SURABAYA - Cerita Soimah yang didatangi oleh oknum yang mengaku pegawai pajak sempat menghebohkan publik. Petugas pajak tersebut, menurut Soimah, memaksa untuk melakukan pengukuran terhadap pendopo yang dibangun Soimah. 

Untuk meluruskan hal ini, Juru Bicara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Yustinus Prastowo angkat bicara, “Tentang kedatangan petugas pajak yang membawa debt collector, masuk rumah melakukan pengukuran pendopo, termasuk pengecekan detail bangunan. Itu adalah kegiatan normal yang didasarkan pada surat tugas yang jelas. Memang membangun rumah tanpa kontraktor dengan luas di atas 200m2 terutang PPN 2% dari total pengeluaran”, ujarnya dikutip dari akun twitter @detikcom.  Bagaimana sebenarnya aturan membangun rumah yang dapat terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?

PPN atas pembangunan rumah bukanlah pajak baru melainkan sudah ada sejak 1994 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 595/KMK.04/1994. 

Namun aturan tersebut kemudian diperbarui lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). 

Sebagai informasi, KMS yaitu kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 

Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa aturan ini berlaku dengan beberapa syarat. Yang paling utama yaitu bangunan miliki luas minimum 200 meter2. Bila luas bangunan tak mencapai 200 meter2 kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kriteria KMS yang dikenakan PPN. 

Orang Pribadi ataupun badan yang melakukan KMS harus membayar PPN KMS sebesar 20% dari tarif PPN yang berlaku umum (saat ini 11%). Dengan demikian, tarif efektif PPN KMS adalah sebesar 2,2%. Saat terutangnya PPN KMS terjadi saat mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. 

Dasar Pengenaan dari PPN KMS adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak hingga pembangunan selesai. Biaya perolehan tanah bukan dasar pengenaan PPN KMS. 

Orang pribadi atau badan harus menghitung, memungut, dan menyetor PPN KMS sendiri, “Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung, dipungut, dan disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan besaran tertentu”, Bunyi Pasal 3 ayat 1 PMK Nomor 61 Tahun 2022. Adapun penyetoran pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 

objek-ppn