Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi. Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional dengan memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pada laman resmi Kawasan Ekonomi Khusus dijelaskan bahwa Pemerintah mentransformasikan kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada

  • Akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional (KEK Generasi 1)
  • Adanya nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2)

Hal tersebut diwujudkan dengan pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital dan KEK Maintenance Repair and Overhaul. Kawasan Ekonomi Khusus tersebar di seluruh Indonesia dalam 15 titik, yaitu Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Galang Batang, Tanjung Api-Api, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kendal, Singhasari, Mandalika, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Palu, Likubang, Bitung, Morotai, dan Sorong (https://kek.go.id/).

Seiring dengan tujuan KEK untuk berkontribusi optimal dalam pencapaian 4 (empat) agenda prioritas nasional, Pemerintah Indonesia mengesahkan aturan baru berkaitan dengan KEK pada pekan pertama bulan April 2021. Aturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 33/PMK.010/ 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Aturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan ketentuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebagai upaya penyesuaian pada disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021. Terdapat dua pasal dalam PMK ini yang memperbarui 28 nomor Pasal di PMK sebelumnya. Beberapa perubahan pasal tersebut berupa pengubahan sebagian atau seluruh isi pasal, penghapusan pasal atau bahkan tidak mengubah materialitas isi tapi hanya memberikan penjelasan yang lebih detail. Selain itu, ada pula penambahan 11 Pasal baru yaitu Pasal 35A, Pasal 38A, Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F, Pasal 55A, Pasal 67A dan Pasal 76A.

Beberapa perubahan yang ada dalam PMK Nomor 33 Tahun 2021 antara lain:

  1. Perubahan definisi Dewan Kawasan, Administrator KEK, Badan Usaha, Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha Utama, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS); Menghapus definisi Izin Usaha dan Bahan Baku Habis Pakai; Menambah definisi Barang Konsumsi dan Sistem Aplikasi KEK. (Pasal 1)
  2. Untuk mendapatkan fasilitas KEK, Badan Usaha harus memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 2)
  3. Perubahan penggunaan sistem perpindahan dan pengeluaran barang menjadi melalui sistem Aplikasi KEK yang sebelumnya melalui SINSW yang terhubung dengan sistem DJBC. (Pasal 3, Pasal 58)
  4. Mengubah frasa dan susunan kata penjelasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. (Pasal 11)
  5. Perubahan kriteria Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, yaitu atas
    a. Penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan TPB kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    b. Impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    c. Impor barang konsumsi ke KEK Pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    d. Penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;
    e. Penyerahan Jasa Kena Pajak. dan/ atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/ atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya;
    f. Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; dan
    g. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Keria Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/ atau Pelaku Usaha. (Pasal 22)
  6. Perubahan kriteria Barang Kena Pajak Berwujud menjadi:
    a. Barang modal termasuk tanah dan/ atau bangunan, peralatan/mesin dan suku cadang yang diperlukan untuk proses produksi pengolahan, barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk Pembangunan dan/atau Pengembangan KEK sesuai dengan bidang usahanya;
    b. Bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang diolah, dirakit dan/ atau dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/ atau penelitian dan pengembangan;
    c. Bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yang menghasilkan jasa kena pajak dan/ atau kegiatan pengembangan teknologi; dan/ atau
    d. barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistik, serta perbaikan dan perawatan (maintenance, repair and overhaul) untuk kapal dan pesawat terbang. (Pasal 23)
  7. Menghapus ketentuan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama. (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35)
  8. Menyisipkan aturan mengenai SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh DJBC atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (5) yang dilampiri dengan:
    a. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;
    b. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran Barang Kena Pajak; atau
    c. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. (Pasal 35A)
  9. Perubahan aturan terkait Kawasan Pabean (Pasal 36)
  10. Menambahkan aturan mengenai masa pembangunan dan pengembangan (Pasal 38A)
  11. Menambahkan aturan pendayagunaan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT Inventory) bagi Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu kategori dan bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk (Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F)
  12. Mengubah frasa dan susunan kata penggunaan tarif bea masuk menjadi “sesuai dengan skema tarif preferensi” setelah sebelumnya diatur “sesuai dengan skema preferential tarif”. (Pasal 48)
  13. Penggunaan dokumen perpindahan barang sebagai surat jalan melalui sistem aplikasi KEK yang telah tersambung secara real time dengan data DJBC. (Pasal 51)
  14. Menghapus kewenangan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk untuk menyetujui pembetulan dan/atau pembatalan PPKEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (Pasal 55)
  15. Menambahkan aturan mengenai kewajiban pembuatan PPKEK sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam huruf D 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK Nomor 33 Tahun 2021 (Pasal 55A)
  16. Mengubah kriteria pemberian tambahan Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan dan/atau Cukai di KEK Pariwisata yang sebelumnya untuk bahan baku usaha menjadi untuk Barang Konsumsi. Serta adanya tambahan fasilitas tidak dipungut PDRI khusus untuk PPN atau PPN dan PPnBM atas impor barang konsumsi. (Pasal 67, Pasal 68)
  17. Menambahkan aturan penjelasan mengenai Barang Konsumsi yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI. (Pasal 67A)
  18. Menambahkan aturan saat masa transisi dari kawasan bebas ke KEK, diantaranya sebagai berikut
    a. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari KEK ke Kawasan Bebas atau ke KEK dari Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM ( kecuali atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi selain yang menggunakan jaringan tetap (fixed line) dari dan ke Kawasan Bebas dipungut Pajak Pertambahan Nilai)
    b. Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan dan persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK kepada pembeli, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM; dan
    c. Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK tidak dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 76A)
  19. Untuk mendukung kelancaran pelayanan kepabeanan sebelum diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK, diatur ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelaku Usaha yang sudah beroperasi komersial, sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan diberlakukannya SINSW dan penggunaan dokumen PPKEK, kegiatan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan sistem dan dokumen TPB setelah ditetapkan sebagai Kawasan Pabean; dan/ atau
    b. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang masih dalam proses Pembangunan, pemasukan barang dari luar Daerah Pabean diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor umum; dan/ atau
    c. Pelaku Usaha KEK yang berasal dari Kawasan Bebas, sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK dan penggunaan dokumen PPKEK, kegiatan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan sistem dan dokumen Kawasan Bebas. (Pasal 77)

Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan dan perbedaan PMK Nomor 33 Tahun 2021 dan PMK Nomor 237 Tahun 2020, silahkan klik link berikut ini.

Referensi:
[1] PMK Nomor 237 Tahun 2020
[2] PMK Nomor 33 Tahun 2021
[3] https://kek.go.id/

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Berselang 34 hari sejak PMK Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan berlaku, Pemerintah mencabut dan menyatakan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Namun, pencabutan PMK Nomor 20 Tahun 2021 yang mendapat sinyal positif dari masyarakat tidak menjadi sesuatu hal yang menyedihkan. Pencabutan ini justru berpotensi mendapatkan sambutan yang lebih baik dari masyarakat Indonesia. Pasalnya, aturan pengganti PMK Nomor 20 Tahun 2021, yaitu PMK Nomor 31 Tahun 2021, memperluas jangkauan persyaratan local purchase yang sebelumnya ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) menjadi 60% (enam puluh persen) dan menambah segmen kendaraan 4×2 dan 4×4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan PMK Nomor 31 Tahun 2021 pada tanggal 31 Maret 2021. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 April 2021. Salah satu alasan ditetapkannya aturan perluasan insentif antara lain masih tingginya potensi konsumsi masyarakat kelas menengah atas yang tercermin dari peningkatan nilai tabungan di perbankan. Pemerintah berharap kebijakan stimulus mampu merangsang konsumsi masyarakat khususnya pada produk-produk unggulan industri kendaraan bermotor dalam negeri dalam upaya untuk terus mempercepat ritme pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.

Secara rinci, kebijakan perluasan insentif yang terdapat pada PMK Nomor 31 Tahun 2021 adalah

  • Untuk kendaraan dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc, Pemerintah akan menanggung 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April s.d. Mei 2021, menanggung 50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni s.d. Agustus 2021 serta akan menanggung 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.
  • Untuk tambahan segmen kendaraan 4×2 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc s.d. 2.500 cc yang memenuhi syarat dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan menanggung 50% (lima puluh persen) dari tarif normal untuk Masa Pajak April s.d. Agustus 2021, kemudian 25% dari tarif normal untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.
  • Untuk tambahan segmen kendaraan 4×4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc. s.d. 2.500 cc yang memenuhi syarat juga dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan menanggung 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal untuk Masa Pajak April s.d. Agustus 2021, kemudian 12,5% dari tarif normal untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.

Sebagai akibat dari perluasan insentif yang terdapat dalam PMK Nomor 31 tahun 2021, terdapat 8 (delapan) tambahan model kendaraan bermotor baru yang PPnBM-nya ditanggung Pemerintah pada tahun anggaran 2021. Rincian penyerahaan kendaraan yang ditanggung pemerintah adalah semua varian dari model kendaraan bermotor berikut

  1. Toyota Yaris
  2. Toyota Vios
  3. Toyota Sienta
  4. Toyota Innova 2.0 (tambahan)
  5. Toyota Innova 2.4 (tambahan)
  6. Toyota Fortuner 2.4 4×2 (tambahan)
  7. Toyota Fortuner 2.4 4×4 (tambahan)
  8. Daihatsu Xenia
  9. Toyota Avanza
  10. Daihatsu Grand Max
  11. Daihatsu Luxio
  12. Daihatsu Terios
  13. Toyota Rush
  14. Toyota Raize
  15. Daihatsu Rocky
  16. Mitsubishi Xpander
  17. Mitsubishi Xpander Cross
  18. Nissan Livina
  19. Honda Brio Rs
  20. Honda Mobilio
  21. Honda BR-V
  22. Honda CRV 1.5T (tambahan)
  23. Honda HR-V 1.5L
  24. Honda HR-V 1.8L (tambahan)
  25. Honda CRV 2.0 CVT (tambahan)
  26. Honda City Hatchback (tambahan)
  27. Suzuki New Ertiga
  28. Suzuki XL 7
  29. Wuling Confero

Selaras dengan ketentuan sebelumnya, Perusahaan Industri yang memproduksi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 31 Tahun 2021 wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika beberapa hal berikut, yaitu:

  • Rencana pembelian lokal (local purchase) untuk tahun 2021;
  • Surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (local purchase) dalam kegiatan produksi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021;
  • Faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (dilaporkan juga dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan)
    Faktur pajak dibuat dengan mencantumkan kode transaksi 01, keterangan jenis barang berupa tipe, kapasitas isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, dan kode Harmonized System serta keterangan DTP
  • Laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah; (disampaikan juga melalui laman www.pajak.go.id)
    Laporan realisasi berupa Faktur Pajak dan daftar rincian kendaraan bermotor tertentu yang disampaikan sebanyak dua (2) kali untuk setiap masa, paling lambat 3 hari setelah tanggal 15 atau setelah Masa Pajak berakhir.
  • Kinerja penjualan triwulan
    Jika penyerahan kendaraan bermotor yang termasuk dalam daftar 28 model kendaraan bermotor di atas tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam PMK Nomor 31 Tahun 2021, maka Kepala KPP atas nama DJP dapat menagih PPnBM yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan 8 (delapan) model kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif membuka peluang meningkatnya konsumsi masyarakat atas kendaraan bermotor. Dengan ditetapkannya aturan ini, baik industri kendaraan bermotor yang sempat lesu maupun daya beli masyarakat yang menurun untuk kebutuhan tersier seperti kendaraan bermotor disaat pandemi diharapkan dapat menunjukkan arah pergerakan positif. Hal yang perlu diingat adalah dampak dari semakin banyaknya kendaraan yang ada di ruas-ruas jalan Indonesia yang secara terus-menerus akan menyumbangkan polusi dan dapat menimbulkan kemacetan yang diakibatkan oleh tidak diiringinya pertambahan luas jalan.

Referensi:
[1] PMK Nomor 20 Tahun 2021
[2] PMK Nomor 31 Tahun 2021
[3] Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021
[4] Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021

 

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Pandemi COVID19 memang masih membersamai kita sampai saat ini, namun semangat untuk bangkit dan mengencangkan lagi laju roda perekonomian negara terus diupayakan. Selain vaksin yang telah dilakukan kepada tiga juta jiwa rakyat Indonesia terhitung per pekan pertama Maret 2021, Pemerintah kembali berupaya dengan mengeluarkan aturan mengenai pemberian insentif perpajakan. Pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan keringanan perpajakan sebagai tanggapan atas dampak COVID19. Kali ini, setelah sebelumnya pemerintah memperpanjang aturan percepatan restitusi PPN hingga jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu pada PMK Nomor 9 Tahun 2021, Wajib Pajak kembali menerima kabar gembira atas diberikannya insentif PPnBM atas penyerahan beberapa tipe kendaraan bermotor dan insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah.

Ketetapan ini diatur dalam dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 25 Februari 2021 dan PMK Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 1 Maret 2021. Kedua aturan ini berjangka waktu hingga Masa Pajak Agustus 2021.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Setiap 1 (satu) orang pribadi memperoleh hak insentif PPN DTP hanya atas perolehan 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) unit hunian rumah susun. Namun, tidak sembarang rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang dapat menerima insentif ini, hanya untuk penyerahan rumah tapak baru siap huni atau unit hunian rumah susun baru siap huni oleh pengembang dengan harga jual paling tinggi lima miliar rupiah saja yang PPN terutangnya ditanggung pemerintah. Pemerintah akan menanggung 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan paling tinggi dua miliar rupiah dan akan menanggung 50% (lima puluh persen) PPN yang terutang atas penyerahan di atas dua miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah.

Rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan Peraturan Menteri ini. Rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan juga tidak dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Bagi masyarakat yang telah melakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada penjual sebelum berlakukan PMK ini, jangan risau. Pemerintah tetap akan menanggung PPN terutang tersebut sepanjang beberapa ketentuan ini terpenuhi, yaitu:

  • dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling lama 1 Januari 2021;
  • saat penyerahan, yaitu saat ditandatanganinya akta jual beli atau diterbitkannya surat keterangan lunas dari penjual, serta saat dilakukannya penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak atau unit hunian rumah siap huni, dilakukan pada periode Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021;
  • PPN DTP diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode periode Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021.

Insentif PPN dalam PMK Nomor 21 Tahun 2021 diberikan pada saat akta jual beli ditandatangani atau surat keterangan lunas dari penjualan diterbitkan, serta penyerahan hak dengan bukti berita acara serah terima dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021. Bagi PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun, terdapat kewajiban untuk membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah yang berupa pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN oleh PKP. Jika penyerahan tersebut tidak memenuhi kriteria di atas, maka Kepala KPP atas nama DJP dapat menagih PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Pemerintah akan menanggung PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor yang digolongkan menjadi Barang Kena Pajak mewah. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021, setidaknya terdapat 21 kendaraan bermotor yang memenuhi syarat jumlah pembelian lokal yaitu penggunaan komponen yang berasal dari produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70%. Rincian penyerahaan kendaraan yang ditanggung pemerintah adalah semua varian dari tipe kendaraan bermotor berikut

  1. Toyota Yaris
  2. Toyota Vios
  3. Toyota Sienta
  4. Daihatsu Xenia
  5. Toyota Avanza
  6. Daihatsu Grand Max Minibus
  7. Daihatsu Luxio
  8. Daihatsu Terios
  9. Toyota Rush
  10. Toyota Raize
  11. Daihatsu Rocky
  12. Mitsubishi Xpander
  13. Mitsubishi Xpander Cross
  14. Nissan Livina
  15. Honda Brio Rs
  16. Honda Mobilio
  17. Honda Brv
  18. Honda Hrv
  19. Suzuki New Ertiga
  20. Suzuki XL 7
  21. Wuling Confero

Secara umum, PPnBM yang terutang atas penyerahan sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc; dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 ( sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc, ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Jangka waktu penanggungan penyerahan kendaraan bermotor tersebut ditetapkan mulai Masa Pajak Maret 2021 hingga Masa Pajak Desember 2021.

Pemerintah akan menanggung 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021, menanggung 50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021 serta akan menanggung 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

Bagi PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang disebutkan dalam aturan ini, terdapat kewajiban untuk membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah yang berupa pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN oleh PKP. Jika penyerahan tersebut tidak memenuhi kriteria di atas, maka Kepala KPP atas nama DJP dapat menagih PPnBM yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Referensi:
[1] PMK Nomor 20 Tahun 2021
[2] PMK Nomor 21 Tahun 2021
[3] Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu pilar pencapaian Visi Indonesia 2045 sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, Indonesia memerlukan adanya pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak sumber daya pemasukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dari masyarakat dan swasta guna menutup kesenjangan (gap) antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal Pemerintah yang terindikasi belum memadai.

Salah satu langkah yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah membuka kesempatan keterlibatan investor dari luar negeri dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional, khususnya melalui penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDl). Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan FDI yang masuk ke Indonesia dengan membentuk suatu lembaga yang mampu menjadi mitra strategis bagi investor asing, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional, yang dapat menjadi perantara bagi para investor dalam menempatkan investasi atau FDI di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi dan tantangan di atas, serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) melalui disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga sui generis pengelola investasi pemerintah. Pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut, LPI memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.

Sebagai bagian dari ketetapan anyar yang muncul dalam rangkaian aturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan turunan mengenai Lembaga Pengelola Investasi. Aturan turunan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang mulai berlaku sejak 15 Desember 2020 lalu. Untuk menyempurnakan aturan mengenai Lembaga Pengelola Investasi, khususnya dalam bidang perpajakan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021.

Aturan ini disusun berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Aturan ini disusun dalam rangka mendukung LPI untuk tumbuh dan mandiri serta menarik minat investor asing untuk bekerja sama dengan LPI guna menanamkan modalnya di Indonesia, pada awal pembentukan LPI, masa kepemilikan dan masa kerja sama berakhir diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan dan/atau insentif perpajakan bagi LPI, mitra investasi dan kuasa kelola dengan tetap melaksanakan prinsip tata kelola perpajakan yang adil dan transparan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 mengatur perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas LPI dan/atau entitas yang dimilikinya termasuk pihak ketiga yang bertransaksi dengan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Subjek Pajak
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri sedangkan Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga (meliputi mitra investasi, manajer investasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan atau Lembaga Pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dapat merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri wajib mendaftarkan diri ke KPP dan memiliki NPWP serta melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Seluruh Subjek Pajak, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri wajib melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Objek Pajak

  • Penghasilan bunga dari obligasi yang berasal dari dalam negeri (Objek Pajak Penghasilan)
  • Perolehan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI dan/atau entitas yang dimilikinya (Objek BPHTB)
  • Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan Badan DN yang tidak menginvestasikan atau tidak menggunakan penghasilan itu untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh (Objek Pajak Penghasilan Final dengan tarif 7,5% atau sesuai tarif P3B)
  • Penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI secara langsung, dan entitas atau bentuk kerja sama merupakan subjek pajak Badan DN (Objek Pajak Penghasilan Final dengan tarif 7,5% atau sesuai tarif P3B)

PPh final tersebut diatas dipotong oleh entitas atau bentuk kerja sama LPI dengan pihak ketiga dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pemotongan PPh dilakukan dengan membuat bukti potong sesuai Lampiran PP Nomor 49 Tahun 2021 (halaman 20) dan wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh

Dikecualikan dari Objek Pajak

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan patungan (Pengecualian pemotongan atau pemungutan PPh dilakukan tanpa surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh)
  • Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPDN.
  • Penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPDN.

Bukan Objek Pajak
Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan Badan DN yang menginvestasikan atau menggunakan penghasilan itu untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh

Pengurang Penghasilan Bruto LPI

  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI.
  • Pembentukan Cadangan Wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI dengan syarat sebesar cadangan wajib yang dibentuk tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan hanya diperbolehkan sampai dengan tahun pajak saat pertama kali, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi antara Cadangan wajib LPI mencapai 50% dari modal LPI dan pembagian dividen atau bagian laba kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Dikecualikan dari Pengurang Penghasilan Bruto LPI
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga dan penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pihak ketiga.

Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sesungguhnya menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu pandangan ekonom indef yaitu Bhima Yudhistira yang terdapat dalam laman berita nasional.kontan.co.id menuturkan bahwa pembentukan Lembaga Pengelola Investasi di tengah situasi negara yang mengalami pelebaran defisit anggaran tidak tepat dan sebaiknya Pemerintah fokus pada penurunan ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) dibandingkan membentuk lembaga baru. Lembaga Pengelola Investasi dinilai memiliki celah untuk merugikan keuangan negara dalam jangka panjang apabila nilai aset negara menurun karena salah kelola dan berisiko tinggi karena dapat mengakibatkan penyitaan aset apabila terjadi gagal bayar [5].

Terlepas dari pro dan kontra terkait dibentuknya Lembaga Pengawas Investasi (LPI), Jajaran Dewan Pengawas LPI telah dilantik oleh Presiden pada 27 Januari 2021 lalu melalui Keppres No.6/P/2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. Pengangkatan Dewan Pengawas LPI merupakan bukti yang meyakinkan bahwa LPI benar dibentuk sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan tujuan pembentukan LPI dapat terwujud dan lebih jauh lagi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] PP Nomor 49 Tahun 2021
[3] PP Nomor 73 Tahun 2020
[4] PP Nomor 74 Tahun 2020
[5] Suryanto, Venny. 2020. Ekonom Indef: Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Tidak Tepat. https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-indef-pembentukan-lembaga-pengelola-investasi-tidak-tepat.

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Tiga bulan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan mulai berlaku, Pemerintah mengesahkan 49 aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja setelah sebelumnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi pada tahun 2020. Sebanyak 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden disahkan pada tanggal 2 Februari 2021. Pengesahan aturan ini sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan mulai berlakunya Undang-Undang.

Rincian aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dapat anda lihat disini.

Aturan pelaksanaan atau biasa disebut juga sebagai aturan turunan mengenai kluster Perpajakan disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari tujuh BAB ketentuan dan 10 Pasal. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ini memperbarui beberapa ketentuan Peraturan terkait Perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan stdd Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Perubahan yang terdapat pada peraturan ini ditetapkan sebagai penyesuaian perubahan dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Perlakuan perpajakan dan penyesuaian pengaturan masing-masing Undang-Undang Perpajakan dibagi dalam masing-masing Bab Peraturan Pemerintah ini, dengan rincian:

  1. Bab II mengenai Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Di Bidang Pajak Penghasilan (khususnya mengenai bunga obligasi);
  2. Bab III mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
  3. Bab IV mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai untuk Kemudahan Berusaha;
  4. Bab V Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha.

Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Di Bidang Pajak Penghasilan

Terdapat penurunan tarif atas penghasilan Bunga Obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain Badan Usaha Tetap sebagaimana Pasal 26 ayat (1b) UU PPh menjadi 10% atau sesuai tarif P3B, dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20%. Pemotongan PPh dilakukan oleh Penerbit Obligasi atau Kustodian, Perusahaan Efek, Dealer, atau Bank (selaku pedagang perantara atau pembeli). Aturan ini mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini, atau mulai berlaku sejak 2 Agustus 2021. Penghasilan bunga obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap sampai 6 bulan kedepan sejak 2 Februari 2021 mengikuti aturan PP Nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 7 PP Nomor 9 Tahun 2021).

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

– Menambahkan Pasal 2A
Memperbarui aturan mengenai pengecualian dividen dan penghasilan lain dari Objek Pajak Penghasilan.
Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan adalah dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan sepanjang memenuhi ketentuan investasi dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a Undang-Undang Pajak Penghasilan (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri).
Penghasilan lain yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui BUT.

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai untuk Kemudahan Berusaha

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja serta menambahkan definisi Daerah Pabean, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

– Menambahkan Pasal 5A
Menjelaskan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang PPN mengenai Pengalihan Barang Kena Pajak untuk penyetoran modal pengganti saham meliputi pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal kepada badan.

– Menghapus Pasal 16
Menghapus penjelasan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan/impor barang untuk PKP yang belum berproduksi.

– Pasal 17

  • Menambahkan keterangan wilayah yaitu “di dalam Daerah Pabean” untuk kriteria terutangnya PPN dan PPnBM.
  • Penjelasan mengenai penyerahan oleh pemilik barang atau yang disebut consignor kepada penerima barang atau yang disebut consignee secara konsinyasi (Pasal 17 ayat (3) huruf a)
  • Tambahan keterangan pengalihan barang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha yaitu “pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A” (Pasal 17 ayat (3) huruf e)
  • Tambahan kriteria kejadian yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha yaitu “disepakati atau ditetapkannya pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A yang tertuang dalam perjanjian pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham; atau ditandatanganinya akta mengenai pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A oleh notaris.” (Pasal 17 ayat (3) huruf e)

– Menambahkan Pasal 17A
Menjelaskan mengenai saat penyerahan BKP Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi, bagi consignor, terjadi pada saat harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak consignor, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten, yaitu yang terjadi pada saat

  • diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
  • diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;
  • diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
  • harga atas penyerahan BKP Berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak consignee, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

– Pasal 19

  • Mengubah frasa “Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh PKP” menjadi “Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP”.
  • Menghapus Pasal 19 ayat (2) mengenai Ketentuan kewajiban penerbitan Faktur Pajak tidak berlaku untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

– Menambahkan Pasal 19A
Menjelaskan mengenai keharusan pencantuman keterangan tentang Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada Faktur Pajak, yang meliputi:

  • nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP dan JKP
  • nama, alamat dan NPWP bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah
  • nama, alamat dan NPWP atau NIK bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi
  • nama, alamat dan nomor paspor bagi Subjek Pajak Luar Negeri Orang Pribadi
  • nama dan alamat bagi Subjek Pajak Luar Negeri Badan atau bukan merupakan Subjek Pajak
  • jenis barang atau jasa, jumlah harga, potongan harga
  • PPN yg dipungut
  • PPnBM yg dipungut
  • kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

PKP selain PKP pedagang eceran yang membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli BKP dan/atau JKP sampai 30 hari kedepan tidak dikenai sanksi admin (Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 2021)

– Pasal 20

  • Mengganti isi dari ketentuan yang sebelumnya mengatur tentang pedagang eceran yang tidak perlu diberikan Surat Tagihan Pajak apabila membuat faktur yang tidak lengkap, menjadi definisi atau keterangan yang termasuk PKP pedagang eceran.
  • Menghapus Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3)

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja serta menghilangkan tahun di Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu tahun 1984 menjadi hanya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

– Pasal 7

  • Menambahkan keterangan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” pada ketentuan mengenai pengungkapan dengan kemauan sendiri melalui pernyataan tertulis atas ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak.
  • Menghilangkan syarat “dalam Format SPT” pada lampiran pernyataan tertulis berupa penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
  • Menurunkan sanksi administrasi berupa denda atas kekurangan pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang dari 150% menjadi 100%.
  • Menambah Pasal 7 ayat (2a) mengenai keterangan bahwa pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang adalah pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

– Pasal 8

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Mengubah sanksi administrasi berupa bunga yang awalnya sebesar 50% menjadi sesuai Pasal 8 ayat (5) KUP yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  • Penjelasan mengenai SSP atas sanksi administratif karena pengungkapan sendiri ketidakbenaran pengisian SPT dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dari SKP yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. (Pasal 8 ayat (6)
  • Menghapus Pasal 8 ayat (7) mengenai pengungkapan ketidakbenaran SPT dilakukan untuk SPT Masa PPN, PM atas perolehan BKP atau JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak

– Menambahkan Pasal 10A
Menjelaskan mengenai kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan serta pengecualian pembukuan namun wajib pencatatan bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan neto, Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

– Pasal 12

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Menghapus kriteria Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diselesaikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang (Pasal 12 ayat (2) huruf b)
  • Memperjelas alasan penangguhan pemeriksaan menjadi “Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” (Pasal 12 ayat (3) huruf c)
  • Memperjelas alasan penangguhan pemeriksaan karena putusan pengadilan menjadi “putusan pengadilan harus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” (Pasal 12 ayat (3) huruf d)
  • Menghapus Pasal 12 ayat (3) huruf b tentang Pemeriksaan yang ditangguhkan dihentikan karena Pemeriksaan Bukper diselesaikan dengan dikeluarkannya SKPKB
  • Menambah dua kriteria penghentian pemeriksaan yang ditangguhkan yaitu karena daluwarsa penyidikan dan Salinan putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki hukum tetap telah diterima oleh DJP (Pasal 12 ayat (4) huruf c dan d)
  • Menambah Pasal 12 ayat (4a) mengenai keterangan “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan atau hasil penyidikan.”

– Pasal 14

  • Menghapus ketentuan pengenaan SKPKB karena hasil verifikasi
  • Menambah beberapa rincian penerbitan SKPKB berdasarkan:
    a.Pajak yang terutang dan kurang bayar
    b.SPT tidak disampaikan setelah ditegur secara tertulis
    c.PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi atau seharusnya tidak dikenai tarif 0%
    d.Kewajiban sebagaimana Pasal 28 atau 29 KUP tidak dipenuhi
    e.Diberikan NPWP atau dikukuhkan PKP secara jabatan
    f.PKP tidak melakukan penyerahan BKP JKP ekspor BKP JKP tetapi telah diberikan pengembalian PM
  • Menghapus Pasal 14 ayat (2) mengenai penjelasan keterangan lain dalam hasil verifikasi
  • Menghapus Pasal 14 ayat (3) mengenai penerbitan SKPKB oleh DJP berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

– Pasal 15

  • Menambah kriteria penerbitan SKPKBT oleh DJP apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ulang terhadap data baru mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri (Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b)
  • Menghapus aturan penerbitan SKPKBT oleh DJP yang berkaitan dengan verifikasi.

– Pasal 16
Menghapus Pasal 16 ayat (2) mengenai pengenaan sanksi administarif berupa bunga sebesar 48% atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKBT yang diterbitkan setelah jangka waktu 5 terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

– Pasal 20
Menghapuskan verifikasi dan pemeriksaan bukti permulaan

– Pasal 24
Menghilangkan keterangan pengecualian terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana pada penerbitan SKP atau STP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Menghilangkan kecuali terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana

– Menghapus Pasal 29
Menghapus ketentuan mengenai tidak dikenakannya sanksi pidana atas kealpaan terkait SPT yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak

– Menghapus Pasal 43
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga atas terkabulnya sebagian atau seluruh pengajuan keberatan, permohonan banding, permohonan peninjauan kembali atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak serta SK Pembatalan Ketetapan Pajak.

– Menghapus Pasal 44
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak akibat tidak disetujuinya seluruh SKPKB dan tidak disetujuinya SKPN oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas SPT Lebih Bayar

– Menghapus Pasal 45
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas terkabulnya sebagian atau seluruh Permohonan Peninjauan Kembali.

– Menambahkan Pasal 45A

  • Mengganti tarif imbalan bunga menjadi berdasarkan tarif per bulan yang ditetapkan PMK
  • Menghapus imbalan bunga untuk SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan pajak
  • Menentukan pelaksanaan pemberian imbalan bunga
  • Dalam hal mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap SK Keberatan tidak diajukan banding ke Pengadilan Pajak
  • Mengganti ketentuan mengenai putusan banding yang diberikan imbalan bunganya apabila tidak melakukan PK atau permohonan banding yang diajukan PK dan putusan PKnya sudah diterima DJP dari MA menjadi imbalan bunga diberikan apabila WP mengajukan permohonan banding dan terhadap putusan banding telah diterima oleh DJP dari Pengadilan Pajak
    Ketentuan Peralihan mengenai imbalan bunga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, yang dirinci sebagai berikut:
  1. Sanksi administratif atas SKP dan STP yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, yang keduanya dihitung sebelum 2 November 2020, dihitung berdasarkan tarif KMK bulan November 2020.
  2. Pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan permintaan penghentian penyidikan Pasal 44B menggunakan sanksi administratif sesuai Undang-Undang KUP.
  3. Sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang dikenakan melalui STP yang diterbitkan sejak 2 November 2020 sesuai dengan Undang-Undang KUP.
  4. Imbalan bunga yang diberikan berdasarkan ketetapan keputusan atau putusan sejak tanggal 2 November 2020 yang penghitungan imbalan dimulai sebelum tanggal 2 November 2020 menggunakan penghitungan tarif bunga sesuai KMK yang berlaku untuk bulan November 2020.
  5. Pembayaran kembali PM yang belum dilakukan sampai tanggal 2 November 2020 maka diterbitkan SKPKB sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.
  6. Terhadap imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan dan belum dikembalikan maka diterbitkan STP sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf h UU KUP.

– Pasal 60

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Menghapus kriteria tindak lanjut pemeriksaan Bukti Permulaan dengan penerbitan SKPKB berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP (Pasal 60 ayat (7) huruf c)
  • Menghapus kriteria tindak lanjut pemeriksaan Bukti Permulaan pada huruf e dan menyingkat kriteria tidak ditemukan adanya bukti permulaan apabila meninggal dunia ke huruf d (Pasal 60 ayat (7) huruf e)

– Pasal 62

  • Perubahan besarnya sanksi administratif berupa denda atas pelunasan pajak pada penghentian penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dari 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.
  • Menambah Pasal 62 ayat (2a) mengenai keterangan bahwa sanksi administrasi merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara

– Menambah Pasal 63A
Mengatur mengenai tanda tangan elektronik yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Tanda tangan tersebut meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, WP diberikan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai aturan.

– Menambah Pasal 63B
Mengatur mengenai DJP dapat mengeluarkan keputusan atau ketetapan pelaksanaan aturan perundang-undangan pajak dalam bentuk elektronik dan di tanda tangani secara elektronik. Keputusan ini berlaku sama dengan keputusan tertulis dan apabila aturan telah disusun secara elektronik maka tidak dibuat ketetapan tertulis. Tanggal dikirim atau tanggal diterima terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tanggal pengiriman secara elektronik dalam sistem administrasi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK.

 

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] PP Nomor 9 Tahun 2021
[3] PP Nomor 94 Tahun 2010
[4] PP Nomor 45 Tahun 2019
[5] PP Nomor 1 Tahun 2012
[6] PP Nomor 74 Tahun 2011
[7] PP Nomor 55 Tahun 2019

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Pastikan informasi mengenai Hak dan Kewajiban Wajib Pajak serta Kewenangan dan Hak Pemeriksa telah  dipahami supaya proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak manapun. Hak dan kewajiban Wajib Pajak serta kewenangan dan kewajiban Pemeriksa dalam proses Pemeriksaan Perpajakan diatur  dalam PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK Nomor 184 Tahun 2015.

Baca Artikel Pemeriksaan (1) pada link berikut untuk mengetahui gambaran umum tentang Pemeriksaan Pajak.[Artikel Pemeriksaan (1)]

1. Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Kewajiban Pemeriksa (Pasal 11 PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan. dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
  • Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
  • Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  • Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
    1) Alasan dan tujuan Pemeriksaan;
    2) Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
    3) Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3) huruf a; dan
    4) Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
  • Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
  • Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
  • Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
  • Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  • Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
  • Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
  • Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Kewenangan Pemeriksa pada jenis Pemeriksaan Lapangan (Pasal 12 ayat (1) PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  • Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  • Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  • Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa:
    1) Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
    2) Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
    3) Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
  • Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
  • Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
  • Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Kewenangan Pemeriksa pada jenis Pemeriksaan Kantor (Pasal 12 ayat (2) PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  • Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  • Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  • Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
  • Meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan

Hak Wajib Pajak (Pasal 13 PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;
  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  • Menerima SPHP;
  • Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
  • Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali untuk Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a; dan
  • Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Kewajiban Wajib Pajak pada jenis Pemeriksaan Lapangan (Pasal 14 ayat (1) PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  • Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  • Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
  • Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa: 1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; 2) memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau 3) menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
  • Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan

Kewajiban Wajib Pajak pada jenis Pemeriksaan Kantor (Pasal 14 ayat (2) PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  • Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  • Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  • Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;
  • Meminjamkan KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan

2.Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan
Kewajiban Pemeriksa (Pasal 77 PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
  • Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
  • Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
  • Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
  • Menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  • Mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
  • Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Kewenangan Pemeriksa pada jenis Pemeriksaan Lapangan (Pasal 78 ayat (1) PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  • Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  • Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
  • Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
  • Meminta keterangan dan/atau data yang diperIukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Kewenangan Pemeriksa pada jenis Pemeriksaan Kantor (Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  • Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
  • Meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak (Pasal 79 PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  • Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak; dan/atau
  • Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

Kewajiban Wajib Pajak pada Jenis Pemeriksaan Lapangan (Pasal 80 ayat (1) PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  • Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  • Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau
  • Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Kewajiban Wajib Pajak pada Jenis Pemeriksaan Kantor (Pasal 80 ayat (2) PMK Nomor 17 Tahun 2013 jo PMK184 Tahun 2015)

  • Memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dans dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
  • Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Selain memahami Hak dan Kewajiban Wajib Pajak serta Hak dan Kewenangan Pemeriksa, alur dan jangka waktu pemeriksaan sangat penting diperhatikan. Nantikan artikel seri pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui timeline serta penjelasan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan secara lebih rinci.

 

Referensi:
[1] PMK Nomor 17 Tahun 2013
[2] PMK Nomor 184 Tahun 2015

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Surat yang ditulis oleh Benjamin Franklin kepada Jean-Baptise Leroy pada 13 November 1789 disinyalir menjadi awal mula munculnya sebuah kutipan terkenal sampai saat ini. Kutipan dalam surat tersebut yaitu “Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” atau secara singkat dapat diterjemahkan menjadi “tidak ada yang pasti dalam dunia ini, kecuali kematian dan perpajakan”. Pemikiran tersebut sebetulnya telah disampaikan oleh Daniel Defoe dalam bukunya yang berjudul “The Political History of the Devil” pada tahun 1726 dengan kalimat “Things as certain as death and taxes, can be more firmly believ’d,”[1]. Namun ternyata, 1 dekade sebelum Daniel Defoe mengekspresikan pemikiran ini, pada tahun 1716 Christopher Bullock’s telah menuangkan gagasannya dalam “The Cobbler of Preston” yang menyatakan “Tis impossible to be sure of anything but Death and Taxes” [2].

Pajak selalu mendesak, baik kita bersedia membayar ataupun tidak karena dalam Undang-Undang telah jelas mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi dan Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Nomor 1 UU KUP). Sejak 1984, prinsip pajak yang diselenggarakan di Indonesia adalah self assessment, dimana Wajib Pajak diberikan amanat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Penerapan sistem ini memiliki banyak tantangan karena amanat diberikan kepada Wajib Pajak yang relatif enggan untuk melakukan kewajiban perpajakan karena tidak merasakan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan [3].

Sistem Self Assessment yang diterapkan di Indonesia membuka celah bagi Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah pajak terutang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya dan Wajib Pajak yang bahkan enggan untuk membayar pajak menyebabkan kerugian pajak yang besar pada negara. Untuk mengatasi hal ini, terdapat tiga solusi yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam administrasi perpajakan, mengembangkan komunikasi berkaitan dengan biaya sosial dari penggelapan pajak, dan meningkatkan efisiensi prosedur pemeriksaan pajak (Casagrande et. al., 2015:96). Argumen paling signifikan yang digunakan untuk melawan penggelapan pajak adalah pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang paling signifikan dalam sistem perpajakan terkait keuangan, sosial, regulasi dan pengendalian (Gubar et.al., 2015:247). Namun, standar pemeriksaan pajak belum mampu menurunkan penggelapan pajak dengan sendirinya. Dalam hal ini, kepatuhan pajak hadir sebagai konsep yang paling signifikan (Yildiz, 2019). Meskipun otoritas pajak dapat mengandalkan Wajib Pajak pada tingkat tertentu, pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada seluruh Wajib Pajak tidak dimungkinan karena tidak beralasan baik secara teknis dan secara ekonomi, sehingga otoritas pajak hanya melakukan pemeriksaan secara selektif dengan mengendalikan bagian tertentu dalam pengembalian pajak tiap tahunnya (Yildiz, 2019).

Untuk itu, institusi pemungut pajak memiliki peran untuk melakukan monitor dan evaluasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Tindakan tersebut dilakukan demi memastikan tercapainya fungsi budgetair dari pajak yang merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi negara. Tindakan pengawasan maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi pemungut pajak dapat berupa tindakan pemeriksaan dan penyidikan pajak [7].

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP pada tahun 2019, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan adalah sebesar 115,96% dengan rincian, LHP riil sebanyak 58,967, LHP tepat waktu 39.737 dan LHP tidak tepat waktu 19,230. Persentase ini diukur dari jumlah LHP konversi yang mampu diselesaikan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dalam satu tahun. Penyelesaian pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas kegiatan pemeriksaan yang mampu menimbulkan deterrent effect [7].

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Irawan, mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang diperiksa pada tahun fiskal 2019 mencapai 61.800 Wajib Pajak. Angka tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan total Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non karyawan Wajib SPT tahun 2019 yaitu 4.514.765. Jika ditampilkan dalam bentuk persentase, hanya 1,36% Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT saja yang diperiksa dan bahkan hanya 0,15% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar per 31 Desember 2019 yang diperiksa pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih banyak peluang pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh DJP kepada Wajib Pajak dan masih besar peluang penerimaan negara yang dapat diperoleh dari proses pengawasan dan penegakan hukum perpajakan [7].

Selain melalui pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan SP2DK atau Surat Permohonan atas Data dan/atau Keterangan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. SP2DK diterbitkan untuk memperoleh data dan/atau keterangan terhadap hasil pelaksanaan self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan penerbitan SP2DK, Fiskus menginisiasi dan memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan apabila ternyata ditemukan kekurangan pembayaran pajak.

Apa itu pemeriksaan?
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [3].

Berdasarkan tujuannya, pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu

1.Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang terbagi dalam:

  • Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
  • Pemeriksaan Rutin, dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2.Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan jenisnya, pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu
1.Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
2.Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

(*) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013, ketentuan mengenai “Verifikasi” terbukti bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 UU KUP yang mengatur mengenai pemeriksaan dan pembentukan peraturan atau ketentuan mengenai “verifikasi” dan terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan aturan mengenai istilah verifikasi yang terdapat dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 tidak dikenal dan diamanatkan dalam UU KUP, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara aturan Undang-Undang dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah. Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 30 Desember tahun 2016 [8][9][10].

Ketentuan mengenai verifikasi memiliki kemiripan dengan pemeriksaan kantor. Kemiripan tersebut salah satunya dapat ditunjukkan dalam kedua pasal berikut

  1. Pasal 15 huruf d PMK Nomor 146 Tahun 2012 tentang Tata Cara Verifikasi menyatakan bahwa “Petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini” [11].
  2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan bahwa “ Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, memanggil Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan” [12].

Saat ini kedua aturan di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PMK Nomor 146 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya PMK Nomor 238/PMK.03/2016 [13], sementara Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan DJP Nomor PER-19/PJ/2013 [14].

Hal yang menarik adalah DJP telah menetapkan Peraturan DJP Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada tanggal 21 April 2017, namun sampai saat ini belum menetapkan aturan Pedoman Pemeriksaan Kantor [15]. Dengan demikian, dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kantor hanya terdapat dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 stdd PMK 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan tidak terdapat pedoman pemeriksaan kantor maupun petunjuk teknis pemeriksaan kantor. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini pemeriksaan kantor jarang sekali diterapkan [16][17].

Apa dasar hukum pemeriksaan?
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada aturan hukum di bawah ini

  1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP).
  2. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  3. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 stdd PMK 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-112/PJ/2010 tentang Penegasan Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi dan/atau Permintaan Keterangan Terkait dengan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan.
  11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perusahaan Grup.
  12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
  14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
  15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak.
  16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Keuangan atas Pemenuhan Kewajiban dalam Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional.
  17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.

Apa saja ruang lingkup pemeriksaan?
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak dalam satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Kapan pemeriksaan dilakukan?
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dapat dilakukan pada saat kriteria sebagai berikut terpenuhi:
1.Kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

  • Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor)
  • Terdapat keterangan lain berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KUP; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko. (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan)

2.Kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  • Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  • Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
  • Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  • Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  • Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
  • Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
  • Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  • Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
  • Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
  • Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Berapa lama jangka waktu pemeriksaan?
Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
1.Jangka Waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi

  • Jangka Waktu Pengujian
    Pemeriksaan lapangan: paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) Pemeriksaan Lapangan disampaikan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan, yang dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.
    Pemeriksaan kantor: paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak kedatangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan.
  • Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
    Paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

2.Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  • Pemeriksaan lapangan: paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) Pemeriksaan Lapangan disampaikan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  • Pemeriksaan kantor: paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal ketangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
    **Pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) UU KUP. Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) UU KUP.

3.Jangka waktu pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret

  • Jangka Waktu Pengujian
    Pemeriksaan kantor: paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal kedatangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal SPHP disampaikan.
  • Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
    Pemeriksaan kantor: paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemeriksaan pajak?
Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara; dan bahkan apabila diperlukan pemeriksa dapat berkolaborasi dengan pemeriksa dari instansi lain.

Bagaimana cara menyelesaikan proses pemeriksaan?
Penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diselesaikan dengan cara:

  1. Menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir
    Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir (LHP Sumir) adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak. Dasar dilakukannya LHP Sumir terdapat pada Pasal 21 PMK Tata Cara Pemeriksaan.
  2. Membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP dan/atau STP
    Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. Dasar dilakukannya LHP terdapat pada Pasal 22 PMK Tata Cara Pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan salah satu alat monitoring perpajakan yang akan membuktikan patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Untuk itu, Wajib Pajak diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban selama proses pemeriksaan supaya proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai. Nantikan artikel seri pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Kewenangan dan Kewajiban Pemeriksa dengan lebih rinci.

Referensi:
[1] Defoe, Daniel. 1726. The Political History of the Devil
[2] Adam Smith Institute. 2019. Death and Taxes.

[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
[4] Casagrande, A., Di Cagno, D., Pandimiglio, A., & Spallone, M. (2015). The effect of competition on tax compliance: The role of audit rules and shame. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 59, 96-110
[5] Gubar, E., Kumacheva, S., Zhitkova, E., & Porokhnyavaya, O. (2015). Propagation of information over the network of taxpayers in the model of tax auditing. 2015 International Conference ” Stability and Control Processes” in Memory of VI Zubov (SCP), pp. 244-247.
[6] Yildiz, Baris. (2019). A Theoretical Analysis on Tax Auditing – Tax Compliance Determinants and Bomb Crater Effect. Turkey’s Economic, Fiscal and Social Problems.
[7] Laporan Kinerja DJP 2019
[8] Putusan Mahkamah Agung Nomor 73/P/HUM/2013
[9] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
[10] PP Nomor 74 Tahun 2011
[11] PMK Nomor 146 Tahun 2012
[12] Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011
[13] PMK Nomor 238/PMK.03/2016
[14] Peraturan DJP Nomor PER-19/PJ/2013
[15] Peraturan DJP Nomor PER-07/PJ/2017
[16] PMK Nomor 17 Tahun 2013
[17] PMK Nomor 184 Tahun 2015

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Saat ini teknologi digital dan internet semakin melekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Berdasarkan riset We are Social pada tahun 2020 dalam berita detikinet, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang atau sekitar 64% penduduk Indonesia telah dapat merasakan akses internet [1]. Jumlah ini terus bertambah setiap harinya. Cepatnya perkembangan pengguna teknologi digital dan internet dikarenakan penggunaan teknologi mampu meningkatkan percepatan, device, network, aplikasi dan sistem yang memampukan individu atau organisasi untuk berkomunikasi secara digital.

Proses digitalisasi yang memberikan banyak kemudahan tak luput menjadi salah satu opsi paling diminati untuk mewujudkan proses bisnis yang efisien. Hal ini karena setiap pekerja dan organisasi, terlepas dari ukuran atau industrinya, semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Saat ini, Badan Usaha setidaknya menggunakan perangkat digital untuk menyusun seluruh laporannya.

Selain memberikan manfaat, pengaplikasian teknologi digital dan internet membuka peluang kecurangan dan kejahatan. Kejahatan inilah yang disebut dengan istilah Digital Crime, yaitu kejahatan dimana komputer memegang peranan penting. Digital Crime dapat dilakukan siapa saja, termasuk Wajib Pajak. Kejahatan dan kecurangan dalam hal perpajakan (tax crime) dilakukan melalui jenis computer assisted crime, dimana teknologi tidak dijadikan target kejahatan tapi hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah melakukan penyesuaian dengan menggunakan forensik digital sebagai alat pemrosesan penegakan hukum pajak. Forensik digital dipilih mengingat bukti digital sangat rapuh dan dapat dihilangkan atau diubah tanpa penanganan yang memadai. Forensik Digital dapat merestorasi dokumen yang terhapus, tersembunyi dan sementara tidak terlihat oleh orang biasa.

Unit forensik digital dalam struktur organisasi DJP terdapat di wilayah Kanwil DJP pada Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan serta terdapat pula pada Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti Direktorat Penegakan Hukum. Forensik digital saat ini menjadi bagian tak terpisahkan pada tingkat audit dan penegakan hukum perpajakan.

Definisi forensik digital menurut Dr. HB Wolfe adalah sebuah seri metodologi dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti, dari peralatan komputer dan alat penyimpanan lainnya dan media digital yang dapat disajikan di pengadilan dalam format yang koheren dan bermakna [2]. Forensik digital bertujuan untuk menjaga integritas data dan untuk mengolah dan menganalisis bukti digital dalam konteks restrukturisasi sebuah peristiwa atau tindakan pelanggaran hukum dengan menghubungkan antara pelaku atau tersangka, korban, dan lokasi atau tindakan pelanggaran hukum.

Dengan forensik digital, setiap kejahatan atau kecurangan dapat terungkap karena setiap kejahatan digital akan meninggalkan jejak berupa file dan dokumen (digital evidence). Digital Evidence inilah yang akan menjadi atensi dari aparat untuk menumpas adanya kejahatan dan kecurangan. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Untuk memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, beberapa syarat materil harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan [3].
Data memiliki empat bagian hal yang menjadi ciri khas diantaranya

  • File signature, yaitu ciri-ciri umum yang menggambarkan data,
  • Digital fingerprint, yaitu sidik jari digital berupa nilai yang menunjukkan integritas suatu data (ditampilkan dalam bentuk 32 digit algoritma hash value),
  • Metadata, yaitu informasi keterangan suatu data secara rinci seperti tanggal pembuatan, user, aksesibilitas, dan modifikasi, serta
  • Konten, yaitu bentuk dan isi data.

Proses forensik digital perpajakan bermula dari identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi dokumen atau bukti lain oleh tim forensik digital dengan tim bukper atau tim pemeriksa di lapangan. Selanjutnya dilakukan investigasi digital berupa pemeriksaan, analisis, interpretasi, dan pelaporan di laboratorium yang terdapat di kantor wilayah DJP atau Direktorat Penegakan Hukum. Forensik digital dilakukan berdasarkan prinsip integritas data, kompetensi, chain of custody atau kesinambungan bukti, dan regulasi.

Pada tahapan penyidikan, Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan dengan didampingi oleh tim digital forensik sebagai saksi ahli terkait dengan integritas dokumen yang menjadi bukti dalam persidangan. Apabila diperlukan, ahli forensik digital dapat hadir dalam persidangan sebagai saksi ahli.

Prosedur Kegiatan Forensik Digital berdasarkan SE Dirjen Pajak No.36/PJ/2017 terdiri dari:

1.Prosedur Perolehan Data Elektronik
Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data elektronik dengan cara mengakses, mengunduh, menggandakan, dan/atau kegiatan lain sehingga data elektronik menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut adalah prosedur perolehan data elektronik:

  • Memperlihatkan STFD 
  • Mendapatkan pendampingan
  • Mendapatkan informasi terkait sistem informasi WP
  • Mengidentifikasi perangkat elektronik yang diduga sebagai sarana penyimpanan Data Elektronik
  • Melakukan perolehan Data Elektronik dengan menggunakan metode imaging
  • Melakukan dokumentasi yang cukup atas proses Perolehan Data Elektronik
  • Memberikan identitas pada setiap hasil perolehan Data Elektronik
  • Menyiapkan Berita Acara Perolehan Data Elektronik

Sebelum melakukan identifikasi perangkat elektronik yang diduga sebagai sarana penyimpanan data elektronik, terlebih dahulu dilakukan analisis IDLP. Perolehan data elektronik dilakukan dengan menggunakan metode imaging (proses identifikasi dengan bit by bit copy sehingga data dan metadata ikut ter-copy)

2.Prosedur Pengolahan dan Analisis Data Elektronik
Kegiatan ini dilakukan dengan mengekstraksi dan memulihkan data elektronik dari bentuk image file ke dalam bentuk file asli yang terstruktur dengan tujuan untuk memudahkan proses selanjutnya. Analisis data elektronik adalah kegiatan melakukan interpretasi data elektronik yang telah dipulihkan ke dalam bentuk yang informatif. Verifikasi image file dilakukan menggunakan hashing untuk menunjukkan nilai integritas dari suatu data dengan fungsi algoritma matematika. Berikut prosedur pengolahan dan analisis data elektronik:

  • Membuat duplikasi image file atas data elektronik
  • Melakukan verifikasi nilai hash atas image file hasil duplikasi dengan nilai hash yang tertera dalam Berita Acara Perolehan Data Elektronik
  • Melakukan pengolahan dan analisis terhadap image file hasil duplikasi
  • Melakukan dokumentasi atau mencatat seluruh proses Pengolahan dan Analisis Data Elektronik
  • Menuangkan hasil pengolahan dan analisis atas image file hasil duplikasi dalam LPTFD
  • Menyerahkan file hasil pengolahan dan analisis Forensik Digital kepada pihak yang meminta bantuan, dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengolahan Data Elektronik

3.Prosedur Pelaporan Kegiatan Forensik Digital
Kegiatan dokumentasi atau pencatatan seluruh proses pengolahan dan analisis data elektronik dengan menuangkan hasil pengolahan dan analisis atas image file hasil duplikasi dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD). Menyerahkan file hasil pengolahan dan analisis forensik digital kepada pihak yang meminta bantuan, dengan berita acara serah terima hasil pengolahan data elektronik.

4.Prosedur Penyimpanan Data Elektronik
Kegiatan menyimpan data elektronik yang telah didapatkan dalam proses kegiatan forensik digital sebelumnya.

Kegiatan forensik digital diharapkan dapat mengurangi kesempatan timbulnya kecurangan dan kejahatan digital di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Diharapkan kedepannya sosialisasi kegiatan forensik digital dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh Wajib Pajak dan proses forensik digital dalam audit dan penegakan hukum pajak dilakukan secara efektif supaya target kepatuhan perpajakan dapat tercapai.

Referensi:
[1] Detikinet.2020. Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia.
[2] Wolfe, Henry B. 2003. Computer Forensics. Elsevier Journal.
[3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
[4] SE Dirjen Pajak No.36 Tahun 2017

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Perdagangan global merupakan salah satu kegiatan yang lazim dilaksanakan pada era perekonomian saat ini. Saking pentingnya, negara berupaya menyusun kebijakan perdagangan tanpa batas wilayah dengan sungguh- sungguh untuk mendapatkan manfaat terbaik kepada perekonomian negara. Impor merupakan bagian dari perdagangan global yang menarik untuk ditelaah pada kebijakan negara.

Impor dapat menggantikan produksi dalam negeri yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan lokal karena pangsa pasar mereka beralih menggunakan barang impor (Edwards and Jenkins, 2013). Di sisi lain, meningkatnya penetrasi impor memaksa perusahaan untuk memotong biaya, dan menggunakan input dengan lebih efisien untuk bertahan hidup (Holmes dan Schmitz, 2010; Doan et al., 2015). Adanya impor akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan domestik supaya dapat bertahan dan tumbuh (Melitz, 2003). Impor merupakan salah satu penyebab utama difusi teknologi dan perkembangan ekonomi yang menjadi wadah mengalirnya inovasi, teknologi dan ide melintasi perbatasan negara (Grossman and Helpman, 1995; Doan and Steven, 2012; Acharya and Keller, 2009).

Berdasarkan data impor yang tersaji dalam laman resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, terjadi fluktuasi nilai impor dalam sepuluh tahun terakhir. Nilai impor yang tinggi menunjukkan semakin banyak konsumsi barang hasil produksi luar negeri di dalam negeri. Masuknya barang dari luar negeri. Beberapa impor yang dilakukan acap kali merugikan perekonomian negara. Kerugian besar terjadi ketika barang yang diimpor memiliki tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor (barang dumping). Dumping dapat memberikan kerugian material terhadap Industri Dalam Negeri dan menghalangi pengembangan barang sejenis di dalam negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011).

Sebagai jawaban atas tantangan adanya kerugian yang timbul akibat kegiatan impor, Pemerintah Indonesia menyusun beberapa aturan baru. Aturan terbaru terkait impor tercantum dalam PMK Nomor 10 Tahun 2021 dan PMK Nomor 11 Tahun 2021.

PMK Nomor 10 Tahun 2021 mengatur tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Aturan ini disusun sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Atas barang impor yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 sebagaimana tercantum pada PMK Nomor 6 Tahun 2017 yang dilakukan oleh semua negara kecuali 123 negara yang tercantum di dalam lampiran dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

  • Tahun pertama (17 Februari 2021 – 17 Februari 2022) sebesar Rp85.679/m2
  • Tahun kedua (17 Februari 2022 – 17 Februari 2023) sebesar Rp81.763/m2
  • Tahun ketiga (17 Februari 203 – 17 Februari 2024) sebesar Rp78.027/m2

Terhadap 123 negara yang tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan harus menyerahkan dokumen surat keterangan asal (Certificate of Origin). Pemeriksaan atas surat keterangan asal dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk jenis surat keterangan asal preferensi dan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan untuk jenis surat keterangan asal non preferensi.

Selain PMK Nomor 10 Tahun 2021, aturan lain yang juga mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021 adalah PMK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand. PMK ini merupakan aturan perpanjangan jangka waktu dari PMK Nomor 221 Tahun 2015 tentang hal serupa yang telah dinyatakan tidak berlaku pada 17 Desember 2020 lalu. Sama seperti aturan sebelumnya, PMK Nomor 11 Tahun 2021 juga berlaku selama 5 tahun.

Perbedaan kedua aturan tersebut diantaranya terdapat pada perubahan pos tarif impor yang sebelumnya adalah ex 3920.62.00.00 menjadi ex 3920.62.10 dan ex 3920.62.90. Besaran Bea Masuk Anti Dumping yang tercantum dalam kedua PMK tersebut sendiri tidak mengalami perubahan. Berikut besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam bentuk persentase.

Pengenaan bea masuk yang terdapat dalam PMK Nomor 10 Tahun 2021 dan PMK Nomor 11 Tahun 2021 merupakan tambahan bea masuk umum atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku (harus memenuhi ketentuan skema perjanjian perdagangan barang internasional). Besarnya Bea Masuk tersebut berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen PIB-nya telah mendapat nomor pendaftaran Kantor Pabean atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean.

Referensi:

[1] Acharya, R.C., and W. Keller. 2009. Technology Transfer Through Imports.Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D’economique. 42 (4): 1411–1448.
[2] Doan, T., and P. Stevens. 2012. Evolution of Competition in Vietnam Industries over the Recent Economic Transition. Economics – The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 6 (19): 1–24.
[3] Doan, T., et al. 2015. Does rising import competition harm local firm productivity in less advanced economies? Evidence from the Vietnam’s manufacturing sector. The Journal of International Trade & Economic Development. 1-24.
[4] Edwards, L., and R. Jenkins. 2013. The Impact of Chinese Import Penetration on the South African Manufacturing Sector. The Journal of Development Studies. 1-27.
[5] Grossman, G.M., and E. Helpman. 1995. Technology and Trade. Handbook of International Economics 3: 1279–1337.
[6] Holmes, T., and J. Schmitz. 2010. Competition and Productivity: A Review of Evidence. Research Department Staff Report no. 439. Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis
[7] Melitz, M. 2003. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica 71 (6): 1695–1725.
[8] PMK Nomor 10 Tahun 2021
[9] PMK Nomor 11 Tahun 2021
[10] PMK Nomor 221 Tahun 2015
[11] PMK Nomor 6 Tahun 2017
[12] PP Nomor 34 Tahun 2011

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. P3B ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber (negara tempat sumber penghasilan berasal) dan negara domisili (negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap) [1].

Tax treaty merupakan bagian dari Hukum Internasional. Tax treaty hadir dari kebutuhan untuk menciptakan perdagangan dan investasi lintas batas dan menumpas pengelakan pajak yang dapat merugikan negara dengan melakukan pertukaran informasi. Tax treaty dilakukan untuk menghindari adanya perpajakan berganda yang akan membebani dunia usaha, menjamin kedudukan antar negara adalah setara, mengkoordinasikan hak pajak berdasarkan pada prinsip pajak internasional, menyederhanakan mekanisme sengketa pajak, dan menghindari perlakuan pajak yang diskriminatif [1].

Pajak Berganda terjadi saat pajak dikenakan oleh dua atau lebih negara pada objek pajak yang sama, subjek pajak yang sama dan periode yang identik yang mengakibatkan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak lebih besar dari tarif pajak domisili yang seharusnya ditanggung. Dengan kata lain, penghindaran pajak berganda terjadi ketika beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterima sama persis dengan tarif pajak negara domisili atau secara total beban pajak yang ditanggungkan sama seperti tarif negara domisili.

Contoh:
ABCD Ltd. adalah Perusahaan yang ada di Singapura yang menerima pembayaran dividen dari kepemilikan sahamnya pada salah satu Perusahaan go public di Indonesia. Tarif pajak atas dividen yang berlaku pada Undang-Undang PPh Indonesia adalah sebesar 20% dan besarnya tarif Pajak Perusahaan Singapura adalah 17%. Diasumsikan Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty yang menyatakan bahwa pajak atas dividen paling banyak dikenakan tarif sebesar 10% di negara sumber. Maka terdapat beberapa skema yang dapat terjadi:

  1. Apabila Indonesia dan Singapura tidak memiliki tax treaty, maka atas transaksi tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 20% di Indonesia. Tarif tersebut lebih besar 3% dari tarif pajak domisili ABCD Ltd. di Singapura yang seharusnya ditanggung oleh ABCD Ltd. Hal inilah yang disebut dengan pajak berganda.
  2. Apabila Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty dan perjanjian tersebut dapat berlaku secara efektif, atas transaksi tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 10% di Indonesia. ABCD Ltd. kemudian dapat menyerahkan bukti potong pajak atas dividen saat kembali ke Singapura dan selanjutnya hanya akan dikenakan pajak sebesar sisa dari selisih tarif pajak domisili yang seharusnya ditanggung dengan tarif pajak yang disepakati dalam P3B yaitu sebesar 7% di Singapura (17%-10%). Hal inilah yang disebut dengan penghindaran pajak berganda.

Seperti banyak hukum publik internasional lainnya, Lotus Principle digunakan sebagai dasar hukum tax treaty. Prinsip Lotus atau Pendekatan Lotus menyatakan “sovereign states may act in any way they wish so long as they do not contravene an explicit prohibition” bahwa setiap negara yang berdaulat berwenang untuk melakukan apa saja selama hal itu tidak menentang larangan yang eksplisit. Dalam kaitannya dengan aturan perpajakan, tax treaty memiliki prinsip bahwa sejatinya setiap negara berwenang untuk menerapkan pemajakan apapun di negaranya berdasarkan kewenangannya sepanjang tidak menentang larangan yang ada.Tax treaty disepakati antar dua negara yurisdiksi. Sampai saat ini, terdapat 67 tax treaty yang berlaku antara negara Indonesia dan negara yurisdiksi lainnya yang tercantum dalam laman resmi DJP (dapat Anda simak dalam link berikut).

Beberapa aspek basis dalam Tax Treaty menurut Brian J. Arnold adalah sebagai berikut [2]

  1. Tax treaty adalah perjanjian antara negara yang berdaulat (sovereign nations),
  2. Kewajiban yang muncul dari tax treaty hanya muncul untuk dua negara yang ada dalam perjanjian. Tidak untuk pihak ketiga seperti WP,
  3. Tax treaty mengikat untuk dua negara perjanjian dan harus dilaksanakan secara good faith,
  4. Biasanya bersifat bilateral (antara dua negara), tapi ada juga yang lebih dari dua negara (perjanjian multilateral),
  5. Tax treaty bersifat resiprokal (timbal balik),
  6. Tax treaty merepresentasikan aspek penting perpajakan internasional dari banyak negara,
  7. Mayoritas negara disusun berdasarkan bagian besar dari UN model dan OECD model.

Aturan mengenai tax treaty terdapat pada Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa “Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”. Dengan demikian, pengaplikasian tax treaty bersifat lex specialis dan akan mengesampingkan aturan hukum umum, yaitu Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Namun, aturan tax treaty tidak disusun untuk mengganti hukum pajak Indonesia. Tax treaty hanya merestriksi pemajakan domestik suatu negara, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia.

Mayoritas tax treaty yang ada di dunia disusun berdasarkan OECD Model dan UN Model dan disertai dengan commentary sebagai alat interpretasi dan referensi. Namun, terdapat beberapa perbedaan pandangan terhadap keberadaan commentary dalam penerapan tax treaty. Meskipun disusun oleh sebuah tim experts OECD, Commentary OECD Model tidak didesain untuk mengikat secara hukum (legally binding). Hal ini juga berlaku pada Commentary UN Model yang bahkan secara tegas menyatakan larangan penggunaannya sebagai rekomendasi formal dan hanya boleh dijadikan sebagai rujukan saja. Seperti banyak negara lain, Commentary OECD Model dan UN Model bukan merupakan sesuatu yang mengikat secara hukum (legally binding instrument) di Indonesia tapi sangat relevan untuk dijadikan referensi.

Secara umum, objek perpajakan yang diatur dalam tax treaty adalah Pajak Penghasilan, sehingga hak pemajakan diatur berdasarkan pada residen yang memperoleh penghasilan atau “resident recipient”. Penghasilan yang tercakup dalam tax treaty meliputi semua penghasilan dari residen, tidak peduli negara sumber memajaki atau tidak dan apa dasar pajak yang digunakan. Tax treaty tidak mengatur perpajakan residen dan tidak mempengaruhi kewenangan negara residen untuk memajaki residen karena Negara residen bebas memajaki residennya. Lebih lanjut, tax treaty berbicara mengenai penentuan residen dan distribusi hak pemajakan pada negara dalam perjanjian.

Tax treaty juga memberikan interpretasi umum untuk kedua negara. Apabila ketentuan antar negara berbeda, maka kedua otoritas akan berdiskusi untuk menyepakati definisi atas sesuatu. Untuk memudahkan pemahaman tentang tax treaty, disarankan untuk membaca tax treaty dengan memperhatikan perjanjian terkait, seperti protokol dan Multilateral Interpretation (MLI).

Untuk mempermudah pemahaman interaksi Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B (Tax Treaty), berikut flowchart interaksi Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B.

Penjelasan Flowchart:

  • Lakukan identifikasi transaksi internasional yang terjadi. Transaksi internasional tersebut dapat berupa inbound income (penghasilan yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh residen dalam negeri) maupun outbound income (penghasilan yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh residen luar negeri).
  • Tentukan perlakuan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi internasional yang terjadi. Apabila tidak ada PPh terutang atas transaksi tersebut maka berakhirlah flowchart interaksi Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B.
  • Apabila terdapat PPh terutang atas transaksi tersebut, lihat apakah P3B antar negara yang terlibat dalam transaksi internasional dapat diterapkan. Apabila P3B antar negara yang terlibat dalam transaksi internasional tidak dapat diterapkan, maka pemajakan transaksi internasional didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  • Apabila P3B antar negara yang terlibat dalam transaksi internasional dapat diterapkan, maka sandingkan kedua aturan dan periksa apakah terdapat konflik antara aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan P3B. Apabila tidak terdapat konflik antara dua aturan tersebut, maka pemajakan transaksi internasional didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  • Apabila terdapat konflik antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B, maka pemajakan atas transaksi internasional (khusus untuk isu yang berkonflik saja) didasarkan pada P3B, sedangkan untuk hal lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan akan tetap menggunakan aturan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Secara umum berikut adalah Langkah Penerapan Tax Treaty

  1. Aplikasi Hukum Domestik.
    Negara dalam perjanjian terlebih dahulu merefleksikan sebuah transaksi penghasilan pada hukum pajak domestik yang berlaku di negara tersebut. Apabila berdasarkan ketentuan perpajakan domestik terdapat hak pemajakan (ada PPh berdasarkan aturan pajak Indonesia)
  2. Hak Pemanfaatan Tax Treaty
    Negara dalam perjanjian akan menilai apakah tax treaty dapat diaplikasikan untuk selanjutnya melakukan penyandingan hukum PPh dan tax treaty. Apabila terdapat perbedaan dalam aturan PPh dengan P3B, maka aturan P3B lah yang digunakan (sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pajak domestic, sifat tax treaty hanya merestriksi). Tax treaty kemudian mengidentifikasi keterangan residen penerima penghasilan.
  3. Distributive Rule
    Negara dalam perjanjian harus mengklasifikasikan penghasilan ke dalam aplikasi pasal distributive rule dengan memeriksa scope of distributive rule.
  4. Relief
    Negara dalam perjanjian akan memeriksa apakah relief dapat diaplikasikan (dalam hubungannya jika negara dalam perjanjian lainnya memberi pajak.
  5. Kesimpulan
    Terakhir, negara dalam perjanjian menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya restriksi aplikasi hukum domestik oleh tax treaty.

Referensi:
[1] Kementerian Keuangan. 2020. Penjelasan Singkat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Atau Tax Treaty.
[2] Brian J. Arnold. An Introduction to Tax Treaties.
[3] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya