International Accounting Standards Board (IASB) akhirnya mengeluarkan ketetapan mengenai Onerous Contract–Cost of Fulfilling a Contract–Amendments to IAS 37 pada tanggal 14 Mei 2020 setelah sebelumnya mengajukan Exposure Draft atas ketetapan tersebut pada 13 Desember 2018 lalu. Amandemen ini khususnya menjelaskan biaya yang harus dicantumkan oleh perusahaan dalam menentukan biaya pemenuhan sebuah kontrak untuk tujuan penilaian apakah kontrak tersebut bersifat onerous atau tidak. Lalu, apakah yang dimaksud dengan onerous contract?

International Accounting Standard (IAS) Nomor 37 mendefinisikan onerous contract, atau dalam terjemah Bahasa Indonesia yaitu kontrak memberatkan, sebagai kontrak di mana biaya untuk memenuhi kewajiban yang terdapat dalam kontrak melebihi manfaat ekonomis yang diekspektasikan akan diterima dari kontrak tersebut. IAS 37 juga menyatakan bahwa biaya yang tidak dapat dihindari dari sebuah kontrak mencerminkan biaya bersih paling sedikit dari kontrak, yang mana lebih rendah dari biaya untuk memenuhi dan segala kompensasi atau penalti yang timbul dari kegagalan pemenuhan kontrak. Namun, sebelum amandemen ini diusulkan, IAS 37 tidak menentukan biaya mana yang harus dimasukkan dalam menentukan biaya pemenuhan kontrak.

Klasifikasi atas biaya mana yang harus dikeluarkan dalam menentukan biaya pemenuhan kontrak sebenarnya dikhususkan untuk kontrak konstruksi yang sebelumnya terdapat pada IAS 11 tentang Kontrak konstruksi namun IAS tersebut telah ditarik sejak periode tanggal 1 Januari 2018. Amandemen atas IAS ini memberikan manfaat kepada sebuah entitas untuk menilai apakah kontrak yang disepakati dengan entitas lain memberatkan. Perbedaan pandangan terkait biaya mana yang harus dimasukan dalam biaya kontrak pada aplikasi IAS 37 dapat menyebabkan perbedaan material dalam laporan keuangan entitas yang mengadakan beberapa jenis kontrak.

Amandemen IAS Nomor 37 dijadwalkan diimplementasikan sejak 1 Januari 2022, namun pengaplikasian aturan yang terdapat dalam amandemen tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin oleh perusahaan yang telah siap dan memahami perubahan yang terdapat dalam amandemen ini. Dalam proyek ini, IASB mengembangkan amandemen pada IAS 37 untuk mengklarifikasi bahwa untuk tujuan penilaian apakah sebuah kontrak itu onerous, biaya untuk memenuhi kontrak termasuk baik biaya inkremental dari pemenuhan kontrak dan alokasi dari biaya lain harus secara langsung berhubungan dalam rangka memenuhi kontrak tersebut.

Berdasarkan Exposure Draft ED/2018/2 tentang Onerous Contracts-Cost of Fulfilling a Contract yang merupakan usulan amandemen IAS Nomor 37, Biaya untuk memenuhi kontrak adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak (dibandingkan hanya biaya inkremental dari kontrak). Amandemen tersebut juga merinci klasifikasi biaya yang berhubungan langsung dan biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kontrak.
Biaya yang secara langsung berkaitan dengan kontrak untuk menyediakan barang atau jasa terdiri dari:

  • Tenaga kerja langsung (seperti gaji dan upah pegawai yang mengolah dan menyampaikan barang atau menyediakan jasa secara langsung kepada pihak lainnya)
  • Bahan baku langsung (seperti perlengkapan yang digunakan untuk memenuhi kontrak)
  • Alokasi biaya yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas perjanjian (seperti biaya kontrak manajemen dan supervisi; asuransi, penyusutan alat-alat, peralatan dan penggunaan hak-untuk-menggunakan aset untuk memenuhi kontrak)
  • Biaya yang secara eksplisit dapat dibebankan pada pihak lain dalam sebuah kontrak
  • Biaya lain yang terjadi hanya karena sebuah entitas terlibat dalam kontrak tersebut (seperti contoh pembayaran pada subkontraktor)

Sedangkan biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak adalah biaya umum dan administratif, kecuali biaya tersebut secara eksplisit dapat dibebankan kepada pihak lain dalam kontrak.

Mengadopsi Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts—Cost of Fulfilling the Contracts, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Indonesia juga menyusun dan mengeluarkan Draf Eksposur Amandemen PSAK 57. Tanggapan atas Draf Eksposur tersebut telah ditutup dan berakhir pada 30 November tahun 2020.

Sejalan dengan penerapan IAS 37, Amandemen atas PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan-Biaya Memenuhi Kontrak diusulkan untuk berlaku efektif pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dan memperbolehkan adanya penerapan lebih dini. Berdasarkan Draf Eksposur tersebut, DSAK mengusulkan penambahan klasifikasi dalam menentukan biaya untuk memenuhi kontrak. Biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak, yang terdiri dari:

  • Alokasi biaya inkremental untuk memenuhi kontrak (seperti tenaga kerja langsung dan material)
  • Biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak (seperti alokasi biaya penyusuran atas aset tetap yang digunakan dalam memenuhi kontrak tersebut).

Selain itu, DE Amandemen PSAK 57 mengusulkan entitas menerapkan amandemen ini pada kontrak yang belum terpenuhi semua kewajibannya pada awal periode pelaporan tahunan penerapan amandemen pertama kali oleh entitas (tanggal aplikasi awal). Entitas juga tidak perlu menyajikan kembali informasi komparatif. Namun sebagai pengganti, entitas perlu melakukan penyesuaian terhadap saldo awal atas saldo laba atau komponen ekuitas lainnya untuk mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amandemen, sebagaimana mestinya, pada tanggal aplikasi awal.

Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi secara umum memiliki jumlah dan waktu yang tidak sepenuhnya pasti, namun harus tetap diakui karena salah satu prinsip akuntansi adalah konservatisme, yang secara sederhana didefinisikan sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak segera mengakui adanya penambahan aktiva dan laba tetapi dengan segera mengakui kerugian dan utang yang mungkin terjadi. Hal tersebut bertentangan dengan perpajakan yang memiliki prinsip agresif, yang mengakui transaksi atas kejadian yang benar-benar terjadi dan tidak memperbolehkan adanya pengakuan cadangan. Hal ini salah satunya didasarkan pada Pasal 9 ayat (1) huruf c UU Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan :
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

  1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan
  6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Sehingga atas perbedaan prinsip tersebut, diperlukan adanya koreksi fiskal positif pada laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Artikel ini ditulis berdasarkan Draf Eksposur Amandemen PSAK 57. Nantikan perkembangan pembahasan mengenai Amandemen PSAK 57 final dalam artikel selanjutnya setelah dikeluarkannya pengesahan atas Amandemen atas PSAK 57 di Indonesia.

Referensi:
[1] DE Amandemen PSAK 57
[2] DE Amandemen IAS 37

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya