Surat yang ditulis oleh Benjamin Franklin kepada Jean-Baptise Leroy pada 13 November 1789 disinyalir menjadi awal mula munculnya sebuah kutipan terkenal sampai saat ini. Kutipan dalam surat tersebut yaitu “Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” atau secara singkat dapat diterjemahkan menjadi “tidak ada yang pasti dalam dunia ini, kecuali kematian dan perpajakan”. Pemikiran tersebut sebetulnya telah disampaikan oleh Daniel Defoe dalam bukunya yang berjudul “The Political History of the Devil” pada tahun 1726 dengan kalimat “Things as certain as death and taxes, can be more firmly believ’d,”[1]. Namun ternyata, 1 dekade sebelum Daniel Defoe mengekspresikan pemikiran ini, pada tahun 1716 Christopher Bullock’s telah menuangkan gagasannya dalam “The Cobbler of Preston” yang menyatakan “Tis impossible to be sure of anything but Death and Taxes” [2].

Pajak selalu mendesak, baik kita bersedia membayar ataupun tidak karena dalam Undang-Undang telah jelas mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi dan Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Nomor 1 UU KUP). Sejak 1984, prinsip pajak yang diselenggarakan di Indonesia adalah self assessment, dimana Wajib Pajak diberikan amanat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Penerapan sistem ini memiliki banyak tantangan karena amanat diberikan kepada Wajib Pajak yang relatif enggan untuk melakukan kewajiban perpajakan karena tidak merasakan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan [3].

Sistem Self Assessment yang diterapkan di Indonesia membuka celah bagi Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah pajak terutang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya dan Wajib Pajak yang bahkan enggan untuk membayar pajak menyebabkan kerugian pajak yang besar pada negara. Untuk mengatasi hal ini, terdapat tiga solusi yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam administrasi perpajakan, mengembangkan komunikasi berkaitan dengan biaya sosial dari penggelapan pajak, dan meningkatkan efisiensi prosedur pemeriksaan pajak (Casagrande et. al., 2015:96). Argumen paling signifikan yang digunakan untuk melawan penggelapan pajak adalah pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang paling signifikan dalam sistem perpajakan terkait keuangan, sosial, regulasi dan pengendalian (Gubar et.al., 2015:247). Namun, standar pemeriksaan pajak belum mampu menurunkan penggelapan pajak dengan sendirinya. Dalam hal ini, kepatuhan pajak hadir sebagai konsep yang paling signifikan (Yildiz, 2019). Meskipun otoritas pajak dapat mengandalkan Wajib Pajak pada tingkat tertentu, pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada seluruh Wajib Pajak tidak dimungkinan karena tidak beralasan baik secara teknis dan secara ekonomi, sehingga otoritas pajak hanya melakukan pemeriksaan secara selektif dengan mengendalikan bagian tertentu dalam pengembalian pajak tiap tahunnya (Yildiz, 2019).

Untuk itu, institusi pemungut pajak memiliki peran untuk melakukan monitor dan evaluasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Tindakan tersebut dilakukan demi memastikan tercapainya fungsi budgetair dari pajak yang merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi negara. Tindakan pengawasan maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi pemungut pajak dapat berupa tindakan pemeriksaan dan penyidikan pajak [7].

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP pada tahun 2019, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan adalah sebesar 115,96% dengan rincian, LHP riil sebanyak 58,967, LHP tepat waktu 39.737 dan LHP tidak tepat waktu 19,230. Persentase ini diukur dari jumlah LHP konversi yang mampu diselesaikan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dalam satu tahun. Penyelesaian pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas kegiatan pemeriksaan yang mampu menimbulkan deterrent effect [7].

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Irawan, mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang diperiksa pada tahun fiskal 2019 mencapai 61.800 Wajib Pajak. Angka tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan total Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non karyawan Wajib SPT tahun 2019 yaitu 4.514.765. Jika ditampilkan dalam bentuk persentase, hanya 1,36% Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT saja yang diperiksa dan bahkan hanya 0,15% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar per 31 Desember 2019 yang diperiksa pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih banyak peluang pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh DJP kepada Wajib Pajak dan masih besar peluang penerimaan negara yang dapat diperoleh dari proses pengawasan dan penegakan hukum perpajakan [7].

Selain melalui pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan SP2DK atau Surat Permohonan atas Data dan/atau Keterangan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. SP2DK diterbitkan untuk memperoleh data dan/atau keterangan terhadap hasil pelaksanaan self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan penerbitan SP2DK, Fiskus menginisiasi dan memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan apabila ternyata ditemukan kekurangan pembayaran pajak.

Apa itu pemeriksaan?
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [3].

Berdasarkan tujuannya, pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu

1.Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang terbagi dalam:

  • Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
  • Pemeriksaan Rutin, dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2.Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan jenisnya, pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu
1.Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
2.Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

(*) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013, ketentuan mengenai “Verifikasi” terbukti bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 UU KUP yang mengatur mengenai pemeriksaan dan pembentukan peraturan atau ketentuan mengenai “verifikasi” dan terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan aturan mengenai istilah verifikasi yang terdapat dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 tidak dikenal dan diamanatkan dalam UU KUP, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara aturan Undang-Undang dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah. Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 30 Desember tahun 2016 [8][9][10].

Ketentuan mengenai verifikasi memiliki kemiripan dengan pemeriksaan kantor. Kemiripan tersebut salah satunya dapat ditunjukkan dalam kedua pasal berikut

  1. Pasal 15 huruf d PMK Nomor 146 Tahun 2012 tentang Tata Cara Verifikasi menyatakan bahwa “Petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini” [11].
  2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan bahwa “ Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, memanggil Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan” [12].

Saat ini kedua aturan di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PMK Nomor 146 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya PMK Nomor 238/PMK.03/2016 [13], sementara Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan DJP Nomor PER-19/PJ/2013 [14].

Hal yang menarik adalah DJP telah menetapkan Peraturan DJP Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada tanggal 21 April 2017, namun sampai saat ini belum menetapkan aturan Pedoman Pemeriksaan Kantor [15]. Dengan demikian, dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kantor hanya terdapat dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 stdd PMK 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan tidak terdapat pedoman pemeriksaan kantor maupun petunjuk teknis pemeriksaan kantor. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini pemeriksaan kantor jarang sekali diterapkan [16][17].

Apa dasar hukum pemeriksaan?
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada aturan hukum di bawah ini

  1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP).
  2. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  3. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 stdd PMK 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-112/PJ/2010 tentang Penegasan Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi dan/atau Permintaan Keterangan Terkait dengan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan.
  11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perusahaan Grup.
  12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
  14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
  15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak.
  16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Keuangan atas Pemenuhan Kewajiban dalam Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional.
  17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.

Apa saja ruang lingkup pemeriksaan?
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak dalam satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Kapan pemeriksaan dilakukan?
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dapat dilakukan pada saat kriteria sebagai berikut terpenuhi:
1.Kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

  • Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor)
  • Terdapat keterangan lain berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KUP; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko. (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan)

2.Kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  • Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  • Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
  • Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  • Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  • Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
  • Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
  • Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  • Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
  • Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
  • Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Berapa lama jangka waktu pemeriksaan?
Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
1.Jangka Waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi

  • Jangka Waktu Pengujian
    Pemeriksaan lapangan: paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) Pemeriksaan Lapangan disampaikan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan, yang dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.
    Pemeriksaan kantor: paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak kedatangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan.
  • Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
    Paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

2.Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  • Pemeriksaan lapangan: paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) Pemeriksaan Lapangan disampaikan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  • Pemeriksaan kantor: paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal ketangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
    **Pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) UU KUP. Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) UU KUP.

3.Jangka waktu pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret

  • Jangka Waktu Pengujian
    Pemeriksaan kantor: paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal kedatangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal SPHP disampaikan.
  • Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
    Pemeriksaan kantor: paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemeriksaan pajak?
Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara; dan bahkan apabila diperlukan pemeriksa dapat berkolaborasi dengan pemeriksa dari instansi lain.

Bagaimana cara menyelesaikan proses pemeriksaan?
Penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diselesaikan dengan cara:

  1. Menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir
    Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir (LHP Sumir) adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak. Dasar dilakukannya LHP Sumir terdapat pada Pasal 21 PMK Tata Cara Pemeriksaan.
  2. Membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP dan/atau STP
    Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. Dasar dilakukannya LHP terdapat pada Pasal 22 PMK Tata Cara Pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan salah satu alat monitoring perpajakan yang akan membuktikan patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Untuk itu, Wajib Pajak diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban selama proses pemeriksaan supaya proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai. Nantikan artikel seri pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Kewenangan dan Kewajiban Pemeriksa dengan lebih rinci.

Referensi:
[1] Defoe, Daniel. 1726. The Political History of the Devil
[2] Adam Smith Institute. 2019. Death and Taxes.

[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
[4] Casagrande, A., Di Cagno, D., Pandimiglio, A., & Spallone, M. (2015). The effect of competition on tax compliance: The role of audit rules and shame. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 59, 96-110
[5] Gubar, E., Kumacheva, S., Zhitkova, E., & Porokhnyavaya, O. (2015). Propagation of information over the network of taxpayers in the model of tax auditing. 2015 International Conference ” Stability and Control Processes” in Memory of VI Zubov (SCP), pp. 244-247.
[6] Yildiz, Baris. (2019). A Theoretical Analysis on Tax Auditing – Tax Compliance Determinants and Bomb Crater Effect. Turkey’s Economic, Fiscal and Social Problems.
[7] Laporan Kinerja DJP 2019
[8] Putusan Mahkamah Agung Nomor 73/P/HUM/2013
[9] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
[10] PP Nomor 74 Tahun 2011
[11] PMK Nomor 146 Tahun 2012
[12] Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011
[13] PMK Nomor 238/PMK.03/2016
[14] Peraturan DJP Nomor PER-19/PJ/2013
[15] Peraturan DJP Nomor PER-07/PJ/2017
[16] PMK Nomor 17 Tahun 2013
[17] PMK Nomor 184 Tahun 2015

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Saat ini teknologi digital dan internet semakin melekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Berdasarkan riset We are Social pada tahun 2020 dalam berita detikinet, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang atau sekitar 64% penduduk Indonesia telah dapat merasakan akses internet [1]. Jumlah ini terus bertambah setiap harinya. Cepatnya perkembangan pengguna teknologi digital dan internet dikarenakan penggunaan teknologi mampu meningkatkan percepatan, device, network, aplikasi dan sistem yang memampukan individu atau organisasi untuk berkomunikasi secara digital.

Proses digitalisasi yang memberikan banyak kemudahan tak luput menjadi salah satu opsi paling diminati untuk mewujudkan proses bisnis yang efisien. Hal ini karena setiap pekerja dan organisasi, terlepas dari ukuran atau industrinya, semakin bergantung pada data dan teknologi untuk beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Saat ini, Badan Usaha setidaknya menggunakan perangkat digital untuk menyusun seluruh laporannya.

Selain memberikan manfaat, pengaplikasian teknologi digital dan internet membuka peluang kecurangan dan kejahatan. Kejahatan inilah yang disebut dengan istilah Digital Crime, yaitu kejahatan dimana komputer memegang peranan penting. Digital Crime dapat dilakukan siapa saja, termasuk Wajib Pajak. Kejahatan dan kecurangan dalam hal perpajakan (tax crime) dilakukan melalui jenis computer assisted crime, dimana teknologi tidak dijadikan target kejahatan tapi hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah melakukan penyesuaian dengan menggunakan forensik digital sebagai alat pemrosesan penegakan hukum pajak. Forensik digital dipilih mengingat bukti digital sangat rapuh dan dapat dihilangkan atau diubah tanpa penanganan yang memadai. Forensik Digital dapat merestorasi dokumen yang terhapus, tersembunyi dan sementara tidak terlihat oleh orang biasa.

Unit forensik digital dalam struktur organisasi DJP terdapat di wilayah Kanwil DJP pada Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan serta terdapat pula pada Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti Direktorat Penegakan Hukum. Forensik digital saat ini menjadi bagian tak terpisahkan pada tingkat audit dan penegakan hukum perpajakan.

Definisi forensik digital menurut Dr. HB Wolfe adalah sebuah seri metodologi dari teknik dan prosedur untuk mengumpulkan bukti, dari peralatan komputer dan alat penyimpanan lainnya dan media digital yang dapat disajikan di pengadilan dalam format yang koheren dan bermakna [2]. Forensik digital bertujuan untuk menjaga integritas data dan untuk mengolah dan menganalisis bukti digital dalam konteks restrukturisasi sebuah peristiwa atau tindakan pelanggaran hukum dengan menghubungkan antara pelaku atau tersangka, korban, dan lokasi atau tindakan pelanggaran hukum.

Dengan forensik digital, setiap kejahatan atau kecurangan dapat terungkap karena setiap kejahatan digital akan meninggalkan jejak berupa file dan dokumen (digital evidence). Digital Evidence inilah yang akan menjadi atensi dari aparat untuk menumpas adanya kejahatan dan kecurangan. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Untuk memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, beberapa syarat materil harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan [3].
Data memiliki empat bagian hal yang menjadi ciri khas diantaranya

  • File signature, yaitu ciri-ciri umum yang menggambarkan data,
  • Digital fingerprint, yaitu sidik jari digital berupa nilai yang menunjukkan integritas suatu data (ditampilkan dalam bentuk 32 digit algoritma hash value),
  • Metadata, yaitu informasi keterangan suatu data secara rinci seperti tanggal pembuatan, user, aksesibilitas, dan modifikasi, serta
  • Konten, yaitu bentuk dan isi data.

Proses forensik digital perpajakan bermula dari identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan preservasi dokumen atau bukti lain oleh tim forensik digital dengan tim bukper atau tim pemeriksa di lapangan. Selanjutnya dilakukan investigasi digital berupa pemeriksaan, analisis, interpretasi, dan pelaporan di laboratorium yang terdapat di kantor wilayah DJP atau Direktorat Penegakan Hukum. Forensik digital dilakukan berdasarkan prinsip integritas data, kompetensi, chain of custody atau kesinambungan bukti, dan regulasi.

Pada tahapan penyidikan, Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan dengan didampingi oleh tim digital forensik sebagai saksi ahli terkait dengan integritas dokumen yang menjadi bukti dalam persidangan. Apabila diperlukan, ahli forensik digital dapat hadir dalam persidangan sebagai saksi ahli.

Prosedur Kegiatan Forensik Digital berdasarkan SE Dirjen Pajak No.36/PJ/2017 terdiri dari:

1.Prosedur Perolehan Data Elektronik
Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data elektronik dengan cara mengakses, mengunduh, menggandakan, dan/atau kegiatan lain sehingga data elektronik menjadi bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut adalah prosedur perolehan data elektronik:

  • Memperlihatkan STFD 
  • Mendapatkan pendampingan
  • Mendapatkan informasi terkait sistem informasi WP
  • Mengidentifikasi perangkat elektronik yang diduga sebagai sarana penyimpanan Data Elektronik
  • Melakukan perolehan Data Elektronik dengan menggunakan metode imaging
  • Melakukan dokumentasi yang cukup atas proses Perolehan Data Elektronik
  • Memberikan identitas pada setiap hasil perolehan Data Elektronik
  • Menyiapkan Berita Acara Perolehan Data Elektronik

Sebelum melakukan identifikasi perangkat elektronik yang diduga sebagai sarana penyimpanan data elektronik, terlebih dahulu dilakukan analisis IDLP. Perolehan data elektronik dilakukan dengan menggunakan metode imaging (proses identifikasi dengan bit by bit copy sehingga data dan metadata ikut ter-copy)

2.Prosedur Pengolahan dan Analisis Data Elektronik
Kegiatan ini dilakukan dengan mengekstraksi dan memulihkan data elektronik dari bentuk image file ke dalam bentuk file asli yang terstruktur dengan tujuan untuk memudahkan proses selanjutnya. Analisis data elektronik adalah kegiatan melakukan interpretasi data elektronik yang telah dipulihkan ke dalam bentuk yang informatif. Verifikasi image file dilakukan menggunakan hashing untuk menunjukkan nilai integritas dari suatu data dengan fungsi algoritma matematika. Berikut prosedur pengolahan dan analisis data elektronik:

  • Membuat duplikasi image file atas data elektronik
  • Melakukan verifikasi nilai hash atas image file hasil duplikasi dengan nilai hash yang tertera dalam Berita Acara Perolehan Data Elektronik
  • Melakukan pengolahan dan analisis terhadap image file hasil duplikasi
  • Melakukan dokumentasi atau mencatat seluruh proses Pengolahan dan Analisis Data Elektronik
  • Menuangkan hasil pengolahan dan analisis atas image file hasil duplikasi dalam LPTFD
  • Menyerahkan file hasil pengolahan dan analisis Forensik Digital kepada pihak yang meminta bantuan, dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengolahan Data Elektronik

3.Prosedur Pelaporan Kegiatan Forensik Digital
Kegiatan dokumentasi atau pencatatan seluruh proses pengolahan dan analisis data elektronik dengan menuangkan hasil pengolahan dan analisis atas image file hasil duplikasi dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD). Menyerahkan file hasil pengolahan dan analisis forensik digital kepada pihak yang meminta bantuan, dengan berita acara serah terima hasil pengolahan data elektronik.

4.Prosedur Penyimpanan Data Elektronik
Kegiatan menyimpan data elektronik yang telah didapatkan dalam proses kegiatan forensik digital sebelumnya.
Kegiatan forensik digital diharapkan dapat mengurangi kesempatan timbulnya kecurangan dan kejahatan digital di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Diharapkan kedepannya sosialisasi kegiatan forensik digital dapat dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh Wajib Pajak dan proses forensik digital dalam audit dan penegakan hukum pajak dilakukan secara efektif supaya target kepatuhan perpajakan dapat tercapai.

Referensi:
[1] Detikinet.2020. Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia.
[2] Wolfe, Henry B. 2003. Computer Forensics. Elsevier Journal.
[3] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
[4] SE Dirjen Pajak No.36 Tahun 2017

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. P3B ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber (negara tempat sumber penghasilan berasal) dan negara domisili (negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap) [1].

Tax treaty merupakan bagian dari Hukum Internasional. Tax treaty hadir dari kebutuhan untuk menciptakan perdagangan dan investasi lintas batas dan menumpas pengelakan pajak yang dapat merugikan negara dengan melakukan pertukaran informasi. Tax treaty dilakukan untuk menghindari adanya perpajakan berganda yang akan membebani dunia usaha, menjamin kedudukan antar negara adalah setara, mengkoordinasikan hak pajak berdasarkan pada prinsip pajak internasional, menyederhanakan mekanisme sengketa pajak, dan menghindari perlakuan pajak yang diskriminatif [1].

Pajak Berganda terjadi saat pajak dikenakan oleh dua atau lebih negara pada objek pajak yang sama, subjek pajak yang sama dan periode yang identik yang mengakibatkan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak lebih besar dari tarif pajak domisili yang seharusnya ditanggung. Dengan kata lain, penghindaran pajak berganda terjadi ketika beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak atas penghasilan yang diterima sama persis dengan tarif pajak negara domisili atau secara total beban pajak yang ditanggungkan sama seperti tarif negara domisili.

Contoh:
ABCD Ltd. adalah Perusahaan yang ada di Singapura yang menerima pembayaran dividen dari kepemilikan sahamnya pada salah satu Perusahaan go public di Indonesia. Tarif pajak atas dividen yang berlaku pada Undang-Undang PPh Indonesia adalah sebesar 20% dan besarnya tarif Pajak Perusahaan Singapura adalah 17%. Diasumsikan Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty yang menyatakan bahwa pajak atas dividen paling banyak dikenakan tarif sebesar 10% di negara sumber. Maka terdapat beberapa skema yang dapat terjadi:

  1. Apabila Indonesia dan Singapura tidak memiliki tax treaty, maka atas transaksi tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 20% di Indonesia. Tarif tersebut lebih besar 3% dari tarif pajak domisili ABCD Ltd. di Singapura yang seharusnya ditanggung oleh ABCD Ltd. Hal inilah yang disebut dengan pajak berganda.
  2. Apabila Indonesia dan Singapura memiliki tax treaty dan perjanjian tersebut dapat berlaku secara efektif, atas transaksi tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 10% di Indonesia. ABCD Ltd. kemudian dapat menyerahkan bukti potong pajak atas dividen saat kembali ke Singapura dan selanjutnya hanya akan dikenakan pajak sebesar sisa dari selisih tarif pajak domisili yang seharusnya ditanggung dengan tarif pajak yang disepakati dalam P3B yaitu sebesar 7% di Singapura (17%-10%). Hal inilah yang disebut dengan penghindaran pajak berganda.

Seperti banyak hukum publik internasional lainnya, Lotus Principle digunakan sebagai dasar hukum tax treaty. Prinsip Lotus atau Pendekatan Lotus menyatakan “sovereign states may act in any way they wish so long as they do not contravene an explicit prohibition” bahwa setiap negara yang berdaulat berwenang untuk melakukan apa saja selama hal itu tidak menentang larangan yang eksplisit. Dalam kaitannya dengan aturan perpajakan, tax treaty memiliki prinsip bahwa sejatinya setiap negara berwenang untuk menerapkan pemajakan apapun di negaranya berdasarkan kewenangannya sepanjang tidak menentang larangan yang ada.Tax treaty disepakati antar dua negara yurisdiksi. Sampai saat ini, terdapat 67 tax treaty yang berlaku antara negara Indonesia dan negara yurisdiksi lainnya yang tercantum dalam laman resmi DJP (dapat Anda simak dalam link berikut).

Beberapa aspek basis dalam Tax Treaty menurut Brian J. Arnold adalah sebagai berikut [2]

  1. Tax treaty adalah perjanjian antara negara yang berdaulat (sovereign nations),
  2. Kewajiban yang muncul dari tax treaty hanya muncul untuk dua negara yang ada dalam perjanjian. Tidak untuk pihak ketiga seperti WP,
  3. Tax treaty mengikat untuk dua negara perjanjian dan harus dilaksanakan secara good faith,
  4. Biasanya bersifat bilateral (antara dua negara), tapi ada juga yang lebih dari dua negara (perjanjian multilateral),
  5. Tax treaty bersifat resiprokal (timbal balik),
  6. Tax treaty merepresentasikan aspek penting perpajakan internasional dari banyak negara,
  7. Mayoritas negara disusun berdasarkan bagian besar dari UN model dan OECD model.

Aturan mengenai tax treaty terdapat pada Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa “Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak”. Dengan demikian, pengaplikasian tax treaty bersifat lex specialis dan akan mengesampingkan aturan hukum umum, yaitu Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Namun, aturan tax treaty tidak disusun untuk mengganti hukum pajak Indonesia. Tax treaty hanya merestriksi pemajakan domestik suatu negara, dalam hal ini adalah Undang-Undang Pajak yang berlaku di Indonesia.

Mayoritas tax treaty yang ada di dunia disusun berdasarkan OECD Model dan UN Model dan disertai dengan commentary sebagai alat interpretasi dan referensi. Namun, terdapat beberapa perbedaan pandangan terhadap keberadaan commentary dalam penerapan tax treaty. Meskipun disusun oleh sebuah tim experts OECD, Commentary OECD Model tidak didesain untuk mengikat secara hukum (legally binding). Hal ini juga berlaku pada Commentary UN Model yang bahkan secara tegas menyatakan larangan penggunaannya sebagai rekomendasi formal dan hanya boleh dijadikan sebagai rujukan saja. Seperti banyak negara lain, Commentary OECD Model dan UN Model bukan merupakan sesuatu yang mengikat secara hukum (legally binding instrument) di Indonesia tapi sangat relevan untuk dijadikan referensi.

Secara umum, objek perpajakan yang diatur dalam tax treaty adalah Pajak Penghasilan, sehingga hak pemajakan diatur berdasarkan pada residen yang memperoleh penghasilan atau “resident recipient”. Penghasilan yang tercakup dalam tax treaty meliputi semua penghasilan dari residen, tidak peduli negara sumber memajaki atau tidak dan apa dasar pajak yang digunakan. Tax treaty tidak mengatur perpajakan residen dan tidak mempengaruhi kewenangan negara residen untuk memajaki residen karena Negara residen bebas memajaki residennya. Lebih lanjut, tax treaty berbicara mengenai penentuan residen dan distribusi hak pemajakan pada negara dalam perjanjian.

Tax treaty juga memberikan interpretasi umum untuk kedua negara. Apabila ketentuan antar negara berbeda, maka kedua otoritas akan berdiskusi untuk menyepakati definisi atas sesuatu. Untuk memudahkan pemahaman tentang tax treaty, disarankan untuk membaca tax treaty dengan memperhatikan perjanjian terkait, seperti protokol dan Multilateral Interpretation (MLI).

Untuk mempermudah pemahaman interaksi Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B (Tax Treaty), berikut flowchart interaksi Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B.

Penjelasan Flowchart:

  • Lakukan identifikasi transaksi internasional yang terjadi. Transaksi internasional tersebut dapat berupa inbound income (penghasilan yang berasal dari luar negeri yang diterima oleh residen dalam negeri) maupun outbound income (penghasilan yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh residen luar negeri).
  • Tentukan perlakuan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi internasional yang terjadi. Apabila tidak ada PPh terutang atas transaksi tersebut maka berakhirlah flowchart interaksi Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B.
  • Apabila terdapat PPh terutang atas transaksi tersebut, lihat apakah P3B antar negara yang terlibat dalam transaksi internasional dapat diterapkan. Apabila P3B antar negara yang terlibat dalam transaksi internasional tidak dapat diterapkan, maka pemajakan transaksi internasional didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  • Apabila P3B antar negara yang terlibat dalam transaksi internasional dapat diterapkan, maka sandingkan kedua aturan dan periksa apakah terdapat konflik antara aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan P3B. Apabila tidak terdapat konflik antara dua aturan tersebut, maka pemajakan transaksi internasional didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan.
  • Apabila terdapat konflik antara Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B, maka pemajakan atas transaksi internasional (khusus untuk isu yang berkonflik saja) didasarkan pada P3B, sedangkan untuk hal lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan akan tetap menggunakan aturan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Secara umum berikut adalah Langkah Penerapan Tax Treaty

  1. Aplikasi Hukum Domestik.
    Negara dalam perjanjian terlebih dahulu merefleksikan sebuah transaksi penghasilan pada hukum pajak domestik yang berlaku di negara tersebut. Apabila berdasarkan ketentuan perpajakan domestik terdapat hak pemajakan (ada PPh berdasarkan aturan pajak Indonesia)
  2. Hak Pemanfaatan Tax Treaty
    Negara dalam perjanjian akan menilai apakah tax treaty dapat diaplikasikan untuk selanjutnya melakukan penyandingan hukum PPh dan tax treaty. Apabila terdapat perbedaan dalam aturan PPh dengan P3B, maka aturan P3B lah yang digunakan (sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pajak domestic, sifat tax treaty hanya merestriksi). Tax treaty kemudian mengidentifikasi keterangan residen penerima penghasilan.
  3. Distributive Rule
    Negara dalam perjanjian harus mengklasifikasikan penghasilan ke dalam aplikasi pasal distributive rule dengan memeriksa scope of distributive rule.
  4. Relief
    Negara dalam perjanjian akan memeriksa apakah relief dapat diaplikasikan (dalam hubungannya jika negara dalam perjanjian lainnya memberi pajak.
  5. Kesimpulan
    Terakhir, negara dalam perjanjian menarik kesimpulan mengenai ada atau tidaknya restriksi aplikasi hukum domestik oleh tax treaty.

Referensi:
[1] Kementerian Keuangan. 2020. Penjelasan Singkat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Atau Tax Treaty.
[2] Brian J. Arnold. An Introduction to Tax Treaties.
[3] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
[4] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Awal tahun 2021 banyak dijadikan ajang oleh masyarakat untuk memulai lembaran baru setelah di tahun 2020 berhasil melalui kondisi yang extraordinary. Namun kenyataannya, bulan pertama di tahun 2021 masih dilewati dengan PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) khususnya untuk daerah Jawa Bali karena angka kenaikan kasus positif pandemi COVID-19 telah mencapai angka 1 juta pada pekan terakhir Januari 2021. Kondisi ini tak ayal kembali memberikan dampak bagi masyarakat, termasuk Wajib Pajak Indonesia.

Di tengah kondisi yang masih belum pasti, Pemerintah mengeluarkan Siaran Pers Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 3 Februari 2021 yang memberikan kabar baik dengan diperpanjangnya insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi COVID-19. Perpanjangan insentif pajak ini menambah daftar insentif pajak yang diberikan DJP pada tahun 2021 setelah sebelumnya telah ditetapkan adanya insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya Pemerintah memerangi wabah COVID-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta yang terdapat pada Siaran Pers Nomor SP-1/2021 pada tanggal 15 Januari 2021 lalu.

Simak artikel mengenai Siaran Pers Nomor SP-1/2021 disini.

Terbitnya PMK Nomor 9 Tahun 2021 mencabut PMK Nomor 86 tahun 2020 jo PMK Nomor 110 tahun 2020. Kedua PMK tersebut dinyatakan tidak berlaku per tanggal 1 Februari 2021. PMK Nomor 9 Tahun 2021 terdiri dari 22 pasal yang secara garis besar PMK Nomor 9 Tahun 2021 memperpanjang jangka waktu pemberian beberapa insentif pajak diantaranya

1.Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 untuk

  • Insentif PPh Pasal 21
  • Insentif PPh Final UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
  • Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
  • Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan
  • Insentif PPN

2.Sampai tanggal 30 Juni 2021 untuk

  • Insentif PPh Pasal 22 Impor

A. Insentif PPh Pasal 21
Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

B. Insentif Pajak UMKM
Insentif Pajak UMKM ditanggung pemerintah diberikan kepada pelaku UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23). Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

C. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
Insentif PPh Final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah diberikan kepada Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

D. Insentif PPh Pasal 22 Impor
Insentif PPh Pasal 22 Impor berupa pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor diberikan kepada Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar
  • 47811: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
  • 47812: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan
  • 47813: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran
  • 47819: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya

E. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
Insentif Angsuran PPh Pasal 25 berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang diberikan kepada Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dana tau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar

F. Insentif PPN
Insentif PPN berupa percepatan restitusi hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar. diberikan kepada Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dana tau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar
  • 47811: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
  • 47812: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan
  • 47813: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran
  • 47819: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya

Untuk memanfaatkan beberapa insentif pajak tersebut, Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan kembali permohonan dan/atau pemberitahuan berdasarkan PMK ini untuk dapat memanfaatkan insentif pajak. Selain itu, Wajib pajak yang sudah memiliki surat keterangan bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 2020, harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di tahun pajak 2021.

Sebagai tambahan, PMK Nomor 9 Tahun 2021 juga menambahkan aturan mengenai laporan realisasi insentif pajak. Laporan realisasi disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Atas laporan realisasi tersebut Pemberi Kerja dapat menyampaikan pembetulan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan (tanggal 20 bulan berikutnya).

Disahkannya aturan perpanjangan insentif pajak pada awal bulan Februari 2021 menimbulkan berbagai reaksi dari Wajib Pajak. Beberapa Wajib Pajak beranggapan seharusnya aturan perpanjangan insentif pajak diberikan pada pertengahan bulan Januari sebelum dilakukan penyetoran Pajak Masa Januari. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa keringanan kepada Pemberi kerja atau Wajib Pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Januari 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Februari 2021. Di samping itu, pemberi kerja, wajib pajak UMKM, dan pemotong PPh final jasa konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun pajak 2020 dapat menyampaikan laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021.

 

Referensi:
1. PMK Nomor 9 Tahun 2021
2. SP Nomor 5 Tahun 2021
2. PMK Nomor 110 Tahun 2020
3. PMK Nomor 86 Tahun 2020

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Pembahasan mengenai keluarnya beleid PMK Nomor 6 Tahun 2021 menjadi perbincangan hangat beberapa media dan masyarakat Indonesia sejak akhir Januari 2021. Aturan yang mulai berlaku tanggal 1 Februari tahun 2021 ini, ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2021 lalu dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa serta Pajak Penghasilan (PPh) atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.

Menanggapi hal tersebut, beberapa pelaku industri operator seluler masih mempelajari isi aturan lebih lanjut guna mengetahui implikasi dari aturan dalam skema bisnis produk dan layanan mereka dan tetap mengupayakan untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan harga terjangkau [1]. Dilansir dalam laman berita CNBC Indonesia, Ekonom INDEF Bhima Yudhistira bahkan menyampaikan bahwa pengenaan PPN dan PPh dinilai dapat menimbulkan dampak kenaikan harga pada tingkat konsumen. Aturan ini dinilai akan menghambat proses digitalisasi dan justru kontraproduktif dengan kebijakan pajak saat ini yang memberikan stimulus perpajakan kepada masyarakat dan pelaku usaha di tengah pandemi [2].

Sebetulnya, aturan perpajakan dalam PMK ini tidak menimbulkan adanya objek pajak baru karena penyerahan atas penjualan pulsa, kartu perdana, voucher, dan token listrik telah dikenai PPN sebesar 10% sesuai dengan undang-undang PPN sebelumnya. Adanya PMK ini justru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dengan memberikan kepastian aturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pada penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucer.

Menteri Keuangan juga telah menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu khawatir karena berlakunya aturan ini tidak akan mempengaruhi harga pulsa atau kartu perdana, token listrik, dan voucer [3]. Distributor kecil dan pengecer tidak perlu risau karena penetapan aturan bukan menyasar pada distributor biasa atau bahkan pedagang eceran pulsa. Dalam penyederhanaan aturan perpajakan ini, pemungutan PPN hanya sampai Distributor tingkat II (server), sehingga terdapat pemangkasan mekanisme pemungutan PPN yang sebelumnya dilakukan hingga rantai terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, terbitnya aturan ini justru mengeliminasi disparitas retailer sekaligus memberikan kesamaan perlakuan perpajakan dari Distributor Tingkat II (server) kepada retailer karena Distributor Tingkat II (server) adalah pihak akhir yang diberi kewenangan dalam rantai bisnis untuk memungut PPN. Disisi lain, adanya aturan ini mengharuskan Distributor Tingkat II sebagai pihak yang memungut PPN dikukuhkan sebagai PKP. Lalu, bagaimana kaitannya dengan ketentuan Pasal 3A UU PPN dan Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 197 Tahun 2013 tentang batasan penerimaan bruto PKP apabila ternyata penerimaan bruto Distributor Tingkat II tidak memenuhi batasan minimal tersebut?

Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

Barang kena pajak yang dimaksud dalam PMK ini adalah pulsa dan kartu perdana, baik berupa voucer fisik maupun elektronik, serta token listrik yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (atas penyerahan token kepada pelanggan listrik secara langsung atau melalui Penyelenggara Distribusi oleh Penyedia Tenaga Listrik dibebaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan).

Beberapa jasa kena pajak (JKP) yang terdapat dalam PMK ini terkait dengan aktivitas tersebut yang dikenai PPN, diantaranya:

  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh Penyelenggara Distribusi;
  • Jasa pemasaran dengan media Voucer oleh Penyelenggara Voucer;
  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi; atau
  • Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program) oleh Penyelenggara Voucer

Adapun beberapa transaksi berikut tidak dikenakan PPN:
1.Penyerahan penghargaan berupa poin (point reward) oleh:

  • pemilik pelanggan (principal kepada Pembeli dan/ atau Penerima Jasa sebagai pelanggan; dan
  • Pembeli dan/ atau Penerima Jasa sebagai pelanggan kepada Penyelenggara Voucer,

2.Penyerahan Voucer oleh:

  • Penyelenggara Voucer kepada Penyelenggara Distribusi, Pembeli, dan/atau Penerima Jasa;
  • Penyelenggara Distribusi kepada Penyelenggara Distribusi selanjutnya, Pembeli, dan/ atau Penerima Jasa; dan/ atau
  • Pembeli dan/atau Penerima Jasa kepada pedagang atau penyedia jasa dan/atau PPM SE,

3.Penyerahan penghargaan (reward) berupa uang tunai oleh Penyelenggara Voucer kepada Pembeli dan/ atau Penerima Jasa

Pasal 4 PMK Nomor 6 Tahun 2021 merinci pihak-pihak yang dikenakan PPN atas penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana dan pihak yang berhak memungut PPN tersebut. Sedangkan rincian pihak yang berhak memungut PPN dalam kaitannya dengan Jasa Kena Pajak terdapat pada Pasal 6 untuk penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait distribusi token, Pasal 7 untuk jasa pemasaran dengan media voucher, Pasal 9 untuk penyerahan jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer, dan Pasal 11 untuk jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program).

Tarif PPN yang ditetapkan adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak, yaitu

  1. Harga Jual, yaitu sebesar nilai pembayaran yang ditagih oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi
    (Penyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama)
  2. Nilai lain, yaitu sebesar nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya
    (Penyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada pelanggan telekomunikasi melalui Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya)
  3. Harga Jual
    (Penyerahan Barang Kena Pajak berupa Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung)
  4. Komisi atau pendapatan administrasi atau selisih antara nilai nominal Token dan nilai yang diminta
    (Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak berupa Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token)
  5. Komisi atau imbalan yang diterima dalam hal penyerahannya didasari pada pemberian komisi atau imbalan; atau selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan Voucer dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi; atau imbalan atau penggantian atau nilai lain, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih, dalam hal penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (margin)
    (Penyerahan Jasa Kena Pajak berupa Jasa pemasaran dengan media Voucer; atau jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer; atau jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/ reward program)

Pasal 15 aturan ini juga mewajibkan Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Distribusi, dan Penyelenggara Voucer yang telah dikukuhkan sebagai PKP untuk membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP dan JKP yang terdapat pada PMK ini. Faktur pajak yang dimaksud dapat berupa Bukti penerimaan pembayaran (struk) sepanjang telah memenuhi persyaratan formal Faktur Pajak dan mencantumkan identitas pihak yang menerima penyerahan BKP dan/atau JKP, yaitu nama dan NPWP atau NIK.

Pajak Penghasilan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer

PMK Nomor 6 Tahun 2021 mengatur mengenai mekanisme perhitungan dan pemungutan PPh pada Pasal 18 untuk PPh Pasal 22 dan Pasal 19 untuk PPh Pasal 23. Atas penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang merupakan Pemungut PPh Pasal 22, dipungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat II kepada Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau Harga Jual, atas penjualan kepada pelanggan telekomunikasi secara langsung. Namun, pemungutan ini tidak dilakukan atas pembayaran oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya atau pelanggan telekomunikasi yang:

  • Jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  • Merupakan Wajib Pajak bank; atau
  • Telah memiliki dan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan telah terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan atas penghasilan berupa jasa yaitu:

  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Token oleh Penyelenggara Distribusi;
  • Jasa pemasaran dengan media Voucer oleh Penyelenggara Voucer;
  • Jasa penyelenggaraan layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi Voucer oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi; atau
  • Jasa penyelenggaraan program loyalitas dan penghargaan pelanggan (consumer loyalty/reward program) oleh Penyelenggara Voucer

Yang diterima Penyelenggara Distribusi dan/atau Penyelenggara Voucer wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN, yaitu jumlah seluruh imbalan berupa komisi atau pembayaran sejenis lainnya yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang diberikan; atau selisih antara nilai yang ditagih dan nilai yang dibayar atas penjualan Voucer dalam hal jasa yang diberikan tidak didasari pada pemberian imbalan berupa komisi atau pembayaran sejenis lainnya. Namun pemungutan ini tidak dilakukan jika:

  • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; dan/atau
  • Imbalan sehubungan dengan jasa tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai aturan PPN dan PPh Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucer, simak matriks perbandingan aturan PMK Nomor 6 Tahun 2021 dengan aturan Perpajakan Sebelumnya pada link berikut Matriks Perbedaan Aturan PMK Nomor 6 Tahun 2021 dengan Aturan Perpajakan Sebelumnya.

Contoh Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan Kartu Perdana yang terdapat pada Lampiran PMK Nomor 6 Tahun 2021

PT A merupakan operator telekomunikasi selular (Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi), PT B merupakan authorized distributor pulsa PT A (Penyelenggara Distribusi Tingkat Pertama), PT C merupakan penyelenggara server pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua), PT D merupakan master dealer pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya), PT E merupakan retailer pulsa (Penyelenggara Distribusi Tingkat Selanjutnya), dan Tuan X dan Nyonya Y merupakan pelanggan telekomunikasi.

Pada tanggal 2 Januari 2021 PT A menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/atau Kartu Perdana sebesar Rp10.000.000,00 dari PT B. Pada tanggal 3 Januari 2021 PT A menjual Kartu Perdana dan Pulsa di gerai resmi PT A kepada Tuan X seharga Rp15.000,00. Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana oleh PT A sebagai berikut:

  • PT A sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memungut PPN atas penyerahan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana kepada PT B pada tanggal 2 Januari 2021, sebesar 10% x Rp10.000.000,00 = Rp1.000.000,00.
  • Pada tanggal 3 Januari 2021 PT A wajib memungut PPN atas penyerahan Kartu Perdana dan Pulsa kepada Tuan X sebesar 10% x Rp15.000,00 = Rp1.500,00.

Pada tanggal 8 Februari 2021 PT B menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana sebesar Rp9.000.000,00 dari PT C. Oleh karena itu, PT B sebagai PKP wajib memungut PPN atas penyerahan Pulsa dan/atau Kartu Perdana kepada PT C pada tanggal 8 Februari 2021, sebesar 10% x Rp9.000.000,00 = Rp900.000,00.

Pada tanggal 2 Maret 2021 PT C menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana dari PT D sebesar Rp8.000.000,00. Pada tanggal 17 Maret 2021 PT D menerima deposit terkait dengan penjualan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana dari PT E sebesar Rp1.500.000,00. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 PT E menjual Pulsa denominasi Rp10.000,00 kepada Nyonya Y seharga Rp12.000,00.

Pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana oleh PT C, PT D, dan PT E sebagai berikut:

  • Atas penyerahan Pulsa dan/ atau Kartu Perdana oleh PT C kepada PT D, PT D Kepada PT E, dan PT E kepada Nyonya Y, wajib dipungut 1 (satu) kali oleh PT C sebagai PKP pada tanggal 2 Maret 2021.
  • PPN yang dipungut oleh PT C sebagaimana dimaksud pada huruf a sebesar 10% x Rp8.000.000,00 = Rp800.000,00.
  • PT D dan PT E tidak lagi melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Pulsa dan/ a tau Kartu Perdana

Contoh Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan pulsa prabayar dan kartu perdana yang terdapat pada Lampiran PMK 6 Tahun 2021

PT C merupakan penyelenggara server pulsa dan PT E merupakan retailer pulsa. PT E tidak memiliki Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Selama bulan Maret 2021, PT E melakukan deposit dengan rincian sebagai berikut:

  • Tanggal 2 Maret 2021 sebesar Rp8.000.000,00;
  • Tanggal 17 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000,00; dan
  • Tanggal 23 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,00.

Kewajiban pemungutan PPh Pasal 22 oleh PT C atas pembayaran (termasuk deposit) PT E selama bulan Maret 2021 sebagai berikut:

  • Tanggal 2 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar 0,5% x Rp8.000.000,00 = Rp40.000,00;
  • Tanggal 17 Maret 2021, PPh Pasal 22 tidak terutang karena pembayaran tidak lebih dari Rp2.000.000,00;
  • Tanggal 23 Maret 2021, PPh Pasal 22 terutang sebesar 0,5% x Rp5.000.000,00 = Rp25.000,00;
  • Tanggal 31 Maret 2021, PT C memungut PPh Pasal 22 dan wajib membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan kepada PT E sebesar Rp65.000,00 untuk Masa Pajak Maret 2021; dan
  • PT C wajib menyetorkan pemungutan PPh Pasal 22 selama Masa Pajak Maret 2021 sebesar Rp65.000,00 dan melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 dalam Surat Pemberitahuan PPh Pasal 22 Masa Pajak Maret 2021. Jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan.

Referensi:
1. PMK Nomor 6 Tahun 2021
2. PMK Nomor 197 Tahun 2013

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa namun tidak memberikan imbalan secara langsung kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 halaman ix, persentase target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terbilang rendah, khususnya untuk kepatuhan pembayaran WP Badan dan OP Non Karyawan yang hanya ditargetkan sebesar 50%, meskipun pemerintah menargetkan realisasi pajak dapat diterima secara utuh sebesar 100% [1]. Apa yang menyebabkan target pembayaran pajak ditetapkan hanya setengah dari target penerimaan pajak?

Rendahnya porsi penerimaan pajak di Indonesia dikarenakan sistem self-assessment belum diterapkan secara optimal. Beberapa kendala penerapan sistem self-assessment di Indonesia timbul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak atas pentingnya perpajakan pada perekonomian Indonesia. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi terkait perpajakan dan tidak adanya pemberian imbalan secara langsung semakin meningkatkan keengganan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban penyetoran perpajakannya. Sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem self-assessment dan berbagai tantangan yang muncul dari penerapan sistem tersebut, DJP melakukan langkah ekstra berupa pengawasan dan evaluasi yang diwujudkan dalam proses penagihan pajak.

Penagihan merupakan langkah optimalisasi penerimaan pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang pajaknya masih terutang dan belum dibayarkan. Situs resmi DJP mendefinisikan Penagihan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penanggung Pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak [2].

Kinerja penagihan pajak tercermin dalam persentase pencairan piutang pajak. Persentase Pencairan Piutang Pajak merupakan indikator kinerja untuk mengukur penerimaan perpajakan melalui pencairan terhadap piutang pajak berdasarkan persentase saldo piutang outstanding. Saldo piutang pajak outstanding adalah saldo piutang pajak awal tahun dikurangi dengan piutang yang disisihkan. Jumlah piutang yang disisihkan adalah jumlah penyisihan piutang sesuai peraturan yang berlaku, termasuk piutang yang daluwarsa dan piutang tidak dapat ditagih karena sebab lainnya. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 halaman 92, realisasi pencairan piutang pajak mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 dengan tingkat realisasi sebesar 98,84% pada tahun 2019 dan 103,36% pada tahun 2018 [1].

Penurunan persentase pencairan piutang pajak disebabkan adanya beberapa hambatan, diantaranya penentuan prioritas penagihan yang belum tepat, belum optimalnya kualitas tindakan penagihan, profiling Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang masih belum optimal, kualitas produk hukum pemeriksaan yang masih belum berkualitas, ketertiban administrasi penagihan yang belum optimal, Keterbatasan kuantitas dan kualitas Jurusita Pajak, Mutasi Jurusita Pajak menjelang akhir tahun, Kerjasama dalam rangka penagihan pajak dengan internal maupun eksternal masih belum maksimal [1]. Atas hambatan yang telah terjadi, telah dilakukan beberapa upaya oleh DJP, salah satunya yaitu dengan memperbarui aturan terkait Penagihan.

Tata Cara Penagihan telah diperbarui dengan terbitnya PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar” pada 27 November 2020. PMK ini terdiri dari 10 Bab dan 88 Pasal yang menghimpun berbagai peraturan terkait penagihan. Dengan penetapan aturan ini, beberapa peraturan sebelumnya, yaitu KMK Nomor 563/KMK.04/2000, PMK Nomor 24/PMK.03/2008 dan PMK Nomor 85/PMK.03/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Beberapa perbedaan yang terdapat pada PMK 189 tahun 2020 dibandingkan dengan aturan sebelumnya yaitu:

  1. Pemberian tambahan kewenangan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sebagai Pejabat untuk Penagihan Pajak, yang sebelumnya hanya diberikan kepada Kepala Kanwil dan Kepala KPP (Pasal 2 ayat (2))
  2. Penambahan keterangan mengenai Tata Cara Penyitaan pada Lembaga Jasa Keuangan Sektor Perasuransian, Lembaga Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal, dan Lembaga Jasa Keuangan Sektor lainnya. Aturan sebelumnya hanya mengakomodir Tata Cara Penyitaan pada Lembaga Jasa Keuangan Perbankan.
  3. Penjelasan lebih rinci mengenai kelompok dan urutan Penanggung Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Pasal 6) dan Penanggung Pajak bagi Wajib Pajak Badan (Pasal 7) berupa PT (Pasal 7 ayat (2) huruf a), BUT (Pasal 7 ayat (2) huruf b), Persekutuan Komanditer (Pasal 7 ayat (2) huruf c), Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma (Pasal 7 ayat (2) huruf d), Koperasi (Pasal 7 ayat (2) huruf e), Yayasan (Pasal 7 ayat (2) huruf f), Kerja Sama Operasi (Pasal 7 ayat (2) huruf g), Badan lainnya (Pasal 7 ayat (2) huruf h), dan Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Pasal 7 ayat (2) huruf i).

Timeline Penagihan Pajak pada Pasal 4 PMK 189 Tahun 2020 tidak berbeda dengan aturan sebelumnya. Berikut Timeline Penagihan Pajak berdasarkan PMK 189 Tahun 2020:

Berdasarkan Pasal 2 PMK 189 Tahun 2020, tindakan penagihan dilakukan kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi Utang Pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo. Atas Utang Pajak tersebut, Wajib Pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran Utang Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Utang Pajak tersebut meliputi jenis pajak:

  • Pajak Penghasilan
  • Pajak Pertambahan Nilai
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  • Pajak Penjualan;
  • Bea Meterai; dan
  • Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan sektor lainnya.

Namun, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan penundaan atau pengangsuran utang pajak, atas utang pajak yang belum dibayar, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai Pasal 4 PMK 189 Tahun 2020 terdiri dari:

1. Pejabat menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

2. Apabila setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

3. Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak, Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak. Dalam hal Penyitaan dilakukan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, Pejabat melakukan permintaan Pemblokiran terlebih dahulu.

4. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman lelang atas Barang sitaan yang akan dilelang

5. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang negara atau menggunakan, menjual, dan/ atau memindahbukukan Barang sitaan.

6. Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan atas tindakan lelang, penggunaan, penjualan dan/atau pemindahbukuan yang dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa diberitahukan tanpa didahului penerbitan surat perintah melaksanakan Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam hal:

  • Objek Sita tidak dapat ditemukan;
  • Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;
  • Berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  • Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  • Terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit.

7. Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan, Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa Pencegahan atau berakhirnya masa perpanjangan Pencegahan. Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:

  • Utang Pajak sebagai dasar penagihan Pajak mendekati daluwarsa penagihan;
  • Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya; atau
  • Terdapat tanda-tanda kepailitan dan/ atau dalam keadaan pailit

Sesuai Pasal 8 PMK 189 tahun 2020, jurusita pajak dapat melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran; tanpa didahului Surat Teguran; sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan; atau sebelum penerbitan Surat Paksa apabila:

  1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  2. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  3. Terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan, dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk lainnya;
  4. Badan akan dibubarkan oleh negara;
  5. Terjadi Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga; atau
  6. Terdapat tanda-tanda kepailitan.

Secara umum, proses tindakan penagihan akan dihentikan apabila Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, keluarnya dasar Putusan Pengadilan atau Putusan Menteri, dan terdapat kondisi tertentu lainnya seperti Penanggung Pajak menyerahkan barang lain yang nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Penanggung Pajak dapat membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat dibebani Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Harta kekayaan digunakan untuk kepentingan umum dan Hak untuk melakukan Penagihan telah daluwarsa [3].

Referensi:
[1] Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019
[2] https://www.pajak.go.id/id/penagihan
[3] PMK Nomor 189/PMK.03/2020

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Ulil Elma Khoirunisa – Tax Dispute MUC Surabaya
3. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Dampak Pandemi Covid-19 yang tercatat pertama kali pada 2 Maret 2020 di Indonesia masih terasa begitu nyata meskipun saat ini kita telah membuka lembaran baru tahun 2021. Penambahan kasus harian positif Covid-19 yang mencapai lebih dari 10.000 kasus pada pekan kedua dan ketiga Januari 2021 semakin memperkuat keyakinan bahwa Covid-19 masih ada di sekitar kita. Apabila menilik kembali ke tahun 2020, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanganan Covid-19, salah satunya dengan menyesuaikan target penerimaan pajak dan memberikan fasilitas pajak. Hal ini karena penerimaan pajak memegang peranan penting dalam mendukung kebijakan fiskal countercyclical, di samping sebagai administrator pemberian insentif perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (APBN KITA Januari 2021, 2021).

Berdasarkan Laporan APBN KITA Januari 2021, capaian realisasi sementara penerimaan pajak tumbuh negatif 19,71 persen (yoy) dan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sebesar 22,1 persen terhadap penurunan penerimaan ini. Insentif yang diberikan pada tahun 2020 berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pembebasan PPN Impor untuk kebutuhan penanggulangan pandemi Covid-19, penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh Final Ditanggung Pemerintah untuk Wajib Pajak UMKM, serta fasilitas restitusi dipercepat untuk menjaga likuiditas Wajib Pajak. Laporan tersebut juga memberi informasi tercapainya target pada beberapa jenis pajak, seperti PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Namun demikian, beberapa jenis pajak lain seperti penerimaan PPN Dalam Negeri yang menunjukkan recovery dalam data secara umum tidak menutup kenyataan bahwa gangguan (shock) seperti peningkatan jumlah kasus Covid-19 atau penerapan PSBB/ pengetatan pembatasan sosial pada kondisi yang masih cukup volatil saat ini dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan dalam perpajakan.

Atas berbagai pertimbangan, Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa fasilitas pajak dalam rangka penanganan Covid19 tetap tersedia di tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Siaran Pers Nomor SP-1/2021 yang terdapat pada laman resmi DJP. Siaran Pers tanggal 15 Januari 2021 tersebut menginformasikan bahwa Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak untuk dua jangka waktu yang berbeda, yaitu

  • Hingga 30 Juni 2021 untuk fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020; serta
  • Hingga 31 Desember 2021 untuk fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid19 sebagaimana diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama menuturkan bahwa selain vaksin dan bahan bakunya, peralatan pendukung vaksin akan memperoleh insentif pajak pada tahun 2021. Di samping itu, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat dapat memanfaatkan insentif pajak setelah mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang sebelumnya menjadi wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Fasilitas yang diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2021 diantaranya adalah

  1. Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan (Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  2. Sumbangan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto apabila diberikan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan kepada BNPB, BPBD, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan (Pasal 4 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  3. Pengenaan tarif PPh 0% (nol persen) dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan berupa honorarium atau imbalan lain (Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  4. Pengenaan tarif PPh 0% (nol persen) dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta (Pasal 9 PP Nomor 29 Tahun 2020).

Fasilitas yang diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari PPh dan PPN yang diantaranya adalah

1. Fasililitas Pajak Penghasilan

  • PPh Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk; (Pasal 5 ayat (5) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat; (Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu (Pasal 5 ayat (10) PMK 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk; (Pasal 5 ayat (6) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 21, atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 (Pasal 7 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 23, atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19 (Pasal 8 PMK Nomor 143 Tahun 2020).

2. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

  • Badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • Industri farmasi produksi vaksin dan/atau Obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 (untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020) (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • Wajib Pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020).

Perpanjangan fasilitas pajak ini menjadi angin segar khususnya bagi pihak yang secara langsung berhubungan dengan penanggulangan Covid-19. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan kontribusi manfaat bagi kembalinya kondisi Indonesia yang sehat dan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab.

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaruh yang cukup besar pada perubahan tarif bunga untuk sanksi administrasi dan imbalan bunga pajak di Indonesia. Melalui Pasal 113 Undang-Undang tersebut, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya tarif bunga per bulan. Perubahan tarif tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan dan akan ditetapkan setiap bulannya.

Tax Policy Concept Statement 1 yang disusun oleh AICPA pada tahun 2017[1] menyatakan bahwa tantangan kunci dalam usulan perubahan sistem perpajakan adalah realita bahwa pencapaian semua prinsip perpajakan yang optimal tidak mungkin dicapai pada tingkat yang sama. Pada konteks perubahan aturan mengenai tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga ini, prinsip keadilan mungkin dapat dicapai, tetapi secara bersamaan aturan tersebut akan mengorbankan capaian prinsip kesederhanaan. Hal ini berdasarkan pada aksioma bahwa keadilan berlawan dengan kesederhanaan.

AICPA juga menjelaskan bahwa kesederhanaan aturan perpajakan diperlukan supaya wajib pajak dapat memahami konsekuensi pajak pada transaksi yang mereka lakukan atau direncanakan akan terjadi, sehingga mereka dapat mematuhi aturan tersebut dengan baik. Aturan pajak yang rumit memperluas peluang kesalahan dan ketidakpatuhan sistem perpajakan. Semakin banyak perubahan yang ditetapkan, semakin sulit wajib pajak, praktisi perpajakan dan fiskus untuk memahami konsekuensi pajak atas suatu transaksi.

Disisi lain, keadilan merupakan prinsip dasar dari sistem perpajakan yang optimal. Wajib pajak yang memiliki situasi serupa harus diberi pajak serupa. Salah satu cara pandang yang berlaku adalah pajak dinilai adil ketika wajib pajak dengan kemampuan membayar yang lebih banyak memiliki beban pajak yang lebih banyak. Begitu pula dengan wajib pajak yang lebih tidak patuh akan memperoleh sanksi yang lebih besar. Tentu saja, tarif pajak tersebut akan mengarah pada level progresif yang bervariasi pada sistem perpajakan.

Penetapan aturan saat ini menghilangkan kesederhanaan tarif yang sebelumnya tetap sebesar 2% perbulan untuk beberapa sanksi administrasi dan imbalan bunga, menjadi berdasarkan perhitungan suku bunga ditambah dengan uplift factor masing-masing pasal mengenai sanksi administrasi dan imbalan bunga dibagi 12 bulan. Dengan perubahan ini, seluruh pihak terkait harus memperbarui pengetahuan mereka atas tarif yang berlaku setiap bulan. Namun dilain sisi, penetapan penghitungan tarif baru dinilai lebih adil karena menggunakan suku bunga acuan tiap bulan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi aktual yang terjadi. Pengenaan uplift factor yang berbeda pada tiap pasal juga memberikan kepastian bahwa tindakan ketidakpatuhan pajak yang memiliki bobot kesalahan lebih besar akan mendapatkan sanksi bunga yang lebih besar.

Perubahan tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga hadir sebagai jawaban atas kejanggalan aturan perpajakan sebelumnya. Sebagai contoh, Undang-Undang KUP terdahulu mengatur tarif sanksi administrasi berupa bunga pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2a) tentang pembetulan SPT atas kesadaran sendiri yang membuat utang pajak menjadi lebih besar ditetapkan sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, tanpa adanya jangka waktu maksimal pemberian sanksi bunga. Sedangkan, tarif sanksi administrasi berupa bunga pada Pasal 13 ayat (2) tentang SKPKB ditetapkan sebesar 2% per bulan atas jumlah kurang pajak yang tertuang dalam SKPKB, dengan ketentuan pengenaan paling lama 24 bulan.

Perbedaan ketetapan jangka waktu pemberian sanksi administrasi pada kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa itikad baik WP yang berinisiatif melakukan pembetulan kesalahan SPT tidak menjadi poin penting yang diperhatikan karena atas tindakan tersebut justru mendapatkan peluang pengenaan sanksi yang lebih tinggi dibandingkan apabila kesalahan SPT ditemukan oleh fiskus dalam pemeriksaan dengan produk SKPKB. Hal ini akan membuat WP yang memiliki kondisi serupa enggan melaporkan kesalahan SPT dengan kesadaran sendiri dan hanya akan menunggu Surat Keputusan yang dikeluarkan fiskus untuk memperbaiki kesalahan SPT karena dihantui sanksi administrasi yang lebih besar.

Disparitas tersebut berusaha diperbaiki pada Pasal 36 ayat (2) PP 74 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa permohonan pengurangan sanksi administrasi terhadap sanksi Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) KUP yang dikenakan melebihi jangka waktu 24 bulan dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sehingga sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Namun, PP tersebut masih memiliki celah karena tidak mencakup sanksi yang diberikan untuk WP yang dengan kesadaran sendiri melakukan penyampaian SPT pertama kali dalam jangka waktu lebih dari 24 bulan dari tanggal jatuh tempo penyampaian SPT.

Pasal 27A Undang-Undang KUP tentang imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak pada saat dikabulkan sebagian atau seluruhnya pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan PK juga tidak kalah kontroversial. Hal ini karena aturan turunan Pasal tersebut, yaitu PP 74 tahun 2011, secara jelas memberikan batasan atas dasar pemberian imbalan bunga yang sebelumnya tidak tertuang pada Undang-Undang KUP. Hal ini merupakan pelanggaran atas prinsip hukum lex superior derograt legi imperior yang menyatakan bahwa hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya[2].

Penetapan sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga ditetapkan dengan perhitungan suku bunga acuan ditambah dengan uplift factor dibagi dibagi 12 bulan. Berikut adalah rincian uplift factor untuk masing-masing Pasal Undang-Undang KUP
• 0% untuk Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) serta Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)
• 5% untuk Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3);
• 10% untuk Pasal 8 ayat (5);
• 15% untuk Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a).

Pada tanggal 29 Desember 2020, Kepala Badan Kebijakan Fiskal telah menandatangani Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 57/KMK.10/2020 yang mengatur tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Januari 2021 – 31 Januari 2021. Tarif bunga pajak untuk bulan Januari 2021 bervariasi dari 0,51% hingga 1,34% untuk sanksi administrasi dan 0,51% untuk imbalan bunga. 

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Referensi:
[1] https://www.aicpa.org/ADVOCACY/TAX/downloadabledocuments/tax- policy-concept-statement-no-1-global.pdf
[2] https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/

Bagi pencinta tembakau, bersiaplah menyisihkan uang lebih banyak untuk menikmati hasil olahan tembakau mulai awal tahun ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengesahkan PMK Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 14 Desember 2020 lalu yang rencananya akan berlaku pada 1 Februari tahun 2021. Peraturan tersebut mengubah beberapa isi pasal Peraturan sebelumnya, yaitu PMK Nomor 152/PMK.010/2019. Perubahan utama terdapat pada Kenaikan tarif CHT yang tertuang dalam Lampiran II dan Lampiran III PMK Nomor 198/PMK.010/2020 dan hal ini menjadi bahasan yang paling disorot oleh masyarakat Indonesia beberapa pekan terakhir.

Berita kenaikan CHT tentu disambut antusias oleh kelompok masyarakat yang mendambakan lingkungan bebas asap rokok. Berdasarkan penelitian truthinitiative.org, merokok dapat menyebabkan lebih dari 1.300 kematian setiap hari dan dapat menyebabkan penyakit jantung, pernapasan, hingga kanker. Terlebih lagi, penggunaan tembakau bukan hanya berakibat pada masalah kesehatan bagi perokok individu tapi juga mempengaruhi lingkungan, ekonomi dan kesehatan bukan perokok melalui perokok pasif. Tingginya cukai rokok dinilai akan membuat harga beli rokok semakin mahal dan konsumsi masyarakat atas rokok menjadi berkurang. Balasan positif juga datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang mendukung Pemerintah menaikan cukai rokok secara konsisten setiap tahunnya untuk mencegah anak-anak Indonesia dengan mudah mendapatkan rokok.

Namun, respon sebaliknya datang dari penikmat rokok, pelaku industri rokok dan petani tembakau. Dilansir dari beberapa laman berita nasional, Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyatakan keberatannya atas kenaikan CHT yang dilakukan Pemerintah ditengah kondisi pandemi Covid-19. Kenaikan CHT dinilai tidak wajar karena saat ini daya beli konsumen industri tembakau sedang melemah dan volume industri dapat menurun secara signifikan apabila hal tersebut tetap berlanjut. Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) juga menyatakan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok membuat petani mengalami kerugian akibat harga yang kurang kompetitif. Terlebih karena mereka masih merasakan dampak dari kenaikan cukai yang terjadi pada tahun 2020 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tembakau di tingkat petani.

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada konferensi Pers tentang Kebijakan Cukai Rokok yang disiarkan melalui kanal youtube Kementerian Keuangan pada 10 Desember 2020, kenaikan CHT mendukung visi dan misi Presiden Indonesia untuk mewujudkan SDM maju, Indonesia unggul. Pemerintah telah terlebih dahulu menimbang berbagai aspek yang secara langsung berhubungan dengan CHT diantaranya terkait dampak kesehatan yang ditimbulkan dari konsumsi rokok, kesejahteraan tenaga kerja buruh pabrik rokok dan petani tembakau, kondisi ekonomi pada industri pengolahan tembakau yang masih terdampak pandemi virus Covid-19, serta maraknya produksi dan distribusi rokok ilegal akibat harga rokok semakin mahal. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan bersinergi dengan Kementerian lainnya untuk mengawal pelaksanaan PMK Nomor 198/PMK.010/2020 agar dapat berjalan dengan baik.

Meskipun tidak melakukan simplifikasi dengan menggabungkan golongan hasil tembakau, Pemerintah memberikan sinyal positif dengan memperkecil perbedaan celah tarif antar golongan hasil tembakau dan tidak menaikkan CHT bagi Sigaret Kretek Tangan yang merupakan industri padat karya. Berikut adalah rincian kenaikan beberapa tarif cukai hasil tembakau per batang atau gram buatan dalam negeri yang terdapat dalam PMK 198 tahun 2020 jika dibandingkan dengan PMK 152/PMK.010/2019.
1. SKM (Sigaret Kretek Mesin)
    a. Golongan I, naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865
    b. Golongan II A, naik Rp65 atau 13,8% menjadi Rp535
    c. Golongan II A, naik Rp70 atau 15,4% menjadi Rp525
2. SPM (Sigaret Putih Mesin)
    a. Golongan I, naik Rp145 atau 18,4% menjadi Rp935
    b. Golongan II A, naik Rp80 atau 16,5% menjadi Rp565
    c. Golongan II B, naik Rp85 atau 18,1% menjadi Rp555
3. SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter) atau SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter)
    a. Tanpa Golongan, naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865

Kenaikan tarif cukai juga berlaku untuk tembakau yang didapatkan dengan cara impor. Besarnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau per batang atau gram tersebut dirinci sebagai berikut
    1. SKM (Sigaret Kretek Mesin), naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865
    2. SPM (Sigaret Putih Mesin), naik Rp145 atau 184% menjadi Rp935
    3. SKTF (Sigaret Kretek Tangan Filter) atau SPTF (Sigaret Putih Tangan Filter), naik Rp125 atau 16,9% menjadi Rp865

Dengan diberlakukannya PMK ini, Pemerintah memperkirakan affordability index pembelian rokok akan naik dari 12,2% menjadi 13,7% – 14% sehingga rokok makin tidak dapat terbeli. Pemerintah berharap hal tersebut dapat menurunkan prevalensi merokok secara umum dari 33,8% menjadi 33,2% pada tahun 2021 dan menurunkan prevalensi merokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7% pada tahun 2024. Pemerintah juga menargetkan penerimaan negara sebesar 173,78 Triliun pada tahun 2021 atas kenaikan CHT ini.

Sebagai tanggapan atas respon negatif yang diberikan pada kenaikan CHT tahun 2021, pemerintah telah mengundangkan PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) pada 18 Desember 2020 dan menetapkan kebijakan pembentukan Kawasan Industri Hasil temabakau (KIHT). Pemberian DBH CHT secara umum digunakan untuk mendanai kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat (50%), bidang penegakan hukum (25%), dan bidang kesehatan (25%). Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas penundaan pembayaran pita cukai untuk penjualan lokal bagi perusahaan yang dominan melakukan eskpor untuk mendorong perusahaan melakukan ekspor daripada mengedarkan rokok di dalam negeri.

Penulis:
1.Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2.Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Penandatanganan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo  menandakan berlakunya 186 pasal dalam 1187 halaman isi dan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja secara bersamaan. Banyaknya aturan yang ditetapkan sekaligus melalui pengesahan satu undang-undang menuntut masyarakat bertindak cermat dalam memahami konsekuensi dari pasal-pasal yang berubah dan bertambah. Pemahaman informasi terbaru atas Undang-Undang Cipta Kerja akan menghindarkan masyarakat dari kesalahan pengambilan keputusan.

Salah satu kluster yang menjadi perhatian adalah kluster perpajakan. Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan sendiri telah diubah beberapa kali sebelumnya. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebanyak 21 Pasal mengalami perubahan, 3 Pasal dihapus, dan 4 Pasal ditambahkan pada keseluruhan 4 Undang-Undang Perpajakan sekaligus, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 113, Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Pasal 111, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada Pasal 112, serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 114. Kluster Perpajakan sendiri terdapat dalam Bab IV tentang Kemudahan Berusaha bagian ketujuh.

Pelaksanaan dari beberapa aturan perpajakan dalam Undang-Undang ini membutuhkan aturan turunan, seperti Peraturan Menteri Keuangan, yang ditujukan untuk menjelaskan isi Undang-Undang lebih lanjut. Peraturan Menteri Keuangan tersebut direncakan akan dikeluarkan secepatnya.

Tujuan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tercantum dalam Pasal 3, yaitu diantaranya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja; menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil; penyesuaian aspek pengaturan bagi koperasi, UMKM, serta industri nasional; dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Lalu bagaimana perubahan peraturan perpajakan pada Undang-Undang Cipta Kerja dapat mewujudkan tujuan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini? Berikut kami rangkum komparasi perbedaan isi Undang-Undang Cipta Kerja kulster perpajakan dengan Undang-Undang Perpajakan yang telah disahkan sebelumnya.

Silahkan download file Komparasi Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Undang-Undang Perpajakan di bawah ini: