Dampak Virus Corona, Batas Pelaporan SPT Pribadi Mundur 30 April 2020

Coronavirus disease atau juga dikenal dengan COVID-19 terdeteksi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Virus baru ini dengan cepat menyebar ke semua daerah Tiongkok hingga ke negara lainnya. Gejala awal yang ditimbulkan oleh COVID-19 sering disalahartikan sebagai flu oleh kebanyakan orang. Penderita yang terkena COVID-19 menunjukan gejala demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Semakin lama, gejala yang ditimbulkan semakin berat berupa demam tinggi, sesak nafas, nyeri dada, batuk berdahak hingga berdarah.

Kasus positif corona pertama di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 lalu. Hingga saat ini lebih dari 600 orang positif corona. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona, pemerintah menerapkan berbagai batasan. Batasan tersebut menghimbau agar masyarakat menjaui tempat-tempat dengan banyak orang. Mulai dari meliburkan sekolah, bekerja dari rumah hingga menutup sebagian pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat dalam bidang pajak juga terpengaruh dengan mewabahnya COVID-19, termasuk pelayanan pajak.

Dirjen Pajak menutup sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Penutupan sementara ini berlaku mulai tanggal 16 Maret hingga 5 April 2020. Masyarakat umumnya menggunakan layanan langsung di berbagai KPP untuk melaporkan SPT.

SPT atau singkatan dari Surat Pemberitahuan sendiri berarti surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajak, penghitungan pajak, obyek pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melaporkan SPT, pemerintah memberikan batas waktu tertentu.
Batas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dijelaskan pada pasal 3 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

  • Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak
  • Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau
  • Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Masa Pajak adalah waktu yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Sedangkan tahun pajak adalah jangka waktu satu (1) tahun kalender wajib pajak.
Pemerintah Indonesia menetapkan batas pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. Tahun 2020, dikarenakan mewabahnya virus corona di tanah air, pemerintah memberikan kemudahan dan kepastian kepada wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2019. Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Bagi wajib pajak badan, batas pelaporan dan pembayaran tidak mengalami perubahan tetap pada 30 April 2020.

Sedangkan batas untuk SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. Dalam kondisi sekarang, SPT Masa Februari 2020 mendapatkan relaksasi batas waktu pelaporan sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan.

Meskipun layanan perpajakan secara langsung di kantor pajak ditiadakan sementara, wajib pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online (e-filing/e-form). Selain penyampaian SPT, wajib pajak juga dapat mengajukan berbagai permohonan perpajakan lain secara online. Mulai dari permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan EFIN (Electronic Filing Identification Number), aktivasi EFIN baru hingga layanan lupa EFIN.

Leave a Comment