Bersiap, Cukai Rokok Naik Tanggal 1 Februari 2021

Bagi pencinta tembakau, bersiaplah menyisihkan uang lebih banyak untuk menikmati hasil olahan tembakau mulai awal tahun ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengesahkan PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 14 Desember 2020 lalu yang rencananya akan berlaku pada 1 Februari tahun 2021. Peraturan tersebut mengubah beberapa isi pasal Peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 152/PMK.010/2019. Perubahan utama terdapat pada Kenaikan tarif CHT yang tertuang dalam Lampiran II dan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 dan hal ini menjadi bahasan yang paling disorot oleh masyarakat Indonesia beberapa pekan terakhir.

Berita kenaikan CHT tentu disambut antusias oleh kelompok masyarakat yang mendambakan lingkungan bebas asap rokok. Berdasarkan penelitian truthinitiative.org, merokok dapat menyebabkan lebih dari 1.300 kematian setiap hari dan dapat menyebabkan penyakit jantung, pernapasan, hingga kanker. Terlebih lagi, penggunaan tembakau bukan hanya berakibat pada masalah kesehatan bagi perokok individu tapi juga mempengaruhi lingkungan, ekonomi dan kesehatan bukan perokok melalui perokok pasif. Tingginya cukai rokok dinilai akan membuat harga beli rokok semakin mahal dan konsumsi masyarakat atas rokok menjadi berkurang. Balasan positif juga datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang mendukung Pemerintah menaikan cukai rokok secara konsisten setiap tahunnya untuk mencegah anak-anak Indonesia dengan mudah mendapatkan rokok.

Namun, respon sebaliknya datang dari penikmat rokok, pelaku industri rokok dan petani tembakau. Dilansir dari beberapa laman berita nasional, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyatakan keberatannya atas kenaikan CHT yang dilakukan Pemerintah ditengah kondisi pandemi Covid-19. Kenaikan CHT dinilai tidak wajar karena saat ini daya beli konsumen industri tembakau sedang melemah dan volume industri dapat menurun secara signifikan apabila hal tersebut tetap berlanjut. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) juga menyatakan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok membuat petani mengalami kerugian akibat harga yang kurang kompetitif. Terlebih karena mereka masih merasakan dampak dari kenaikan cukai yang terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tembakau di tingkat petani.

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada konferensi Pers tentang Kebijakan Cukai Rokok yang disiarkan melalui kanal youtube Kementerian Keuangan pada 10 Desember 2020, kenaikan CHT mendukung visi dan misi Presiden Indonesia untuk mewujudkan SDM maju, Indonesia unggul. Pemerintah telah terlebih dahulu menimbang berbagai aspek yang secara langsung berhubungan dengan CHT diantaranya terkait dampak kesehatan yang ditimbulkan dari konsumsi rokok, kesejahteraan tenaga kerja buruh pabrik rokok dan petani tembakau, kondisi ekonomi pada industri pengolahan tembakau yang masih terdampak pandemi virus Covid-19, serta maraknya produksi dan distribusi rokok ilegal akibat harga rokok semakin mahal. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian lainnya untuk mengawal pelaksanaan PMK Nomor 198/PMK.010/2020 agar dapat berjalan dengan baik.

Meskipun tidak melakukan simplifikasi dengan menggabungkan golongan hasil tembakau, Pemerintah memberikan sinyal positif dengan memperkecil perbedaan celah tarif antar golongan hasil tembakau dan tidak menaikkan CHT bagi Sigaret Kretek Tangan yang merupakan industri padat karya. Berikut adalah rincian kenaikan beberapa tarif cukai hasil tembakau per batang atau gram buatan dalam negeri yang terdapat dalam PMK 198 tahun 2020 jika dibandingkan dengan PMK 152/PMK.010/2019.
1. SKM (Sigaret Kretek Mesin)
    a. Golongan I, naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865
    b. Golongan II A, naik Rp65 atau 13,8% menjadi Rp535
    c. Golongan II A, naik Rp70 atau 15,4% menjadi Rp525
2. SPM (Sigaret Putih Mesin)
    a. Golongan I, naik Rp145 atau 18,4% menjadi Rp935
    b. Golongan II A, naik Rp80 atau 16,5% menjadi Rp565
    c. Golongan II B, naik Rp85 atau 18,1% menjadi Rp555
3. SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter) atau SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter)
    a. Tanpa Golongan, naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865

Kenaikan tarif cukai juga berlaku untuk tembakau yang didapatkan dengan cara impor. Besarnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau per batang atau gram tersebut dirinci sebagai berikut
    1. SKM (Sigaret Kretek Mesin), naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865
    2. SPM (Sigaret Putih Mesin), naik Rp145 atau 184% menjadi Rp935
    3. SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter) atau SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter), naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865

Dengan diberlakukannya PMK ini, Pemerintah memperkirakan affordability index pembelian rokok akan naik dari 12,2% menjadi 13,7% – 14% sehingga rokok makin tidak dapat terbeli. Pemerintah berharap hal tersebut dapat menurunkan prevalensi merokok secara umum dari 33,8% menjadi 33,2% pada tahun 2021 dan menurunkan prevalensi merokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7% pada tahun 2024. Pemerintah juga menargetkan penerimaan negara sebesar 173,78 Triliun pada tahun 2021 atas kenaikan CHT ini.

Sebagai tanggapan atas respon negatif yang diberikan pada kenaikan CHT tahun 2021, pemerintah telah mengundangkan PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) pada 18 Desember 2020 dan menetapkan kebijakan pembentukan Kawasan Industri Hasil temabakau (KIHT). Pemberian DBH CHT secara umum digunakan untuk mendanai kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat (50%), bidang penegakan hukum (25%), dan bidang kesehatan (25%). Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas penundaan pembayaran pita cukai untuk penjualan lokal bagi perusahaan yang dominan melakukan eskpor untuk mendorong perusahaan melakukan ekspor daripada mengedarkan rokok di dalam negeri.

Penulis:
1.Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2.Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Leave a Comment