Mengenal Fitur Prepopulated PPN dalam e-Faktur 3.0

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean, impor barang kena pajak, pemanfaatan barang dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, serta ekspor barang dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Pajak ini merupakan salah satu kontributor utama penerimaan pajak yang diandalkan dalam APBN Indonesia karena secara umum kinerja penerimaan pajak ditopang salah satunya oleh PPN dan PPnBM. Penerimaan PPN juga mengalami peningkatan dari tahun-ketahunnya. Namun sampai dengan bulan Oktober 2020, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM hanya 64,82% dari target yang ditetapkan, paling rendah dibandingkan dengan jenis pajak lainnya. Hal ini terjadi sejak tahun anggaran 2019.

Banyak faktor yang dapat latar belakangi tidak terpenuhinya realisasi PPN dan PPnBM Indonesia. Salah satunya terkait beberapa masalah yang timbul dalam proses pemenuhan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang PPN, PKP memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan PPN terutang kepada Negara.

Proses pelayanan bagi PKP sebenarnya telah difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu melalui aplikasi e-Faktur. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa masalah yang timbul, seperti PKP yang harus melakukan input secara manual, semakin banyak beredar aplikasi QR Scanner e-Faktur yang tidak resmi dan berisiko bagi PKP, terjadinya koreksi salah pengkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data faktur, pelaporan yang dilakukan pada aplikasi tersendiri (DJP online), dan proses posting SPT membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, masih banyak terjadi kesalahan pada saat pengisian NTPN pada inputan aplikasi e-Faktur khususnya terkait dokumen PIB.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi PKP dalam pemenuhan kewajibannya terhadap PPN. Hal ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran perpajakan sehingga target pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai. Upaya peningkatan kepatuhan perpajakan secara tidak langsung yang sedang diupayakan pada tahun 2020 terkait PPN adalah pembaharuan aplikasi e-Faktur menjadi e-Faktur 3.0. Tujuan pembaharuan tersebut diantaranya untuk membantu wajib pajak mengisi SPT Masa PPN secara lengkap, benar, dan jelas, khususnya pada form 1111 B1 untuk nomor PIB, form 1111 B2 untuk Pajak Masukan, serta otomatisasi pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN, yang akan meminimalisir terjadinya kesalahan input yang dapat merugikan hak Wajib Pajak. Salah satu fitur tambahan yang menarik perhatian dalam e-Faktur 3.0 adalah Prepopulated Data.

Berdasarkan keterangan vatglobal.com, prepopulated VAT returns juga diimplementasikan di beberapa negara Uni Eropa, salah satunya Italia. Program ini diimplementasikan pada Juli 2020 dengan diperkenalkannya faktur elektronik yang membutuhkan persetujuan awal otoritas pajak Italia. Selanjutnya, informasi yang terdapat dalam database otoritas pajak Italia digunakan sebagai sumber penyusunan prepopulated VAT returns untuk lebih lanjut dilakukan proses review dan dikonfirmasi. Namun, non-established company di Italia tidak akan terpengaruh dengan kebijakan tersebut karena tidak diwajibkan untuk mengeluarkan faktur secara elektronik. Prepopulated VAT returns di Italia sendiri bertujuan untuk mengurangi VAT gap di Italia pada tahun 2017 yang merupakan kerugian pendapatan terbesar diantara negara Uni Eropa lainnya.

Implementasi Prepopulated Data pada Aplikasi e-Faktur 3.0 telah diterapkan secara bertahap selama tahun 2020 di Indonesia. Uji coba pertama dilakukan di 4 PKP di KPP Wajib Pajak Besar pada tanggal 1 Februari tahun ini. Berdasarkan Pengumuman Nomor PENG-11/PJ.09/2020, Direktorat Jenderal Pajak menghendaki pengimplementasian secara nasional aplikasi e-Faktur 3.0, sekaligus di dalamnya penggunaan fitur prepopulated data, pada 1 Oktober 2020 untuk masa pajak September 2020. Seluruh Pengusaha Kena Pajak dapat mengunduh aplikasi e-Faktur terbaru di https://efaktur.pajak.go.id. Aplikasi e-Faktur yang tersedia merupakan Patch Update yang harus ditambahkan pada aplikasi e-Faktur versi sebelumnya (dalam hal ini e-Faktur versi 2.2).
Prepopulated dapat berarti tersediannya informasi yang telah diinput sebelumnya oleh sistem secara online. Dengan fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0, PKP tidak lagi perlu untuk menginput informasi tertentu secara manual ke aplikasi e-Faktur karena data telah disediakan secara sistem. Fitur prepopulated data yang terdapat pada e-Faktur 3.0 terdiri dari prepopulated Pajak Masukan, prepopulated PIB, prepopulated SPT Masa PPN dan VAT refund. Fitur lain yang ada dalam e-Faktur 3.0 adalah sinkronisasi kode cap fasilitas.

Dengan fitur prepopulated Pajak Masukan, proses input Faktur Pajak Masukan akan lebih praktis karena PKP tidak perlu menginput secara manual Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP yang diterima dari lawan transaksi dan tidak perlu menggunakan aplikasi QR Code scanner khusus. Hal tersebut dikarenakan data Faktur Pajak Masukan atas NPWP PKP telah tersedia secara sistem, sehingga PKP hanya harus memilih Faktur Pajak Masukan yang transaksinya betul-betul terjadi dan dicatat dengan benar dari data Faktur Pajak Masukan yang tersedia. Hal tersebut akan meminimalisir kesalahan pengkreditan pajak masukan yang disebabkan adanya Faktur Pajak Masukan fiktif dari lawan transaksi kepada PKP. Sehingga dengan berkurangnya kemungkinan kesalahan pengkreditan pajak masukan, maka sengketa pajak (dispute) dan pemeriksaan atas kondisi tersebut juga diproyeksikan akan berkurang.

Selain itu, pada fitur prepopulated Pajak Masukan, PKP dapat memilih masa pengkreditan pajak sesuai ketentuan pengkreditan. PKP dapat mengisi daftar Faktur Pajak Masukan dalam prepopulated Pajak Masukan dengan memilih tombol “get data” kemudian menyesuaikan keterangan pengkreditan dari masing-masing faktur sesuai aturan perpajakan. Faktur Pajak Masukan yang belum tersedia secara sistem tetap dapat diinput secara manual. Namun yang harus diperhatikan adalah PKP harus mengisi daftar faktur dengan cermat karena Faktur Pajak Masukan yang sudah diupload tidak dapat diubah lagi.

Dengan fitur prepopulated PIB, PKP tidak lagi perlu melakukan key in dan tidak ada lagi kesalahan input NTPN karena data PIB tersedia secara sistem. Hal ini didukung oleh sinergi DJP dan DJBC dalam validasi PIB yang dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN. Hanya PIB yang tercatat di DJBC saja yang dapat dilaporkan oleh PKP. Validasi yang dilakukan diantaranya terkait nomor dokumen PIB/SSP, tanggal NTPN, nilai transaksi serta kode akun pajak dan kode jenis setoran yang tercatat di SSP. Selain itu, PKP dapat memilih masa pengkreditan pajak sesuai ketentuan pengkreditan.

Namun, fitur prepopulated PIB mengharuskan tersedianya NTPN pada setiap dokumen PIB yang diinput. Hal ini akan menjadi masalah ketika PKP ingin menginput dokumen PIB 0 yang tidak memiliki NTPN, khususnya untuk impor yang dilaksanakan di kawasan berikat dan KITE, karena fitur prepopulated e-Faktur belum dapat dijalankan. Sehingga masih menjadi pertanyaan bagi PKP terkait bagaimana tata cara pelaporan PIB 0 melalui fitur prepopulated PIB e-Faktur 3.0.

Dengan fitur prepopulated SPT, pelaporan SPT dapat dilakukan melalui e-Faktur Web Based dan seluruh data Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, dan Dokumen lain yang telah diupload telah tersedia pada saat PKP ingin melaporkan SPT Masa PPN di e-Faktur Web Based tersebut. E-Faktur Web Based mengotomatisasi data faktur yang sebelumnya telah diinput dalam e-Faktur Desktop. Dokumen NTTE dan Bukti Penerimaan Elektronik juga dapat langsung di-download pada halaman yang sama setelah SPT Masa PPN berhasil dilaporkan.
Namun prepopulated SPT Masa PPN disinyalir belum mengakomodir perubahan aturan Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang PPN kedalam Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut terkait pengisian halaman induk Bagian IV SPT Masa PPN, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja konteks “pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi” diubah menjadi “tidak dapat dikreditkan pajak masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait dengan Pajak Masukan tersebut”. Sehingga PKP harus berhati-hati dalam memaknai perubahan isi aturan tersebut.

Lebih lanjut, supaya fitur prepopulated data dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi PKP, berikut hal-hal yang harus diperhatikan terkait implementasi e-Faktur 3.0
1.Melakukan penyalinan pada ketiga file (ETaxInvoice, ETaxInvoiceMain, dan ETaxInvoiceUpd) dan mengganti file yang telah ada untuk selanjutnya dapat menjalankan ETaxInvoice.exe.
2.Menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru,
3.Melakukan backup database (folder db yang sedang digunakan) secara manual untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt).

Diharapkan dengan fitur prepopulated data yang tersedia dalam e-Faktur 3.0, masalah-masalah yang timbul pada implementasi e-Faktur 2.2 dapat teratasi. Pertanyaan dan jawaban terkait implementasi e-Faktur 3.0 lebih lanjut dapat dilihat pada link berikut https://faqprepop.webflow.io/.

Leave a Comment