Dampak Corona, Tarif Pajak Penghasilan Badan Turun

Virus corona telah menggoyahkan kehidupan perekonomian secara global. Lebih dari 210 negara telah mengkonfirmasi jika di wilayahnya terdapat pasien positif virus yang menyerang paru-paru ini. Indonesia dan banyak negara merasakan ketidakstabilan ekonomi akibat dampak dari mewabahnya pandemi yang pertama kali muncul di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok. Sebagai bentuk antisipasi penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Berlakunya Perppu ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Perppu yang telah berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020 ini memberikan berbagai kebijakan termasuk perpajakan. Kebijakan di bidang pajak berupa insentif dan relaksasi masuk dalam sektor kebijakan keuangan negara. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lewat pajak, masyarakat telah membantu pemerintah menanggulangi penyebaran virus corona dan juga membantu pihak yang terdampak wabah COVID-19. Kebijakan di bidang perpajakan terdiri dari 5 poin penting sebagai berikut.
1. Penurunan Tarif PPh Badan (Pasal 5)
2. Penurunan Tarif PPh Badan Go Public (Pasal 5)
3. Pemajakan Atas Transaksi Elektronik (Pasal 6)
4. Perpanjangan Jangka Waktu Permohonan/ Penyelesaian Penyelesaian Administrasi Perpajakan (Pasal 8)
5. Fasilitas Kepabeanan (Pasal 9)

Penurunan tarif PPh Badan dan badan go public yang dibahas pada pasal 5 menarik perhatian berbagai pihak. Seperti diketahui sebelumnya. Pajak Penghasilan badan yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25%. Pada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dijelaskan jika tarif PPh badan akan turun secara bertahap.

Tarif PPh sebesar 22% akan berlaku mulai tahun-tahun pajak 2020 dan 2021. Tarif PPh akan turun kembali turun menjadi 20% mulai tahun 2022. Wajib pajak badan dalam negeri dalam yang berbentuk Perseroan terbuka akan memperoleh tarif yang lebih rendah 3%. Selain itu badan dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan memenuhi persyaratan tertentu juga mendapatkan tarif yang lebih rendah 22% menjadi 19% (untuk tahun pajak 2020 dan 2021) serta 20% menjadi 17% (mulai tahun pajak 2022).

Sedangkan untuk penghitungan dan setoran PPh kurang bayar yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019 (PPh Pasal 29) masih menggunakan tarif 25%. Penghitungan dan setoran  angsuran PPh badan (angsuran PPh Pasal 25) untuk tahun 2020 akan memakai tarif 22% mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya. Tetapi untuk wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2019 sampai akhir Maret 2020, penghitungan dan setoran angsuran PPh (Pasal 25) dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 April 2020) adalah sama dengan angsuran pada masa pajak sebelumnya.

Angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak April 2020 (yang disetorkan paling lambat pada 15 Mei 2020) dihitung berdasarkan laba fiskal yang dilaporkan pada SPT Tahunan 2019, tetapi akan menggunakan tarif baru sebesar 22 persen%

Lewat insentif dan relaksasi ini pemerintah berharap terjadi peningkatan kemampuan badan usaha agar badan usaha tetap bisa mempertahankan jalannya usaha di tengah pandemi virus corona. Penurunan tarif ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Tarif yang lebih rendah juga merupakan insentif bagi wajib pajak untuk go public dan menjual saham sebanyak 40% di lantai bursa.

Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait mengambil langkah-langkah di bidang keuangan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesian karena penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pandemi corona menyebabkan menurunnya penerimaan negara dan menimbulkan ketidakpastian ekonomi global. Berbagai langkah-langkah luar biasa (extraordinary) diambil untuk memulihkan perekonomian khususnya dunia usaha yang terkena dampak pandemi corona.

Leave a Comment