Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi. Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional dengan memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pada laman resmi Kawasan Ekonomi Khusus dijelaskan bahwa Pemerintah mentransformasikan kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada

  • Akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional (KEK Generasi 1)
  • Adanya nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2)

Hal tersebut diwujudkan dengan pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital dan KEK Maintenance Repair and Overhaul. Kawasan Ekonomi Khusus tersebar di seluruh Indonesia dalam 15 titik, yaitu Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Galang Batang, Tanjung Api-Api, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kendal, Singhasari, Mandalika, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Palu, Likubang, Bitung, Morotai, dan Sorong (https://kek.go.id/).

Seiring dengan tujuan KEK untuk berkontribusi optimal dalam pencapaian 4 (empat) agenda prioritas nasional, Pemerintah Indonesia mengesahkan aturan baru berkaitan dengan KEK pada pekan pertama bulan April 2021. Aturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 33/PMK.010/ 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Aturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan ketentuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebagai upaya penyesuaian pada disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021. Terdapat dua pasal dalam PMK ini yang memperbarui 28 nomor Pasal di PMK sebelumnya. Beberapa perubahan pasal tersebut berupa pengubahan sebagian atau seluruh isi pasal, penghapusan pasal atau bahkan tidak mengubah materialitas isi tapi hanya memberikan penjelasan yang lebih detail. Selain itu, ada pula penambahan 11 Pasal baru yaitu Pasal 35A, Pasal 38A, Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F, Pasal 55A, Pasal 67A dan Pasal 76A.

Beberapa perubahan yang ada dalam PMK Nomor 33 Tahun 2021 antara lain:

  1. Perubahan definisi Dewan Kawasan, Administrator KEK, Badan Usaha, Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha Utama, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS); Menghapus definisi Izin Usaha dan Bahan Baku Habis Pakai; Menambah definisi Barang Konsumsi dan Sistem Aplikasi KEK. (Pasal 1)
  2. Untuk mendapatkan fasilitas KEK, Badan Usaha harus memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 2)
  3. Perubahan penggunaan sistem perpindahan dan pengeluaran barang menjadi melalui sistem Aplikasi KEK yang sebelumnya melalui SINSW yang terhubung dengan sistem DJBC. (Pasal 3, Pasal 58)
  4. Mengubah frasa dan susunan kata penjelasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. (Pasal 11)
  5. Perubahan kriteria Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, yaitu atas
    a. Penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan TPB kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    b. Impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    c. Impor barang konsumsi ke KEK Pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    d. Penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;
    e. Penyerahan Jasa Kena Pajak. dan/ atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/ atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya;
    f. Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; dan
    g. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Keria Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/ atau Pelaku Usaha. (Pasal 22)
  6. Perubahan kriteria Barang Kena Pajak Berwujud menjadi:
    a. Barang modal termasuk tanah dan/ atau bangunan, peralatan/mesin dan suku cadang yang diperlukan untuk proses produksi pengolahan, barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk Pembangunan dan/atau Pengembangan KEK sesuai dengan bidang usahanya;
    b. Bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang diolah, dirakit dan/ atau dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/ atau penelitian dan pengembangan;
    c. Bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yang menghasilkan jasa kena pajak dan/ atau kegiatan pengembangan teknologi; dan/ atau
    d. barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistik, serta perbaikan dan perawatan (maintenance, repair and overhaul) untuk kapal dan pesawat terbang. (Pasal 23)
  7. Menghapus ketentuan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama. (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35)
  8. Menyisipkan aturan mengenai SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh DJBC atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (5) yang dilampiri dengan:
    a. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;
    b. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran Barang Kena Pajak; atau
    c. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. (Pasal 35A)
  9. Perubahan aturan terkait Kawasan Pabean (Pasal 36)
  10. Menambahkan aturan mengenai masa pembangunan dan pengembangan (Pasal 38A)
  11. Menambahkan aturan pendayagunaan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT Inventory) bagi Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu kategori dan bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk (Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F)
  12. Mengubah frasa dan susunan kata penggunaan tarif bea masuk menjadi “sesuai dengan skema tarif preferensi” setelah sebelumnya diatur “sesuai dengan skema preferential tarif”. (Pasal 48)
  13. Penggunaan dokumen perpindahan barang sebagai surat jalan melalui sistem aplikasi KEK yang telah tersambung secara real time dengan data DJBC. (Pasal 51)
  14. Menghapus kewenangan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk untuk menyetujui pembetulan dan/atau pembatalan PPKEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (Pasal 55)
  15. Menambahkan aturan mengenai kewajiban pembuatan PPKEK sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam huruf D 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK Nomor 33 Tahun 2021 (Pasal 55A)
  16. Mengubah kriteria pemberian tambahan Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan dan/atau Cukai di KEK Pariwisata yang sebelumnya untuk bahan baku usaha menjadi untuk Barang Konsumsi. Serta adanya tambahan fasilitas tidak dipungut PDRI khusus untuk PPN atau PPN dan PPnBM atas impor barang konsumsi. (Pasal 67, Pasal 68)
  17. Menambahkan aturan penjelasan mengenai Barang Konsumsi yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI. (Pasal 67A)
  18. Menambahkan aturan saat masa transisi dari kawasan bebas ke KEK, diantaranya sebagai berikut
    a. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari KEK ke Kawasan Bebas atau ke KEK dari Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM ( kecuali atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi selain yang menggunakan jaringan tetap (fixed line) dari dan ke Kawasan Bebas dipungut Pajak Pertambahan Nilai)
    b. Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan dan persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK kepada pembeli, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM; dan
    c. Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK tidak dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 76A)
  19. Untuk mendukung kelancaran pelayanan kepabeanan sebelum diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK, diatur ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelaku Usaha yang sudah beroperasi komersial, sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan diberlakukannya SINSW dan penggunaan dokumen PPKEK, kegiatan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan sistem dan dokumen TPB setelah ditetapkan sebagai Kawasan Pabean; dan/ atau
    b. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang masih dalam proses Pembangunan, pemasukan barang dari luar Daerah Pabean diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor umum; dan/ atau
    c. Pelaku Usaha KEK yang berasal dari Kawasan Bebas, sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK dan penggunaan dokumen PPKEK, kegiatan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan sistem dan dokumen Kawasan Bebas. (Pasal 77)

Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan dan perbedaan PMK Nomor 33 Tahun 2021 dan PMK Nomor 237 Tahun 2020, silahkan klik link berikut ini.

Referensi:
[1] PMK Nomor 237 Tahun 2020
[2] PMK Nomor 33 Tahun 2021
[3] https://kek.go.id/

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Perdagangan global merupakan salah satu kegiatan yang lazim dilaksanakan pada era perekonomian saat ini. Saking pentingnya, negara berupaya menyusun kebijakan perdagangan tanpa batas wilayah dengan sungguh- sungguh untuk mendapatkan manfaat terbaik kepada perekonomian negara. Impor merupakan bagian dari perdagangan global yang menarik untuk ditelaah pada kebijakan negara.

Impor dapat menggantikan produksi dalam negeri yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan lokal karena pangsa pasar mereka beralih menggunakan barang impor (Edwards and Jenkins, 2013). Di sisi lain, meningkatnya penetrasi impor memaksa perusahaan untuk memotong biaya, dan menggunakan input dengan lebih efisien untuk bertahan hidup (Holmes dan Schmitz, 2010; Doan et al., 2015). Adanya impor akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan domestik supaya dapat bertahan dan tumbuh (Melitz, 2003). Impor merupakan salah satu penyebab utama difusi teknologi dan perkembangan ekonomi yang menjadi wadah mengalirnya inovasi, teknologi dan ide melintasi perbatasan negara (Grossman and Helpman, 1995; Doan and Steven, 2012; Acharya and Keller, 2009).

Berdasarkan data impor yang tersaji dalam laman resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, terjadi fluktuasi nilai impor dalam sepuluh tahun terakhir. Nilai impor yang tinggi menunjukkan semakin banyak konsumsi barang hasil produksi luar negeri di dalam negeri. Masuknya barang dari luar negeri. Beberapa impor yang dilakukan acap kali merugikan perekonomian negara. Kerugian besar terjadi ketika barang yang diimpor memiliki tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor (barang dumping). Dumping dapat memberikan kerugian material terhadap Industri Dalam Negeri dan menghalangi pengembangan barang sejenis di dalam negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011).

Sebagai jawaban atas tantangan adanya kerugian yang timbul akibat kegiatan impor, Pemerintah Indonesia menyusun beberapa aturan baru. Aturan terbaru terkait impor tercantum dalam PMK Nomor 10 Tahun 2021 dan PMK Nomor 11 Tahun 2021.

PMK Nomor 10 Tahun 2021 mengatur tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya. Aturan ini disusun sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri disebabkan oleh lonjakan jumlah impor produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya. Atas barang impor yang termasuk dalam pos tarif Bab 57 sebagaimana tercantum pada PMK Nomor 6 Tahun 2017 yang dilakukan oleh semua negara kecuali 123 negara yang tercantum di dalam lampiran dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan selama 3 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

  • Tahun pertama (17 Februari 2021 – 17 Februari 2022) sebesar Rp85.679/m2
  • Tahun kedua (17 Februari 2022 – 17 Februari 2023) sebesar Rp81.763/m2
  • Tahun ketiga (17 Februari 203 – 17 Februari 2024) sebesar Rp78.027/m2

Terhadap 123 negara yang tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan harus menyerahkan dokumen surat keterangan asal (Certificate of Origin). Pemeriksaan atas surat keterangan asal dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk jenis surat keterangan asal preferensi dan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan untuk jenis surat keterangan asal non preferensi.

Selain PMK Nomor 10 Tahun 2021, aturan lain yang juga mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021 adalah PMK Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephtalate (BOPET) dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Thailand. PMK ini merupakan aturan perpanjangan jangka waktu dari PMK Nomor 221 Tahun 2015 tentang hal serupa yang telah dinyatakan tidak berlaku pada 17 Desember 2020 lalu. Sama seperti aturan sebelumnya, PMK Nomor 11 Tahun 2021 juga berlaku selama 5 tahun.

Perbedaan kedua aturan tersebut diantaranya terdapat pada perubahan pos tarif impor yang sebelumnya adalah ex 3920.62.00.00 menjadi ex 3920.62.10 dan ex 3920.62.90. Besaran Bea Masuk Anti Dumping yang tercantum dalam kedua PMK tersebut sendiri tidak mengalami perubahan. Berikut besaran Bea Masuk Anti Dumping dalam bentuk persentase.

Pengenaan bea masuk yang terdapat dalam PMK Nomor 10 Tahun 2021 dan PMK Nomor 11 Tahun 2021 merupakan tambahan bea masuk umum atau tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku (harus memenuhi ketentuan skema perjanjian perdagangan barang internasional). Besarnya Bea Masuk tersebut berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen PIB-nya telah mendapat nomor pendaftaran Kantor Pabean atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean.

Referensi:

[1] Acharya, R.C., and W. Keller. 2009. Technology Transfer Through Imports.Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D’economique. 42 (4): 1411–1448.
[2] Doan, T., and P. Stevens. 2012. Evolution of Competition in Vietnam Industries over the Recent Economic Transition. Economics – The Open-Access, Open-Assessment E-Journal 6 (19): 1–24.
[3] Doan, T., et al. 2015. Does rising import competition harm local firm productivity in less advanced economies? Evidence from the Vietnam’s manufacturing sector. The Journal of International Trade & Economic Development. 1-24.
[4] Edwards, L., and R. Jenkins. 2013. The Impact of Chinese Import Penetration on the South African Manufacturing Sector. The Journal of Development Studies. 1-27.
[5] Grossman, G.M., and E. Helpman. 1995. Technology and Trade. Handbook of International Economics 3: 1279–1337.
[6] Holmes, T., and J. Schmitz. 2010. Competition and Productivity: A Review of Evidence. Research Department Staff Report no. 439. Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis
[7] Melitz, M. 2003. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica 71 (6): 1695–1725.
[8] PMK Nomor 10 Tahun 2021
[9] PMK Nomor 11 Tahun 2021
[10] PMK Nomor 221 Tahun 2015
[11] PMK Nomor 6 Tahun 2017
[12] PP Nomor 34 Tahun 2011

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

COVID-19 membuat pemerintah Indonesia mulai menghimbau masyarakatnya untuk tidak keluar dari rumah dan menyiapkan berbagai fasilitas. Mulai dari membagikan masker, membangun tempat-tempat cuci tangan di lokasi yang ramai hingga menerapkan social distancing. Sosial distancing berupa menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya mulai dilakukan di temat umum seperti terminal, stasiun, rumah sakit, puksesmas, bandara dan tempat ramai lainnya. Menjaga jarak merupakan bentuk pencegahan dari menyebarkan virus antar manusia.

Lebih dari 600 kasus positif corona telah terdeteksi di Indonesia semenjak kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Selain menambah berbagai fasilitas, pemerintah juga mengeluaran berbagai stimulus untuk menstabilkan ekonomi. Mulai dari pajak, ekspor dan impor hingga kebijakan keuangan. Berikut beberapa stimulus yang diberikan pemerintah untuk penanganan mewabahnya Coronavirus Disease 2019 di Indonesia.

1. Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical

Bank menerapkan kebijakan untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19), termasuk untuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yang dimaksud dengan debitur yang terdampak COVID-19 adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank, dikarenakan debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Kebijakan countercyclical bertujuan untuk pemberian tambahan modal untuk mengantisipasi kerugian kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga mengganggu stabilitas perekonomian karena mewabahnya virus corona. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari (Pasal 2):

Kebijakan penetapan kualitas aset (Pasal 3)
Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan (Pasal 5)
Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk debitur UMKM.

2. Relaksasi Program Jaminan pada BP Jamsostek

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan lain bagi pekerja atas dampak penyebaran COVID-19 dengan pemberian relaksasi atas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Berikut beberapa penjelasan tentang stimulus pada BP Jamsostek:

  • BP Jamsostek melaksanakan relaksasi keuangan bagi dunia usaha.
  • Pemberian stimulus akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, dengan formulasinya yang tidak mempengaruhi manfaat kepada peserta dan tidak mengganggu ketahanan dana program jaminan sosial.
  • BP Jamsostek akan meakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur Rencana Kerja dan Anggaran BP Jamsostek agar pemberian stimulus ini tidak mengganggu operasional dan pelayanan.
  • Pemberian stimulus ini perlu diatur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyebaran virus corona semakin luas menyebabkan kepanikan dan kekhawatiran masyarakat. Untuk meredam kekhawatiran tersebut, pemerintah melalui kementrian keuangan juga telah siap mengeluarkan stimulus jilid ketiga demi kestabilan iklim perekonomian Indonesia. Diharapkan masyarakat yang terkena dampak coronavirus disease 2019 dapat tenang dan terbantu dengan stimulus-stimulus yang dikeluarkan pemerintah.

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kebijakan non fiskal dalam bidang ekspor dan impor diberikan untuk melengkapi kebijakan fiskal dalam bidang pajak sebelumnya. Stimulus non fiskal bertujuan menyelamatkan industri manufaktur dan perdagangan nasional karena mewabahnya virus corona yang telah menjadi pandemi di dunia. Seperti diketahui sebelumnya, virus corona telah membuat berbagai negara mengalami lockdown.

Pembatasan yang dilakukan berbagai negara untuk menekan penyebaran COVID-19 tentu berdampak terhadap perekonomian nasional. Berbagai isu merebak di masyarakat sehingga menimbulkan keresahan secara luas. Isu ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Belum lagi ditambah isu pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi di Indonesia. Akibat virus corona, produksi, distribusi, dan rantai pasok juga terganggu serta mempengaruhi kinerja sektor industri manufaktur. Hal ini semakin diperburuk dengan jatuhnya harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia yang menambah kekhawatiran di berbagai kalangan.

Pemerintah berupaya meredam kekhawatiran berbagai pihak dengan mengeluarkan stimulus non fiskal demi mendorong kinerja ekonomi domestik dan menjaga daya beli masyarakat. Berikut stimulus non fiskal dari pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia:

1. Penyederhanaan dan Pengurangan Lartas Ekspor

Kebijakan penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas ekspor bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing produk ekspor. Untuk mewujudkan tujuan di atas, pemerintah melakukan pengurangan/penurunan jumlah perizinan (lartas) ekspor. Pengurangan Lartas Ekspor sejumlah 749 kode HS (Harmonized System) (55,19%) dari jumlah Lartas Ekspor Existing (1357 HS) atau 6,91% dari BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2017. Dengan rincian sebagai berikut.

  • Ikan dan Produk Ikan (Health Certificate) 443 kode HS / 4,09 % dari total BTKI 2017 (Permen Kelautan dan Perikanan 18/2018 – Perikanan – Health Certificate)
  • Produk Industri Kehutanan (V-Legal) 306 kode HS / 2,82% dari total BTKI 2017 (Permendag 38/2017 – Produk Industri Kehutanan – V-Legal)
  • Dokumen Health Certificate dan V-Legal tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor. Namun dokumen Health Certificate atau V-legal tetap diperlukan eksportir untuk kepentingan persyaratan di negara tujuan ekspor. Contoh:V-Legal untuk tujuan Uni Eropa.

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada 1 April 2020. Sedangkan kementrian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-3 bulan Maret 2020 (untuk V-Legal) dan minggu ke-4 bulan Maret 2020 (untuk Health Certificate).

2. Penyederhanaan dan Pengurangan Lartas Impor

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas impor khususnya bahan baku. Penyederhanaan dan pengurangan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku dan daya saing. Stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen, dengan rincian sebagai berikut.

  • Pengurangan jumlah lartas impor, untuk tahap awal akan diterapkan kepada komoditi besi baja, baja paduan, dan produk turunannya.
  • Pengurangan jumlah lartas impor untuk produk pangan strategis yang digunakan dalam indsutri manufaktur, seperti garam industri, gula, tepung, jagung, daging, kentang dll.
  • Penyederhanaan peraturan yang diatur lebih dari satu kementerian lembaga (duplikasi) dengan komoditi berupa:
    • Hortikultura (Permendag 44 / 2019)
    • Hewan dan Produk Hewan (Permendag 72/2019)
    • Obat, Bahan Obat dan Makanan (Perka BPOM 30 / 2017 – Perka BPOM 29/2017

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada April 2020. Sedangkan kementerian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-4 bulan Maret 2020.

3. Percepatan Proses Ekspor Impor untuk Reputable Traders

Percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders. Reputable traders adalah perusahaan-perusahaan kegiatan ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki reputasi baik akan diberikan insentif tambahan. Insentif berupa percepatan proses ekspor dan impor seperti berikut.

  • Lartas untuk reputable traders diproses dengan auto respon atau auto approval.
  • Penghapusan laporan surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan.
  • Bea Cukai mengirimkan Laporan Realisasi Impor kepada kementrian lembaga terkait.

Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan reputable traders adalah:
1. Mitra Utama Kepabeanan (MITA)
2. Authorized Economic Operator (AEO)

Total perusahaan yang merupakan eksportir/importir adalah 735 perusahaan. Terdiri dari perusahaan MITA sebanyak 626 perusahaan dan perusahaan AEO sebanyak 109 perusahaan. Jumlah perusahaan AEO sebenarnya sebanyak 136 perusahaan, namun 27 perusahaan AEO bukan bergerak di bidang ekspor dan impor, sehingga jumlah perusahaan AEO yang diusulkan sebanyak 109 perusahaan. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada April 2020. Sedangkan kementerian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-4 bulan Maret 2020.

4. Percepatan Proses Ekspor Impor melalui National Logistics Ecosystem (NLE)

Kebijakan peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor, melalui pengawasan pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE adalah sebuah platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antara instansi pemerintah dan pihak swasta. Platform logistik ini menyelaraskan arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan serta kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri. NLE bekerja mulai kedatangan sarana pengangkut (pesawat atau kapal) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang melalui sharing data, penyederhanaan proses bisnis, penghapusan repetisi, serta duplikasi. Berikut beberapa kebijakan yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor melalui NLE.

  • Membuat platform logistik tunggal yang mengkolaborasikan sistem logistik yang ada sekarang. Sistem tersebut meliputi platform layanan pemerintah (G2G) dan platform bisnis (B2B). Diharapkan dengan kolaborasi ini setiap sistem bisa saling terhubung input dan outputnya.
  • Platform tunggal ini tidak menghilangkan kewenangan, proses bisnis dan sistem layanan yang sudah dimiliki masing-masing entitas.
  • Platform tunggal ini akan menjadi alat untuk memonitor janji layanan (SLA) dan standar teknis lainnya yang ditetapkan dalam masing-masing peraturan perundangan, sekaligus sebagai alat kontrol dalam implementasinya.
  • Kemenko Perekonomian akan mengkoordinasikan kementrian lembaga terkait (Kemenkeu, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemen LHK, KKP, Kemenkes, Kemen BUMN, BPOM).
    Kebijakan peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor melalui NLE akan dilakukan secara bertahap selama 3 bulan.

Berikut skema yang diberikan pemerintah:

April

  • Kolaborasi penebusan Delivery Order (DO) dari agen pelayaran secara online dan Penerbitan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) oleh terminal operator (Tanjung Priok).
  • Kolaborasi Reputable Traders antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) – Kementerian Perdagangan.

Mei

  • Kolaborasi NLE dengan platform trucking (di Tanjung Priok – Mei 2020)
  • Ujicoba kolaborasi platform NLE dengan rantai pasok global (akhir Mei 2020)
  • Kesepakatan untuk pengawasan sumber daya alam melalui konsep kolaborasi 5 Pilar (ESDM dan Bea Cukai)

Juni

  • Kolaborasi Inspection Bea Cukai – Karantina (Tanjung Emas dan Tanjung Perak pada akhir Maret, dan Tanjung Priok pada Juni 2020)
  • Kolaborasi INSW-Inaportnet (Juni 2020)

Dengan kebijakan ini pemerintah berharap bidang logistik dapat meningkatkan daya saing yang setara dengan negara-negara satu peers (sebaya). Ukuran keberhasilan yang bisa digunakan antara lain: EoDB, LogisticIndex dll.

Stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah ini melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan sebelumnya. Kebijakan non-fiskal di atas juga bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor demi menjaga iklim perekonomian di Indonesia di masa depan.

Omnibus Law masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Omni dapat diartikan secara harfiah banyak atau mencakup keseluruhan. Omnibus Law dapat diartikan sesuatu yang berkaitan dengan banyak hal secara bersamaan. Dalam hal ini, Omnibus Law berkaitan dengan beberapa Undang Undang yang ada di Indonesia sebelumnya. Isu ini tak hanya ramai dibicarakan masyarakat pekerja seperti buruh atau karyawan tetapi juga menjadi isu di kalangan pengusaha dan investor. RUU ini diharapkan pemerintah mampu menggenjot perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Beberapa bidang akan merasakan dampak langsung dari diberlakukannya RUU yang masih menjadi kontroversi ini. Satu di antara sekian banyak bidang adalah pendapatan pemerintah dari pajak. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan berlakunya RUU ini akan menekan pendapatan pajak yang diterima pemerintah hingga 83 Triliun rupiah. Namun pemerintah tetap optimis penurunan pendapatan ini hanya terjadi dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu panjang, peningkatan penerimaan diharapkan dapat memperbaiki iklim usaha yang berlanjut pada perbaikan ekonomi di Indonesia.

Omnibus law di bidang pajak mengamandemen 7 Undang Undang yang ada sebelumnya. Ada sekitar 23 pasal dari berbagai Undang Undang yang mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

UU Nomor 6  Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebanyak 5 pasal. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebanyak 2 pasal. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebanyak 1 pasal. UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebanyak 1 pasal. UU  Nomor 28 Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 2 pasal dinyatakan dicabut saat RUU ini telah disahkan.

Sedangkan UU Nomor 10 Tahun 19995 tentang Kepabeanan sebanyak 6 pasal dan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebanyak 6 pasal dinyatakan tidak berlaku sepanjang menyangkut banyaknya sanksi administratif yang dikenakan. Berikut beberapa poin penting menyangkut perpajakan yang dibahas dalam omnibus law. Sedangkan UU Nomor 10 Tahun 19995 tentang Kepabeanan sebanyak 6 pasal dan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebanyak 6 pasal dinyatakan tidak berlaku sepanjang menyangkut banyaknya sanksi administratif yang dikenakan.

Berikut beberapa poin penting menyangkut perpajakan yang dibahas dalam omnibus law:

Pertama adalah penurunan pajak penghasilan badan dan bunga denda pajak.

Penurunan akan dilakukan secara bertahap dengan pemangkasan tarif pajak penghasilan atau PPh wajib pajak badan dalam negeri. Penurunan tarif menjadi 22% akan dilakukan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023 tarif akan kembali turun menjadi 20%. Sedangan wajib pajak yang menjadi perusahaan terbuka akan memperoleh tarif pajak yang lebih rendah 3% dari yang berlaku. Tarif lebih rendah tersebut dari 22% menjadi 19% dan 20% menjadi 17% bagi perusahaan yang go public. Namun demikian RUU ini belum menjelaskan secara tegas, apakah tarif pajak 20% hanya berlaku pada tahun 2023 atau seterusnya.
Pada pasal 17 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang perusahaan yang memiliki omset di atas 50 Miliar. Lantas, bagaimana dengan aturan perusahaan menengah ke bawah?

Kedua, pembebasan pajak penghasilan atas dividen dalam dan luar negeri serta penghasilan lain dari luar negeri.

Pembebasan pajak penghasilan ini diberikan kepada dividen yang berasal dari dalam dan luar negeri serta penghasilan lain dari luar negeri dengan beberapa ketentuan:

  1. Dividen dalam negeri baik yang diterima oleh orang pribadi maupun badan lain dengan kepemilikan kurang dari 25%, tidak akan dikenakan pajak jika penerima menginvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
  2. Dividen luar negeri akan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan jika penerima dividen akan berinvestasi kembali di Indonesia. Investasi sebesar minimal 30% dari laba setelah dipotong pajak dan diatur dalam jangka waktu tertentu. Jika investasi kurang dari 30%, maka selisih laba tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
  3. Penghasilan lain dari luar negeri akan dibebaskan dari pajak penghasilan jika penghasilan lain tersebut berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan yang dimiliki oleh luar negeri.

Ketiga, penentuan subyek pajak orang pribadi.

Subyek pajak yang dimaksud adalah

  1. Warga Negara Indonesia (WNI) tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, dapat menjadi subyek pajak luar negeri (SPLN). Dengan demikian WNI tersebut tidak akan menjadi wajib pajak di Indonesia melainkan membayar pajak di negara tujuan dengan tarif yang berlaku di sana.
  2. Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, akan tercatat menjadi subyek pajak dalam negeri (SPDN). WNA tersebut wajib membayar pajak atas penghasilan yang diterimanya selama di Indonesia dengan ketentuan yang berlaku di sini.

Persyaratan subyek pajak orang pribadi dalam dan luar negeri diatur di atas tidak bersesuaian dengan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 3 dan 4. Bahkan pasal ini tidak termasuk yang diubah menurut RUU omnibus law.

Keempat, pengaturan pengkreditan pajak masukan.

Pengaturan tentang pengkreditan pajak masukan atas barang, jasa, impor dan pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean yang diatur di dalam omnibus law perpajakan ini, secara umum merupakan relaksasi dan penegasan atas ketentuan-ketentuan sebelumnya. Salah satu hal yang menarik untuk diketahui adalah pengkreditan pajak masukan atas perolehan barang sebelum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut.

Kelima, pengaturan ulang sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

Pengaturan ulang ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Tarif sanksi nantinya akan disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku di pasar. Suku bunga acuan perbulan adalah suku bunga yang ditetapkan oleh menteri.

Besaran tarif untuk setiap pelanggaran akan berbeda, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Tarif sanksi perbulan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5%, 10% atau 15% (sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan) dibagi 12. Perbedaan besaran sanksi bunga yang tidak flat dan sesuai dengan jenis pelanggaran, diharapkan dapat meningkatkan kepatuan masyarakat dalam membayar pajak.

Keenam, pajak atas transaksi elektronik.

Pada poin ini, pemerintah akan menarik pajak untuk setiap transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Perusahaan digital luar negeri yang tidak memiliki badan usaha secara fisik di Indonesia akan tetap dikenakan pajak atas transaksi elektroniknya. Pengenaan tarif pajak berlaku bagi badan atau pribadi dari luar negeri yang melakukan segala sesuatu yang bernilai ekonomi. Baik itu  dalam bentuk perdagangan barang atau produk, penggunaan jasa, hingga pengaksesan berbagai platform berasal dari luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Pajak atas transaksi elektronik ditujukan untuk mendorong terciptanya keadilan berusaha di Indonesia. Baik usaha tersebut dilakukan secara konvensional maupun lewat media elektronik.

Ketujuh, pengaturan fasilitas perpajakan.

Pemerintah menjadikan satu pengaturan fasilitas perpajakan antara lain tax holiday (pembebasan pajak kepada perusahaan baru), tax allowance (pengurangan pajak), super deduction tax (pemotongan pajak industri), fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi khusus, PPh untuk surat berharga negara, dan keringanan atau pembebasan pajak daerah oleh kepala daerah. Penyederhanaan ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia.

Beberapa poin di atas membahas tentang omnibus law di bidang perpajakan. Di samping perpajakan, omnibus law juga membahas tentang ketenagakerjaan, umkm dan bidang lainnya. Dari berbagai informasi yang ada, omnibus law tampaknya menimbulkan gelombang keresahan di kalangan masyarakat. Di luar dari pro dan kontra adanya draf RUU omnibus law yang terjadi di masyarakat, pemerintah tentunya mempunyai tujuan baik. Pemerintah berharap dengan disahkannya RUU ini, dapat meningkatkan terjadinya daya tarik dan daya saing investasi di Indonesia oleh berbagai negara. Berbagai keringanan dan kemudahan berinvestasi di Indonesia akan menjadi bentuk nyata penguatan perekonomian nasional Indonesia. 

Angin segar bagi pengusaha importir – Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.010/2016, sebagai perubahan kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001. Peraturan ini semakin menunjukkan perhatian nyata pemerintah untuk mendorong iklim investasi di Indonesia yatu dengan memberikan fasilitas dibebaskan dari pungutan bea masuk PPN dan PPNBM atas import barang dan bahan.

Berikut ringkasan barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk:

  1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  2. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia;
  3. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau barang untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam;
  5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  8. Barang pindahan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, mahasiswa yang belajar di luar negeri, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di luar negeri sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, sepanjang barang tersebut tidak untuk diperdagangkan dan mendapat rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia setempat;
  9. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean;
  10. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  11. Berlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
  12. Barang impor sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara;
  13. Barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi hulu minyak dan gas bumi serta eksplorasi dan eksploitasi panas bumi;

Fasilitas tidak dipungut PPN atau PPNBM dapat diberikan terhadap Barang Kena Pajak dengan kriteria diatas sepanjang barang tersebut belum diproduksi dalam negeri, barang sudah diproduksi dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau barang sudah diproduksi dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Fasilitas ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan pembebasan bea masuk, dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang tata caranya mengikuti ketentuan perundang-undangan Pabean. Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor. Fasilitas tidak dipungut PPN atas PPNBM dapat diberikan terhadap Barang Kena Pajak dengan kriteria o diatas sepanjang pada saat ekpor BKP dimaksud dinyatakan akan diimpor kembali, diantaranya berupa:

  • Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
  • Bahan terapi manusia, pengelompokan darah dan bahan penjenisan jaringan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;

Sampai dengan poin ini tidak ada perbedaan dengan peraturan perubahan keempat mengenai perlakuan PPN dan PPNBM atas barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan pajak, yaitu Peraturan Menteri Keuangan 142/PMK.010/2015. Pemerintah merasa perlu memberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPNBM untuk produksi barang lain dengan tujuan ekspor. Disamping itu pemerintah optimis dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan merealisasikan potensi ekspor produk industri kecil menengah. Sehingga pemerintah membuat perubahan kelima dengan penambahan poin s dan t, sebagai berikut:

  • Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang mendapat fasilitas impor untuk tujuan ekspor;
  • Barang dan bahan atau mesin yang diimpor oleh industri kecil dan menengah atau konsorsium untuk industri kecil dan menengah dengan menggunakan fasilitas impor untuk tujuan ekspor;

Perlu diketahui bahwa jika BKP yang dibebaskan dari bea masuk tidak sesuai dengan tujuan semula maka PPN dan PPNBM tersebut wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan yang melakukan importasi, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dipindahtangankan kepada pihak lain. PPN dan PPNBM yang telah dibayar tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Apabila kewajiban PPN dan PPNBM tidak dipenuhi, DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Perhitungannya adalah sejak saat terutangnya pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Bagi anda pengusaha di bidang import yang barang kena pajaknya termasuk dalam kriteria tersebut dapat mengajukan permohonan memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. So, tunggu apa lagi, manfaatkan segera! (otto/laili)