Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Pemerintah kembali memberikan insentif di bidang pajak akibat mewabahkan virus corona. Pemerintah menanggung pajak penghasilan pegawai di sektor industri pengolahan sebesar 100%. Insentif ini diberikan selama 6 bulan untuk pegawai yang mempunyai penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah pertahun.
Pegawai yang dimaksud adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Orang pribadi tersebut melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu. Perihal penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain akan ditetapkan pemberi kerja.

Berikut beberapa poin tentang insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diterangkan pada pasal 2 di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020:

1. Fasilitas PPh Pasal 21 DTP diberikan untuk masa pajak April-September 2020. Insentif ini diberikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  • Menerima penghasilan dari pemberi kerja dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (sebanyak 440 KLU).
  • Dengan syarat KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan 2018.
  • Menerima penghasilan dari perusahaan yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai Perusahaan KITE
  • Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  • Menerima dan memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur. Penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah setahun atau sekitar 16,7 juta rupiah per bulan.

2. Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah wajib diberikan secara tunai ke pegawai. Pengasilan tersebut tidak diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai yang menerimanya.

3. Pemberi kerja yang memenuhi kriteria wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran C PMK Nomor 23/PMK.03/2020) agar dapat memperoleh manfaat insentif insentif PPh Pasal 21 DTP.

4. Pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis tetapi tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai format yang telah ditentukan (format di lampiran D PMK Nomor 23/PMK.03/2020). Surat akan diterbitkan kepala KPP dalam jangka waktu 5 hari kerja.

5. Pemberi kerja wajib menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP kepada kepala KPP dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran E PMK Nomor 23/PMK.03/2020).

6. Pemberi kerja wajib membuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Cetakan Kode Billing dibubuhi cap atau tulisan “PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.03/2020” atas PPh Pasal 21 DTP yang dilaporkan.

7. Laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dilampiri dengan SSP atau Cetakan Kode Billing, dilaporkan paling lambat:

  • Tanggal 20 Juli 2020, untuk masa pajak April – Juni 2020
  • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa pajak Juli – September 2020

Insentif yang diberikan pemerintah sebagai bentuk antisipasi dampak ekonomi mewabahnya Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pemerintah berharap insentif ini akan menjadi tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan agar para pekerja dapat mempertahankan daya beli.

Leave a Comment