Pada tanggal 9 Oktober 2020 Dirjen Pajak Suryo Utomo menetapkan peraturan baru mengenai tata kelola situs web Dirjen Pajak (DJP). Peraturan ini adalah Peraturan Dirjen Pajak No.PER-18/PJ/2020. Sebelumnya peraturan mengenai tata kelola situs web Dirjen Pajak telah diatur Peraturan Dirjen Pajak No. PER-50/PJ/2011 dan PER-15/PJ/2013.

Perubahan ini terjadi dikarenakan Dirjen Pajak ingin meningkatkan pemanfaatan situs web dalam mendukung visi dan misi dari Dirjen Pajak itu sendiri. Apalagi selama era pandemi ini banyak pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik maka sistem web menjadi hal yang vital dalam pelaksanaan pembayaran dan informasi pajak saat ini.

Dengan hadirnya peningkatan pengelolaan dalam situs web Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa citra positif yang mewakili pelayanan yang diberikan Dirjen Pajak. Semakin maksimal pelayanan yang diberikan tentu nya bisa berdampak positif dalam peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak dari Warga Negara Indonesia.

Dalam peraturan tersebut yang dimaksud Pajak adalah www.pajak.go.id yang disebut juga sebagai Situs Web DJP. Situs ini merupakan representatif Dirjen Pajak di jaringan internet yang telah berlangsung selama beberapa waktu ini. Pengguna situs web ini tentunya adalah pengunjung web yang termasuk dengan Wajib Pajak. Dengan tujuan untuk mendapatkan layanan yang lebih luas Wajib Pajak bisa mengunjungi situs ini. Pada situs web ini terdapat kontributor yang merupakan pegawai lingkungan internal Dirjen Pajak yang berkontribusi dalam pembuatan konten.
Pada Pasal 2 di peraturan disebutkan bahwa tata kelola situs web Dirjen Pajak meliputi 4 hal yang diantara adalah tata kelola pengembangan aplikasi situs web DJP, tata kelola infrastruktur, tata kelola konten dan tata kelola pelayanan pengaduan perpajakan melalui situs web DJP. Pada tata kelola pengembangan aplikasi situs web DJP disebutkan bahwa pengembang akan melakukan update layanan dan fitur baru yang ada di situs web DJP. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pada situs web DJP.

Kebijakan tata kelola infrastruktur situs web DJP menyebutkan mengenai langkah yang akan dilakukan oleh DJP jika situs web DJP tidak dapat diakses. Pada pasal 9 disebutkan bahwa proses pemberitahuan hingga bisa disebarluaskan kepada Wajip Pajak yang lain adalah selama 30 menit hingga sampai kepada Administrator Peladen. Artinya jika terjadi gangguan pada situs web DJP, WP bisa menunggu selama 30 menit hingga muncul pengumuman resmi dari DJP atau menghubungi kringpajak untuk bertanya kelanjutan dari sistem error tersebut.

Yang ketiga isi dari peraturan membahas mengenai tata kelola konten yang ada di stius web DJP. Pada pasal 11 disebutkan mengenai jenis konten yang diperboleh di dalam situs web DJP, diantaranya adalah foto, berita, siaran pers, info layanan, artikel, informasi perpajakan, peraturan pajak, statistik pajak, layanan pengaduan, video, multimedia pajak, berkas unduhan, pol (polling), dan yang terakhir aplikasi. Disebutkan bahwa yang berkenan untuk mengisi konten dalam situs web DJP adalah pegawai dari DJP sendiri. Untuk masyarakat yang ingin berkontribusi memberikan konten dalam situs web DJP pun diberi kesempatan oleh pemerintah. Seperti yang dirilis di situs pajak.go.id, DJP mengadakan lomba Call For Paper untuk mengumpulkan ide dari para akademisi mengenai bagaimana peranan pajak bisa berjalan maksimal selama pandemi covid-19 ini.

Pembahasan yang terakhir adalah mengenai tata kelola pengaduan pelayanan perpajakan melalui situs web DJP. Untuk mendapatkan fitur ini pengunjung situs web DJP dapat menggunakan pilihan live chat agar bisa berkomunikasi dengan petugas yang ditunjuk untuk bagian tersebut.

Demikian dengan ada nya tata kelola situs web DJP yang lebih baik diharapkan pelayanan yang diberikan pun bisa lebih maksimal dari sebelumnya. Agar bisa memudahkan para WP dalam melakukan pembayaran maupun mencari informasi mengenai dunia perpajakan di Indonesia.

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Dalam UU Cipta Kerja terdapat klaster perpajakan pada Bab VI bagian ketujuh yang mencakup empat pasal, yaitu Pasal 111,112,113, dan 114. UU yang berisi 15 bab dan 186 pasal ini menciptakan banyak perbedaan pendapat di berbagai aspek termasuk dengan klaster perpajakan. Awalnya klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini disebut sebagai klaster siluman karena muncul tiba-tiba. Tetapi Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menegaskan bahwa klaster perpajakan ini sudah dimasukkan di UU 2/2020 sebelum pengesahan Omnibus Law dilakukan.

Klaster perpajakan ini mencakup empat hal besar. Mengenai UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dibawah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perubahan PPh dalam UU Cipta Kerja ini.
Sebetulnya kebijakan mengenai Omnibus Law perpajakan ini telah masuk dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 yang kemudian telah disahkan menjadi UU No.2/2020. Omnibus Law klaster perpajakan yang telah masuk kedalam UU No.2/2020 adalah mengenai penurunan tarif PPh Badan dan pengenaan Pajak Digital.

Pembahasan pertama mengenai perubahan dalam UU PPh yang menjadi sorotan banyak orang yaitu penghapusan pajak dividen. Penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh Wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Dengan syarat dividen itu diinvestasikan di Indonesia. Hal ini hanya terjadi jika dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang di investasikan di Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak.

Terdapat penambahan dalam Pasal 26 tentang PPh pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja, yaitu pada ayat (1b) yang menyebutkan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam Pasal 111 juga dilakukan perubahan dalam pengertian subjek pajak orang pribadi dalam dan luar negeri. Bahwa kini subjek pajak dalam negeri termasuk juga warga negara asing dengan beberapa syarat seperti telah bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu setahun. Perubahan ini juga berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri di luar negeri dalam jangka waktu 183 hari selama 12 bulan dan memenuhi beberapa persyaratan seperti tempat tinggal, pusat kegiatan utama, dan tempat menjalankan kegiatan sehari-hari akan dihitung sebagai subjek pajak dalam negeri juga. Yang berarti negara dapat memungut pajak untuk WNI yang menjalankan bisnis mereka di luar negeri agar dapat meningkatkan penerimaan negara.
Pasal ini juga menghapus definisi mengenai BUT yang berbunyi “berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan”. Artinya, platform digital seperti Netflix yang berkantor di luar negeri namun memiliki pendapatan dari Indonesia tetap akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih mengenai PPh, terdapat perubahan mengenai pengenaan pajak pada WNA. Dalam Pasal 4 ayat (1a) WNA yang yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri akan dikenakan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dalam beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama WNA harus memiliki keahlian tertentu dan yang kedua ini hanya berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Tetapi pengecualian pengenaan PPh tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra. Semua yang berhubungan dengan kriteria tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi WNA akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan dalam penetapan PPh ini tidak selalu membawa perubahan yang besar dalam klaster perpajakan di Indonesia. Menurut Ekonom The Prakarsa Cut Nurul Aidha salah satu yang bisa mengurangi penerimaan pajak di Indonesia adalah munculnya peraturan untuk penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% secara bertahap, meskipun tujuannya adalah untuk menaikkan investasi. Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah lebih berfokus pada penegakkan hukum seperti memberantas korupsi untuk meningkatkan investasi. Karena tingkat korupsi yang ada di Indonesia juga tinggi, sehingga membuat citra Indonesia tidak bagus di kancah internasional.

Dalam Omnibus Law ini pemerintah berencana untuk menurunkan tarif PPh Badan pada tahun 2023 menjadi 17%. Latar belakang dari hal ini adalah tentang tarif PPh Badan di Indonesia yang berbeda dengan beberapa negara lain yang mempunyai investasi asing di negara mereka yang cukup tinggi. Contohnya Singapura yang memiliki tarif PPh Badan sebesar 17%. Sehingga dengan adanya pengurangan pajak bisa muncul ‘tax competition’ yang hadir untuk menarik para investor asing di Indonesia.

Menurut ulasan dari dosen Universitas Indonesia, Faisal Basri mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia telah menjadi pusat negara asing menempatkan investasinya. Contohnya Grab yang telah berhasil berinvestasi di Indonesia dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara asalnya sendiri. Salah satu majalah terpandang di London, The Economist, meliris survei mengenai minat investasi di beberapa negara. Hasilnya, Indonesia menempati peringkat tiga di Asia untuk tujuan investasi asing setelah China dan India.
Menurut data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 9 dengan point 0.32 untuk Indeks Hambatan Regulasi Investasi Asing di Asia Tenggara. Melihat data ini, mungkin pemerintah memang mau mempermudah masuknya investasi asing di negara. Walaupun belum pasti hal ini bisa berdampak besar dalam pelaksanaannya kedepan. Dikarenakan masih banyak pro-kontra sendiri di masyarakat mengenai pasal-pasal yang ada di Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini.

Dari pemaparan mengenai klaster perpajakan di UU Cipta Kerja ini memang memiliki beberapa perbedaan pendapat. Pemerintah sendiri berpendapat bahwa dengan adanya perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan investasi asing untuk masuk ke negara. Tetapi di sisi lain penurunan tarif PPh bisa jadi salah penyebab berkurangnya pendapatan negara di pajak juga. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan hasil yang terbaik dari perumusan ulang UU Cipta Kerja nanti. Karena memang kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dari pemerintah itu sendiri.

Pada bulan Agustus 2020 ini PKP di seluruh Indonesia mendapatkan angin segar dari KPP. Berdasarkan KEP-269/PJ/2020, PKP di KPP seluruh Indonesia saat ini diminta untuk menerapkan e-Bupot sebagai tempat pembuatan bukti potong bagi transaksi perusahaan masing-masing. Kehadiran ini sendiri bisa menjadi satu cara untuk memudahkan pelaporan pajak yang ada di Indonesia saat ini terutama ketika pandemi corona. Karena pertemuan tatap muka harus dikurangi dan social distancing harus terus dilakukan. Tentu e-Bupot merupakan solusi yang baik untuk seluruh PKP di Indonesia.

Menurut PER-04/PJ/2017 pasal 1 e-Bupot mempunyai arti sebagai perangkat lunak yang disediakan di laman DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Penggunaan e-Bupot sendiri sudah dimulai sejak 2017 oleh 15 perusahaan yang ditunjuk, namun sistemnya terus diperbaharui sehingga bisa digunakan oleh semua PKP saat ini.

Pada dasarnya e-Bupot dan e-SPT memiliki beberapa perbedaan yang menonjol. Yang pertama adalah e-SPT menggunakan sistem Desktop Based atau mempunyai arti bahwa aplikasi harus di Install di PC masing-masing. Sementara e-Bupot menggunakan sistem Web Based yang memudahkan PKP dengan cukup login di djponline.pajak.go.id. Perbedaan yang signifikan ini bisa membantu PKP dengan mengurangi beban aplikasi lunak di hardware masing-masing. Dan juga mengurangi data yang hilang atau rusak karena semua data tersimpan dalam database djponlie.

Perbedaan yang kedua ini merupakan sebuah terobosan baru yang sangat membantu PKP. Yaitu penggantian bukti pemotongan dari manual menjadi elektronik. Kendala dalam mengerjakan bukti potong selama beberapa tahun ini adalah melibatkan pimpinan perusahaan untuk menandatangani bukti potong yang bisa berjumlah ratusan bahkan ribuan. Kekurangan ini bisa dihapus oleh e-Bupot dengan adanya tanda tangan elektronik dan penomoran bukti potong yang dilakukan oleh sistem. Sehingga semua data telah terekam dalam sistem DJP.

Untuk memudahkan pembuatan bukti potong ini, berikut terlampir alur penggunaan e-Bupot PPh pasal 23/26 :
1. Login djponline
2. Set Penandatanganan
3. Buat Bukti Potong
4. Posting ke SPT
5. Rekam Bukti Setor
6. Penyiapan SPT
7. Kirim SPT

Dengan tujuh langkah ini PKP bisa lebih mudah dalam melaporkan SPT dan membuat bukti potong. Apalagi dengan era pandemi corona seperti ini, digitalisasi sungguh diperlukan ada di segi birokasi pemerintah seperti halnya perpajakan ini. Semoga pemerintah terus melakukan upgrade system agar bisa semakin memudahkan PKP dalam melakukan pelaporan pajak.

Penulis pun pernah berpengalaman menggunakan e-Bupot dari pertengahan 2019. Memang banyak sekali perbaikan yang telah dilakukan oleh dirjen pajak dalam memperbaiki sistem e-Bupot. Dahulu di awal penggunaan pada bulan Mei 2019, sistem upload bukti potong masih memakan waktu yang lama. Tetapi saat ini peng-upload-an sudah berjalan dengan cepat dan bisa menggunakan format impor yang lebih simple dari format impor e-SPT. Bukti potong pun dahulu harus di download satu persatu dari website djp online. Misal kita memiliki seribu bukti potong, maka kita harus mengunduh satu per satu di website djp onlie tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu, di awal tahun 2020 sudah terdapat opsi untuk mendownload keseluruhan bukti potong lewat satu kali klik. Peningkatan fasilitas yang sangat memudahkan PKP untuk mendapatkan bukti potong mereka.

Untuk kedepannya diharapkan dirjen pajak bisa terus melakukan inovasi dan perbaikan dalam sistem agar bisa terus memudahkan para PKP untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui e-Bupot. Dengan adanya kemudahan dalam pelaporan pajak ini diharapkan tingkat penerimaan pajak dalam negeri pun bisa terus meningkat tiap tahunnya dan membantu pembangunan negeri. Digitalisasi sistem ini pun bisa membantu menjaga kesehatan PKP maupun petugas KPP karena menghindari pertemuan tatap muka di masa pandemi corona. Semoga perbaikan sistem perpajakan Indonesia bisa bertambah setiap tahunnya.

Sebuah keputusan baru telah dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia dalam melakukan pelaporan pajak di era pandemi ini. Sebelumnya telah dikeluarkan ketentuan mengenai pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak wabah COVID-19 yang diatur di PMK-44/PMK.03/2020. Diputuskan lagi untuk mengeluarkan PMK-86/PMK.03/2020 mengenai perpanjangan waktu pemberian insentif hingga Desember 2020.
Beberapa insentif yang diberikan adalah :
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
2. PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
4. Pengurangan angsuran PPH Pasal 25 sebesar 30%
5. Pengembalian pendahuluan PPN

Pembahasan pertama mengenai PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Pihak yang berhak menerima insentif ini adalah pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk WP dengan KLU tertentu (semula 1.062 KLU menjadi 1.189 KLU), WP Perusahaan KITE, atau WP Kawasan Berikat. Syarat selanjutnya adalah pegawai tersebut harus sudah memiliki NPWP dan penghasilan brutonya disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000. Pemberi kerja berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan melalui www.pajak.go.id untuk memanfaatkan fasilitas pajak. Untuk pertanggung jawabannya pemberi kerja wajib untuk membuat Laporan Realisasi PPH Pasal 21 DTP (Setiap Masa Pajak) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pemberitahuan kedua adalah PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Untuk insentif ini diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. WP berhak untuk mendapatkan insentif sepanjang menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak paling lambar tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah dilakukan prosedur dengan baik maka WP tidak perlu menyetor PPh Final ke kas negara. Pemotong/Pemungut tidak melakukan pemotonga/pemotongan pada saat pembayaran apabila Surat Keterangan dikonfirmasi, kemudian menyerahkan SSP/e-billing DTP kepada WP.

Perpanjangan ini juga berlaku untuk Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dengan beberapa syarat. Jumlah WP yang terdaftar di KLU telah diperbaharui yang semula 431 KLU menjadi 721 KLU, termasuk juga WP Perusahaan KITE dan Kawasan Berikat. Jika tidak termasuk kedalam kriteria tersebut maka tertolak untuk insentif ini. Program ini dapat diwujudkan melalui penyampaian SKB untuk memberikan insentif melalui www.pajak.go.id. Bagi WP yang memenuhi syarat akan diberikan SKB, yang tidak akan diberi surat penolakan. Sama seperti insentif yang lain, perlu juga untuk membuat Lapora Realiasai PPh 22 Impor.

Insentif yang berikutnya adalah Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Sebesar 30%. Terjadi penambahan KLU yang awalnya 846 KLU menjadi 1.013 KLU. Maka akan lebih baik untuk melihat apakah perusahaan WP termasuk dalam KLU tersebut atau tidak, karena jika tidak terdaftar bisa mendapat surat penolakan untuk mendapatkan insentif. Dan tentu harus diberikan laporan realisasi pengurangan besarnya PPh Pasal 25 juga. Agar bisa menjadi pertanggung jawaban atas pengajuan insentif ini.

Bagi PKP resiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5.000.000 bisa mendapatkan insentif pengembalian pendahuluan PPN. Terjadi peningkatan jumlah KLU juga dalam insentif ini, yaitu dari 431 KLU menjadi 716 KLU. Cara pengajuannya mudah, PKP hanya perlu menyampaikan SPT Masa PPN untuk mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi PKP Beresiko Rendah pada SPT, paling lama tanggal 31 Januari 2021. Tidak sama seperti insentif yang lain diatas, pertanggung jawabannya mengikuti pengembalian pendahuluan yang telah ada sebelumnya.

Dengan adanya perpanjangan insentif pajak hingga Desember 2020 ini diharapkan bisa membantu WP untuk semakin taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Karena memang selama masa pandemi ini bisa diketahui bahwa perekonomian telah menunjukkan angka penurunan. Menurut Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani, Indonesia dalam kuartal III ini masih masuk dalam zona negatif ekonomi (CNBC, 10/09/2020). Diharapkan pemerintah bisa terus berperan dalam meningkatkan perekomian Indonesia dan masyarakat pun bisa membantu melalui peran dan kewajiban mereka masing-masing.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan angka yang rendah. Pada tahun 2012, dibuktikan dengan SPT tahunan yang disampaikan baru sebesar 53,70% (Antaranews, 21 November 2013). Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi faktor rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pajak. Atau bisa kita sebut dengan ‘Blind of Tax Era’.

Penelitian yang ditulis oleh Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompungsunggu menuliskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang mempunyai indikator peraturan perpajakan , media penyuluhan, dan seminar, informasi langsung, talkshow, wawasan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan yaitu sebesar 60,5% (Winerungan, 2012). Artinya ketika dilakukan sosialisasi kepatuhan pajak meningkat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai perpajakan sendiri.

Dalam hal ini harusnya pemerintah meningkatkan sosialisasi perpajakan agar kepatuhan pajak juga bisa meningkat. Dengan adanya sosialiasi yang bisa memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak akan memudahkan mereka untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan. Jika di ibaratkan, merakit sebuah lemari baru pasti membutuhkan arahan atau instructions yang mudah di mengeri agar lembari bisa terpasang dengan baik. Sama dengan masyarakat kita, jika ingin kepatuhan pajak masyarakat meningkat, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan maksimal.
Sebenarnya, jika di analisis lebih lanjut pemerintah juga telah banyak berjuang untuk melakukan sosialisasi pajak di negeri ini. Dalam buku ‘Suatu Kala di KP2KP’ yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, menunjukkan bagaimana perjuangan para pegawai KP2KP melakukan sosialisasi di daerah-daerah terpencil. KP2KP memiliki singkatan sebagai Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Mungkin masih jarang yang mendengarnya. Tetapi ketika membaca buku ini dapat dipahami bahwa Dirjen Pajak memiliki sebuah program untuk melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat. Karena memang jika di lihat dari statistik perpajakan di
Indonesia, jumlah pajak yang masuk kedalam pundi-pundi pemerintah memang belum mencapai target maksimal. Pemerintah mengeluarkan prognosis penerimaan perpajakan di 2019. Penerimaan pajak diramal terjadi kekurangan atau shortfall hingga Rp 140 triliun di 2019 ini. Terutama Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), yang seharusnya menyumbang total penerimaan pajak paling besar juga baru terealisasi sebesar Rp 376,3 triliun atau 42,1% dari target.

Peran pemerintah disini dirasa sangat perlu untuk mensosialisasikan dasar pajak kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di daerah 3T ( Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia). Dimulai dari sabang hingga Merauke, KP2KP telah dibangun untuk mensosialisasikan pajak ke masyarakat Indonesia. Terutama di daerah 3T tersebut. Mungkin memang masih banyak masyarakat yang pragmatis dan berpikir bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan. Tetapi tidak bisa di pungkiri dalam buku KP2KP dijelaskan bagaimana usaha para pegawai KP2KP melakukan sosialisasi perpajakan didaerah 3T.

Pemerintah sebenarnya bukan satu-satunya objek yang bisa kita tuntut untuk meningkatkan sosialiasi perpajakan dan menyudahi ‘Blind of Tax Era’ ini. Banyak sekali akademisi dan mahasiswa terpelajar yang memperdalam perpajakan dalam hampir 3 sampai 5 tahun. Harusnya para kaum terpelajar ini bisa hadir untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat Indonesia. Winerungan pada tahun 2012 menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sosialisasi bisa dilakukan melalui media informasi, talkshow, dan penyuluhan. Ini adalah sumber kekuatan yang bisa dilakukan di masa ini. Media sosial menjadi satu hal yang tidak lepas dari genggaman generasi muda milenial saat ini.

Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Indonesia menjadi raksasa ketiga pengguna smartphone di Asia setelah China dan India. Pertumbuhan pengguna smartphone dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Diperkirakan pertumbuhannya akan terus meningkat sampai tahun 2017. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan sosialisasi perpajakan melalui aplikasi mobile.

Dari hasil riset Wearesosial Hootsuite, media sosial yang menempati tempat pertama adalah YouTube dengan perolehan angka sebesar 88%. Artinya memang banyak masyarakatIndonesia yang mengakses YouTube dalam setiap detiknya. Kesempatan yang sangat besar bisa digunakan untuk membuat konten-konten menarik mengenai perpajakan. Ketika masyarakat melakukan pencarian kata pajak di YouTube, memang sudah banyak pihak-pihak yang membuat video mengenai perpajakan di YouTube. Ada beberapa kantor konsultan pajak juga yang telah merilis video-video kreatif tentang perpajakan. Peningkatan yang baik dalam bidang peningkatan pengetahuan pajak. Akan tetapi ini hal ini memang terasa tidak maksimal jika masih sedikit viewers video tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hetti,dkk (2018) menunjukkan bahwa media massa berperan penting dalam melakukan sosialisasi perpajakan. Media masa mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak, ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh fiscus ( Dirjen Pajak) yang telah menggunakan berbagai media seperti : Media elektronik, media cetak dan media On Line, sebagai sarana untuk mensosialisasikan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagai sarana informasi kepada wajib pajak dalam memandu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta sebagai sarana komunikasi langsung (by on line) dalam memecahkan masalah, dengan melalui Chat Pajak, Kring Pajak dan lain-lain (Jurnal SIKAP Vol.2 No.2 2018).

Bahkan di jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa dengan adanya media masa bisa meningkatkan pelaporan SPT secara signifikan. Dalam pelaporan nya pun wajib pajak melakukannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dan berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa media massa benar-benar memiliki peran penting untuk melakukan sosialisasi perpajakan di Indonesia saat ini. Dari sisi kemudahan, media sosial juga lebih mudah akses dan dimengerti bahkan jika dibuat dengan video yang menceritakan kehidupan kita sehari-hari. Karena berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari harusnya tidak mudah untuk membuat video kreatif mengenai sosialisasi perpajakan sendiri.

Generasi milenial adalah generasi yang mengemban peran untuk melakukan perubahan yang baik pada negaranya. Bahkan mereka biasa disebut sebagai agent of change. Langkah nyata yang bisa diambil oleh generasi muda adalah menggunakan sosial media sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi perpajakan. Siapakah generasi muda ini? Seperti yang telah jelaskan diatas, banyak sekali akademisi maupun para konsultan pajak yang berada di usia 20an.

Para kaum terpelajar ini diharapkan dapat membuat banyak perubahan pada negaranya dengan membuat Gerakan sadar perpajakan ala milenial.
Banyak Gerakan yang sudah muncul sekarang sepertinya adanya Tax Center di universitas hingga mudahnya bertanya kepada Kring Pajak melalui twitter. Banyak ditemui juga aplikasi mobile yang memuat tentang perpajakan. Hal-hal seperti ini memang harus disambut baik oleh pemerintah. Mungkin pemerintah bisa menggunakan ini sebagai sarana kerjasama untuk sama-sama meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat dan memudahkan mereka dalam membayar pajak.

Memang sudah saatnya untuk mengakhiri ’Blind of Tax Era’ ini. Pemerintah dan Generasi Milenial perlu untuk akhirnya berkolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat Indonesia. Semoga semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui pajak dan jumlah pendapatan pajak Indonesia bisa terus meningkat setiap tahunnya. Peran para akademisi sangat dibutuhkan disini. Semoga semua pihak bisa terus berkontribusi untuk negeri. Untuk Indonesia yang lebih baik.

Pajak adalah sesuatu yang wajib bagi setiap warga negara yang berada di Indonesia. Peraturan tentang perpajakan sangat beragam dan rumit untuk dipahami kebanyakan orang. Kesalahan seringkali terjadi karena wajib pajak salah mengartikan peraturan perundang-undangan tentang pajak. Sebagai jalan keluar dari masalah ini, anda dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga yaitu konsultan pajak. Pemerintah telah mengatur keberadaan konsultan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perudang-undangan perpajakan.

Peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap wajib pajak mempunyai kewenangan dalam mengurus segala hal tentang pajak. Kewenangan dalam hal ini termasuk meminta bantuan dari konsultan pajak. Wajib pajak berhak memberikan kuasanya kepada konsultan pajak untuk mengurusi segala hal terkait perpajakan. Wajib pajak yang ditangani konsultan pajak dapat berupa perseorangan maupun badan. Bagi anda yang memiliki perusahaan keberadaan konsultan pajak akan banyak membantu. Berikut beberapa keuntungan yang diperoleh pengusaha saat menggunakan konsultan pajak.

Tidak Mengurus Sendiri
Beberapa orang berpendapat melaporkan dan membayar pajak dapat dilakukan sendiri. Namun mengurus pajak sendiri beresiko mengalami kesalahan atau kurang bayar. Belum lagi, peraturan perihal pajak yang sangat dinamis dan sering mengalami perubahan seperti penerapan amnesti pajak,omnibus law hingga berbagai insentif pajak. Dengan menggunakan konsultan pajak, anda tak perlu khawatir memikirkan administrasi tentang pajak perusahaan.

Meminimalisir Kesalahan
Konsulan pajak profesional akan memastikan perusahaan tidak lebih bayar pajak. Kesalahan dalam pelaporan pajak juga bisa dihindari jika perusahaan memiliki konsultan pajak. Meskipun terjadi kesalahan, konsultan pajak yang akan mendampingi menangani sengketa tersebut hingga selesai. Menggunakan konsultan pajak tidak akan menyita waktu dan pikiran pimpinan perusahaan karena masalah akan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Memperoleh Pendampingan
Suatu saat, jika perusahaan anda mendapatkan panggilan atau pemeriksaan pajak, konsultan pajak anda dapat memberikan pendampingan. Pendampingan dapat membebaskan atau memperkecil kerugian yang dialami perusahaan anda. Pemeriksaan seringkali terjadi karena adanya perbedaan penghitungan antara perusahaan dan Dirjen pajak. Konsultan pajak juga akan mendampingi anda hingga sidang di pengadilan jika terdapat sengketa pajak.

Mendapat Informasi Terbaru
Berbagai kemungkinan dapat terjadi seiring diamandemennya Undang-Undang terkait perpajakan. Terkadang satu perturan perundang-undangan yang dikeluarkan akan saling terhubung dengan Undang-Undang lainnya. Peraturan dan Undang-Undang yang baru dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan anda dibandingkan Undang-Undang yang lama. Menggunakan konsultan pajak akan membantu anda mengupdate segala informasi baru yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak. Baik itu kebijakan, peraturan atau Undang-Undang yang baru. Anda tak perlu repot mempelajari Undang-Undang baru yang tentunya menguras tenaga dan waktu anda.

Anda tak perlu khawatir menggunakan konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakan. Sebab keberadaan konsultan pajak di Indonesia telah diakui oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Peraturan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014 ini memuat 32 pasal yang membahas segala hal tentang konsultan pajak. Setelah anda memutuskan menggunakan konsultan pajak, anda perlu memperhatikan cara memilih konsultan pajak dengan baik.

Pajak merupakan sebuah hal yang sangat krusial dan rumit karena terdiri dari berbagai macam peraturan dan Undang-Undang. Kesalahpahaman antara wajib pajak dengan petugas pajak kerap kali terjadi dan menimbulkan sengketa. Sengketa timbul karena perbedaan perhitungan atau pembayaran antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa pajak dilakukan lewat pengadilan pajak. Peraturan tentang pengadilan pajak telah ditetapkan dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang disahkan pada 12 April 2002 di Jakarta.

Banding dan gugatan adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa dengan petugas pajak di hadapan pengadilan pajak. Apakah perbedaan banding dan gugatan dalam penyelesaian sengketa pajak? Berikut ini pengertian banding dan gugatan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti dijelaskan pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Wajib pajak dapat mengajukan banding jika merasa tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sebagai tindak lanjut dari keberatan yang diajukan sebelumnya.

Setelah mengajukan banding, wajib pajak akan mendapatkan surat balasan berupa surat uraian banding yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 3 bulan. Terdapat sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding apapun keputusan pengadilan. Banding mempunyai dasar hukum pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sedangkan gugatan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Wajib pajak mengajukan gugatan jika merasa tidak puas dengan prosedur pelaksanaan dan penerbitan surat-surat keputusan.

Setelah mengajukan gugatan, wajib pajak akan mendapatkan surat balasan berupa surat tanggapan yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 1 bulan. Berbeda dengan upaya banding, pada pengajuan gugatan wajib pajak tidak dikenakan sanksi. Gugatan mempunyai dasar hukum yang dijelaskan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sengketa pajak dapat diselesaikan dengan tahapan mulai dari pengajuan keberatan, gugatan, banding hingga upaya terakhir adalah peninjauan kembali. Penyelesaian sengketa pajak diharapkan menjadi jalan keluar untuk menghentikan perselisihan antara petugas pajak dan wajib pajak. Sebab pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia demi menumbuhkan iklim perekonomian tanah air. Setelah mengetahui perbedaan antara banding dan gugatan, anda dapat melakukan pencegahan terjadinya sengketa pajak.

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah mewabahnya pandemi virus corona atau covid-19. Pembebasan fasilitas pajak diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM. Penambahan kebijakan yang ditujukan bagi pelaku UMKM menambah banyak sektor stimulus perpajakan yang diberikan pemerintah.

Insentif untuk UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Peraturan di atas merupakan perubahan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. PMK tentang insentif bagi pelaku UMKM ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2020 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

Insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah berlaku untuk pelaku UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Selama ini, pelaku UMKM dengan kategori di atas dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto. Pembebasan pajak bagi pelaku UMKM diberikan untuk meringankan beban dan perlindungan sebagai dampak pandemi virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Selain itu, pembebasan pajak juga diberikan dikarenakan banyaknya daerah yang menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Kebijakan PSBB tentu mempengaruhi iklim ekonomi yang berdampak terhadap pendapatan pelaku usaha UMKM.

PPh UMKM Ditanggung Pemerintah diberikan selama 6 bulan mulai masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Untuk mendapatkan keringanan ini, wajib pajak harus mendapatkan surat keterangan dan memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Setelah mendapatkan fasilitas ini, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir.

Seperti diketahui sebelumnya, pelaku usaha yang masuk kelompok UMKM dikenakan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan jumlah peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Kewajiban membayar pajak bagi UMKM ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan diberikannya kebijakan ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan pembebasan PPh Final. Karena 0,5 tarif pajak penghasilan final pelaku UMKM ditanggung pemerintah sebagai penanganan dampak mewabahnya virus corona.

Ketersediaan obat dan alat kesehatan dalam menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 atau covid-19 merupakan hal utama. Guna mendorong ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pembebasan PPh dan PPN atas impor obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19. Peraturan ini disebutkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 34/PMK.04/2020.

Fasilitas bebas pajak impor diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan dan berbagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk membantu penanganan wabah covid-19. Barang-barang yang termasuk dalam klasifikasi di atas antara lain, obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan deteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien dan peralatan pendukung lainnya.

Selain barang-barang tersebut, fasilitas bebas pajak perolehan dan pemanfaatan jasa ntuk menangani wabah covid-19 juga dibebaskan. Jasa yang dibebaskan pungutan PPN dan PPh antara lain, jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan managemen, jasa persewaan serta jasa pendukung lainnya. Dengan catatan, jasa-jasa di atas digunakan untuk penanganan wabah covid-19 yang sedang merebak di Indonesia.

Seperti diterangkan dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020 terdapat beberapa golongan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, PPN atas barang mewah dan PPh pasal 22 unrtk berbagai produk kesehatan. Produk kesehatan tersebut seperti ventilator, alat perlindungan diri (APD), masker, hand sanitiser atau cairan pembersih tangan, sarung tangan, produk yang mengandung disinfektan, alat tes kilat (rapid testing kit), alat PCR (Polymerase Chain Reaction) , obat dan vitamin.

Pembebasan pungutan pajak atas impor obat dan alat kesehatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Coronavirus Disesea 2019 (COVID-19). PMK di atas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2020 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.
Seperti diketahui sebelumnya, tenaga medis di berbagai daerah sempat mengeluh kekurangan alat pelindung diri atau APD hingga masker. Pembebasan pajak ini diharapkan menimbulkan percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang dipergunakan dalam penanganan pandemi covid-19 seperti yang disebutkan dalam pembukaan PMK Nomor 34/PMK.04/2020. Peraturan yang diundangkan dan berlaku mulai 17 April 2020 ini menerangkan pembebasan pajak untuk masa pajak April 2020 hingga masa pajak September 2020 atau selama 6 bulan.

Menghadapi meluasnya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, pemerintah Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat pada 31 Maret 2020. Hal ini diakibatkan tingginya resiko yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Hingga tulisan ini dibuat lebih dari 100 orang yang positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia.

Seperti dijelaskan dalam Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian bersifat luar biasa yang ditandai penyebaran penyakit menular, radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan serta berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Sebagai bentuk antisipasi dampak ekonomi karena virus corona, pemerintah mengeluarkan insentif pajak penghasilan impor. Berikut beberapa poin tentang insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor yang diterangkan mulai pasal 6 di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020:

Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak yang:

  • Memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang disebutkan di lampiran F PMK Nomor 23/PMK.03/2020 (sebanyak 102 KLU). KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018.
  • Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai Perusahaan KITE.

Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor diajukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran G PMK Nomor 23/PMK.03/2020).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Surat Penolakan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima. SKB berlaku sejak diterbitkan sampai 30 September 2020.

Wajib pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada kepala KPP dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran J PMK Nomor 23/PMK.03/2020) setiap 3 bulan.

Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dilaporkan paling lambat:

  • Tanggal 20 Juli 2020, untuk masa pajak April – Juni 2020
  • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa pajak Juli – September 2020

Insentif pembebasan pajak penghasilan pasal 22 Impor diberikan pemerintah selama 6 bulan. Pemerintah berharap insentif ini akan menjadi stimulus pada sektor industri yang tercantum untuk tetap mempertahankan laju impornya.