Ketika mendengar kata transfer pricing, mungkin banyak yang beranggapan bahwa ini adalah salah satu cara untuk menghindari pajak di suatu negara. Padahal pada kenyataannya pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Berikut sedikit ringkasan mengenai transfer pricing dalam ruang lingkup pajak internasional.

Dalam dunia perpajakan dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tax avoidance. Kata-kata ini memiliki arti sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut disebut tidak melewati peraturan hukum atau legal dikarenakan tidak melewati ketentuan perpajakan. Kasus ini juga berbeda dengan adanya penggelapan pajak atau tax evasion. Dalam hal ini dilakukan suatu alur yang bisa memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, contohnya tidak melaporkan seluruh penjualan atau meningkatkan jumlah biaya secara fiktif.

Pertanyaannya adalah, apakah skema tax avoidance dalam transfer pricing untuk penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang ada dapat dibenarkan? Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Maka, perlu ada solusi yang diberikan untuk mengurangi adanya upaya penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dengan skema transfer pricing, dan agar menghindari pemajakan berganda. Diperlukan hadirnya kewenangan otoritas pajak dalam melakukan koreksi atas nilai transaksi afiliasi perlu untuk dibatasi oleh suatu aturan yang dijadikan acuan secara internasional. Disebabkan oleh hal ini dibutuhkan sebuah International Tax Regime.

Dalam The Oxford Handbook of International Business dijelaskan bahwa International Regime adalah suatu hubungan fungsional dan perilaku antara pemerintah di berbagai negara yang dibentuk sebagai respon dari permasalahan di tingkat internasional mengenai suatu isu tertentu. Hubungan fungsional dan perilaku ini sebetulnya baru akan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ataupun dalam peraturan yang ada di dalam negeri. Dengan mempertimbangkan adanya harmonisasi hukum antar negara, International Tax Regime ini mulai digunakan oleh berbagai negara.

Pada pelaksanaannya, International Tax Regime dipertemukan di dalam suatu model P3B. Berdasarkan tugas yang ada saat ini, di ranah global terdapat dua organisasi multinasional yang berperan dalam merumuskan International Tax Regime. Pertama adalah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan United Nations (UN). Tugas kedua organisasi ini adalah menerbitkan dokumen model P3B yang akan digunakan sebagai rujukan oleh berbagai negara dalam merumuskan P3B dengan negara lain.

OECD memiliki peran besar dalam ranah transfer pricing dikarenakan mereka telah menerbitkan suatu dokumen yang menjabarkan mengenai Pasal 9 OECD Model atau lebih dikenal sebagai OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration. Diperlukan sebuah aturan main dalam skema transfer pricing adalah untuk menghindari pemajakan berganda terjadi, yang disebut sebagai International Tax Transfer Pricing Regime. Kehadiran aturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tax abuse dan mencegah pemajakan berganda.
Perusahaan multinasional yang melakukan skema transfer pricing dalam rangka menghindari pajak, dengan adanya International Tax Transfer Pricing Regime ini otoritas pajak memiliki wewenang untuk mencegah hal ini terjadi. Lain halnya ketika setiap otoritas pajak yang ada melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda, pemajakan berganda atas laba perusahaan multinasional bisa memungkinkan untuk terjadi.

Prinsip yang digunakan dalam International Tax Transfer Pricing Regime adalah kesetaraan antar negara, netralitas internasional, dan kesetaraan Wajib Pajak dari negara yang berbeda. Ketiga prinsip ini menjadi acuan untuk akhirnya mengharmonisasikan gerakan antar negara untuk menjalankan peran masing-masing. Menghapus prinsip ini dapat menyebabkan munculnya suatu keadaan yang tidak seimbang antar negara.

Pada dasarnya skema transfer pricing memiliki keunggulan bahwa peran ini hanya bisa digunakan oleh perusahaan multinasional dibanding dengan perusahaan independent. Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak internasional (international tax planning). Oleh karena itu, diperlukan kesetaraan horizontal sebagai prinsip dasar dalam International Tax Transfer Pricing Regime.

Dapat disimpulkan bahwa transfer pricing memerlukan suatu aturan main agar terdapat sebuah perubahan besar dalam pelaksanaannya. Agar setiap perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dapat melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya dengan baik juga. Stigma seperti hadirnya transfer pricing untuk melakukan tax avoidance tidak dapat dibenarkan karena dalam pelaksanaannya memang berbeda. Dengan adanya aturan ini tax avoidance maupun tax evasion pun bisa untuk dihindari.

Sangat penting untuk memahami bahwa isu perpajakan bisa menjadi salah satu dari dimensi yang dapat mendorong aktivitas dalam perusahaan. Kebijakan transfer pricing seharusnya tidak serta merta diduga sebagai upaya penghindaran pajak, namun harus dilihat dari konteks yang lebih komprehensif. Transfer pricing hadir untuk menunjukkan kontribusi dari masing-masing pihak dalam grup perusahaan multinasional dengan kondisi seandainya transaksi tersebut dilakukan antar pihak independen. Manipulasi transfer pricing dapat terjadi dikarenakan adanya suatu penyimpangan atas nilai kompensasi yang harus nya diterima oleh entitas perusahaan multinasional tetapi tidak diberikan secara komprehensif.

Maka dari itu manipulasi transfer pricing harus dihindari karena dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan adanya International Tax Transfer Pricing Regime diharapkan bisa menjadi langkah awal bagi para perusahaan multinasional di berbagai negara untuk menjalani kewajiban perpajakannya dengan baik. Agar setiap hak dan kewajiban masing-masing Wajib Pajak bisa dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada di negara nya sendiri. Peran ini bisa menjadi langkah awal perubahan untuk mendorong perilaku jujur dalam bertransaksi dan juga menguntungkan berbagai pihak yang terlibat dalam skema transfer pricing tersebut.

Bagaimana pendapat umum mengenai transfer pricing? Transfer pricing sering dilihat sebagai praktik penghindaran pajak. Pendapat ini bisa menjadi benar dan bisa menjadi salah. Transfer pricing hanyalah satu dari sekian banyak langkah perencanaan pajak (tax planning). Tax planning berpotensi untuk masuk ke dalam penghindaran pajak jika dilakukan secara agresif.

Literatur mengenai transfer pricing berkembang seiring kondisi perekonomian global. Perbedaan besar dari perkembangan literatur transfer pricing terletak pada motivasi penggunaan skema transfer pricing untuk penghindaran pajak. Namun, beberapa literatur justru menunjukkan peran besar dari transfer pricing untuk kepatuhan pajak yang berdampak besar pada keadaan perekonomian regional.

Prem Sikka dan Hugh Willmott (2010) berpendapat dalam jurnalnya yang berjudul The Dark Side of Transfer Pricing: Its Role in Tax Avoidance and Wealth Relativeness bahwa bahwa transfer pricing bukan hanya sebagai teknik akuntansi tetapi juga sebagai sumber dan pengalokasian untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan transfer pricing memiliki peran dalam penghindaran pajak. Jadi, ujung dari transfer pricing adalah pengalokasian pendapatan, kesejahteraan, kualitas dan resiko kehidupan.

Contoh kasus yang terjadi adalah otoritas pajak Amerika Serikat (AS) merekrut 1.200 dan 800 staf tambahan, masing-masing pada tahun 2009 dan 2010 guna melakukan pemeriksaan dan penelitian atas praktik transfer pricing. Sayangnya, banyak negara berkembang kekurangan sumber daya tenaga kerja untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian atas praktik transfer pricing. Akibatnya, negara berkembang tidak dalam posisi untuk mencermati permainan dalam transfer pricing.

Penelitian di atas menunjukkan bahwa representasi tradisional dari ‘neutral’ (OECD,1979) atau diartikan sebagai “tidak memiliki pengaruh langsung pada seluruh laba perusahaan” adalah sebuah masalah karena dalam praktiknya dapat memungkinkan perusahaan untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi. Perusahaan bermotivasi menarik investor dengan melaporkan pendapatan lebih tinggi. Metode yang digunakan perusahaan dapat membuat pasar saham tidak seimbang dan meningkatkan remunerasi eksekutif. Padahal pajak yang disetorkan lebih sedikit akibat transfer pricing sehingga mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan kebutuhan publik dan mengentaskan kemiskinan.

Perusahaan yang berada di pasar saham kemungkinan akan melakukan penolakan karena afiliasi mereka di beberapa negara bagian akan menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk gaji, konsumsi, tabungan, dan modal yang tidak bergerak. Pelaksanaannya dapat menumbuhkan kebencian dan merusak legitimasi sosial negara. Maka dari itu transfer pricing menjadi perdebatan panjang di dalam bidang legitimasi negara, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas.

Transfer pricing yang dimanipulasi dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara di berbagai aspek. Penurunan penerimaan negara bisa terjadi karena berkurangnya penerimaan pajak. Kondisi ini berimbas ke kebijakan publik. Kebijakan publik akan bermanuver karena keterbatasan dalam penganggaran di sektor penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, negara akan kesulitan meningkatkan kesejahteraan warganya.
Transfer pricing memiliki sebuah norma yang disebut sebagai Arm’s Length Principle (ALP) untuk mengurangi dampaknya terhadap agresivitas penghindaran pajak. Norma ini disebut juga prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang mengatur bahwa kondisi dalam transaksi antar pihak afiliasi sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi antar pihak independen.

ALP mengisyaratkan transaksi antar pihak afiliasi dianggap wajar jika masing-masing transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dengan perlakukan yang sebanding dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen, sehingga perlakuan terhadap transaksi dengan pihak independen merupakan benchmarking kewajaran atas transaksi afiliasi yang terjadi. Sebelum benchmarking dilakukan perlu dipahami bahwa pihak independen sebagai pembanding tidak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi.

Shantanu (2012) berkesimpulan dalam penelitiannya yang berjudul International Transfer Pricing: A Review of Non-Tax Outlook bahwa peran dari ALP memiliki dampak yang besar. ALP dibutuhkan dalam manajemen kepatuhan pajak sebagai perspektif umum. Mereka terbagi menjadi berbagai jenis yang meliputi persyaratan strategis, manajemen risiko, manajemen investasi, dan manajemen kontrol dalam aspek penetapan harga oleh perusahaan.
Pengendalian manajemen pajak sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Salah satunya adalah dengan penerapan ALP karena dibutuhkan kepastian yang kuat mengenai metode pengenaan pajak kepada pihak afiliasi di luar negeri.

Dengan demikian, diperlukan upaya maksimal dari perusahaan multinasional untuk menetapkan harga transfer yang wajar pada saat bertransaksi dengan pihak afiliasi. Pada pelaksanaannya transfer pricing harus memaksimalkan ALP untuk mengetahui kontribusi dan peran dari masing-masing pihak di dalam grup usaha. Jika memang ternyata terjadi ketidakwajaran dan ketidaklaziman dalam pemberian kompensasi dalam grup usaha, hal ini dapat dikategorikan sebagai upaya manipulasi transfer pricing.

Kesimpulannya, setiap motivasi dan strategi yang dilaksanakan dalam skema transfer pricing harus bertujuan untuk memberikan harga yang wajar dan menghindari manipulasi yang agresif. Penyimpangan dalam perpajakan yang dilakukan ternyata bisa memiliki pengaruh buruk dalam perekonomian suatu negara. Manajemen memiliki kewajiban mengikuti peraturan perpajakan dengan jujur serta dapat menetapkan kebijakan harga secara wajar. Karena, perusahaan memiliki peran untuk meningkatkan perekonomian dari negara yang menjadi basis bisnis mereka. Peran kecil dengan menaati peraturan ternyata bisa berdampak besar pada kesejahteraan negara yang tidak pernah kita duga sebelumnya.

18 Maret 2020, Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI), Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan baru mengenai Advance Pricing Agreement (APA). PMK mengenai APA ini telah dilakukan perubahan peraturan sebanyak tiga kali. Artikel ini menjelaskan mengenai perjalanan peraturan APA di Indonesia. Perubahan yang terus terjadi mengikuti perkembangan perekonomian global.

Pembahasan akan dimulai dari pengertian APA. APA memiliki arti perjanjian tertulis antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) untuk menyepakati kriteria-kriteria dalam penentuan harga wajar atau laba wajar di muka. Perjanjian ini juga dapat dilakukan antara DJP dan otoritas pajak negara lain yang merupakan mitra dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Perjanjian yang dilakukan tentu dibuat sebelum terjadinya transaksi agar dapat ditentukan harga wajar untuk masa depan. Maka, muncul harga yang harus dilaporkan WP kepada kantor pajak. Ketika perjanjian telah disetujui oleh kedua belah pihak, WP dan kantor pajak akan menggunakannya di masa depan. Periode yang berlaku untuk perjanjian ini paling lama 5 (lima) tahun pajak setelah diajukannya permohonan APA.

Naskah APA berisi tentang kesepakatan antara DJP dan WP mengenai kriteria-kriteria dalam penentuan harga transfer di muka sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau Arm’s Length Principle (ALP) selama periode APA serta Roll-back. Roll-back adalah hasil kesepakatan dalam APA untuk tahun-tahun pajak sebelum periode APA. Sesuai dengan perannya APA terbagi menjadi 2, yaitu APA Unilateral dan APA Bilateral. APA Unilateral adalah perjanjian antara DJP dan WP dalam negeri. Sementara APA Bilateral adalah perjanjian antara Pejabat Berwenang Indonesia dengan Pejabat Berwenang Mitra P3B yang dilaksanakan berdasarkan permohonan WP dalam negeri.

APA bertujuan untuk memberikan saran kepada WP untuk menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Ruang lingkup APA meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh WP dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang dimaksud adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh kepemilikan atau penyertaan modal, penguasaan, atau hubungan keluarga sedarah. Undang–Undang (UU) Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) mengisyaratkan terdapat tiga jenis hubungan istimewa.

Hubungan istimewa yang pertama terjadi jika terdapat satu atau lebih pihak yang mengendalikan pihak lain dengan persyaratan yaitu WP memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada WP lain.

Hubungan istimewa yang kedua disebabkan penguasaan yang terjadi di lima keadaan. Pertama, satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung. Kedua, terdapat dua pihak atau lebih berada dibawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung. Ketiga, jika terdapat orang yang sama langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih. Keempat, pihak yang secara komersial atau finansial diketahui menyatakan diri berada dalam satu grup yang sama. Terakhir, terdapat satu pihak yang menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.

Hubungan istimewa yang ketiga disebabkan oleh hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan dan/atau ke samping satu derajat.

APA memberikan keuntungan berupa kepastian hukum kepada WP. Kebijakan APA diharapkan dapat mengurangi angka sengketa pajak terkait transfer pricing. Ke depannya, WP diharapkan dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah karena adanya kepastian hukum dalam pengajuan APA secara mandiri.

Dalam perjalannya di Indonesia, peraturan untuk APA diganti sebanyak tiga kali selama beberapa tahun belakangan ini. Diawali dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement). Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement).

Perubahan yang dilakukan dalam peraturan APA ditujukan untuk mengikuti praktik APA secara internasional. Sebab, peraturan sebelumnya belum mencakup standar minimum dalam Rencana Aksi Nomor 14 Proyek OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Perubahan juga dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan agar lebih efektif memberikan kepastian hukum dalam penentuan harga transfer, prosedur, jangka waktu, dan tindak lanjut permohonan pelaksanaan APA.

Perbedaan yang paling menonjol dari beberapa peraturan sebelumnya terletak pada cara pengajuan APA yang menjadi lebih mudah. Jika, sebelumnya dalam pengajuan APA diperlukan sebuah kegiatan yang disebut prosedur pembicaraan awal (pre-lodgement), saat ini WP hanya perlu melakukan permohonan formal (filling stage). Filling stage dilakukan oleh WP melalui permohonan tertulis dan diserahkan kepada otoritas pajak terkait. Persyaratan untuk permohonan ini dapat diketahui lebih lanjut di PMK No.22/PMK.03/2020 Bab II Pasal 5.

Perubahan dalam peraturan APA diharapkan dapat memudahkan WP dalam menjalankan kewajibannya di ranah transfer pricing. Perubahan ini memastikan WP telah mengikuti international best practices serta mendapat kepastian hukum. Jadi, WP yang memiliki entitas afiliasi di luar negeri dapat menekan biaya kepatuhan pajak mereka dalam penyesuaian peraturan perpajakan antarnegara.