Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Pandemi corona yang terus berjalan hingga akhir tahun 2020 membuat pemerintah terus membuat kebijakan yang bisa membantu masyarakat berjuang dalam melewati kesulitan di masa ini. Salah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Tentu ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun 2020, melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan, dan yang terakhir mendorong WP untuk membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2020.

Bagi WP ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sesuai UU KUP dan PMK No. 08/PMK.03/2013. Dilanjutkan dengan Surat Pernyataan Bermaterai yang berisi kekhilafan atau bukan kesalahan WP, Surat Pernyataan Bermaterai atau Pakta Integritas, telah melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 dan 2019, sanksi administrasi belum atau baru dibayar sebagian. Pembayaran juga harus dilakukan sebelum 31 Desember 2020, pengajuan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebelum 31 Desember 2020.

Tidak hanya WP yang harus memenuhi syarat, tetapi KPP pun harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. KPP perlu memberikan rekomendasi yang antara lain menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh WP untuk mendukung penerimaan KPP. Diperlukan juga rekomendasi yang dikeluarkan KPP yang menyebutkan pengenaan sanksi administrasi kepada WP mengandung kekhilafan dan bukan kesalahan WP. Yang terakhir, KPP perlu untuk memberikan rekomendasi yang menyebutkan WP telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan 2019. Wajib Pajak pun diharuskan untuk tidak sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan yang telah di konfirmasi oleh Tim Penelaah.

Pengaturan ulang sanksi administrasi pajak ini telah diatur dalam Bab VI Bagian Ketujuh Pasal 113 UU Cipta Kerja. Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan kemudahan kepada WP. Tidak semua UU KUP mengalami perubahan dalam UU Cipta kerja, diantaranya adalah Pasal 7 ayat 1. Sanksi KUP untuk SPT yang disampaikan sesuai waktu yang ditetapkan tetap dijalan seperti biasanya. Dengan dengan Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN yang telat bayar, Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp 1.000.000 untuk SPT PPh WP Badan, dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP OP.

Perubahan dilakukan dalam Pasal 8 ayat 3 UU KUP, yang di dalam UU Cipta kerja dimasukkan kedalam Pasal 8 ayat 3 (a). Dalam kasus WP memberitahukan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT dan belum dilakukan penyelidikan. Awalnya dalam UU KUP sanksi yang diberikan adalah 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar, diganti menjadi 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Selanjutnya Pasal 14 ayat 4 di UU KUP dan disebutkan di pasal yang sama juga di UU Cipta Kerja. Untuk pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan juga PKP tidak mengisi faktur secara lengkap. Dari awalnya sanksinya adalah 2% dari dasar pengenaan pajak, diganti menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak.

Perubahan sanksi juga terjadi pada Pasal 44B ayat (2) UU KUP dan disebutkan dalam pasal yang sama di UU Cipta Kerja. Jika terjadi penyidikan pidana oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan, sanksi awalnya adalah sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan diganti menjadi 3 kali. Dengan ada penurunan sanksi pajak ini diharapkan penerimaan pajak di Indonesia pun bisa semakin meningkat.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat juga UU KUP yang dihapus. Yaitu Pasal 13A UU KUP dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Jika sebelumnya terdapat WP yang tidak melaporkan SPT, atau melaporkan tetapi isinya tidak lengkap sehingga memberikan kerugian terhadap negara diberikan sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar kini telah dihapuskan. Akan tetapi ini diubah menjadi ke Pasal 38 UU KUP, apalagi WP tidak melaporkan SPT merupakan perbuatan setelah pertama kali maka WP akan dikenakan sanksi pidana.

Yang terakhir adalah Pasal 8 ayat (5) UU KUP, di dalam UU Cipta Kerja pasal ini tetap dalam angka yang sama tetapi ditambahkan Pasal 8 ayat (5a). Pada awalnya apabila WP mengungkapkan kesalahan pelaporan SPT sebelum SKP diterbitkan dikenakan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar kini diganti dengan sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya perubahan dan dapat mengurangi sanksi administrasi pajak ini diharapkan tingkat penerimaan pajak di Indonesia bisa terus meningkat. Dikarenakan di era pandemi ini tentu beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan dapat berpengaruh dapat pelaporan pajak masing-masing. Kemudahan ini juga perlu terus disosialisasikan kepada WP agar tujuan dari program ini bisa berjalan dengan maksimal. Otoritas pajak dan mitra pemerintah seperti konsultan pajak bisa berusaha sebaik-baiknya menyebarluaskan informasi yang memudahkan berbagai pihak ini. Tanpa kerjasama yang baik bisa jadi program pun tidak bisa direalisasikan dengan maksimal. Semoga peran masing-masing pihak bisa terus dijalankan agar bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi negara dengan kepatuhan pajak yang tinggi.

Leave a Comment