabkan adanya beberapa hambatan, diantaranya penentuan prioritas penagihan yang belum tepat, belum optimalnya kualitas tindakan penagihan, profiling Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang masih belum optimal, kualitas produk hukum pemeriksaan yang masih belum berkualitas, ketertiban administrasi penagihan yang belum optimal, Keterbatasan kuantitas dan kualitas Jurusita Pajak, Mutasi Jurusita Pajak menjelang akhir tahun, Kerjasama dalam rangka penagihan pajak dengan internal maupun eksternal masih belum maksimal [1]. Atas hambatan yang telah terjadi, telah dilakukan beberapa upaya oleh DJP, salah satunya yaitu dengan memperbarui aturan terkait Penagihan.

Tata Cara Penagihan telah diperbarui dengan terbitnya PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar” pada 27 November 2020. PMK ini terdiri dari 10 Bab dan 88 Pasal yang menghimpun berbagai peraturan terkait penagihan. Dengan penetapan aturan ini, beberapa peraturan sebelumnya, yaitu KMK Nomor 563/KMK.04/2000, PMK Nomor 24/PMK.03/2008 dan PMK Nomor 85/PMK.03/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa perbedaan yang terdapat pada PMK 189 tahun 2020 dibandingkan dengan aturan sebelumnya yaitu:

  1. Pemberian tambahan kewenangan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak, yang sebelumnya hanya diberikan kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPP (Pasal 2 ayat (2))
  2. Penambahan keterangan mengenai Tata Cara Penyitaan pada Lembaga Jasa Keuangan Sektor Perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal, dan Lembaga Jasa Keuangan Sektor lainnya. Aturan sebelumnya hanya mengakomodir Tata Cara Penyitaan pada Lembaga Jasa Keuangan Perbankan.
  3. Penjelasan lebih rinci mengenai kelompok dan urutan Penanggung Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Pasal 6) dan Penanggung Pajak bagi Wajib Pajak Badan (Pasal 7) berupa PT (Pasal 7 ayat (2) huruf a), BUT (Pasal 7 ayat (2) huruf b), Persekutuan Komanditer (Pasal 7 ayat (2) huruf c), Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma (Pasal 7 ayat (2) huruf d), Koperasi (Pasal 7 ayat (2) huruf e), Yayasan (Pasal 7 ayat (2) huruf f), Kerja Sama Operasi (Pasal 7 ayat (2) huruf g), Badan lainnya (Pasal 7 ayat (2) huruf h), dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Pasal 7 ayat (2) huruf i).

Timeline Penagihan Pajak pada Pasal 4 PMK 189 Tahun 2020 tidak berbeda dengan aturan sebelumnya. Berikut Timeline Penagihan Pajak berdasarkan PMK 189 Tahun 2020:

Berdasarkan Pasal 2 PMK 189 Tahun 2020, tindakan penagihan dilakukan kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi Utang Pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo. Atas Utang Pajak tersebut, Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Utang Pajak tersebut meliputi jenis pajak:

  • Pajak Penghasilan
  • Pajak Pertambahan Nilai
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  • Pajak Penjualan;
  • Bea Meterai; dan
  • Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

Namun, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan penundaan atau pengangsuran utang pajak, atas utang pajak yang belum dibayar, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai Pasal 4 PMK 189 Tahun 2020 terdiri dari:

1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

2. Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

3. Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak. Dalam hal Penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran terlebih dahulu.

4. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang

5. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara atau menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan.

6. Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan atas tindakan lelang, penggunaan, penjualan dan/atau pemindahbukuan yang dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:

  • Objek Sita tidak dapat ditemukan;
  • Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;
  • Berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  • Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  • Terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit.

7. Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan Pencegahan. Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:

  • Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;
  • Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  • Terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit

Sesuai Pasal 8 PMK 189 tahun 2020, jurusita pajak dapat melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran; tanpa didahului Surat Teguran; sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau sebelum penerbitan Surat Paksa apabila:

  1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  2. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  3. Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
  4. Badan akan dibubarkan oleh negara;
  5. Terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga; atau
  6. Terdapat tanda-tanda kepailitan.

Secara umum, proses tindakan penagihan akan dihentikan apabila Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, keluarnya dasar Putusan Pengadilan atau Putusan Menteri, dan terdapat kondisi tertentu lainnya seperti Penanggung Pajak menyerahkan barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Penanggung Pajak dapat membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Harta kekayaan digunakan untuk kepentingan umum dan Hak untuk melakukan Penagihan telah daluwarsa [3].

Referensi:
[1] Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019
[2] https://www.pajak.go.id/id/penagihan
[3] PMK Nomor 189/PMK.03/2020

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Ulil Elma Khoirunisa – Tax Dispute MUC Surabaya
3. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Dampak Pandemi Covid-19 yang tercatat pertama kali pada 2 Maret 2020 di Indonesia masih terasa begitu nyata meskipun saat ini kita telah membuka lembaran baru tahun 2021. Penambahan kasus harian positif Covid-19 yang mencapai lebih dari 10.000 kasus pada pekan kedua dan ketiga Januari 2021 semakin memperkuat keyakinan bahwa Covid-19 masih ada di sekitar kita. Apabila menilik kembali ke tahun 2020, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanganan Covid-19, salah satunya dengan menyesuaikan target penerimaan pajak dan memberikan fasilitas pajak. Hal ini karena penerimaan pajak memegang peranan penting dalam mendukung kebijakan fiskal countercyclical, di samping sebagai administrator pemberian insentif perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (APBN KITA Januari 2021, 2021).

Berdasarkan Laporan APBN KITA Januari 2021, capaian realisasi sementara penerimaan pajak tumbuh negatif 19,71 persen (yoy) dan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sebesar 22,1 persen terhadap penurunan penerimaan ini. Insentif yang diberikan pada tahun 2020 berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pembebasan PPN Impor untuk kebutuhan penanggulangan pandemi Covid-19, penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh Final Ditanggung Pemerintah untuk Wajib Pajak UMKM, serta fasilitas restitusi dipercepat untuk menjaga likuiditas Wajib Pajak. Laporan tersebut juga memberi informasi tercapainya target pada beberapa jenis pajak, seperti PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Namun demikian, beberapa jenis pajak lain seperti penerimaan PPN Dalam Negeri yang menunjukkan recovery dalam data secara umum tidak menutup kenyataan bahwa gangguan (shock) seperti peningkatan jumlah kasus Covid-19 atau penerapan PSBB/ pengetatan pembatasan sosial pada kondisi yang masih cukup volatil saat ini dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan dalam perpajakan.

Atas berbagai pertimbangan, Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa fasilitas pajak dalam rangka penanganan Covid19 tetap tersedia di tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Siaran Pers Nomor SP-1/2021 yang terdapat pada laman resmi DJP. Siaran Pers tanggal 15 Januari 2021 tersebut menginformasikan bahwa Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak untuk dua jangka waktu yang berbeda, yaitu

  • Hingga 30 Juni 2021 untuk fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020; serta
  • Hingga 31 Desember 2021 untuk fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid19 sebagaimana diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama menuturkan bahwa selain vaksin dan bahan bakunya, peralatan pendukung vaksin akan memperoleh insentif pajak pada tahun 2021. Di samping itu, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat dapat memanfaatkan insentif pajak setelah mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang sebelumnya menjadi wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Fasilitas yang diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2021 diantaranya adalah

  1. Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan (Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  2. Sumbangan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto apabila diberikan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan kepada BNPB, BPBD, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan (Pasal 4 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  3. Pengenaan tarif PPh 0% (nol persen) dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan berupa honorarium atau imbalan lain (Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  4. Pengenaan tarif PPh 0% (nol persen) dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta (Pasal 9 PP Nomor 29 Tahun 2020).

Fasilitas yang diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari PPh dan PPN yang diantaranya adalah

1. Fasililitas Pajak Penghasilan

  • PPh Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk; (Pasal 5 ayat (5) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat; (Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu (Pasal 5 ayat (10) PMK 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk; (Pasal 5 ayat (6) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 21, atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 (Pasal 7 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 23, atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19 (Pasal 8 PMK Nomor 143 Tahun 2020).

2. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

  • Badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • Industri farmasi produksi vaksin dan/atau Obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 (untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020) (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • Wajib Pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020).

Perpanjangan fasilitas pajak ini menjadi angin segar khususnya bagi pihak yang secara langsung berhubungan dengan penanggulangan Covid-19. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan kontribusi manfaat bagi kembalinya kondisi Indonesia yang sehat dan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab.

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaruh yang cukup besar pada perubahan tarif bunga untuk sanksi administrasi dan imbalan bunga pajak di Indonesia. Melalui Pasal 113 Undang-Undang tersebut, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya tarif bunga per bulan. Perubahan tarif tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan dan akan ditetapkan setiap bulannya.

Tax Policy Concept Statement 1 yang disusun oleh AICPA pada tahun 2017[1] menyatakan bahwa tantangan kunci dalam usulan perubahan sistem perpajakan adalah realita bahwa pencapaian semua prinsip perpajakan yang optimal tidak mungkin dicapai pada tingkat yang sama. Pada konteks perubahan aturan mengenai tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga ini, prinsip keadilan mungkin dapat dicapai, tetapi secara bersamaan aturan tersebut akan mengorbankan capaian prinsip kesederhanaan. Hal ini berdasarkan pada aksioma bahwa keadilan berlawan dengan kesederhanaan.

AICPA juga menjelaskan bahwa kesederhanaan aturan perpajakan diperlukan supaya wajib pajak dapat memahami konsekuensi pajak pada transaksi yang mereka lakukan atau direncanakan akan terjadi, sehingga mereka dapat mematuhi aturan tersebut dengan baik. Aturan pajak yang rumit memperluas peluang kesalahan dan ketidakpatuhan sistem perpajakan. Semakin banyak perubahan yang ditetapkan, semakin sulit wajib pajak, praktisi perpajakan dan fiskus untuk memahami konsekuensi pajak atas suatu transaksi.

Disisi lain, keadilan merupakan prinsip dasar dari sistem perpajakan yang optimal. Wajib pajak yang memiliki situasi serupa harus diberi pajak serupa. Salah satu cara pandang yang berlaku adalah pajak dinilai adil ketika wajib pajak dengan kemampuan membayar yang lebih banyak memiliki beban pajak yang lebih banyak. Begitu pula dengan wajib pajak yang lebih tidak patuh akan memperoleh sanksi yang lebih besar. Tentu saja, tarif pajak tersebut akan mengarah pada level progresif yang bervariasi pada sistem perpajakan.

Penetapan aturan saat ini menghilangkan kesederhanaan tarif yang sebelumnya tetap sebesar 2% perbulan untuk beberapa sanksi administrasi dan imbalan bunga, menjadi berdasarkan perhitungan suku bunga ditambah dengan uplift factor masing-masing pasal mengenai sanksi administrasi dan imbalan bunga dibagi 12 bulan. Dengan perubahan ini, seluruh pihak terkait harus memperbarui pengetahuan mereka atas tarif yang berlaku setiap bulan. Namun dilain sisi, penetapan penghitungan tarif baru dinilai lebih adil karena menggunakan suku bunga acuan tiap bulan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi aktual yang terjadi. Pengenaan uplift factor yang berbeda pada tiap pasal juga memberikan kepastian bahwa tindakan ketidakpatuhan pajak yang memiliki bobot kesalahan lebih besar akan mendapatkan sanksi bunga yang lebih besar.

Perubahan tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga hadir sebagai jawaban atas kejanggalan aturan perpajakan sebelumnya. Sebagai contoh, Undang-Undang KUP terdahulu mengatur tarif sanksi administrasi berupa bunga pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2a) tentang pembetulan SPT atas kesadaran sendiri yang membuat utang pajak menjadi lebih besar ditetapkan sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, tanpa adanya jangka waktu maksimal pemberian sanksi bunga. Sedangkan, tarif sanksi administrasi berupa bunga pada Pasal 13 ayat (2) tentang SKPKB ditetapkan sebesar 2% per bulan atas jumlah kurang pajak yang tertuang dalam SKPKB, dengan ketentuan pengenaan paling lama 24 bulan.

Perbedaan ketetapan jangka waktu pemberian sanksi administrasi pada kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa itikad baik WP yang berinisiatif melakukan pembetulan kesalahan SPT tidak menjadi poin penting yang diperhatikan karena atas tindakan tersebut justru mendapatkan peluang pengenaan sanksi yang lebih tinggi dibandingkan apabila kesalahan SPT ditemukan oleh fiskus dalam pemeriksaan dengan produk SKPKB. Hal ini akan membuat WP yang memiliki kondisi serupa enggan melaporkan kesalahan SPT dengan kesadaran sendiri dan hanya akan menunggu Surat Keputusan yang dikeluarkan fiskus untuk memperbaiki kesalahan SPT karena dihantui sanksi administrasi yang lebih besar.

Disparitas tersebut berusaha diperbaiki pada Pasal 36 ayat (2) PP 74 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa permohonan pengurangan sanksi administrasi terhadap sanksi Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) KUP yang dikenakan melebihi jangka waktu 24 bulan dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sehingga sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Namun, PP tersebut masih memiliki celah karena tidak mencakup sanksi yang diberikan untuk WP yang dengan kesadaran sendiri melakukan penyampaian SPT pertama kali dalam jangka waktu lebih dari 24 bulan dari tanggal jatuh tempo penyampaian SPT.

Pasal 27A Undang-Undang KUP tentang imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak pada saat dikabulkan sebagian atau seluruhnya pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan PK juga tidak kalah kontroversial. Hal ini karena aturan turunan Pasal tersebut, yaitu PP 74 tahun 2011, secara jelas memberikan batasan atas dasar pemberian imbalan bunga yang sebelumnya tidak tertuang pada Undang-Undang KUP. Hal ini merupakan pelanggaran atas prinsip hukum lex superior derograt legi imperior yang menyatakan bahwa hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya[2].

Penetapan sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga ditetapkan dengan perhitungan suku bunga acuan ditambah dengan uplift factor dibagi dibagi 12 bulan. Berikut adalah rincian uplift factor untuk masing-masing Pasal Undang-Undang KUP
• 0% untuk Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) serta Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)
• 5% untuk Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3);
• 10% untuk Pasal 8 ayat (5);
• 15% untuk Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a).

Pada tanggal 29 Desember 2020, Kepala Badan Kebijakan Fiskal telah menandatangani Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 57/KMK.10/2020 yang mengatur tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Januari 2021 – 31 Januari 2021. Tarif bunga pajak untuk bulan Januari 2021 bervariasi dari 0,51% hingga 1,34% untuk sanksi administrasi dan 0,51% untuk imbalan bunga. 

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Referensi:
[1] https://www.aicpa.org/ADVOCACY/TAX/downloadabledocuments/tax- policy-concept-statement-no-1-global.pdf
[2] https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/

Bagi pencinta tembakau, bersiaplah menyisihkan uang lebih banyak untuk menikmati hasil olahan tembakau mulai awal tahun ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengesahkan PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 14 Desember 2020 lalu yang rencananya akan berlaku pada 1 Februari tahun 2021. Peraturan tersebut mengubah beberapa isi pasal Peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 152/PMK.010/2019. Perubahan utama terdapat pada Kenaikan tarif CHT yang tertuang dalam Lampiran II dan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 dan hal ini menjadi bahasan yang paling disorot oleh masyarakat Indonesia beberapa pekan terakhir.

Berita kenaikan CHT tentu disambut antusias oleh kelompok masyarakat yang mendambakan lingkungan bebas asap rokok. Berdasarkan penelitian truthinitiative.org, merokok dapat menyebabkan lebih dari 1.300 kematian setiap hari dan dapat menyebabkan penyakit jantung, pernapasan, hingga kanker. Terlebih lagi, penggunaan tembakau bukan hanya berakibat pada masalah kesehatan bagi perokok individu tapi juga mempengaruhi lingkungan, ekonomi dan kesehatan bukan perokok melalui perokok pasif. Tingginya cukai rokok dinilai akan membuat harga beli rokok semakin mahal dan konsumsi masyarakat atas rokok menjadi berkurang. Balasan positif juga datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang mendukung Pemerintah menaikan cukai rokok secara konsisten setiap tahunnya untuk mencegah anak-anak Indonesia dengan mudah mendapatkan rokok.

Namun, respon sebaliknya datang dari penikmat rokok, pelaku industri rokok dan petani tembakau. Dilansir dari beberapa laman berita nasional, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyatakan keberatannya atas kenaikan CHT yang dilakukan Pemerintah ditengah kondisi pandemi Covid-19. Kenaikan CHT dinilai tidak wajar karena saat ini daya beli konsumen industri tembakau sedang melemah dan volume industri dapat menurun secara signifikan apabila hal tersebut tetap berlanjut. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) juga menyatakan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok membuat petani mengalami kerugian akibat harga yang kurang kompetitif. Terlebih karena mereka masih merasakan dampak dari kenaikan cukai yang terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tembakau di tingkat petani.

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada konferensi Pers tentang Kebijakan Cukai Rokok yang disiarkan melalui kanal youtube Kementerian Keuangan pada 10 Desember 2020, kenaikan CHT mendukung visi dan misi Presiden Indonesia untuk mewujudkan SDM maju, Indonesia unggul. Pemerintah telah terlebih dahulu menimbang berbagai aspek yang secara langsung berhubungan dengan CHT diantaranya terkait dampak kesehatan yang ditimbulkan dari konsumsi rokok, kesejahteraan tenaga kerja buruh pabrik rokok dan petani tembakau, kondisi ekonomi pada industri pengolahan tembakau yang masih terdampak pandemi virus Covid-19, serta maraknya produksi dan distribusi rokok ilegal akibat harga rokok semakin mahal. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian lainnya untuk mengawal pelaksanaan PMK Nomor 198/PMK.010/2020 agar dapat berjalan dengan baik.

Meskipun tidak melakukan simplifikasi dengan menggabungkan golongan hasil tembakau, Pemerintah memberikan sinyal positif dengan memperkecil perbedaan celah tarif antar golongan hasil tembakau dan tidak menaikkan CHT bagi Sigaret Kretek Tangan yang merupakan industri padat karya. Berikut adalah rincian kenaikan beberapa tarif cukai hasil tembakau per batang atau gram buatan dalam negeri yang terdapat dalam PMK 198 tahun 2020 jika dibandingkan dengan PMK 152/PMK.010/2019.
1. SKM (Sigaret Kretek Mesin)
    a. Golongan I, naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865
    b. Golongan II A, naik Rp65 atau 13,8% menjadi Rp535
    c. Golongan II A, naik Rp70 atau 15,4% menjadi Rp525
2. SPM (Sigaret Putih Mesin)
    a. Golongan I, naik Rp145 atau 18,4% menjadi Rp935
    b. Golongan II A, naik Rp80 atau 16,5% menjadi Rp565
    c. Golongan II B, naik Rp85 atau 18,1% menjadi Rp555
3. SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter) atau SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter)
    a. Tanpa Golongan, naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865

Kenaikan tarif cukai juga berlaku untuk tembakau yang didapatkan dengan cara impor. Besarnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau per batang atau gram tersebut dirinci sebagai berikut
    1. SKM (Sigaret Kretek Mesin), naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865
    2. SPM (Sigaret Putih Mesin), naik Rp145 atau 184% menjadi Rp935
    3. SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter) atau SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter), naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865

Dengan diberlakukannya PMK ini, Pemerintah memperkirakan affordability index pembelian rokok akan naik dari 12,2% menjadi 13,7% – 14% sehingga rokok makin tidak dapat terbeli. Pemerintah berharap hal tersebut dapat menurunkan prevalensi merokok secara umum dari 33,8% menjadi 33,2% pada tahun 2021 dan menurunkan prevalensi merokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7% pada tahun 2024. Pemerintah juga menargetkan penerimaan negara sebesar 173,78 Triliun pada tahun 2021 atas kenaikan CHT ini.

Sebagai tanggapan atas respon negatif yang diberikan pada kenaikan CHT tahun 2021, pemerintah telah mengundangkan PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) pada 18 Desember 2020 dan menetapkan kebijakan pembentukan Kawasan Industri Hasil temabakau (KIHT). Pemberian DBH CHT secara umum digunakan untuk mendanai kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat (50%), bidang penegakan hukum (25%), dan bidang kesehatan (25%). Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas penundaan pembayaran pita cukai untuk penjualan lokal bagi perusahaan yang dominan melakukan eskpor untuk mendorong perusahaan melakukan ekspor daripada mengedarkan rokok di dalam negeri.

Penulis:
1.Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2.Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Penandatanganan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo  menandakan berlakunya 186 pasal dalam 1187 halaman isi dan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja secara bersamaan. Banyaknya aturan yang ditetapkan sekaligus melalui pengesahan satu undang-undang menuntut masyarakat bertindak cermat dalam memahami konsekuensi dari pasal-pasal yang berubah dan bertambah. Pemahaman informasi terbaru atas Undang-Undang Cipta Kerja akan menghindarkan masyarakat dari kesalahan pengambilan keputusan.

Salah satu kluster yang menjadi perhatian adalah kluster perpajakan. Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan sendiri telah diubah beberapa kali sebelumnya. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebanyak 21 Pasal mengalami perubahan, 3 Pasal dihapus, dan 4 Pasal ditambahkan pada keseluruhan 4 Undang-Undang Perpajakan sekaligus, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 113, Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Pasal 111, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada Pasal 112, serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 114. Kluster Perpajakan sendiri terdapat dalam Bab IV tentang Kemudahan Berusaha bagian ketujuh.

Pelaksanaan dari beberapa aturan perpajakan dalam Undang-Undang ini membutuhkan aturan turunan, seperti Peraturan Menteri Keuangan, yang ditujukan untuk menjelaskan isi Undang-Undang lebih lanjut. Peraturan Menteri Keuangan tersebut direncakan akan dikeluarkan secepatnya.

Tujuan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tercantum dalam Pasal 3, yaitu diantaranya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja; menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil; penyesuaian aspek pengaturan bagi koperasi, UMKM, serta industri nasional; dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Lalu bagaimana perubahan peraturan perpajakan pada Undang-Undang Cipta Kerja dapat mewujudkan tujuan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini? Berikut kami rangkum komparasi perbedaan isi Undang-Undang Cipta Kerja kulster perpajakan dengan Undang-Undang Perpajakan yang telah disahkan sebelumnya.

Silahkan download file Komparasi Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Undang-Undang Perpajakan di bawah ini:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, serta ekspor barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pajak ini merupakan salah satu kontributor utama penerimaan pajak yang diandalkan dalam APBN Indonesia karena secara umum kinerja penerimaan pajak ditopang salah satunya oleh PPN dan PPnBM. Penerimaan PPN juga mengalami peningkatan dari tahun-ketahunnya. Namun sampai dengan bulan Oktober 2020, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hanya 64,82% dari target yang ditetapkan, paling rendah dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Hal ini terjadi sejak tahun anggaran 2019.

Banyak faktor yang dapat latar belakangi tidak terpenuhinya realisasi PPN dan PPnBM Indonesia. Salah satunya terkait beberapa masalah yang timbul dalam proses pemenuhan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang PPN, PKP memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPN terutang kepada Negara.

Proses pelayanan bagi PKP sebenarnya telah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui aplikasi e-Faktur. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa masalah yang timbul, seperti PKP yang harus melakukan input secara manual, semakin banyak beredar aplikasi QR Scanner e-Faktur yang tidak resmi dan berisiko bagi PKP, terjadinya koreksi salah pengkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data faktur, pelaporan yang dilakukan pada aplikasi tersendiri (DJP online), dan proses posting SPT membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, masih banyak terjadi kesalahan pada saat pengisian NTPN pada inputan aplikasi e-Faktur khususnya terkait dokumen PIB.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi PKP dalam pemenuhan kewajibannya terhadap PPN. Hal ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran perpajakan sehingga target pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai. Upaya peningkatan kepatuhan perpajakan secara tidak langsung yang sedang diupayakan pada tahun 2020 terkait PPN adalah pembaharuan aplikasi e-Faktur menjadi e-Faktur 3.0. Tujuan pembaharuan tersebut diantaranya untuk membantu wajib pajak mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya pada form 1111 B1 untuk nomor PIB, form 1111 B2 untuk Pajak Masukan, serta otomatisasi pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, yang akan meminimalisir terjadinya kesalahan input yang dapat merugikan hak Wajib Pajak. Salah satu fitur tambahan yang menarik perhatian dalam e-Faktur 3.0 adalah Prepopulated Data.

Berdasarkan keterangan vatglobal.com, prepopulated VAT returns juga diimplementasikan di beberapa negara Uni Eropa, salah satunya Italia. Program ini diimplementasikan pada Juli 2020 dengan diperkenalkannya faktur elektronik yang membutuhkan persetujuan awal otoritas pajak Italia. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam database otoritas pajak Italia digunakan sebagai sumber penyusunan prepopulated VAT returns untuk lebih lanjut dilakukan proses review dan dikonfirmasi. Namun, non-established company di Italia tidak akan terpengaruh dengan kebijakan tersebut karena tidak diwajibkan untuk mengeluarkan faktur secara elektronik. Prepopulated VAT returns di Italia sendiri bertujuan untuk mengurangi VAT gap di Italia pada tahun 2017 yang merupakan kerugian pendapatan terbesar diantara negara Uni Eropa lainnya.

Implementasi Prepopulated Data pada Aplikasi e-Faktur 3.0 telah diterapkan secara bertahap selama tahun 2020 di Indonesia. Uji coba pertama dilakukan di 4 PKP di KPP Wajib Pajak Besar pada tanggal 1 Februari tahun ini. Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020, Direktorat Jenderal Pajak menghendaki pengimplementasian secara nasional aplikasi e-Faktur 3.0, sekaligus di dalamnya penggunaan fitur prepopulated data, pada 1 Oktober 2020 untuk masa pajak September 2020. Seluruh Pengusaha Kena Pajak dapat mengunduh aplikasi e-Faktur terbaru di https://efaktur.pajak.go.id. Aplikasi e-Faktur yang tersedia merupakan Patch Update yang harus ditambahkan pada aplikasi e-Faktur versi sebelumnya (dalam hal ini e-Faktur versi 2.2).
Prepopulated dapat berarti tersediannya informasi yang telah diinput sebelumnya oleh sistem secara online. Dengan fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0, PKP tidak lagi perlu untuk menginput informasi tertentu secara manual ke aplikasi e-Faktur karena data telah disediakan secara sistem. Fitur prepopulated data yang terdapat pada e-Faktur 3.0 terdiri dari prepopulated Pajak Masukan, prepopulated PIB, prepopulated SPT Masa PPN dan VAT refund. Fitur lain yang ada dalam e-Faktur 3.0 adalah sinkronisasi kode cap fasilitas.

Dengan fitur prepopulated Pajak Masukan, proses input Faktur Pajak Masukan akan lebih praktis karena PKP tidak perlu menginput secara manual Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP yang diterima dari lawan transaksi dan tidak perlu menggunakan aplikasi QR Code scanner khusus. Hal tersebut dikarenakan data Faktur Pajak Masukan atas NPWP PKP telah tersedia secara sistem, sehingga PKP hanya harus memilih Faktur Pajak Masukan yang transaksinya betul-betul terjadi dan dicatat dengan benar dari data Faktur Pajak Masukan yang tersedia. Hal tersebut akan meminimalisir kesalahan pengkreditan pajak masukan yang disebabkan adanya Faktur Pajak Masukan fiktif dari lawan transaksi kepada PKP. Sehingga dengan berkurangnya kemungkinan kesalahan pengkreditan pajak masukan, maka sengketa pajak (dispute) dan pemeriksaan atas kondisi tersebut juga diproyeksikan akan berkurang.

Selain itu, pada fitur prepopulated Pajak Masukan, PKP dapat memilih masa pengkreditan pajak sesuai ketentuan pengkreditan. PKP dapat mengisi daftar Faktur Pajak Masukan dalam prepopulated Pajak Masukan dengan memilih tombol “get data” kemudian menyesuaikan keterangan pengkreditan dari masing-masing faktur sesuai aturan perpajakan. Faktur Pajak Masukan yang belum tersedia secara sistem tetap dapat diinput secara manual. Namun yang harus diperhatikan adalah PKP harus mengisi daftar faktur dengan cermat karena Faktur Pajak Masukan yang sudah diupload tidak dapat diubah lagi.

Dengan fitur prepopulated PIB, PKP tidak lagi perlu melakukan key in dan tidak ada lagi kesalahan input NTPN karena data PIB tersedia secara sistem. Hal ini didukung oleh sinergi DJP dan DJBC dalam validasi PIB yang dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN. Hanya PIB yang tercatat di DJBC saja yang dapat dilaporkan oleh PKP. Validasi yang dilakukan diantaranya terkait nomor dokumen PIB/SSP, tanggal NTPN, nilai transaksi serta kode akun pajak dan kode jenis setoran yang tercatat di SSP. Selain itu, PKP dapat memilih masa pengkreditan pajak sesuai ketentuan pengkreditan.

Namun, fitur prepopulated PIB mengharuskan tersedianya NTPN pada setiap dokumen PIB yang diinput. Hal ini akan menjadi masalah ketika PKP ingin menginput dokumen PIB 0 yang tidak memiliki NTPN, khususnya untuk impor yang dilaksanakan di kawasan berikat dan KITE, karena fitur prepopulated e-Faktur belum dapat dijalankan. Sehingga masih menjadi pertanyaan bagi PKP terkait bagaimana tata cara pelaporan PIB 0 melalui fitur prepopulated PIB e-Faktur 3.0.

Dengan fitur prepopulated SPT, pelaporan SPT dapat dilakukan melalui e-Faktur Web Based dan seluruh data Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, dan Dokumen lain yang telah diupload telah tersedia pada saat PKP ingin melaporkan SPT Masa PPN di e-Faktur Web Based tersebut. E-Faktur Web Based mengotomatisasi data faktur yang sebelumnya telah diinput dalam e-Faktur Desktop. Dokumen NTTE dan Bukti Penerimaan Elektronik juga dapat langsung di-download pada halaman yang sama setelah SPT Masa PPN berhasil dilaporkan.
Namun prepopulated SPT Masa PPN disinyalir belum mengakomodir perubahan aturan Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang PPN kedalam Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut terkait pengisian halaman induk Bagian IV SPT Masa PPN, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja konteks “pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi” diubah menjadi “tidak dapat dikreditkan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut”. Sehingga PKP harus berhati-hati dalam memaknai perubahan isi aturan tersebut.

Lebih lanjut, supaya fitur prepopulated data dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi PKP, berikut hal-hal yang harus diperhatikan terkait implementasi e-Faktur 3.0
1.Melakukan penyalinan pada ketiga file (ETaxInvoice, ETaxInvoiceMain, dan ETaxInvoiceUpd) dan mengganti file yang telah ada untuk selanjutnya dapat menjalankan ETaxInvoice.exe.
2.Menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru,
3.Melakukan backup database (folder db yang sedang digunakan) secara manual untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt).

Diharapkan dengan fitur prepopulated data yang tersedia dalam e-Faktur 3.0, masalah-masalah yang timbul pada implementasi e-Faktur 2.2 dapat teratasi. Pertanyaan dan jawaban terkait implementasi e-Faktur 3.0 lebih lanjut dapat dilihat pada link berikut https://faqprepop.webflow.io/.

Pandemi corona yang terus berjalan hingga akhir tahun 2020 membuat pemerintah terus membuat kebijakan yang bisa membantu masyarakat berjuang dalam melewati kesulitan di masa ini. Salah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Tentu ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun 2020, melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan, dan yang terakhir mendorong WP untuk membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2020.

Bagi WP ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sesuai UU KUP dan PMK No. 08/PMK.03/2013. Dilanjutkan dengan Surat Pernyataan Bermaterai yang berisi kekhilafan atau bukan kesalahan WP, Surat Pernyataan Bermaterai atau Pakta Integritas, telah melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 dan 2019, sanksi administrasi belum atau baru dibayar sebagian. Pembayaran juga harus dilakukan sebelum 31 Desember 2020, pengajuan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebelum 31 Desember 2020.

Tidak hanya WP yang harus memenuhi syarat, tetapi KPP pun harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. KPP perlu memberikan rekomendasi yang antara lain menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh WP untuk mendukung penerimaan KPP. Diperlukan juga rekomendasi yang dikeluarkan KPP yang menyebutkan pengenaan sanksi administrasi kepada WP mengandung kekhilafan dan bukan kesalahan WP. Yang terakhir, KPP perlu untuk memberikan rekomendasi yang menyebutkan WP telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan 2019. Wajib Pajak pun diharuskan untuk tidak sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan yang telah di konfirmasi oleh Tim Penelaah.

Pengaturan ulang sanksi administrasi pajak ini telah diatur dalam Bab VI Bagian Ketujuh Pasal 113 UU Cipta Kerja. Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan kemudahan kepada WP. Tidak semua UU KUP mengalami perubahan dalam UU Cipta kerja, diantaranya adalah Pasal 7 ayat 1. Sanksi KUP untuk SPT yang disampaikan sesuai waktu yang ditetapkan tetap dijalan seperti biasanya. Dengan dengan Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN yang telat bayar, Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp 1.000.000 untuk SPT PPh WP Badan, dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP OP.

Perubahan dilakukan dalam Pasal 8 ayat 3 UU KUP, yang di dalam UU Cipta kerja dimasukkan kedalam Pasal 8 ayat 3 (a). Dalam kasus WP memberitahukan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT dan belum dilakukan penyelidikan. Awalnya dalam UU KUP sanksi yang diberikan adalah 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar, diganti menjadi 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Selanjutnya Pasal 14 ayat 4 di UU KUP dan disebutkan di pasal yang sama juga di UU Cipta Kerja. Untuk pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan juga PKP tidak mengisi faktur secara lengkap. Dari awalnya sanksinya adalah 2% dari dasar pengenaan pajak, diganti menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak.

Perubahan sanksi juga terjadi pada Pasal 44B ayat (2) UU KUP dan disebutkan dalam pasal yang sama di UU Cipta Kerja. Jika terjadi penyidikan pidana oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan, sanksi awalnya adalah sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan diganti menjadi 3 kali. Dengan ada penurunan sanksi pajak ini diharapkan penerimaan pajak di Indonesia pun bisa semakin meningkat.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat juga UU KUP yang dihapus. Yaitu Pasal 13A UU KUP dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Jika sebelumnya terdapat WP yang tidak melaporkan SPT, atau melaporkan tetapi isinya tidak lengkap sehingga memberikan kerugian terhadap negara diberikan sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar kini telah dihapuskan. Akan tetapi ini diubah menjadi ke Pasal 38 UU KUP, apalagi WP tidak melaporkan SPT merupakan perbuatan setelah pertama kali maka WP akan dikenakan sanksi pidana.

Yang terakhir adalah Pasal 8 ayat (5) UU KUP, di dalam UU Cipta Kerja pasal ini tetap dalam angka yang sama tetapi ditambahkan Pasal 8 ayat (5a). Pada awalnya apabila WP mengungkapkan kesalahan pelaporan SPT sebelum SKP diterbitkan dikenakan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar kini diganti dengan sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya perubahan dan dapat mengurangi sanksi administrasi pajak ini diharapkan tingkat penerimaan pajak di Indonesia bisa terus meningkat. Dikarenakan di era pandemi ini tentu beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan dapat berpengaruh dapat pelaporan pajak masing-masing. Kemudahan ini juga perlu terus disosialisasikan kepada WP agar tujuan dari program ini bisa berjalan dengan maksimal. Otoritas pajak dan mitra pemerintah seperti konsultan pajak bisa berusaha sebaik-baiknya menyebarluaskan informasi yang memudahkan berbagai pihak ini. Tanpa kerjasama yang baik bisa jadi program pun tidak bisa direalisasikan dengan maksimal. Semoga peran masing-masing pihak bisa terus dijalankan agar bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi negara dengan kepatuhan pajak yang tinggi.

Selama beberapa tahun belakangan konsultan pajak telah banyak hadir dan membantu masyarakat Indonesia dalam menaati pelaporan pajak di Indonesia. Sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 1, Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberadaan konsultan pajak sendiri membantu banyak pebisnis di Indonesia untuk menjalankan peraturan perpajakan di Indonesia. Sementara perpajakan adalah suatu bidang yang mempunyai kerumitan yang cukup tinggi. Hal ini terkadang membuat Wajib Pajak mempersiapkan waktu yang lebih banyak untuk memahami sistem perpajakan di Indonesia. Waktu yang dimiliki oleh pebisnis pun kadang sudah banyak dihabiskan untuk menjalankan bisnisnya sendiri.

Dalam pelaksanaannya konsultan pajak memiliki beberapa tugas yang beriringan untuk membantu berjalannya peraturan pajak di Indonesia. Beberapa peran konsultan pajak adalah pertama mengenai tax compliance atau kepatuhan pajak. Konsultan pajak membantu pebisnis untuk mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Mendampingi perusahaan untuk menjalankan kepatuhan perpajakannya. Salah satu kepatuhan pajak yang harus dijalani misalnya dengan membayarkan PPh maupun PPN secara teratur tiap bulannya. Apalagi ketika perusahaan tidak membayarkan pajak sesuai dengan waktunya, sanksi bisa dikirimkan ke perusahaan tersebut.

Untuk memaksimalkan peran perusahaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Wajib Pajak, konsultan pajak di bidang tax compliance dapat membantu WP untuk memaksimalkan kewajiban yang harus dipenuhi. Apalagi selama era pandemi ini terdapat beberapa peraturan dalam PPh maupun PPN yang diperbaharui oleh pemerintah. Ketika WP tidak memahami peraturan baru tersebut, maka kepatuhan pajak pun tidak bisa dimaksimalkan. Sementara konsultan pajak sendiri telah memiliki forum untuk berdiskusi mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga jika ada perubahan dalam peraturan itu, konsultan pajak bisa langsung mengetahui dan menyampaikan kepada klien nya. Peraturan pajak pun bisa dilaksanakan dengan baik oleh WP.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak per 11 Maret 2016 dan Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2017, jumlah konsultan pajak di tahun 2016 adalah sebanyak 3.231. Sementara jumlah penduduk Indonesia sendiri sebanyak 258.705.000. Artinya jumlah konsultan pajak sendiri tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang memiliki perbedaan lumayan besar ini tentu berpengaruh kepada pendampingan kepatuhan pajak di Indonesia.

Padahal konsultan pajak sendiri adalah mitra dari pemerintah untuk memberikan penyuluhan pajak kepada masyarakat. Karena tidak semua WP mempunyai waktu untuk memahami semua peraturan pajak dengan maksimal. Dengan itu tentu para WP harus memilih konsultan pajak terbaik agar bisa memaksimalkan peran mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia dan menghindari sanksi yang bisa hadir karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Dengan jumlah konsultan pajak hanya berjumlah 3.231, tentunya WP harus memilih konsultan pajak yang terbaik untuk menjalankan perannya. Akan lebih baik lagi jika konsultan pajak tersebut telah memiliki pengalaman selama bertahun-tahun dalam bidang ini. Salah satu konsultan pajak yang dipercaya oleh masyarakat adalah MUC Consulting. Dengan pembukaan jasa di tahun 1999, hingga saat ini konsultan pajak ini telah memiliki hingga hampir 21 tahun. Pengalaman yang telah maksimal tersebut pun terus diperbaharui tiap tahunnya agar bisa membantu WP untuk menjalankan peraturan perpajakan di Indonesia.

MUC consulting yang telah berdiri selama 21 tahun ini memiliki cabang di Surabaya dan telah membantu banyak WP dalam melaksanakan tugasnya. Mulai dari tax compliances, tax dispute, hingga transfer pricing, MUC telah menjadi mitra bagi ratusan perusahaan dengan otoritas perpajakan. Berafiliasi dengan MSI Global Alliance, yang merupakan asosiasi internasional terdepan untuk firma akuntansi dan hukum dengan 250 anggota terpilih dari lebih 100 negara di antara Amerika, Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Dengan pengalaman yang maksimal MUC Consulting bisa menjadi salah satu alternatif bagi WP atau pebisnis untuk mematuhi peraturan pajak di era pandemi ini. Dengan peraturan yang berubah-ubah tersebut, pebisnis tidak perlu untuk memahami satu persatu perubahan. Karena konsultan pajak akan membantu untuk memenuhi peran tersebut. Sehingga pebisnis dapat fokus untuk terus menjalankan bisnisnya dengan baik selama pandemi. Apalagi tentunya selama pandemi ini pebisnis juga perlu berpikir lebih banyak agar usaha tetap berjalan dengan maksimal.
Kehadiran konsultan pajak di era pandemi ini bisa menjadi simbiosis mutualisme antara WP dan otoritas pajak itu sendiri. Dengan pembayaran pajak yang sesuai dengan waktu nya, tentu akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Sehingga bisa membantu banyak program di Indonesia. Semoga peran simbiosis mutualisme ini bisa berjalan terus dengan maksimal agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan semua warga bisa terbantu.

Pada tanggal 9 Oktober 2020 Dirjen Pajak Suryo Utomo menetapkan peraturan baru mengenai tata kelola situs web Dirjen Pajak (DJP). Peraturan ini adalah Peraturan Dirjen Pajak No.PER-18/PJ/2020. Sebelumnya peraturan mengenai tata kelola situs web Dirjen Pajak telah diatur Peraturan Dirjen Pajak No. PER-50/PJ/2011 dan PER-15/PJ/2013.

Perubahan ini terjadi dikarenakan Dirjen Pajak ingin meningkatkan pemanfaatan situs web dalam mendukung visi dan misi dari Dirjen Pajak itu sendiri. Apalagi selama era pandemi ini banyak pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik maka sistem web menjadi hal yang vital dalam pelaksanaan pembayaran dan informasi pajak saat ini.

Dengan hadirnya peningkatan pengelolaan dalam situs web Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa citra positif yang mewakili pelayanan yang diberikan Dirjen Pajak. Semakin maksimal pelayanan yang diberikan tentu nya bisa berdampak positif dalam peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak dari Warga Negara Indonesia.

Dalam peraturan tersebut yang dimaksud Pajak adalah www.pajak.go.id yang disebut juga sebagai Situs Web DJP. Situs ini merupakan representatif Dirjen Pajak di jaringan internet yang telah berlangsung selama beberapa waktu ini. Pengguna situs web ini tentunya adalah pengunjung web yang termasuk dengan Wajib Pajak. Dengan tujuan untuk mendapatkan layanan yang lebih luas Wajib Pajak bisa mengunjungi situs ini. Pada situs web ini terdapat kontributor yang merupakan pegawai lingkungan internal Dirjen Pajak yang berkontribusi dalam pembuatan konten.
Pada Pasal 2 di peraturan disebutkan bahwa tata kelola situs web Dirjen Pajak meliputi 4 hal yang diantara adalah tata kelola pengembangan aplikasi situs web DJP, tata kelola infrastruktur, tata kelola konten dan tata kelola pelayanan pengaduan perpajakan melalui situs web DJP. Pada tata kelola pengembangan aplikasi situs web DJP disebutkan bahwa pengembang akan melakukan update layanan dan fitur baru yang ada di situs web DJP. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pada situs web DJP.

Kebijakan tata kelola infrastruktur situs web DJP menyebutkan mengenai langkah yang akan dilakukan oleh DJP jika situs web DJP tidak dapat diakses. Pada pasal 9 disebutkan bahwa proses pemberitahuan hingga bisa disebarluaskan kepada Wajip Pajak yang lain adalah selama 30 menit hingga sampai kepada Administrator Peladen. Artinya jika terjadi gangguan pada situs web DJP, WP bisa menunggu selama 30 menit hingga muncul pengumuman resmi dari DJP atau menghubungi kringpajak untuk bertanya kelanjutan dari sistem error tersebut.

Yang ketiga isi dari peraturan membahas mengenai tata kelola konten yang ada di stius web DJP. Pada pasal 11 disebutkan mengenai jenis konten yang diperboleh di dalam situs web DJP, diantaranya adalah foto, berita, siaran pers, info layanan, artikel, informasi perpajakan, peraturan pajak, statistik pajak, layanan pengaduan, video, multimedia pajak, berkas unduhan, pol (polling), dan yang terakhir aplikasi. Disebutkan bahwa yang berkenan untuk mengisi konten dalam situs web DJP adalah pegawai dari DJP sendiri. Untuk masyarakat yang ingin berkontribusi memberikan konten dalam situs web DJP pun diberi kesempatan oleh pemerintah. Seperti yang dirilis di situs pajak.go.id, DJP mengadakan lomba Call For Paper untuk mengumpulkan ide dari para akademisi mengenai bagaimana peranan pajak bisa berjalan maksimal selama pandemi covid-19 ini.

Pembahasan yang terakhir adalah mengenai tata kelola pengaduan pelayanan perpajakan melalui situs web DJP. Untuk mendapatkan fitur ini pengunjung situs web DJP dapat menggunakan pilihan live chat agar bisa berkomunikasi dengan petugas yang ditunjuk untuk bagian tersebut.

Demikian dengan ada nya tata kelola situs web DJP yang lebih baik diharapkan pelayanan yang diberikan pun bisa lebih maksimal dari sebelumnya. Agar bisa memudahkan para WP dalam melakukan pembayaran maupun mencari informasi mengenai dunia perpajakan di Indonesia.

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Dalam UU Cipta Kerja terdapat klaster perpajakan pada Bab VI bagian ketujuh yang mencakup empat pasal, yaitu Pasal 111,112,113, dan 114. UU yang berisi 15 bab dan 186 pasal ini menciptakan banyak perbedaan pendapat di berbagai aspek termasuk dengan klaster perpajakan. Awalnya klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini disebut sebagai klaster siluman karena muncul tiba-tiba. Tetapi Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menegaskan bahwa klaster perpajakan ini sudah dimasukkan di UU 2/2020 sebelum pengesahan Omnibus Law dilakukan.

Klaster perpajakan ini mencakup empat hal besar. Mengenai UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dibawah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perubahan PPh dalam UU Cipta Kerja ini.
Sebetulnya kebijakan mengenai Omnibus Law perpajakan ini telah masuk dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 yang kemudian telah disahkan menjadi UU No.2/2020. Omnibus Law klaster perpajakan yang telah masuk kedalam UU No.2/2020 adalah mengenai penurunan tarif PPh Badan dan pengenaan Pajak Digital.

Pembahasan pertama mengenai perubahan dalam UU PPh yang menjadi sorotan banyak orang yaitu penghapusan pajak dividen. Penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh Wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Dengan syarat dividen itu diinvestasikan di Indonesia. Hal ini hanya terjadi jika dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang di investasikan di Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak.

Terdapat penambahan dalam Pasal 26 tentang PPh pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja, yaitu pada ayat (1b) yang menyebutkan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam Pasal 111 juga dilakukan perubahan dalam pengertian subjek pajak orang pribadi dalam dan luar negeri. Bahwa kini subjek pajak dalam negeri termasuk juga warga negara asing dengan beberapa syarat seperti telah bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu setahun. Perubahan ini juga berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri di luar negeri dalam jangka waktu 183 hari selama 12 bulan dan memenuhi beberapa persyaratan seperti tempat tinggal, pusat kegiatan utama, dan tempat menjalankan kegiatan sehari-hari akan dihitung sebagai subjek pajak dalam negeri juga. Yang berarti negara dapat memungut pajak untuk WNI yang menjalankan bisnis mereka di luar negeri agar dapat meningkatkan penerimaan negara.
Pasal ini juga menghapus definisi mengenai BUT yang berbunyi “berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan”. Artinya, platform digital seperti Netflix yang berkantor di luar negeri namun memiliki pendapatan dari Indonesia tetap akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih mengenai PPh, terdapat perubahan mengenai pengenaan pajak pada WNA. Dalam Pasal 4 ayat (1a) WNA yang yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri akan dikenakan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dalam beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama WNA harus memiliki keahlian tertentu dan yang kedua ini hanya berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Tetapi pengecualian pengenaan PPh tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra. Semua yang berhubungan dengan kriteria tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi WNA akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan dalam penetapan PPh ini tidak selalu membawa perubahan yang besar dalam klaster perpajakan di Indonesia. Menurut Ekonom The Prakarsa Cut Nurul Aidha salah satu yang bisa mengurangi penerimaan pajak di Indonesia adalah munculnya peraturan untuk penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% secara bertahap, meskipun tujuannya adalah untuk menaikkan investasi. Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah lebih berfokus pada penegakkan hukum seperti memberantas korupsi untuk meningkatkan investasi. Karena tingkat korupsi yang ada di Indonesia juga tinggi, sehingga membuat citra Indonesia tidak bagus di kancah internasional.

Dalam Omnibus Law ini pemerintah berencana untuk menurunkan tarif PPh Badan pada tahun 2023 menjadi 17%. Latar belakang dari hal ini adalah tentang tarif PPh Badan di Indonesia yang berbeda dengan beberapa negara lain yang mempunyai investasi asing di negara mereka yang cukup tinggi. Contohnya Singapura yang memiliki tarif PPh Badan sebesar 17%. Sehingga dengan adanya pengurangan pajak bisa muncul ‘tax competition’ yang hadir untuk menarik para investor asing di Indonesia.

Menurut ulasan dari dosen Universitas Indonesia, Faisal Basri mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia telah menjadi pusat negara asing menempatkan investasinya. Contohnya Grab yang telah berhasil berinvestasi di Indonesia dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara asalnya sendiri. Salah satu majalah terpandang di London, The Economist, meliris survei mengenai minat investasi di beberapa negara. Hasilnya, Indonesia menempati peringkat tiga di Asia untuk tujuan investasi asing setelah China dan India.
Menurut data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 9 dengan point 0.32 untuk Indeks Hambatan Regulasi Investasi Asing di Asia Tenggara. Melihat data ini, mungkin pemerintah memang mau mempermudah masuknya investasi asing di negara. Walaupun belum pasti hal ini bisa berdampak besar dalam pelaksanaannya kedepan. Dikarenakan masih banyak pro-kontra sendiri di masyarakat mengenai pasal-pasal yang ada di Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini.

Dari pemaparan mengenai klaster perpajakan di UU Cipta Kerja ini memang memiliki beberapa perbedaan pendapat. Pemerintah sendiri berpendapat bahwa dengan adanya perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan investasi asing untuk masuk ke negara. Tetapi di sisi lain penurunan tarif PPh bisa jadi salah penyebab berkurangnya pendapatan negara di pajak juga. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan hasil yang terbaik dari perumusan ulang UU Cipta Kerja nanti. Karena memang kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dari pemerintah itu sendiri.