Insentif Percepatan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Pemerintah berusaha membantu pengusaha yang perusahaannya terkena dampak penyebaran virus corona. Tak Cuma pemerintah Indonesia, berbagai negara juga tengah menghadapi goyahnya iklim perekonomian akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Berbagai peraturan dan kelonggaran dikeluarkan kementerian keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Satu di antaranya adalah pemberian beberapa stimulus di sektor manufaktur.

Langkah pemerintah ini guna mendukung industri manufaktur agar dapat meningkatkan produktivitasnya. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 1,97 triliun rupiah untuk memberikan insentif percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Khusus untuk para eksportir, tidak adanya batasan nilai restitusi PPN, sementara noneksportir besaran nilai restitusi PPN maksimal sebanyak 5 miliar rupiah.

Berikut beberapa poin tentang insentif percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterangkan mulai pasal 11 dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020:

1. Fasilitas pengembalian pendahuluan atas Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar (SPT PPN LB), dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Pengembalian pendahuluan kelebihan bayar sebagai Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN) kepada wajib pajak yang:

  • Memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang disebutkan di lampiran F PMK Nomor 23/PMK.03/2020 (sebanyak 102 KLU). KLU tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018
  • Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai Perusahaan KITE.

2. Kriteria pengembalian pendahuluan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) yang mendapat fasilitas meliputi SPT Masa PPN (termasuk pembetulan) untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020. Batas penyampaian paling lambat sampai 31 Oktober 2020.

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan, dengan ketentuan:

  • PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah
  • Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah
    PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran F PMK Nomor 23/PMK.03/2020 atau fasilitas KITE yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
  • Tanpa persyaratan: melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

4. Tata cara pengembalian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaaran Pajak (PMK 39).
Percepatan restitusi PPN ini diberikan pemerintah mulai dari bulan April sampai September 2020 atau selama 6 bulan. Pemerintah berharap dengan diberlakukannya percepatan restitusi PPN ini wajib pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kas. Selain itu, insentif ini juga digunakan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah virus corona.

Leave a Comment