Bagian Ketiga: Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

Salah satu aturan pelaksanaan yang sangat erat kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah Faktur Pajak. Sebelumnya, Faktur Pajak diatur dalam PMK Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak serta PER DJP Nomor PER-17/PJ/2014. Faktur Pajak menjadi pusat perhatian dari fiskus dikarenakan banyaknya kerugian yang dialami negara akibat kecurangan pembuatan Faktur Pajak fiktif. Saat ini beberapa upaya telah dilakukan untuk mencegah adanya kecurangan pembuatan Faktur Pajak, yaitu dengan mempertegas aturan terkait kriteria Faktur Pajak dan penerapan Pre-Populated PPN.

Simak artikel mengenai Pre-Populated PPN pada link berikut ini.

PKP wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap Penyerahan BKP, Penyerahan JKP, Ekspor BKP berwujud, Ekspor BKP tidak berwujud, dan Ekspor JKP. Namun, PKP dapat juga membuat 1 (satu) faktur pajak gabungan yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

1. Saat Pembuatan Faktur Pajak
Faktur pajak harus dibuat pada:
a. saat penyerahan BKP dan/ atau penyerahan JKP;
b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/ atau sebelum penyerahan JKP;
c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
d. saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/ atau ekspor JKP; atau
e. saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

PKP harus berhati-hati dalam membuat faktur pajak. Terdapat ketentuan yang dapat membuat Faktur Pajak tidak dianggap dan membuat Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan. Salah satunya adalah pembuatan faktur pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat.

2. Muatan Keterangan Faktur Pajak
Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN yang secara garis besar mengatur mengenai kriteria Faktur Pajak mengalami beberapa perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut terdapat pada huruf b yang memperjelas muatan keterangan identitas yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak, yaitu meliputi:
a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi

  1. nama, alamat, dan NPWP, bagi WP DN Badan dan instansi pemerintah;
  2. nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi Subjek Pajak DN OP
  3. nama, alamat, dan nomor paspor, bagi Subjek Pajak LN OP; atau
  4. nama dan alamat, bagi Subjek Pajak LN Badan atau bukan merupakan Subjek Pajak.

c. jenis barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
d. PPN yang dipungut;
e. PPnBM yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Faktur Pajak dibuat dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik dan harus memperoleh persetujuan DJP. Namun, tidak semua faktur pajak harus dibuat seperti kriteria tersebut, faktur pajak yang dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah faktur pajak atas

  • penyerahan BKP kepada OP pemegang paspor Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang PPN.
  • penyerahan BKP dan/atau JKP kepada konsumen akhir sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang PPN.
  • Penyerahan dengan bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
  • Pembuatan faktur pajak tidak dalam bentuk elektronik dalam keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP yang ditetapkan DJP

3. Faktur Pajak Pengganti
Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP mengatur bahwa salah satu alasan diterbitkannya STP oleh DJP adalah apabila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Selanjutnya Pasal 14 ayat (2) huruf e mengatur bahwa DJP dapat menerbitkan STP apabial Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
Dengan demikian, salah satu opsi dan solusi atas kesalahan pembuatan faktur adalah dengan membuat Faktur Pajak. PKP dapat melakukan cetak ulang Faktur Pajak jika hasil cetak Faktur Pajak rusak atau hilang. Tata cara pembuatan faktur pajak pengganti antara lain

  1. PKP dapat mengajukan permintaan data Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada DJP jika data Faktur Pajak rusak atau hilang
  2. PKP melakukan pembatalan Faktur Pajak yang telah dibuat atas transaksi yang dibatalkan atau seharusnya tidak dibuatkan Faktur Pajak.

4. Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran
Tambahan aturan baru pada Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang PPN mengatur bahwa PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir. Lebih lanjut, PMK Nomor 18 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut mengenai karakteristik konsumen akhir. Pasal 79 ayat (12) PMK Nomor 18 Tahun 2021 mengatur Karakteristik konsumen akhir yaitu meliputi:

  • Pembeli barang dan/atau penerima jasa mengkonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima; dan
  • Pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima untuk kegiatan usaha, termausk melalui perdagangan sistem elektronik.

Faktur pajak bagi PKP Pedagang Eceran dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register. Karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis harus mencantumkan keterangan yang paling sedikit memuat:
a. nama, alamat, dan NPWP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP;
b. jenis barang atau Jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
c. PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut; dan
d. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak (kode dan nomor seri dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kelaziman usaha PKP pedagang eceran).

Sama seperti PKP pada umumnya, PKP pedagang eceran dapat membuat Faktur Pajak atas pemakaian sendiri yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi selanjutnya atau digunakan untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP yang bersangkutan dan pemberian cuma-cuma. Namun, atas pajak masukan dalam faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan.

Meskipun terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur kriteria Faktur Pajak bagi pedagang eceran yang bertransaksi dengan konsumen akhir, Faktur Pajak atas penyerahan

  • BKP berupa kendaraan bermotor, kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, yacht, pesawat terbang, helikopter, balon udara, tanah, bangunan, senjata api dan/atau peluru senjata api; atau
  • JKP berupa jasa penyewaan kendaraan bermotor; jasa penyewaan kapal pesiar, kapal ekskursi, kapal feri, yacht; jasa penyewaan pesawat terbang, helikopter, balon udara; dan jasa penyewaan tanah dan/atau bangunan.

kepada konsumen akhir harus mengikuti ketentuan Faktur Pajak yang terdapat pada Pasal 73 ayat (1) PMK Nomor 18 Tahun 2021 yaitu Faktur Pajak dibuat dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan oleh DJP dan dicantumkan tanda tangan berbentuk Tanda Tangan Elektronik dan harus memperoleh persetujuan DJP.

 

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
[3] PMK Nomor 18 Tahun 2021
[4] PMK Nomor 151 Tahun 2013
[5] PER DJP Nomor PER-17/PJ/2014

 

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan pada 4 pasal Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dengan demikian, Undang-Undang PPN telah mengalami empat kali perubahan sejak disahkannya Undang-Undang PPN pertama kali pada tahun 1983 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Rincian aturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang mengalami perubahan diantaranya
1. Perubahan Ketentuan Pasal 1a
2. Perubahan Ketentuan Pasal 4a
3. Perubahan Ketentuan Pasal 9
4. Perubahan Ketentuan Pasal 13

Simak komparasi perubahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perpajakan pada link berikut ini.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan ketetapan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PMK Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 54 sampai dengan Pasal 82 memberikan penjelasan dan penegasan pasal-pasal yang mengalami perubahan dalam Klaster Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Khususnya terkait Paasal 9 ayat (13) Undang-Undang PPN yang berisi
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a.kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
b.penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c);
c.penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c);
d.tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a; dan
e.tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat(9a), ayat (9b), dan ayat (9c)
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Bagian Kesatu: Kriteria Belum Melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Penentuan Sektor Usaha Tertentu, serta Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan.

Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menganut metode pengkreditan (credit method). Dengan sistem ini, Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN ketika melakukan penjualan atau penyerahan, akan mengurangkan dulu dengan PPN yang telah dibayar ketika membeli barang atau jasa.

Selaras dengan perubahan pada Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN, Pasal 54 PMK Nomor 18 Tahun 2021 menjelaskan mengenai kriteria pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP. PKP yang belum melakukan penyerahan dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Namun, Pajak Masukan tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan apabila dalam jangka waktu sampai 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun (sektor usaha yang menghasilkan BKP) atau 6 (enam) tahun (sektor usaha yang termasuk dalam ketentuan peraturan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional) sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan

1. PKP belum melakukan penyerahan (penyerahan BKP dan/atau JKP serta ekspor BKP dan/atau JKP); atau
2. PKP belum melakukan penyerahan dan melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha atau dilakukan pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Termasuk dalam kriteria ini apabila PKP semata-mata melakukan kegiatan:
a. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP
b. Penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang
c. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjuabelikan
d. Penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha utama PKP.

Apabila dalam jangka waktu seperti yang disebut di atas PKP belum melakukan penyerahan melakukan perubahan kegiatan usaha

  1. Atas Pengkreditan Pajak Masukan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan pengembalian dapat dikreditkan.
  2. Atas Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru, Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan belum diajukan permohonan pengembalian tidak dapat dikreditkan dan PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN.
  3. Atas Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang baru dan PKP telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas PM dan/atau telah mengkreditkan PM dengan PK yang terutang dalam suatu Masa Pajak, PKP wajib membayar kembali Pajak Masukan sebesar Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/ atau telah dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak.
    Pajak Masukan tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian dalam hal atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud telah dikompensasikan dan belum dimintakan pengembalian.

Saat Terutangnya Pembayaran kembali Pajak Masukan

  • Jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun (sektor usaha yang menghasilkan BKP) atau 6 (enam) tahun (sektor usaha yang termasuk dalam ketentuan peraturan mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional)
  • Tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP
  • Masa Pajak dilakukannya perubahan kegiatan usaha
    Jangka waktu Pembayaran kembali Pajak Masukan dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah tanggal terutangnya Pajak Masukan. PKP yang tidak atau kurang melakukan pembayaran kembali diterbitkan SKPKB atas jumlah pembayaran kembali Pajak Masukan ditambah sanksi administrasi. Atas pembayaran kembali Pajak Masukan setelah tanggal jatuh tempo juga akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga. Pembayaran kembali Pajak Masukan ini tidak termasuk dalam Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9c) Undang-Undang PPN.

Tata Cara pembayaran kembali Pajak Masukan:

  1. Dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dengan keterangan “Pembayaran kembali Pajak Masukan” pada kolom uraian.
  2. Menggunakan kode akun pajak 411219 untuk jenis pajak PPN lainnya dan jenis setoran 100 untuk pembayaran PPN lainnya yang terutang
  3. Dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak dilakukan pembayaran oleh PKP.

 

Bagian Kedua: Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan

Bagian Kedua Aturan Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengatur mengenai tata cara pengkreditan Pajak Masukan. Tata cara tersebut terangkum sebagai berikut:

  1. Pengkreditan Pajak Masukan dilakukan dengan mengkreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
  2. PPN yang dapat dikreditkan oleh PKP adalah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam suatu Masa Pajak dan belum dibebankan sebagai biaya atau belum dikapitalisasi.
  3. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat melalui penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN.
  4. Dengan dihapusnya Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa pengkreditan PM tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk Perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, maka
    a. Pasal 65 ayat (1) PMK Nomor 18 Tahun 2021 mempertegas hal ini dengan mengatur bahwa Pajak Masukan untuk Masa Pajak sebelum tanggal Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP.
    b. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut oleh PKP.
    c. Pajak Masukan dihitung menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut
    d. Pengkreditan Pajak Masukan dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPN dan/atau penetapan kewajiban PPN melalui pemeriksaan.
    e. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak untuk suatu masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.
    f. PKP tidak dapat menggunakan nilai lain sebagai DPP untuk menghitung Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut dan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang peredaran usahanya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi jumlah tertentu.
    g. SPT Masa PPN disampaikan oleh PKP sejak Pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP pada masa pajak terakhir dalam tahun buku sebelum tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dan/atau masa pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
  5. Pengusaha yang tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.
  6. Atas temuan Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada saat dilakukannya pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan sepanjang surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum disampaikan kepada PKP.
  7. Pajak Masukan yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan
    a. Ketetapan pajak tersebut hanya untuk menagih Pajak Masukan
    b. PKP menyetujui seluruh hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak
    c. Jumlah PPN yang masih harus dibayar meliputi pokok pajak dan sanksi
    d. Tidak dilakukan upaya hukum atas ketetapan pajak seperti keberatan, banding, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau ketetapan pajak, peninjauan kembali, serta gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang KUP.
    e. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

 

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
[3] PMK Nomor 18 Tahun 2021
[4] Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2016. Kasus Faktur Pajak Fiktif dan Pencegahannya. https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/sekretariat-badan-kasus-faktur-pajak-fiktif-dan-pencegahannya-2019-11-05-30a15ffe/

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Sebagai negara dengan jumlah pemeluk kepercayaan Agama Islam terbesar di dunia yaitu sebanyak 219.960.000 muslim atau 12,6 persen dari populasi muslim di seluruh dunia, jumlah Jemaah haji asal Indonesia merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain di luar Arab Saudi. Dikutip dari cnnindonesia.com, Pada 2019, Indonesia mendapat tambahan jatah kuota haji sebanyak 10 ribu dari Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian, Indonesia perlu menyediakan kebutuhan anggaran yang lebih besar untuk penyelenggaraan haji dengan kuota yang lebih banyak.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian aturan perpajakan atas biaya penyelenggaraan salah satu rukun agama Islam tersebut. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), yaitu sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan haji.

Bagian Keempat: Dana Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Pasal 45 ayat (1) PMK Nomor 18 Tahun 2021 mengatur bahwa beberapa penerimaan BPKH dibawah ini dikecualikan dari Objek PPh sejak 2 November 2020, yaitu
1. Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus
2. Penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu dengan penyertaan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, yang terdiri dari

  • Imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
  • Imbal hasil dari obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah, yang diperdagangkan dan/ atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia;
  • Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri;
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/ atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis; dan/ atau
  • Penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah

Penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh BPKH akan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penerimaan BPKH berupa dana abadi umat dikenai PPh bersifat final dan atas PPh yang terutang tersebut disetorkan sendiri oleh BPKH.

Tata cara perolehan Surat Keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh BPKH dilakukan dengan menyampaikan permohonan dengan ketentuan yang terdapat dalam Lampiran IX kepada Kepala KPP tempat BPKH terdaftar secara langsung atau melalui pos atau ekspedisi. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permohonan diterima lengkap, Kepala KPP atas nama DJP menerbitkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Terdapat konsekuensi dari ketetapan pengenaan penerimaan BPKH sebagai objek PPh final dan bukan objek pajak, yaitu

  1. BPKH harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final atau menerima penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak
  2. BPKH tidak dapat mengurangkan biaya terkait penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh dan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final dari penghasilan bruto.
  3. BPKH melakukan pengalokasian secara proporsional atas pembebanan biaya bersama terkait penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh dan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
  4. BPKH dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh yang telah dikenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat final sejak tanggal 2 November 2020. Tata cara permohonan pengembalian pajak terdapat pada PMK Nomor 187/PMK.03/2015.

Bagian Kelima: Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/ atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Pasal 48 ayat (5) PMK Nomor 18 Tahun 2021 mendefinisikan Badan atau Lembaga sosial sebagai badan atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:
a. pemeliharaan kesehatan yang tidak dipungut biaya;
b. pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo;
c. pemeliharaan anak yatim dan/ atau piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
d. santunan dan/ atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, tindak kekerasan, dan sejenisnya;
e. pemberian beasiswa; dan/ atau
f. pelestarian lingkungan hidup.
Sedangkan Pasal 48 ayat (6) mendefinisikan Badan atau Lembaga Keagamaan sebagai badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan.

Sisa lebih, yaitu selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan (selain yang bukan objek PPh atau dikenai tarif final) dikurangi biaya 3M (termasuk bantuan, sumbangan, hibah dengan tidak ada hubungan istimewa; biaya operasional dan biaya pengadaan), yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya, dikecualikan dari objek PPh apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:

  • pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sisa lebih. Sarana dan prasarana tersebut meliputi pengadaan dan pembangunan di dalam wilayah NKRI.
  • Dialokasikan dalam bentuk dana abadi dalam hal terdapat sisa atas penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dengan syarat telah terdapat aturan terkait dana abadi dalam bentuk Perpres atau Peraturan Menteri dan disetujui oleh pimpinan dan pejabat instansi pemerintah di tingkat pusat, provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan sosial atau keagamaan.
  • Dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.
    Contoh penggunaan Sisa Lebih terdapat pada Lampiran XI PMK Nomor 18 Tahun 2021.

Pasal 53 PMK Nomor 18 Tahun 2021 secara khusus mengatur mengenai badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. Perlakuan sisa lebih atas badan atau lembaga tersebut dilaksanakan sesuai dengan PMK mengenai perlakuan PPh atas beasiswa.

Disisi lain, terdapat beberapa kondisi dimana penggunaan sisa lebih tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang memberikan, yaitu ketika

  • Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial dan/atau keagamaan berbentuk pengadaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum
  • Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana diberikan kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain yang terdaftar pada instansi yang membidanginya.

Sebagai konsekuensi dari adanya sisa lebih tersebut, Pasal 50 mengatur bahwa Badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan harus membuat rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung dan laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dan/atau yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII PMK Nomor 18 Tahun 2021. Lampiran ini disampaikan setiap tahun kepada Kepala KPP tempat badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan terdaftar sebagai lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan.

Selain itu, PMK Nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur mengenai jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 tahun. Atas jumlah sisa lebih tersebut akan diakui sebagai objek Pajak Penghasilan pada akhir Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir. Jumlah sisa lebih dimaksud wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal. Dengan demikian, badan atau lembaga perlu dengan hati-hati mengelola sisa lebih dan laporan terkait sisa lebih tersebut supaya tidak menimbulkan masalah perpajakan di kemudian hari.

 

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
[3] PMK Nomor 18 Tahun 2021
[4] Khatimah, Khusnul. 2021. “Indonesia Diprediksi Tak Lagi Jadi Negara Muslim Terbesar di Dunia” dalam laman ayojakarta.com
[5] Artikel “5 Negara dengan Kuota Haji Terbanyak di Seluruh Dunia” dalam laman cnnindonesia.com


Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 23 paragraf 03 mendefinisikan dividen sebagai distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 PMK Nomor 18 Tahun 2021, Dividen didefinisikan sebagai bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang saham. Dividen merupakan bagian penting dalam proses investasi karena memberikan gambaran informasi manajemen perusahaan ke pasar modal atau dapat dikatakan bahwa dividen adalah sinyal terhadap prospek perusahaan (Myers dan Majluf, 1984; Miller dan Rock, 1985).

Bagian Ketiga: Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk lnvestasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

1. Pengecualian Dividen dari Objek Pajak Penghasilan
Dividen yang dikecualikan dari Objek PPh adalah Dividen yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dibagikan berdasarkan RUPS atau Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Dividen yang berasal dari Dalam Negeri

  • Apabila diterima Orang Pribadi Dalam Negeri, dividen dikecualikan sepanjang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.
    Apabila dividen yang diinvestasikan tidak seluruhnya, atas dividen yang tidak diinvestasikan akan dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%.
  • Apabila diterima Badan Dalam Negeri, seluruh dividen pasti dikecualikan dari objek PPh.

b. Dividen yang berasal dari Luar Negeri
Dividen yang berasal dari luar negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Dividen yang berasal dari Badan Usaha di Luar Negeri tersebut dapat berupa dividen atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek atau tidak diperdagangkan di Bursa Efek

  • Saham diperdagangkan di Bursa Efek
    Dividen yang dikecualikan dari objek PPh hanya sebesar Dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Atas dividen yang tidak diinvestasikan akan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Saham tidak diperdagangkan di Bursa Efek
    Dividen harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak.

Dividen harus diinvestasikan sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas Dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang PPh (Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak DN atas penyertaan modal pada badan usaha LN selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek). Kalau diinvestasikan setelah itu maka dividen tidak dikecualikan dari pengenaan PPh.

Dividen ini merupakan Dividen yang berasal dari Laba Setelah Pajak mulai Tahun Pajak 2020, yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 2 November 2020.

Dalam hal Dividen diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh dan Selisih dari 30% laba dikurangi dividen yang diinvestasikan ke NKRI dikenai PPh Pasal 17. Dalam hal Dividen diinvestasikan di wilayah NKRI lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Laba Setelah Pajak, Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh.

2. Pengecualian Penghasilan Lain dari Objek Pajak Penghasilan
Selain pembebasan dividen, aturan turunan cipta kerja klaster perpajakan juga menetapkan pengecualian pengenaan objek Pajak Penghasilan untuk beberapa jenis penghasilan lainnya. Pasal 25 PMK Nomor 18 Tahun 2021 mengatur penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh adalah penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri yang merupakan penghasilan setelah pajak baik dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di luar negeri.

Selaras dengan aturan yang ditetapkan untuk dividen, salah satu syarat pengecualian penghasilan lain sebagai objek pajak penghasilan adalah harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.

a. Diperoleh dari BUT di Luar Negeri
Penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di Luar Negeri yang diinvestasikan ditetapkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Laba Setelah Pajak. Dalam hal penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri diinvestasikan kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak, pengecualian pengenaan PPh hanya diberikan kepada penghasilan yang diinvestasikan di wilayah NKRI sedangkan selisih Laba Setelah Pajak yang tidak diinvestasikan akan dikenakan PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

b. Diperoleh dari bukan BUT di Luar Negeri
Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap harus memenuhi syarat, yaitu penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Pasal 29 ayat (3) menjelaskan penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap sebagai penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Dalam hal penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari jumlah penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, pengecualian pengenaan PPh hanya diberikan kepada penghasilan yang diinvestasikan di wilayah NKRI sedangkan selisih Laba Setelah Pajak yang tidak diinvestasikan akan dikenakan PPh berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

3. Kredit Pajak Luar Negeri
Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas Dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang dikecualikan dari objek PPh, berlaku ketentuan:
a.tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang;
b.tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/ atau
c.tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Dalam hal Dividen yang berasal dari luar negeri atau penghasilan lain yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tidak seluruhnya diinvestasikan di wilayah NKRI, penghitungan kredit pajak atas pemotongan pajak di luar negeri dilakukan secara proporsional.

4. Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi
Tidak semua investasi atas dividen dan penghaislan lain dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PMK ini. Kriteria bentuk investasi yang dapat dikecualikan dari objek PPh diatur dalam Pasal 34 dengan rincian sebagai berikut

a. surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
b. obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
c. obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh     Otoritas Jasa Keuangan;
d. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
e. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
h. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
i. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
j. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
k. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau
l. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 35 PMK Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai instrumen investasi. Instrumen investasi dibagi kedalam dua kategori, yaitu instrumen investasi di pasar keuangan (sebagaimana Pasal 34 huruf a sampai huruf e dan huruf l) dan instrumen investasi di luar pasar keuangan (sebagaimana Pasal 34 huruf f sampai huruf k).

Instrumen investasi di pasar keuangan yaitu
a. efek bersifat utang, termasuk medium term notes;
b. sukuk;
c. saham;
d. unit penyertaan reksa dana;
e. efek beragun aset;
f. unit penyertaan dana investasi real estat;
g. deposito;
h. tabungan;
i. giro;
j. kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia; dan/ atau
k. instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Instrumen investasi di luar pasar keuangan yaitu
a. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
b. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah; (dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal ke dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, meliputi sektor yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)
c. investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan yang didirikan di atasnya (tidak termasuk properti yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.)
d. investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal ke dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas.)
e. investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan (merupakan emas batangan atau lantakan dengan kadar kemurnian 99,99%, emas yang diproduksi di Indonesia, dan mendapatkan akreditasi dan sertifikat dari Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/ atau London Bullion Market Association (LBMA);
f. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
g. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
h. bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Investasi dilakukan paling lambat:
a.akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
b.akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan
setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain. Investasi dilakukan paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

5. Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain
Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari dalam negeri dilaksanakan dengan melaporkan Dividen yang berasal dari dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dividen ini tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa Surat Keterangan Bebas. Sedangkan, Pengecualian dari objek PPh atas Dividen yang berasal dari luar negeri dilaksanakan dengan melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Dividen atau penghasilan lain yang tidak memenuhi kriteria bentuk investasi dan jangka waktu investasi terutang PPh saat Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut

  1. PPh yang terutang atas Dividen yang berasal dari dalam negeri wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. PPh disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak Dividen diterima atau diperoleh.
  3. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang terutang dan telah mendapat validasi dengan NTPN dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi investasi melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP atau apabila belum ada maka dilakukan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar. Penyampaian ini dilakukan secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak orang pribadi atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir; dan disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain. Formulir Laporan Realisasi Investasi ada di Lampiran VII halaman 189

Ketentuan Peralihan Pasal 109
Atas Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah dilakukan pemotongan PPh, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
[3] PMK Nomor 18 Tahun 2021
[4] PSAK Nomor 23
[5] Myers, Steward and Majluf, Nicholas S. 1984. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics. Volume 13, Issue 2. Pages 187-221.
[6]  Miller, Marton H. and Rock Kevin. 1985. Dividend Policy under Asymetric Information. The Journal of Finance. Vol XL. No.4.

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Penantian masyarakat atas kejelasan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya terkait Perpajakan akhirnya terjawab sudah. Pasalnya, Klaster Perpajakan merupakan salah satu bagian yang paling disorot karena adanya perubahan sekaligus dalam ketiga Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Undang-Undang Perpajakan tersebut adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan (diatur dalam Pasal 111), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (diatur dalam Pasal 112), serta Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (diatur dalam Pasal 113).

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 26. Untuk mengetahui komparasi kedua Undang-Undang tersebut, silahkan klik link berikut ini.

Aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja tentang Pajak Penghasilan terdapat dalam Bab II PMK Nomor 18 Tahun 2021. Bagian ini terdiri dari 53 Pasal, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 53.

Bagian Kesatu: Persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi

Sebagai akibat dari adanya perubahan dalam aturan mengenai subjek pajak dalam Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, salah satu bagian PMK ini menjelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan Subjek Pajak Orang Pribadi.

1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri merupakan orang pribadi WNI maupun WNA yang memenuhi persyaratan berikut ini yaitu:
a. bertempat tinggal di Indonesia;
b. berada di Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan baik secara terus menerus atau terputus-putus; atau
c. dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2), Pemerintah menjabarkan kriteria tempat tinggal bagi Orang Pribadi yang menyebabkan mereka dikategorikan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Tempat tinggal tersebut adalah tempat bermukim di wilayah Indonesia yang dikuasai, dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakan oleh orang pribadi tersebut. Termasuk dalam kategori tempat tinggal adalah adanya pusat kegiatan utama berupa urusan pribadi, sosial, ekonomi, dan/atau keuangan di Indonesia; atau adanya kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Indonesia yang dapat berupa hobi atau kegemaran.

Sedangkan untuk kriteria huruf c tentang niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dibuktikan dengan dokumen berupa
a. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
b. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dengan masa berlaku > 183 hari;
c. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dengan masa berlaku > 183 hari;
d. Kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan di Indonesia selama > 183 hari; atau
e. Dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti kontrak sewa tempat       tinggal > 183 hari atau dokumen yang menunjukkan pemindahan anggota keluarga.

2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri
Orang pribadi yang menjadi subjek pajak luar negeri merupakan:
a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
b. WNA yang berada di Indonesia < 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
c. WNI yang berada di luar Indonesia > 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan:

  1. Bertempat tinggal secara permanen di luar Indonesia (harus dipenuhi)
  2. Memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi, ekonomi, dan/ atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan:
    a) Suami atau isteri, anak-anak, dan/ atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia;
    b) Sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia; dan/atau
    c) Menjadi anggota organisasi keagamaan, pendidikan, sosial, dan/ atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat;
  3. Memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di luar Indonesia;
  4. Menjadi subjek pajak dalam negeri negara atau yurisdiksi lain yang dapat dibuktikan dengan SKD dalam bahasa inggris yang paling sedikit mencantumkan nama WNI, tanggal penerbitan, periode berlakunya serta nama dan tanda tangan pejabat berwenang di negara atau yurisdiksi yang bersangkutan. (harus dipenuhi)
  5. Persyaratan tertentu lainnya, yaitu telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri serta memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (harus dipenuhi)

Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan hal yang baru dalam Aturan Perpajakan. Pasal 4 PMK 18 Tahun 2021 menjelaskan tata cara untuk memperoleh surat keterangan tersebut, yaitu

  1. Menyampaikan permohonan penetapan status subjek pajak yang menyatakan bahwa WNI tersebut memenuhi persyaratan sebagai subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud
  2. Melampirkan dokumen yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
  3. Permohonan dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
  4. Apabila saluran tersebut belum tersedia, permohonan dapat disampaikan secara tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, penyampaian dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos.
  5. Kepala KPP atas nama DJP, berdasarkan penelitian menerbitkan Surat Keterangan dimaksud maksimal 30 hari sejak permohonan diterima. Namun apabila syarat yang telah ditetapkan tidak dipenuhi, Kepala KPP dapat menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut.
  6. Jika lebih dari 30 hari sejak permohonan diberikan dan Kepala KPP belum menerbitkan Surat Keterangan, maka permohonan WNI dianggap diterima. Kepala KPP atas nama DJP menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu 30 hari sejak permohonan diterima.
  7. Apabila dalam kemudian hari ditemukan data dan/atau informasi bahwa kewajiban perpajakan belum sepenuhnya terpenuhi, DJP dapat menerbitkan ketetapan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan permohonan Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri, WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat memilih mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP nonefektif melalui:
a. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
b. KP2KP yang berada di dalam wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
c. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP.
Apabila WNI telah secara nyata berada di luar Indonesia > 183 hari dalam 12 bulan, maka WNI harus mengajukan permohonan Surat Keterangan dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan. Namun, apabila di kemudian hari diketahui secara nyata bahwa WNI tidak memenuhi persyaratan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri, maka penetapan WP nonefektif menjadi batal dan WNI tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri dengan kewajiban perpajakan yang melekat terhadapnya sebagai wajib pajak dalam negeri.

Bagian Kedua: Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing

Sebagai tindak lanjut penambahan Pasal 4 ayat 1a, 1b, 1c, dan 1d Undang-Undang Pajak Penghasilan, PMK Nomor 18 Tahun 2021 menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian ketentuan Pasal 4 ayat (1) bagi Warga Negara Asing (WNA) dengan keahlian tertentu yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Warga Negara Asing hanya akan dikenai pajak atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh dari Indonesia dengan ketentuan
1. Memiliki keahlian tertentu (menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing)
2. Berlaku selama 4 (empat) tahun pajak dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
Namun tidak semua WNA termasuk dalam kategori WNA dalam aturan ini. Hanya terhadap WNA yang tidak memanfaatkan P3B antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B saja yang memenuhi syarat pada aturan ini.

PMK ini menetapkan kriteria keahlian tertentu yang sebelumnya sempat menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat Indonesia. Seseorang dengan keahlian tertentu adalah orang pribadi berkewarganegaraan asing yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau matematika yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, ijazah pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut.

Lalu, apa saja pos jabatan yang masuk dalam kriteria keahlian tertentu? Lampiran II PMK Nomor 18 Tahun 2021 telah menetapkan 25 rincian pos jabatan (beserta kode ISCO/KBJI) untuk Warga Negara Asing dengan Keahlian Tertentu, yaitu

  1. Ahli Kimia (2113)
  2. Ahli Geologi dan Geofisika (2114)
  3. Ahli Biologi, Botani, Zoologi dan ybdi (2131)
  4. Ahli Perlindungan Lingkungan (2133)
  5. Ahli Teknik Industri dan Produksi (2141)
  6. Ahli Teknik Sipil (2142)
  7. Ahli Teknika Lingkungan (2143)
  8. Ahli Teknik Mekanika (2144)
  9. Ahli Teknik Kimia (2145)
  10. Ahli Teknik Pertambangan, Metalurgi, ybdi (2146)
  11. Ahli Teknik ytdl (2149)
  12. Ahli Teknik Listrik (2151)
  13. Ahli Teknik Elektronik (2152)
  14. Ahli Teknik Telekomunikasi (2153)
  15. Perancang Produk dan Pakaian Jadi (2163)
  16. Perencanaan Tata Kota dan Lalu Lintas (2164)
  17. Perancang Grafis dan Multimedia (2166)
  18. Dosen di Universitas (2310)
  19. Analis Sistem (2511)
  20. Pengembang Perangkat Lunak (2512)
  21. Pengembang Web dan Multimedia (2513)
  22. Pemrograman Aplikasi (2514)
  23. Supervisor Pertambangan (3121)
  24. Teknisi Proses Kontrol ytdl (3139)
  25. Teknisi Perangkat Elektronik Keselamatan Lalu Lintas Udara (3155)

Warga Negara Asing diberikan kebebasan untuk memilih dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia atau memanfaatkan P3B. Bagi WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia harus mengajukan permohonan kepada DJP. Kepala KPP atas nama DJP berdasarkan hasil penelitian dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dengan menerbitkan surat persetujuan atas permohonan maupun surat penolakan atas permohonan. Surat tersebut terdapat dalam Lampiran III PMK Nomor 18 Tahun 2021.

Bagi Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu yang memenuhi ketentuan sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri sebelum Aturan ini ditetapkan tetap dapat mengajukan permohonan untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia. Dalam hal permohonan tersebut disetujui, pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia yang dihitung sejak berlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yaitu 2 November 2020 sampai dengan berakhirnya jangka waktu 4 tahun pajak.

Ditetapkannya aturan mengenai perubahan kriteria Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri mempengaruhi tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas orang pribadi tersebut. Bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dan ingin memanfaatkan fasilitas P3B, perlu diperhatikan pula persyaratan DGT Form dan SKD WPLN supaya P3B dapat berlaku efektif. Selain itu, pemberian fasilitas tarif pajak penghasilan bagi Warga Negara Asing yang memiliki keahlian tertentu membuka peluang besar bagi tenaga kerja asing untuk berkarya di Indonesia dengan keahlian yang mereka miliki. Maka dari itu, tugas kita saat ini adalah untuk terus meningkatkan kompetensi diri supaya tidak kalah saing di negeri sendiri.

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021
[3] PMK Nomor 18 Tahun 2021
[4] PER-25/PJ/2018


Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investasi. Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional dengan memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pada laman resmi Kawasan Ekonomi Khusus dijelaskan bahwa Pemerintah mentransformasikan kebijakan pengembangan KEK dengan menekankan orientasi pada

  • Akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional (KEK Generasi 1)
  • Adanya nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2)

Hal tersebut diwujudkan dengan pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital dan KEK Maintenance Repair and Overhaul. Kawasan Ekonomi Khusus tersebar di seluruh Indonesia dalam 15 titik, yaitu Arun Lhokseumawe, Sei Mangkei, Galang Batang, Tanjung Api-Api, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kendal, Singhasari, Mandalika, Maloy Batuta Trans Kalimantan, Palu, Likubang, Bitung, Morotai, dan Sorong (https://kek.go.id/).

Seiring dengan tujuan KEK untuk berkontribusi optimal dalam pencapaian 4 (empat) agenda prioritas nasional, Pemerintah Indonesia mengesahkan aturan baru berkaitan dengan KEK pada pekan pertama bulan April 2021. Aturan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 33/PMK.010/ 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Aturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan menyelaraskan ketentuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai sebagai upaya penyesuaian pada disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021. Terdapat dua pasal dalam PMK ini yang memperbarui 28 nomor Pasal di PMK sebelumnya. Beberapa perubahan pasal tersebut berupa pengubahan sebagian atau seluruh isi pasal, penghapusan pasal atau bahkan tidak mengubah materialitas isi tapi hanya memberikan penjelasan yang lebih detail. Selain itu, ada pula penambahan 11 Pasal baru yaitu Pasal 35A, Pasal 38A, Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F, Pasal 55A, Pasal 67A dan Pasal 76A.

Beberapa perubahan yang ada dalam PMK Nomor 33 Tahun 2021 antara lain:

  1. Perubahan definisi Dewan Kawasan, Administrator KEK, Badan Usaha, Pelaku Usaha, Kegiatan Usaha Utama, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS); Menghapus definisi Izin Usaha dan Bahan Baku Habis Pakai; Menambah definisi Barang Konsumsi dan Sistem Aplikasi KEK. (Pasal 1)
  2. Untuk mendapatkan fasilitas KEK, Badan Usaha harus memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Dewan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 2)
  3. Perubahan penggunaan sistem perpindahan dan pengeluaran barang menjadi melalui sistem Aplikasi KEK yang sebelumnya melalui SINSW yang terhubung dengan sistem DJBC. (Pasal 3, Pasal 58)
  4. Mengubah frasa dan susunan kata penjelasan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. (Pasal 11)
  5. Perubahan kriteria Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, yaitu atas
    a. Penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu dari TLDDP, kawasan bebas, dan TPB kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    b. Impor Barang Kena Pajak Berwujud tertentu ke KEK oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    c. Impor barang konsumsi ke KEK Pariwisata oleh Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha;
    d. Penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud tertentu antar Badan Usaha, antar Pelaku Usaha, atau antar Badan Usaha dengan Pelaku Usaha;
    e. Penyerahan Jasa Kena Pajak. dan/ atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK oleh Pelaku Usaha dan/atau Badan Usaha kepada Pelaku Usaha lainnya dan/ atau Badan Usaha di KEK yang sama atau KEK lainnya;
    f. Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP kepada Badan Usaha/Pelaku Usaha; dan
    g. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Keria Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam KEK oleh Badan Usaha dan/ atau Pelaku Usaha. (Pasal 22)
  6. Perubahan kriteria Barang Kena Pajak Berwujud menjadi:
    a. Barang modal termasuk tanah dan/ atau bangunan, peralatan/mesin dan suku cadang yang diperlukan untuk proses produksi pengolahan, barang modal termasuk tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk Pembangunan dan/atau Pengembangan KEK sesuai dengan bidang usahanya;
    b. Bahan baku, bahan pembantu, dan barang lain yang diolah, dirakit dan/ atau dipasang pada barang lain untuk kegiatan manufaktur, logistik, dan/ atau penelitian dan pengembangan;
    c. Bahan baku, bahan pembantu, peralatan dan barang lain yang diperlukan bagi kegiatan yang menghasilkan jasa kena pajak dan/ atau kegiatan pengembangan teknologi; dan/ atau
    d. barang yang diperuntukkan bagi kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan yang digunakan bidang usaha industri manufaktur dan logistik, serta perbaikan dan perawatan (maintenance, repair and overhaul) untuk kapal dan pesawat terbang. (Pasal 23)
  7. Menghapus ketentuan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama. (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35)
  8. Menyisipkan aturan mengenai SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak, SSPCP, dan/atau bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh DJBC atas pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 35 ayat (5) yang dilampiri dengan:
    a. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran Barang Kena Pajak;
    b. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan tanpa melalui mekanisme pengeluaran Barang Kena Pajak; atau
    c. Invoice atau kontrak, untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak tidak berwujud, merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. (Pasal 35A)
  9. Perubahan aturan terkait Kawasan Pabean (Pasal 36)
  10. Menambahkan aturan mengenai masa pembangunan dan pengembangan (Pasal 38A)
  11. Menambahkan aturan pendayagunaan sistem persediaan berbasis teknologi informasi (IT Inventory) bagi Pelaku Usaha yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu kategori dan bagi Pelaku Usaha untuk mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk (Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F)
  12. Mengubah frasa dan susunan kata penggunaan tarif bea masuk menjadi “sesuai dengan skema tarif preferensi” setelah sebelumnya diatur “sesuai dengan skema preferential tarif”. (Pasal 48)
  13. Penggunaan dokumen perpindahan barang sebagai surat jalan melalui sistem aplikasi KEK yang telah tersambung secara real time dengan data DJBC. (Pasal 51)
  14. Menghapus kewenangan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk untuk menyetujui pembetulan dan/atau pembatalan PPKEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (Pasal 55)
  15. Menambahkan aturan mengenai kewajiban pembuatan PPKEK sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam huruf D 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK Nomor 33 Tahun 2021 (Pasal 55A)
  16. Mengubah kriteria pemberian tambahan Fasilitas Perpajakan, Kepabeanan dan/atau Cukai di KEK Pariwisata yang sebelumnya untuk bahan baku usaha menjadi untuk Barang Konsumsi. Serta adanya tambahan fasilitas tidak dipungut PDRI khusus untuk PPN atau PPN dan PPnBM atas impor barang konsumsi. (Pasal 67, Pasal 68)
  17. Menambahkan aturan penjelasan mengenai Barang Konsumsi yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI. (Pasal 67A)
  18. Menambahkan aturan saat masa transisi dari kawasan bebas ke KEK, diantaranya sebagai berikut
    a. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari KEK ke Kawasan Bebas atau ke KEK dari Kawasan Bebas, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM ( kecuali atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dan jasa telekomunikasi selain yang menggunakan jaringan tetap (fixed line) dari dan ke Kawasan Bebas dipungut Pajak Pertambahan Nilai)
    b. Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan dan persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK kepada pembeli, tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM; dan
    c. Badan Usaha atau Pelaku Usaha di KEK tidak dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 76A)
  19. Untuk mendukung kelancaran pelayanan kepabeanan sebelum diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK, diatur ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelaku Usaha yang sudah beroperasi komersial, sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan diberlakukannya SINSW dan penggunaan dokumen PPKEK, kegiatan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan sistem dan dokumen TPB setelah ditetapkan sebagai Kawasan Pabean; dan/ atau
    b. Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang masih dalam proses Pembangunan, pemasukan barang dari luar Daerah Pabean diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor umum; dan/ atau
    c. Pelaku Usaha KEK yang berasal dari Kawasan Bebas, sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan diberlakukannya Sistem Aplikasi KEK dan penggunaan dokumen PPKEK, kegiatan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari KEK dilakukan dengan menggunakan sistem dan dokumen Kawasan Bebas. (Pasal 77)

Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan dan perbedaan PMK Nomor 33 Tahun 2021 dan PMK Nomor 237 Tahun 2020, silahkan klik link berikut ini.

Referensi:
[1] PMK Nomor 237 Tahun 2020
[2] PMK Nomor 33 Tahun 2021
[3] https://kek.go.id/

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Berselang 34 hari sejak PMK Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan berlaku, Pemerintah mencabut dan menyatakan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Namun, pencabutan PMK Nomor 20 Tahun 2021 yang mendapat sinyal positif dari masyarakat tidak menjadi sesuatu hal yang menyedihkan. Pencabutan ini justru berpotensi mendapatkan sambutan yang lebih baik dari masyarakat Indonesia. Pasalnya, aturan pengganti PMK Nomor 20 Tahun 2021, yaitu PMK Nomor 31 Tahun 2021, memperluas jangkauan persyaratan local purchase yang sebelumnya ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) menjadi 60% (enam puluh persen) dan menambah segmen kendaraan 4×2 dan 4×4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan PMK Nomor 31 Tahun 2021 pada tanggal 31 Maret 2021. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 April 2021. Salah satu alasan ditetapkannya aturan perluasan insentif antara lain masih tingginya potensi konsumsi masyarakat kelas menengah atas yang tercermin dari peningkatan nilai tabungan di perbankan. Pemerintah berharap kebijakan stimulus mampu merangsang konsumsi masyarakat khususnya pada produk-produk unggulan industri kendaraan bermotor dalam negeri dalam upaya untuk terus mempercepat ritme pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.

Secara rinci, kebijakan perluasan insentif yang terdapat pada PMK Nomor 31 Tahun 2021 adalah

  • Untuk kendaraan dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc, Pemerintah akan menanggung 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April s.d. Mei 2021, menanggung 50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni s.d. Agustus 2021 serta akan menanggung 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.
  • Untuk tambahan segmen kendaraan 4×2 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc s.d. 2.500 cc yang memenuhi syarat dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan menanggung 50% (lima puluh persen) dari tarif normal untuk Masa Pajak April s.d. Agustus 2021, kemudian 25% dari tarif normal untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.
  • Untuk tambahan segmen kendaraan 4×4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc. s.d. 2.500 cc yang memenuhi syarat juga dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan menanggung 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal untuk Masa Pajak April s.d. Agustus 2021, kemudian 12,5% dari tarif normal untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.

Sebagai akibat dari perluasan insentif yang terdapat dalam PMK Nomor 31 tahun 2021, terdapat 8 (delapan) tambahan model kendaraan bermotor baru yang PPnBM-nya ditanggung Pemerintah pada tahun anggaran 2021. Rincian penyerahaan kendaraan yang ditanggung pemerintah adalah semua varian dari model kendaraan bermotor berikut

  1. Toyota Yaris
  2. Toyota Vios
  3. Toyota Sienta
  4. Toyota Innova 2.0 (tambahan)
  5. Toyota Innova 2.4 (tambahan)
  6. Toyota Fortuner 2.4 4×2 (tambahan)
  7. Toyota Fortuner 2.4 4×4 (tambahan)
  8. Daihatsu Xenia
  9. Toyota Avanza
  10. Daihatsu Grand Max
  11. Daihatsu Luxio
  12. Daihatsu Terios
  13. Toyota Rush
  14. Toyota Raize
  15. Daihatsu Rocky
  16. Mitsubishi Xpander
  17. Mitsubishi Xpander Cross
  18. Nissan Livina
  19. Honda Brio Rs
  20. Honda Mobilio
  21. Honda BR-V
  22. Honda CRV 1.5T (tambahan)
  23. Honda HR-V 1.5L
  24. Honda HR-V 1.8L (tambahan)
  25. Honda CRV 2.0 CVT (tambahan)
  26. Honda City Hatchback (tambahan)
  27. Suzuki New Ertiga
  28. Suzuki XL 7
  29. Wuling Confero

Selaras dengan ketentuan sebelumnya, Perusahaan Industri yang memproduksi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 31 Tahun 2021 wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika beberapa hal berikut, yaitu:

  • Rencana pembelian lokal (local purchase) untuk tahun 2021;
  • Surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (local purchase) dalam kegiatan produksi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021;
  • Faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (dilaporkan juga dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan)
    Faktur pajak dibuat dengan mencantumkan kode transaksi 01, keterangan jenis barang berupa tipe, kapasitas isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, dan kode Harmonized System serta keterangan DTP
  • Laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah; (disampaikan juga melalui laman www.pajak.go.id)
    Laporan realisasi berupa Faktur Pajak dan daftar rincian kendaraan bermotor tertentu yang disampaikan sebanyak dua (2) kali untuk setiap masa, paling lambat 3 hari setelah tanggal 15 atau setelah Masa Pajak berakhir.
  • Kinerja penjualan triwulan
    Jika penyerahan kendaraan bermotor yang termasuk dalam daftar 28 model kendaraan bermotor di atas tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam PMK Nomor 31 Tahun 2021, maka Kepala KPP atas nama DJP dapat menagih PPnBM yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan 8 (delapan) model kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif membuka peluang meningkatnya konsumsi masyarakat atas kendaraan bermotor. Dengan ditetapkannya aturan ini, baik industri kendaraan bermotor yang sempat lesu maupun daya beli masyarakat yang menurun untuk kebutuhan tersier seperti kendaraan bermotor disaat pandemi diharapkan dapat menunjukkan arah pergerakan positif. Hal yang perlu diingat adalah dampak dari semakin banyaknya kendaraan yang ada di ruas-ruas jalan Indonesia yang secara terus-menerus akan menyumbangkan polusi dan dapat menimbulkan kemacetan yang diakibatkan oleh tidak diiringinya pertambahan luas jalan.

Referensi:
[1] PMK Nomor 20 Tahun 2021
[2] PMK Nomor 31 Tahun 2021
[3] Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021
[4] Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021

 

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Pandemi COVID19 memang masih membersamai kita sampai saat ini, namun semangat untuk bangkit dan mengencangkan lagi laju roda perekonomian negara terus diupayakan. Selain vaksin yang telah dilakukan kepada tiga juta jiwa rakyat Indonesia terhitung per pekan pertama Maret 2021, Pemerintah kembali berupaya dengan mengeluarkan aturan mengenai pemberian insentif perpajakan. Pemerintah telah beberapa kali mengeluarkan keringanan perpajakan sebagai tanggapan atas dampak COVID19. Kali ini, setelah sebelumnya pemerintah memperpanjang aturan percepatan restitusi PPN hingga jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu pada PMK Nomor 9 Tahun 2021, Wajib Pajak kembali menerima kabar gembira atas diberikannya insentif PPnBM atas penyerahan beberapa tipe kendaraan bermotor dan insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang ditanggung pemerintah.

Ketetapan ini diatur dalam dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 25 Februari 2021 dan PMK Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 1 Maret 2021. Kedua aturan ini berjangka waktu hingga Masa Pajak Agustus 2021.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Setiap 1 (satu) orang pribadi memperoleh hak insentif PPN DTP hanya atas perolehan 1 (satu) rumah tapak atau 1 (satu) unit hunian rumah susun. Namun, tidak sembarang rumah tapak dan unit hunian rumah susun yang dapat menerima insentif ini, hanya untuk penyerahan rumah tapak baru siap huni atau unit hunian rumah susun baru siap huni oleh pengembang dengan harga jual paling tinggi lima miliar rupiah saja yang PPN terutangnya ditanggung pemerintah. Pemerintah akan menanggung 100% (seratus persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan paling tinggi dua miliar rupiah dan akan menanggung 50% (lima puluh persen) PPN yang terutang atas penyerahan di atas dua miliar rupiah sampai dengan lima miliar rupiah.

Rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan Peraturan Menteri ini. Rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun yang dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan juga tidak dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Bagi masyarakat yang telah melakukan pembayaran uang muka atau cicilan kepada penjual sebelum berlakukan PMK ini, jangan risau. Pemerintah tetap akan menanggung PPN terutang tersebut sepanjang beberapa ketentuan ini terpenuhi, yaitu:

  • dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling lama 1 Januari 2021;
  • saat penyerahan, yaitu saat ditandatanganinya akta jual beli atau diterbitkannya surat keterangan lunas dari penjual, serta saat dilakukannya penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak atau unit hunian rumah siap huni, dilakukan pada periode Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021;
  • PPN DTP diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode periode Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021.

Insentif PPN dalam PMK Nomor 21 Tahun 2021 diberikan pada saat akta jual beli ditandatangani atau surat keterangan lunas dari penjualan diterbitkan, serta penyerahan hak dengan bukti berita acara serah terima dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021. Bagi PKP yang melakukan penyerahan rumah tapak dan/atau unit hunian rumah susun, terdapat kewajiban untuk membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung Pemerintah yang berupa pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN oleh PKP. Jika penyerahan tersebut tidak memenuhi kriteria di atas, maka Kepala KPP atas nama DJP dapat menagih PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Pemerintah akan menanggung PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa Kendaraan Bermotor yang digolongkan menjadi Barang Kena Pajak mewah. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021, setidaknya terdapat 21 kendaraan bermotor yang memenuhi syarat jumlah pembelian lokal yaitu penggunaan komponen yang berasal dari produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70%. Rincian penyerahaan kendaraan yang ditanggung pemerintah adalah semua varian dari tipe kendaraan bermotor berikut

  1. Toyota Yaris
  2. Toyota Vios
  3. Toyota Sienta
  4. Daihatsu Xenia
  5. Toyota Avanza
  6. Daihatsu Grand Max Minibus
  7. Daihatsu Luxio
  8. Daihatsu Terios
  9. Toyota Rush
  10. Toyota Raize
  11. Daihatsu Rocky
  12. Mitsubishi Xpander
  13. Mitsubishi Xpander Cross
  14. Nissan Livina
  15. Honda Brio Rs
  16. Honda Mobilio
  17. Honda Brv
  18. Honda Hrv
  19. Suzuki New Ertiga
  20. Suzuki XL 7
  21. Wuling Confero

Secara umum, PPnBM yang terutang atas penyerahan sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc; dan kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 ( sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gardan penggerak (4×2) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) cc, ditanggung oleh Pemerintah untuk tahun anggaran 2021. Jangka waktu penanggungan penyerahan kendaraan bermotor tersebut ditetapkan mulai Masa Pajak Maret 2021 hingga Masa Pajak Desember 2021.

Pemerintah akan menanggung 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Mei 2021, menanggung 50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021 serta akan menanggung 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

Bagi PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang disebutkan dalam aturan ini, terdapat kewajiban untuk membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPnBM ditanggung Pemerintah yang berupa pelaporan Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN oleh PKP. Jika penyerahan tersebut tidak memenuhi kriteria di atas, maka Kepala KPP atas nama DJP dapat menagih PPnBM yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Referensi:
[1] PMK Nomor 20 Tahun 2021
[2] PMK Nomor 21 Tahun 2021
[3] Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu pilar pencapaian Visi Indonesia 2045 sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, Indonesia memerlukan adanya pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak sumber daya pemasukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dari masyarakat dan swasta guna menutup kesenjangan (gap) antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal Pemerintah yang terindikasi belum memadai.

Salah satu langkah yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah membuka kesempatan keterlibatan investor dari luar negeri dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional, khususnya melalui penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDl). Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan FDI yang masuk ke Indonesia dengan membentuk suatu lembaga yang mampu menjadi mitra strategis bagi investor asing, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional, yang dapat menjadi perantara bagi para investor dalam menempatkan investasi atau FDI di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi dan tantangan di atas, serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) melalui disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga sui generis pengelola investasi pemerintah. Pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut, LPI memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.

Sebagai bagian dari ketetapan anyar yang muncul dalam rangkaian aturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan turunan mengenai Lembaga Pengelola Investasi. Aturan turunan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang mulai berlaku sejak 15 Desember 2020 lalu. Untuk menyempurnakan aturan mengenai Lembaga Pengelola Investasi, khususnya dalam bidang perpajakan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021.

Aturan ini disusun berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Aturan ini disusun dalam rangka mendukung LPI untuk tumbuh dan mandiri serta menarik minat investor asing untuk bekerja sama dengan LPI guna menanamkan modalnya di Indonesia, pada awal pembentukan LPI, masa kepemilikan dan masa kerja sama berakhir diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan dan/atau insentif perpajakan bagi LPI, mitra investasi dan kuasa kelola dengan tetap melaksanakan prinsip tata kelola perpajakan yang adil dan transparan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 mengatur perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas LPI dan/atau entitas yang dimilikinya termasuk pihak ketiga yang bertransaksi dengan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Subjek Pajak
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri sedangkan Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga (meliputi mitra investasi, manajer investasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan atau Lembaga Pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dapat merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri wajib mendaftarkan diri ke KPP dan memiliki NPWP serta melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Seluruh Subjek Pajak, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri wajib melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Objek Pajak

  • Penghasilan bunga dari obligasi yang berasal dari dalam negeri (Objek Pajak Penghasilan)
  • Perolehan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI dan/atau entitas yang dimilikinya (Objek BPHTB)
  • Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan Badan DN yang tidak menginvestasikan atau tidak menggunakan penghasilan itu untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh (Objek Pajak Penghasilan Final dengan tarif 7,5% atau sesuai tarif P3B)
  • Penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI secara langsung, dan entitas atau bentuk kerja sama merupakan subjek pajak Badan DN (Objek Pajak Penghasilan Final dengan tarif 7,5% atau sesuai tarif P3B)

PPh final tersebut diatas dipotong oleh entitas atau bentuk kerja sama LPI dengan pihak ketiga dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pemotongan PPh dilakukan dengan membuat bukti potong sesuai Lampiran PP Nomor 49 Tahun 2021 (halaman 20) dan wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh

Dikecualikan dari Objek Pajak

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan patungan (Pengecualian pemotongan atau pemungutan PPh dilakukan tanpa surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh)
  • Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPDN.
  • Penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPDN.

Bukan Objek Pajak
Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan Badan DN yang menginvestasikan atau menggunakan penghasilan itu untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh

Pengurang Penghasilan Bruto LPI

  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI.
  • Pembentukan Cadangan Wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI dengan syarat sebesar cadangan wajib yang dibentuk tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan hanya diperbolehkan sampai dengan tahun pajak saat pertama kali, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi antara Cadangan wajib LPI mencapai 50% dari modal LPI dan pembagian dividen atau bagian laba kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Dikecualikan dari Pengurang Penghasilan Bruto LPI
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga dan penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pihak ketiga.

Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sesungguhnya menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu pandangan ekonom indef yaitu Bhima Yudhistira yang terdapat dalam laman berita nasional.kontan.co.id menuturkan bahwa pembentukan Lembaga Pengelola Investasi di tengah situasi negara yang mengalami pelebaran defisit anggaran tidak tepat dan sebaiknya Pemerintah fokus pada penurunan ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) dibandingkan membentuk lembaga baru. Lembaga Pengelola Investasi dinilai memiliki celah untuk merugikan keuangan negara dalam jangka panjang apabila nilai aset negara menurun karena salah kelola dan berisiko tinggi karena dapat mengakibatkan penyitaan aset apabila terjadi gagal bayar [5].

Terlepas dari pro dan kontra terkait dibentuknya Lembaga Pengawas Investasi (LPI), Jajaran Dewan Pengawas LPI telah dilantik oleh Presiden pada 27 Januari 2021 lalu melalui Keppres No.6/P/2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. Pengangkatan Dewan Pengawas LPI merupakan bukti yang meyakinkan bahwa LPI benar dibentuk sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan tujuan pembentukan LPI dapat terwujud dan lebih jauh lagi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] PP Nomor 49 Tahun 2021
[3] PP Nomor 73 Tahun 2020
[4] PP Nomor 74 Tahun 2020
[5] Suryanto, Venny. 2020. Ekonom Indef: Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Tidak Tepat. https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-indef-pembentukan-lembaga-pengelola-investasi-tidak-tepat.

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Tiga bulan sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan mulai berlaku, Pemerintah mengesahkan 49 aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja setelah sebelumnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi pada tahun 2020. Sebanyak 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden disahkan pada tanggal 2 Februari 2021. Pengesahan aturan ini sesuai dengan Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan mulai berlakunya Undang-Undang.

Rincian aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dapat anda lihat disini.

Aturan pelaksanaan atau biasa disebut juga sebagai aturan turunan mengenai kluster Perpajakan disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari tujuh BAB ketentuan dan 10 Pasal. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ini memperbarui beberapa ketentuan Peraturan terkait Perpajakan yang telah ditetapkan sebelumnya, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan stdd Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.

Perubahan yang terdapat pada peraturan ini ditetapkan sebagai penyesuaian perubahan dalam aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Perlakuan perpajakan dan penyesuaian pengaturan masing-masing Undang-Undang Perpajakan dibagi dalam masing-masing Bab Peraturan Pemerintah ini, dengan rincian:

  1. Bab II mengenai Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Di Bidang Pajak Penghasilan (khususnya mengenai bunga obligasi);
  2. Bab III mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan;
  3. Bab IV mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai untuk Kemudahan Berusaha;
  4. Bab V Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha.

Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Di Bidang Pajak Penghasilan

Terdapat penurunan tarif atas penghasilan Bunga Obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain Badan Usaha Tetap sebagaimana Pasal 26 ayat (1b) UU PPh menjadi 10% atau sesuai tarif P3B, dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar 20%. Pemotongan PPh dilakukan oleh Penerbit Obligasi atau Kustodian, Perusahaan Efek, Dealer, atau Bank (selaku pedagang perantara atau pembeli). Aturan ini mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini, atau mulai berlaku sejak 2 Agustus 2021. Penghasilan bunga obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap sampai 6 bulan kedepan sejak 2 Februari 2021 mengikuti aturan PP Nomor 16 Tahun 2009 (Pasal 7 PP Nomor 9 Tahun 2021).

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan untuk Kemudahan Berusaha Mengenai Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 stdd Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

– Menambahkan Pasal 2A
Memperbarui aturan mengenai pengecualian dividen dan penghasilan lain dari Objek Pajak Penghasilan.
Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan adalah dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Dalam Negeri yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan sepanjang memenuhi ketentuan investasi dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a Undang-Undang Pajak Penghasilan (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri).
Penghasilan lain yang dikecualikan dari Objek Pajak adalah penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui BUT.

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai untuk Kemudahan Berusaha

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja serta menambahkan definisi Daerah Pabean, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

– Menambahkan Pasal 5A
Menjelaskan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang PPN mengenai Pengalihan Barang Kena Pajak untuk penyetoran modal pengganti saham meliputi pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal kepada badan.

– Menghapus Pasal 16
Menghapus penjelasan mengenai pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan/impor barang untuk PKP yang belum berproduksi.

– Pasal 17

  • Menambahkan keterangan wilayah yaitu “di dalam Daerah Pabean” untuk kriteria terutangnya PPN dan PPnBM.
  • Penjelasan mengenai penyerahan oleh pemilik barang atau yang disebut consignor kepada penerima barang atau yang disebut consignee secara konsinyasi (Pasal 17 ayat (3) huruf a)
  • Tambahan keterangan pengalihan barang yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha yaitu “pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A” (Pasal 17 ayat (3) huruf e)
  • Tambahan kriteria kejadian yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha yaitu “disepakati atau ditetapkannya pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A yang tertuang dalam perjanjian pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham; atau ditandatanganinya akta mengenai pengalihan Barang Kena Pajak untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A oleh notaris.” (Pasal 17 ayat (3) huruf e)

– Menambahkan Pasal 17A
Menjelaskan mengenai saat penyerahan BKP Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak yang dilakukan secara konsinyasi, bagi consignor, terjadi pada saat harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak consignor, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten, yaitu yang terjadi pada saat

  • diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
  • diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;
  • diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
  • harga atas penyerahan BKP Berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak consignee, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

– Pasal 19

  • Mengubah frasa “Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh PKP” menjadi “Faktur Pajak wajib dibuat oleh PKP”.
  • Menghapus Pasal 19 ayat (2) mengenai Ketentuan kewajiban penerbitan Faktur Pajak tidak berlaku untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

– Menambahkan Pasal 19A
Menjelaskan mengenai keharusan pencantuman keterangan tentang Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak pada Faktur Pajak, yang meliputi:

  • nama, alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP dan JKP
  • nama, alamat dan NPWP bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah
  • nama, alamat dan NPWP atau NIK bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi
  • nama, alamat dan nomor paspor bagi Subjek Pajak Luar Negeri Orang Pribadi
  • nama dan alamat bagi Subjek Pajak Luar Negeri Badan atau bukan merupakan Subjek Pajak
  • jenis barang atau jasa, jumlah harga, potongan harga
  • PPN yg dipungut
  • PPnBM yg dipungut
  • kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
  • nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak

PKP selain PKP pedagang eceran yang membuat faktur pajak tanpa mencantumkan identitas pembeli BKP dan/atau JKP sampai 30 hari kedepan tidak dikenai sanksi admin (Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 2021)

– Pasal 20

  • Mengganti isi dari ketentuan yang sebelumnya mengatur tentang pedagang eceran yang tidak perlu diberikan Surat Tagihan Pajak apabila membuat faktur yang tidak lengkap, menjadi definisi atau keterangan yang termasuk PKP pedagang eceran.
  • Menghapus Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3)

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk Kemudahan Berusaha

Ketentuan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Ketentuan yang diubah diantaranya pada
– Pasal 1
Memperbarui Undang-Undang Perpajakan terakhir menjadi Undang-Undang Cipta Kerja serta menghilangkan tahun di Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu tahun 1984 menjadi hanya Undang-Undang Pajak Penghasilan.

– Pasal 7

  • Menambahkan keterangan “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” pada ketentuan mengenai pengungkapan dengan kemauan sendiri melalui pernyataan tertulis atas ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak.
  • Menghilangkan syarat “dalam Format SPT” pada lampiran pernyataan tertulis berupa penghitungan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
  • Menurunkan sanksi administrasi berupa denda atas kekurangan pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang dari 150% menjadi 100%.
  • Menambah Pasal 7 ayat (2a) mengenai keterangan bahwa pembayaran jumlah pajak yang seharusnya terutang adalah pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

– Pasal 8

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Mengubah sanksi administrasi berupa bunga yang awalnya sebesar 50% menjadi sesuai Pasal 8 ayat (5) KUP yaitu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
  • Penjelasan mengenai SSP atas sanksi administratif karena pengungkapan sendiri ketidakbenaran pengisian SPT dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dari SKP yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. (Pasal 8 ayat (6)
  • Menghapus Pasal 8 ayat (7) mengenai pengungkapan ketidakbenaran SPT dilakukan untuk SPT Masa PPN, PM atas perolehan BKP atau JKP yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak

– Menambahkan Pasal 10A
Menjelaskan mengenai kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan serta pengecualian pembukuan namun wajib pencatatan bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung penghasilan neto, Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

– Pasal 12

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Menghapus kriteria Pemeriksaan Bukti Permulaan yang diselesaikan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang (Pasal 12 ayat (2) huruf b)
  • Memperjelas alasan penangguhan pemeriksaan menjadi “Penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” (Pasal 12 ayat (3) huruf c)
  • Memperjelas alasan penangguhan pemeriksaan karena putusan pengadilan menjadi “putusan pengadilan harus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum” (Pasal 12 ayat (3) huruf d)
  • Menghapus Pasal 12 ayat (3) huruf b tentang Pemeriksaan yang ditangguhkan dihentikan karena Pemeriksaan Bukper diselesaikan dengan dikeluarkannya SKPKB
  • Menambah dua kriteria penghentian pemeriksaan yang ditangguhkan yaitu karena daluwarsa penyidikan dan Salinan putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah memiliki hukum tetap telah diterima oleh DJP (Pasal 12 ayat (4) huruf c dan d)
  • Menambah Pasal 12 ayat (4a) mengenai keterangan “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan atau hasil penyidikan.”

– Pasal 14

  • Menghapus ketentuan pengenaan SKPKB karena hasil verifikasi
  • Menambah beberapa rincian penerbitan SKPKB berdasarkan:
    a.Pajak yang terutang dan kurang bayar
    b.SPT tidak disampaikan setelah ditegur secara tertulis
    c.PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasi atau seharusnya tidak dikenai tarif 0%
    d.Kewajiban sebagaimana Pasal 28 atau 29 KUP tidak dipenuhi
    e.Diberikan NPWP atau dikukuhkan PKP secara jabatan
    f.PKP tidak melakukan penyerahan BKP JKP ekspor BKP JKP tetapi telah diberikan pengembalian PM
  • Menghapus Pasal 14 ayat (2) mengenai penjelasan keterangan lain dalam hasil verifikasi
  • Menghapus Pasal 14 ayat (3) mengenai penerbitan SKPKB oleh DJP berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

– Pasal 15

  • Menambah kriteria penerbitan SKPKBT oleh DJP apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ulang terhadap data baru mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan keterangan tertulis dari WP atas kehendak sendiri (Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b)
  • Menghapus aturan penerbitan SKPKBT oleh DJP yang berkaitan dengan verifikasi.

– Pasal 16
Menghapus Pasal 16 ayat (2) mengenai pengenaan sanksi administarif berupa bunga sebesar 48% atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SKPKBT yang diterbitkan setelah jangka waktu 5 terlampaui sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak

– Pasal 20
Menghapuskan verifikasi dan pemeriksaan bukti permulaan

– Pasal 24
Menghilangkan keterangan pengecualian terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana pada penerbitan SKP atau STP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Menghilangkan kecuali terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana

– Menghapus Pasal 29
Menghapus ketentuan mengenai tidak dikenakannya sanksi pidana atas kealpaan terkait SPT yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak

– Menghapus Pasal 43
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga atas terkabulnya sebagian atau seluruh pengajuan keberatan, permohonan banding, permohonan peninjauan kembali atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB, SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak serta SK Pembatalan Ketetapan Pajak.

– Menghapus Pasal 44
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak akibat tidak disetujuinya seluruh SKPKB dan tidak disetujuinya SKPN oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas SPT Lebih Bayar

– Menghapus Pasal 45
Menghapus ketentuan mengenai imbalan bunga pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas terkabulnya sebagian atau seluruh Permohonan Peninjauan Kembali.

– Menambahkan Pasal 45A

  • Mengganti tarif imbalan bunga menjadi berdasarkan tarif per bulan yang ditetapkan PMK
  • Menghapus imbalan bunga untuk SK Pembetulan, SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan pajak
  • Menentukan pelaksanaan pemberian imbalan bunga
  • Dalam hal mengajukan keberatan, imbalan bunga diberikan apabila terhadap SK Keberatan tidak diajukan banding ke Pengadilan Pajak
  • Mengganti ketentuan mengenai putusan banding yang diberikan imbalan bunganya apabila tidak melakukan PK atau permohonan banding yang diajukan PK dan putusan PKnya sudah diterima DJP dari MA menjadi imbalan bunga diberikan apabila WP mengajukan permohonan banding dan terhadap putusan banding telah diterima oleh DJP dari Pengadilan Pajak
    Ketentuan Peralihan mengenai imbalan bunga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, yang dirinci sebagai berikut:
  1. Sanksi administratif atas SKP dan STP yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, yang keduanya dihitung sebelum 2 November 2020, dihitung berdasarkan tarif KMK bulan November 2020.
  2. Pengungkapan ketidakbenaran Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan permintaan penghentian penyidikan Pasal 44B menggunakan sanksi administratif sesuai Undang-Undang KUP.
  3. Sanksi administratif Pasal 14 ayat (4) UU KUP yang dikenakan melalui STP yang diterbitkan sejak 2 November 2020 sesuai dengan Undang-Undang KUP.
  4. Imbalan bunga yang diberikan berdasarkan ketetapan keputusan atau putusan sejak tanggal 2 November 2020 yang penghitungan imbalan dimulai sebelum tanggal 2 November 2020 menggunakan penghitungan tarif bunga sesuai KMK yang berlaku untuk bulan November 2020.
  5. Pembayaran kembali PM yang belum dilakukan sampai tanggal 2 November 2020 maka diterbitkan SKPKB sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP.
  6. Terhadap imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan dan belum dikembalikan maka diterbitkan STP sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf h UU KUP.

– Pasal 60

  • Memperjelas keterangan “Undang-Undang” menjadi “Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
  • Menghapus kriteria tindak lanjut pemeriksaan Bukti Permulaan dengan penerbitan SKPKB berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang KUP (Pasal 60 ayat (7) huruf c)
  • Menghapus kriteria tindak lanjut pemeriksaan Bukti Permulaan pada huruf e dan menyingkat kriteria tidak ditemukan adanya bukti permulaan apabila meninggal dunia ke huruf d (Pasal 60 ayat (7) huruf e)

– Pasal 62

  • Perubahan besarnya sanksi administratif berupa denda atas pelunasan pajak pada penghentian penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dari 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.
  • Menambah Pasal 62 ayat (2a) mengenai keterangan bahwa sanksi administrasi merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara

– Menambah Pasal 63A
Mengatur mengenai tanda tangan elektronik yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik. Tanda tangan tersebut meliputi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Dalam pelaksanaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, WP diberikan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sesuai aturan.

– Menambah Pasal 63B
Mengatur mengenai DJP dapat mengeluarkan keputusan atau ketetapan pelaksanaan aturan perundang-undangan pajak dalam bentuk elektronik dan di tanda tangani secara elektronik. Keputusan ini berlaku sama dengan keputusan tertulis dan apabila aturan telah disusun secara elektronik maka tidak dibuat ketetapan tertulis. Tanggal dikirim atau tanggal diterima terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tanggal pengiriman secara elektronik dalam sistem administrasi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK.

 

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] PP Nomor 9 Tahun 2021
[3] PP Nomor 94 Tahun 2010
[4] PP Nomor 45 Tahun 2019
[5] PP Nomor 1 Tahun 2012
[6] PP Nomor 74 Tahun 2011
[7] PP Nomor 55 Tahun 2019

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya