Kehadiran Cluster Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja

DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober lalu. Dalam UU Cipta Kerja terdapat klaster perpajakan pada Bab VI bagian ketujuh yang mencakup empat pasal, yaitu Pasal 111,112,113, dan 114. UU yang berisi 15 bab dan 186 pasal ini menciptakan banyak perbedaan pendapat di berbagai aspek termasuk dengan klaster perpajakan. Awalnya klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja ini disebut sebagai klaster siluman karena muncul tiba-tiba. Tetapi Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, menegaskan bahwa klaster perpajakan ini sudah dimasukkan di UU 2/2020 sebelum pengesahan Omnibus Law dilakukan.

Klaster perpajakan ini mencakup empat hal besar. Mengenai UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dibawah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai perubahan PPh dalam UU Cipta Kerja ini.
Sebetulnya kebijakan mengenai Omnibus Law perpajakan ini telah masuk dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1/2020 yang kemudian telah disahkan menjadi UU No.2/2020. Omnibus Law klaster perpajakan yang telah masuk kedalam UU No.2/2020 adalah mengenai penurunan tarif PPh Badan dan pengenaan Pajak Digital.

Pembahasan pertama mengenai perubahan dalam UU PPh yang menjadi sorotan banyak orang yaitu penghapusan pajak dividen. Penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh Wajib pajak (WP) orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Dengan syarat dividen itu diinvestasikan di Indonesia. Hal ini hanya terjadi jika dividen dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang di investasikan di Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak.

Terdapat penambahan dalam Pasal 26 tentang PPh pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja, yaitu pada ayat (1b) yang menyebutkan tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam Pasal 111 juga dilakukan perubahan dalam pengertian subjek pajak orang pribadi dalam dan luar negeri. Bahwa kini subjek pajak dalam negeri termasuk juga warga negara asing dengan beberapa syarat seperti telah bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu setahun. Perubahan ini juga berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri di luar negeri dalam jangka waktu 183 hari selama 12 bulan dan memenuhi beberapa persyaratan seperti tempat tinggal, pusat kegiatan utama, dan tempat menjalankan kegiatan sehari-hari akan dihitung sebagai subjek pajak dalam negeri juga. Yang berarti negara dapat memungut pajak untuk WNI yang menjalankan bisnis mereka di luar negeri agar dapat meningkatkan penerimaan negara.
Pasal ini juga menghapus definisi mengenai BUT yang berbunyi “berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan”. Artinya, platform digital seperti Netflix yang berkantor di luar negeri namun memiliki pendapatan dari Indonesia tetap akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masih mengenai PPh, terdapat perubahan mengenai pengenaan pajak pada WNA. Dalam Pasal 4 ayat (1a) WNA yang yang telah menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri akan dikenakan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia dalam beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama WNA harus memiliki keahlian tertentu dan yang kedua ini hanya berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri. Tetapi pengecualian pengenaan PPh tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra. Semua yang berhubungan dengan kriteria tertentu serta tata cara pengenaan PPh bagi WNA akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Perubahan dalam penetapan PPh ini tidak selalu membawa perubahan yang besar dalam klaster perpajakan di Indonesia. Menurut Ekonom The Prakarsa Cut Nurul Aidha salah satu yang bisa mengurangi penerimaan pajak di Indonesia adalah munculnya peraturan untuk penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% secara bertahap, meskipun tujuannya adalah untuk menaikkan investasi. Menurutnya, akan lebih baik jika pemerintah lebih berfokus pada penegakkan hukum seperti memberantas korupsi untuk meningkatkan investasi. Karena tingkat korupsi yang ada di Indonesia juga tinggi, sehingga membuat citra Indonesia tidak bagus di kancah internasional.

Dalam Omnibus Law ini pemerintah berencana untuk menurunkan tarif PPh Badan pada tahun 2023 menjadi 17%. Latar belakang dari hal ini adalah tentang tarif PPh Badan di Indonesia yang berbeda dengan beberapa negara lain yang mempunyai investasi asing di negara mereka yang cukup tinggi. Contohnya Singapura yang memiliki tarif PPh Badan sebesar 17%. Sehingga dengan adanya pengurangan pajak bisa muncul ‘tax competition’ yang hadir untuk menarik para investor asing di Indonesia.

Menurut ulasan dari dosen Universitas Indonesia, Faisal Basri mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia telah menjadi pusat negara asing menempatkan investasinya. Contohnya Grab yang telah berhasil berinvestasi di Indonesia dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara asalnya sendiri. Salah satu majalah terpandang di London, The Economist, meliris survei mengenai minat investasi di beberapa negara. Hasilnya, Indonesia menempati peringkat tiga di Asia untuk tujuan investasi asing setelah China dan India.
Menurut data dari Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat 9 dengan point 0.32 untuk Indeks Hambatan Regulasi Investasi Asing di Asia Tenggara. Melihat data ini, mungkin pemerintah memang mau mempermudah masuknya investasi asing di negara. Walaupun belum pasti hal ini bisa berdampak besar dalam pelaksanaannya kedepan. Dikarenakan masih banyak pro-kontra sendiri di masyarakat mengenai pasal-pasal yang ada di Omnibus Law atau UU Cipta Kerja ini.

Dari pemaparan mengenai klaster perpajakan di UU Cipta Kerja ini memang memiliki beberapa perbedaan pendapat. Pemerintah sendiri berpendapat bahwa dengan adanya perubahan ini ditujukan untuk meningkatkan investasi asing untuk masuk ke negara. Tetapi di sisi lain penurunan tarif PPh bisa jadi salah penyebab berkurangnya pendapatan negara di pajak juga. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, diharapkan pemerintah dapat memberikan hasil yang terbaik dari perumusan ulang UU Cipta Kerja nanti. Karena memang kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama dari pemerintah itu sendiri.

Leave a Comment