Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan angka yang rendah. Pada tahun 2012, dibuktikan dengan SPT tahunan yang disampaikan baru sebesar 53,70% (Antaranews, 21 November 2013). Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi faktor rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pajak. Atau bisa kita sebut dengan ‘Blind of Tax Era’.

Penelitian yang ditulis oleh Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompungsunggu menuliskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang mempunyai indikator peraturan perpajakan , media penyuluhan, dan seminar, informasi langsung, talkshow, wawasan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan yaitu sebesar 60,5% (Winerungan, 2012). Artinya ketika dilakukan sosialisasi kepatuhan pajak meningkat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai perpajakan sendiri.

Dalam hal ini harusnya pemerintah meningkatkan sosialisasi perpajakan agar kepatuhan pajak juga bisa meningkat. Dengan adanya sosialiasi yang bisa memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak akan memudahkan mereka untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan. Jika di ibaratkan, merakit sebuah lemari baru pasti membutuhkan arahan atau instructions yang mudah di mengeri agar lembari bisa terpasang dengan baik. Sama dengan masyarakat kita, jika ingin kepatuhan pajak masyarakat meningkat, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan maksimal.
Sebenarnya, jika di analisis lebih lanjut pemerintah juga telah banyak berjuang untuk melakukan sosialisasi pajak di negeri ini. Dalam buku ‘Suatu Kala di KP2KP’ yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, menunjukkan bagaimana perjuangan para pegawai KP2KP melakukan sosialisasi di daerah-daerah terpencil. KP2KP memiliki singkatan sebagai Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Mungkin masih jarang yang mendengarnya. Tetapi ketika membaca buku ini dapat dipahami bahwa Dirjen Pajak memiliki sebuah program untuk melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat. Karena memang jika di lihat dari statistik perpajakan di
Indonesia, jumlah pajak yang masuk kedalam pundi-pundi pemerintah memang belum mencapai target maksimal. Pemerintah mengeluarkan prognosis penerimaan perpajakan di 2019. Penerimaan pajak diramal terjadi kekurangan atau shortfall hingga Rp 140 triliun di 2019 ini. Terutama Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), yang seharusnya menyumbang total penerimaan pajak paling besar juga baru terealisasi sebesar Rp 376,3 triliun atau 42,1% dari target.

Peran pemerintah disini dirasa sangat perlu untuk mensosialisasikan dasar pajak kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di daerah 3T ( Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia). Dimulai dari sabang hingga Merauke, KP2KP telah dibangun untuk mensosialisasikan pajak ke masyarakat Indonesia. Terutama di daerah 3T tersebut. Mungkin memang masih banyak masyarakat yang pragmatis dan berpikir bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan. Tetapi tidak bisa di pungkiri dalam buku KP2KP dijelaskan bagaimana usaha para pegawai KP2KP melakukan sosialisasi perpajakan didaerah 3T.

Pemerintah sebenarnya bukan satu-satunya objek yang bisa kita tuntut untuk meningkatkan sosialiasi perpajakan dan menyudahi ‘Blind of Tax Era’ ini. Banyak sekali akademisi dan mahasiswa terpelajar yang memperdalam perpajakan dalam hampir 3 sampai 5 tahun. Harusnya para kaum terpelajar ini bisa hadir untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat Indonesia. Winerungan pada tahun 2012 menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sosialisasi bisa dilakukan melalui media informasi, talkshow, dan penyuluhan. Ini adalah sumber kekuatan yang bisa dilakukan di masa ini. Media sosial menjadi satu hal yang tidak lepas dari genggaman generasi muda milenial saat ini.

Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Indonesia menjadi raksasa ketiga pengguna smartphone di Asia setelah China dan India. Pertumbuhan pengguna smartphone dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Diperkirakan pertumbuhannya akan terus meningkat sampai tahun 2017. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan sosialisasi perpajakan melalui aplikasi mobile.

Dari hasil riset Wearesosial Hootsuite, media sosial yang menempati tempat pertama adalah YouTube dengan perolehan angka sebesar 88%. Artinya memang banyak masyarakatIndonesia yang mengakses YouTube dalam setiap detiknya. Kesempatan yang sangat besar bisa digunakan untuk membuat konten-konten menarik mengenai perpajakan. Ketika masyarakat melakukan pencarian kata pajak di YouTube, memang sudah banyak pihak-pihak yang membuat video mengenai perpajakan di YouTube. Ada beberapa kantor konsultan pajak juga yang telah merilis video-video kreatif tentang perpajakan. Peningkatan yang baik dalam bidang peningkatan pengetahuan pajak. Akan tetapi ini hal ini memang terasa tidak maksimal jika masih sedikit viewers video tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hetti,dkk (2018) menunjukkan bahwa media massa berperan penting dalam melakukan sosialisasi perpajakan. Media masa mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak, ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh fiscus ( Dirjen Pajak) yang telah menggunakan berbagai media seperti : Media elektronik, media cetak dan media On Line, sebagai sarana untuk mensosialisasikan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagai sarana informasi kepada wajib pajak dalam memandu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta sebagai sarana komunikasi langsung (by on line) dalam memecahkan masalah, dengan melalui Chat Pajak, Kring Pajak dan lain-lain (Jurnal SIKAP Vol.2 No.2 2018).

Bahkan di jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa dengan adanya media masa bisa meningkatkan pelaporan SPT secara signifikan. Dalam pelaporan nya pun wajib pajak melakukannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dan berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa media massa benar-benar memiliki peran penting untuk melakukan sosialisasi perpajakan di Indonesia saat ini. Dari sisi kemudahan, media sosial juga lebih mudah akses dan dimengerti bahkan jika dibuat dengan video yang menceritakan kehidupan kita sehari-hari. Karena berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari harusnya tidak mudah untuk membuat video kreatif mengenai sosialisasi perpajakan sendiri.

Generasi milenial adalah generasi yang mengemban peran untuk melakukan perubahan yang baik pada negaranya. Bahkan mereka biasa disebut sebagai agent of change. Langkah nyata yang bisa diambil oleh generasi muda adalah menggunakan sosial media sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi perpajakan. Siapakah generasi muda ini? Seperti yang telah jelaskan diatas, banyak sekali akademisi maupun para konsultan pajak yang berada di usia 20an.

Para kaum terpelajar ini diharapkan dapat membuat banyak perubahan pada negaranya dengan membuat Gerakan sadar perpajakan ala milenial.
Banyak Gerakan yang sudah muncul sekarang sepertinya adanya Tax Center di universitas hingga mudahnya bertanya kepada Kring Pajak melalui twitter. Banyak ditemui juga aplikasi mobile yang memuat tentang perpajakan. Hal-hal seperti ini memang harus disambut baik oleh pemerintah. Mungkin pemerintah bisa menggunakan ini sebagai sarana kerjasama untuk sama-sama meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat dan memudahkan mereka dalam membayar pajak.

Memang sudah saatnya untuk mengakhiri ’Blind of Tax Era’ ini. Pemerintah dan Generasi Milenial perlu untuk akhirnya berkolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat Indonesia. Semoga semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui pajak dan jumlah pendapatan pajak Indonesia bisa terus meningkat setiap tahunnya. Peran para akademisi sangat dibutuhkan disini. Semoga semua pihak bisa terus berkontribusi untuk negeri. Untuk Indonesia yang lebih baik.

Pajak adalah sesuatu yang wajib bagi setiap warga negara yang berada di Indonesia. Peraturan tentang perpajakan sangat beragam dan rumit untuk dipahami kebanyakan orang. Kesalahan seringkali terjadi karena wajib pajak salah mengartikan peraturan perundang-undangan tentang pajak. Sebagai jalan keluar dari masalah ini, anda dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga yaitu konsultan pajak. Pemerintah telah mengatur keberadaan konsultan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perudang-undangan perpajakan.

Peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap wajib pajak mempunyai kewenangan dalam mengurus segala hal tentang pajak. Kewenangan dalam hal ini termasuk meminta bantuan dari konsultan pajak. Wajib pajak berhak memberikan kuasanya kepada konsultan pajak untuk mengurusi segala hal terkait perpajakan. Wajib pajak yang ditangani konsultan pajak dapat berupa perseorangan maupun badan. Bagi anda yang memiliki perusahaan keberadaan konsultan pajak akan banyak membantu. Berikut beberapa keuntungan yang diperoleh pengusaha saat menggunakan konsultan pajak.

Tidak Mengurus Sendiri
Beberapa orang berpendapat melaporkan dan membayar pajak dapat dilakukan sendiri. Namun mengurus pajak sendiri beresiko mengalami kesalahan atau kurang bayar. Belum lagi, peraturan perihal pajak yang sangat dinamis dan sering mengalami perubahan seperti penerapan amnesti pajak,omnibus law hingga berbagai insentif pajak. Dengan menggunakan konsultan pajak, anda tak perlu khawatir memikirkan administrasi tentang pajak perusahaan.

Meminimalisir Kesalahan
Konsulan pajak profesional akan memastikan perusahaan tidak lebih bayar pajak. Kesalahan dalam pelaporan pajak juga bisa dihindari jika perusahaan memiliki konsultan pajak. Meskipun terjadi kesalahan, konsultan pajak yang akan mendampingi menangani sengketa tersebut hingga selesai. Menggunakan konsultan pajak tidak akan menyita waktu dan pikiran pimpinan perusahaan karena masalah akan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Memperoleh Pendampingan
Suatu saat, jika perusahaan anda mendapatkan panggilan atau pemeriksaan pajak, konsultan pajak anda dapat memberikan pendampingan. Pendampingan dapat membebaskan atau memperkecil kerugian yang dialami perusahaan anda. Pemeriksaan seringkali terjadi karena adanya perbedaan penghitungan antara perusahaan dan Dirjen pajak. Konsultan pajak juga akan mendampingi anda hingga sidang di pengadilan jika terdapat sengketa pajak.

Mendapat Informasi Terbaru
Berbagai kemungkinan dapat terjadi seiring diamandemennya Undang-Undang terkait perpajakan. Terkadang satu perturan perundang-undangan yang dikeluarkan akan saling terhubung dengan Undang-Undang lainnya. Peraturan dan Undang-Undang yang baru dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan anda dibandingkan Undang-Undang yang lama. Menggunakan konsultan pajak akan membantu anda mengupdate segala informasi baru yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak. Baik itu kebijakan, peraturan atau Undang-Undang yang baru. Anda tak perlu repot mempelajari Undang-Undang baru yang tentunya menguras tenaga dan waktu anda.

Anda tak perlu khawatir menggunakan konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakan. Sebab keberadaan konsultan pajak di Indonesia telah diakui oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Peraturan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014 ini memuat 32 pasal yang membahas segala hal tentang konsultan pajak. Setelah anda memutuskan menggunakan konsultan pajak, anda perlu memperhatikan cara memilih konsultan pajak dengan baik.

Pajak merupakan sebuah hal yang sangat krusial dan rumit karena terdiri dari berbagai macam peraturan dan Undang-Undang. Kesalahpahaman antara wajib pajak dengan petugas pajak kerap kali terjadi dan menimbulkan sengketa. Sengketa timbul karena perbedaan perhitungan atau pembayaran antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa pajak dilakukan lewat pengadilan pajak. Peraturan tentang pengadilan pajak telah ditetapkan dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang disahkan pada 12 April 2002 di Jakarta.

Banding dan gugatan adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa dengan petugas pajak di hadapan pengadilan pajak. Apakah perbedaan banding dan gugatan dalam penyelesaian sengketa pajak? Berikut ini pengertian banding dan gugatan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti dijelaskan pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Wajib pajak dapat mengajukan banding jika merasa tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sebagai tindak lanjut dari keberatan yang diajukan sebelumnya.

Setelah mengajukan banding, wajib pajak akan mendapatkan surat balasan berupa surat uraian banding yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 3 bulan. Terdapat sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding apapun keputusan pengadilan. Banding mempunyai dasar hukum pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sedangkan gugatan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Wajib pajak mengajukan gugatan jika merasa tidak puas dengan prosedur pelaksanaan dan penerbitan surat-surat keputusan.

Setelah mengajukan gugatan, wajib pajak akan mendapatkan surat balasan berupa surat tanggapan yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 1 bulan. Berbeda dengan upaya banding, pada pengajuan gugatan wajib pajak tidak dikenakan sanksi. Gugatan mempunyai dasar hukum yang dijelaskan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sengketa pajak dapat diselesaikan dengan tahapan mulai dari pengajuan keberatan, gugatan, banding hingga upaya terakhir adalah peninjauan kembali. Penyelesaian sengketa pajak diharapkan menjadi jalan keluar untuk menghentikan perselisihan antara petugas pajak dan wajib pajak. Sebab pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia demi menumbuhkan iklim perekonomian tanah air. Setelah mengetahui perbedaan antara banding dan gugatan, anda dapat melakukan pencegahan terjadinya sengketa pajak.

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah mewabahnya pandemi virus corona atau covid-19. Pembebasan fasilitas pajak diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM. Penambahan kebijakan yang ditujukan bagi pelaku UMKM menambah banyak sektor stimulus perpajakan yang diberikan pemerintah.

Insentif untuk UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Peraturan di atas merupakan perubahan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. PMK tentang insentif bagi pelaku UMKM ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2020 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

Insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah berlaku untuk pelaku UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Selama ini, pelaku UMKM dengan kategori di atas dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto. Pembebasan pajak bagi pelaku UMKM diberikan untuk meringankan beban dan perlindungan sebagai dampak pandemi virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Selain itu, pembebasan pajak juga diberikan dikarenakan banyaknya daerah yang menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Kebijakan PSBB tentu mempengaruhi iklim ekonomi yang berdampak terhadap pendapatan pelaku usaha UMKM.

PPh UMKM Ditanggung Pemerintah diberikan selama 6 bulan mulai masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Untuk mendapatkan keringanan ini, wajib pajak harus mendapatkan surat keterangan dan memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Setelah mendapatkan fasilitas ini, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir.

Seperti diketahui sebelumnya, pelaku usaha yang masuk kelompok UMKM dikenakan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan jumlah peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Kewajiban membayar pajak bagi UMKM ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan diberikannya kebijakan ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan pembebasan PPh Final. Karena 0,5 tarif pajak penghasilan final pelaku UMKM ditanggung pemerintah sebagai penanganan dampak mewabahnya virus corona.

Ketersediaan obat dan alat kesehatan dalam menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 atau covid-19 merupakan hal utama. Guna mendorong ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pembebasan PPh dan PPN atas impor obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19. Peraturan ini disebutkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 34/PMK.04/2020.

Fasilitas bebas pajak impor diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan dan berbagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk membantu penanganan wabah covid-19. Barang-barang yang termasuk dalam klasifikasi di atas antara lain, obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan deteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien dan peralatan pendukung lainnya.

Selain barang-barang tersebut, fasilitas bebas pajak perolehan dan pemanfaatan jasa ntuk menangani wabah covid-19 juga dibebaskan. Jasa yang dibebaskan pungutan PPN dan PPh antara lain, jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan managemen, jasa persewaan serta jasa pendukung lainnya. Dengan catatan, jasa-jasa di atas digunakan untuk penanganan wabah covid-19 yang sedang merebak di Indonesia.

Seperti diterangkan dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020 terdapat beberapa golongan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, PPN atas barang mewah dan PPh pasal 22 unrtk berbagai produk kesehatan. Produk kesehatan tersebut seperti ventilator, alat perlindungan diri (APD), masker, hand sanitiser atau cairan pembersih tangan, sarung tangan, produk yang mengandung disinfektan, alat tes kilat (rapid testing kit), alat PCR (Polymerase Chain Reaction) , obat dan vitamin.

Pembebasan pungutan pajak atas impor obat dan alat kesehatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Coronavirus Disesea 2019 (COVID-19). PMK di atas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2020 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.
Seperti diketahui sebelumnya, tenaga medis di berbagai daerah sempat mengeluh kekurangan alat pelindung diri atau APD hingga masker. Pembebasan pajak ini diharapkan menimbulkan percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang dipergunakan dalam penanganan pandemi covid-19 seperti yang disebutkan dalam pembukaan PMK Nomor 34/PMK.04/2020. Peraturan yang diundangkan dan berlaku mulai 17 April 2020 ini menerangkan pembebasan pajak untuk masa pajak April 2020 hingga masa pajak September 2020 atau selama 6 bulan.

Menghadapi meluasnya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, pemerintah Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat pada 31 Maret 2020. Hal ini diakibatkan tingginya resiko yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Hingga tulisan ini dibuat lebih dari 100 orang yang positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia.

Seperti dijelaskan dalam Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian bersifat luar biasa yang ditandai penyebaran penyakit menular, radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan serta berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Sebagai bentuk antisipasi dampak ekonomi karena virus corona, pemerintah mengeluarkan insentif pajak penghasilan impor. Berikut beberapa poin tentang insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor yang diterangkan mulai pasal 6 di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020:

Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak yang:

  • Memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang disebutkan di lampiran F PMK Nomor 23/PMK.03/2020 (sebanyak 102 KLU). KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018.
  • Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai Perusahaan KITE.

Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor diajukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran G PMK Nomor 23/PMK.03/2020).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Surat Penolakan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima. SKB berlaku sejak diterbitkan sampai 30 September 2020.

Wajib pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada kepala KPP dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran J PMK Nomor 23/PMK.03/2020) setiap 3 bulan.

Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dilaporkan paling lambat:

  • Tanggal 20 Juli 2020, untuk masa pajak April – Juni 2020
  • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa pajak Juli – September 2020

Insentif pembebasan pajak penghasilan pasal 22 Impor diberikan pemerintah selama 6 bulan. Pemerintah berharap insentif ini akan menjadi stimulus pada sektor industri yang tercantum untuk tetap mempertahankan laju impornya.

Pemerintah kembali memberikan insentif di bidang pajak akibat mewabahkan virus corona. Pemerintah menanggung pajak penghasilan pegawai di sektor industri pengolahan sebesar 100%. Insentif ini diberikan selama 6 bulan untuk pegawai yang mempunyai penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah pertahun.
Pegawai yang dimaksud adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Orang pribadi tersebut melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Perihal penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain akan ditetapkan pemberi kerja.

Berikut beberapa poin tentang insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diterangkan pada pasal 2 di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020:

1. Fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk masa pajak April-September 2020. Insentif ini diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (sebanyak 440 KLU).
  • Dengan syarat KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018.
  • Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai Perusahaan KITE
  • Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Menerima dan memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur. Penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah setahun atau sekitar 16,7 juta rupiah per bulan.

2. Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah wajib diberikan secara tunai ke pegawai. Pengasilan tersebut tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai yang menerimanya.

3. Pemberi kerja yang memenuhi kriteria wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran C PMK Nomor 23/PMK.03/2020) agar dapat memperoleh manfaat insentif insentif PPh Pasal 21 DTP.

4. Pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis tetapi tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai format yang telah ditentukan (format di lampiran D PMK Nomor 23/PMK.03/2020). Surat akan diterbitkan kepala KPP dalam jangka waktu 5 hari kerja.

5. Pemberi kerja wajib menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP kepada kepala KPP dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran E PMK Nomor 23/PMK.03/2020).

6. Pemberi kerja wajib membuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Cetakan Kode Billing dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2020” atas PPh Pasal 21 DTP yang dilaporkan.

7. Laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dilampiri dengan SSP atau Cetakan Kode Billing, dilaporkan paling lambat:

  • Tanggal 20 Juli 2020, untuk masa pajak April – Juni 2020
  • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa pajak Juli – September 2020

Insentif yang diberikan pemerintah sebagai bentuk antisipasi dampak ekonomi mewabahnya Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pemerintah berharap insentif ini akan menjadi tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan agar para pekerja dapat mempertahankan daya beli.

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan surat paksa, pengertian tersebut dijelaskan pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang ini yang disahkan pada 12 April 2002 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia kala itu, Megawati Soekarnoputri.

Sengketa pajak tercipta karena terjadi perselisihan antara wajib pajak dan petugas pajak. Perselisihan dapat berupa perbedaan perhitungan atau pembayaran. Selain itu, peraturan atau produk hukum yang berlaku bersifat abu-abu cenderung membingungkan karena saling tumpang tindih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Untuk mencegah sengketa pajak yang semakin sering terjadi, berikut beberapa cara untuk mencegah munculnya sengketa pajak.

Melakukan Sosialisasi
Peraturan tentang perpajakan sangat beragam dan saling berkaitan satu sama lainnya. Peraturan dan Undang-Undang di bidang perpajakan juga cenderung cepat berubah sesuai situasi dan kondisi. Sosialisasi oleh pejabat pajak kepada wajib pajak harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus. Hal ini dilakukan agar wajib pajak mendapatkan dan memahami informasi terbaru demi meminimalisir kesalahpahaman di kemudian hari.

Pelatihan Karyawan secara berkala
Selain wajib pajak, karyawan yang menangani pajak juga harus dibina secara berkelanjutan. Kemampuan sumber daya manusia dalam menangkap informasi juga dapat berpengaruh pada seberapa banyak kesalahan yang terjadi. Pelatihan akan membuat petugas pajak dapat menerbitkan peraturan atau produk hukum yang sesuai dengan keadaan, tidak bersifat tumpang tindih antara satu peraturan dan lainnya. Sebab peraturan yang bersifat membingungkan dapat memperbesar kemungkinan kesalahan yang terjadi.

Melibatkan Pihak Ketiga
Pihak ketika dalam hal ini adalah konsultan pajak yang memiliki izin resmi. Dengan melibatkan konsultan pajak yang berpengalaman, pelaporan, penghitungan hingga pembayaran mempunyai sedikit kesalahan. Adanya konsultan pajak dapat membantu wajib pajak memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang sesuai. Konsultan pajak juga dapat melakukan perencanaan pajak hingga pendampingan penyelesaian sengketa pajak.
Sengketa pajak sangat rentan terjadi, terlebih di saat pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan baru terkait bidang perpajakan. Kemungkinan menghilangkan sengketa pajak tentu tidak dapat dilakukan. Meskipun tak mungkin dihilangkan, munculnya sengketa pajak dapat diminimalisir dengan berbagai cara tersebut.

Konsultan Pajak Surabaya. Pelanggaran dalam bidang perpajakan berakibat pengenaan sanksi pajak. Ketentuan dan peraturan tentang sanksi pajak telah ditetapkan dan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pajak dapat diancamkan atau diberikan kepada wajib pajak, pejabat pajak hingga pihak ketiga yang melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Secara umum, sanksi pajak terbagi menjadi 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara dikenakan sesuai dengan tindak pelanggaran dan tindak kejahatan yang dilakukan pihak-pihak terkait. Berikut beberapa penjelasan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan.

  • Denda. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN.
  • Bunga. Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.
  • Kenaikan. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh wajib pajak.

2. Sanksi Pidana
Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

Denda Pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Pidana Kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

Pidana Penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

Berbagai sanksi di atas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya agar tidak mendapar sanksi pajak adalah menyampaikan informasi dan data yang berkaitan tentang pajak dengan sebenar-benarnya. Sebab ketidakjujuran dalam pelaporan atau pembayaran pajak akan menimbulkan kerugian negara. Selain itu untuk menghindari berbagai kesalahan anda bisa meminta bantuan kepada pihak ketiga yang lebih mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga dapat membantu memutuskan data dan informasi mana saja yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. 

Pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Kewajiban warga negara membayar pajak telah diatur dalam Undang Undang (UU). Meskipun sudah diatur dalam Undang Undang, masyarakat seringkali bingung jika menghadapi masalah pajak. Terlebih Undang Undang yang menyangkut tentang pajak sangat beragam dan rumit. Saat itulah peran konsultan pajak banyak dicari masyarakat untuk membantu mengurusi masalah perpajakan.
Konsultan pajak dapat menghemat waktu anda mengurusi segala hal yang berkaitan dengan pajak. Bantuan konsultan pajak mulai dari merencanakan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan laporan pajak, retitusi pajak, mendampingi dalam pemeriksaan pajak hingga menyelesaikan sengketa. Beberapa konsultan pajak juga menawarkan pendampingan dalam pengerjaan pembukuan perusahaan.
Memilih menggunakan konsultan pajak dapat mengurangi beban administrasi pajak yang harus anda kerjakan. Selain itu, memakai konsultan pajak juga akan lebih efisien karena memperkecil tingkat kesalalahan. Baik kesalahan dalam pelaporan ataupun pembayaran. Memilih perusahaan konsultan pajak memang tidak boleh sembarangan. Salah memilih, anda bisa saja terkena sanksi hukum bahkan denda.
Berikut beberapa hal yang harus anda perhatikan dalam memilih konsultan pajak.
Izin Praktek
Satu di antara cara untuk mengetahui keabsahan perusahaan konsultan pajak adalah melalui Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP). Jika perusahaan konsultan pajak yang anda pilih terdaftar dalam SIKOP, maka perusahaan tersebut telah mempunyai izin. Untuk memperoleh sebuah izin praktek, perusahaan harus memiliki kualitas yang baik. Karena perusahaan konsultan pajak yang terdaftar dalam SIKOP telah memiliki izin praktek resmi dari Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia. Anda juga dapat mengecek di beberapa situs keanggotaan asosiasi atau ikatan konsultan pajak di Indonesia.
Pengalaman
Sebelum menentukan konsultan pajak, sebaiknya anda mencari informasi tentang track record perusahaan. Mulai dari bagaimana cara perusahaan menyelesaikan sebuah masalah hingga orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Anda juga bisa meminta rekomendasi dari kenalan yang telah memakai bantuan konsultan pajak terlebih dahulu. Dengan meminta rekomendasi, anda akan mendapatkan gambaran bagaimana perusahaan konsultan tersebut bekerja. Apakah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan atau menyalahi aturan demi mencapai tujuan. Sebab jika perusahaan bekerja dengan melanggar hukum, kelak anda juga akan menerima akibatnya.
Kredibilitas
Jangan sembarang memilih konsultan untuk urusan pajak. Pilihlah perusahaan konsultan pajak yang bisa diajak berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Bukan perusahaan yang tidak melibatkan anda dalam setiap keputusan. Hal penting lainnya adalah memilih konsultan pajak yang dapat menjaga kerahasiaan data-data kliennya. Anda tentu tak ingin data-data pribadi dijual ke pihak lain yang tak bertanggung jawab dan disalahgunakan.
Tarif
Carilah konsultan pajak yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang anda miliki. Beberapa perusahaan konsultan pajak menerapkan tarif yang berbeda untuk setiap layanan. Ada yang menyediakan tarif berdasarkan jam, ada pula yang bersifat jangka panjang. Pastikan anda membaca detail tarif dan layanan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Pajak adalah sebuah pungutan wajib dari masyarakat untuk negara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik anda tentu akan membayar pajak sesuai ketentuan.  Nantinya, pajak dari masyarakat akan digunakan pemerintah untuk kepentingan umum. Seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran pendidikan, membiayai anggaran kesehatan hingga anggaran negara lainnya