Menyudahi ‘Blind of Tax Era’ ala Generasi Milenial

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan angka yang rendah. Pada tahun 2012, dibuktikan dengan SPT tahunan yang disampaikan baru sebesar 53,70% (Antaranews, 21 November 2013). Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi faktor rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai pajak. Atau bisa kita sebut dengan ‘Blind of Tax Era’.

Penelitian yang ditulis oleh Ajat Sudrajat dan Arles Parulian Ompungsunggu menuliskan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang mempunyai indikator peraturan perpajakan , media penyuluhan, dan seminar, informasi langsung, talkshow, wawasan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan yaitu sebesar 60,5% (Winerungan, 2012). Artinya ketika dilakukan sosialisasi kepatuhan pajak meningkat, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai perpajakan sendiri.

Dalam hal ini harusnya pemerintah meningkatkan sosialisasi perpajakan agar kepatuhan pajak juga bisa meningkat. Dengan adanya sosialiasi yang bisa memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaat membayar pajak akan memudahkan mereka untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan. Jika di ibaratkan, merakit sebuah lemari baru pasti membutuhkan arahan atau instructions yang mudah di mengeri agar lembari bisa terpasang dengan baik. Sama dengan masyarakat kita, jika ingin kepatuhan pajak masyarakat meningkat, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan maksimal.
Sebenarnya, jika di analisis lebih lanjut pemerintah juga telah banyak berjuang untuk melakukan sosialisasi pajak di negeri ini. Dalam buku ‘Suatu Kala di KP2KP’ yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, menunjukkan bagaimana perjuangan para pegawai KP2KP melakukan sosialisasi di daerah-daerah terpencil. KP2KP memiliki singkatan sebagai Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. Mungkin masih jarang yang mendengarnya. Tetapi ketika membaca buku ini dapat dipahami bahwa Dirjen Pajak memiliki sebuah program untuk melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat. Karena memang jika di lihat dari statistik perpajakan di
Indonesia, jumlah pajak yang masuk kedalam pundi-pundi pemerintah memang belum mencapai target maksimal. Pemerintah mengeluarkan prognosis penerimaan perpajakan di 2019. Penerimaan pajak diramal terjadi kekurangan atau shortfall hingga Rp 140 triliun di 2019 ini. Terutama Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), yang seharusnya menyumbang total penerimaan pajak paling besar juga baru terealisasi sebesar Rp 376,3 triliun atau 42,1% dari target.

Peran pemerintah disini dirasa sangat perlu untuk mensosialisasikan dasar pajak kepada masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di daerah 3T ( Tertinggal, Terdepan, dan Terluar Indonesia). Dimulai dari sabang hingga Merauke, KP2KP telah dibangun untuk mensosialisasikan pajak ke masyarakat Indonesia. Terutama di daerah 3T tersebut. Mungkin memang masih banyak masyarakat yang pragmatis dan berpikir bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan. Tetapi tidak bisa di pungkiri dalam buku KP2KP dijelaskan bagaimana usaha para pegawai KP2KP melakukan sosialisasi perpajakan didaerah 3T.

Pemerintah sebenarnya bukan satu-satunya objek yang bisa kita tuntut untuk meningkatkan sosialiasi perpajakan dan menyudahi ‘Blind of Tax Era’ ini. Banyak sekali akademisi dan mahasiswa terpelajar yang memperdalam perpajakan dalam hampir 3 sampai 5 tahun. Harusnya para kaum terpelajar ini bisa hadir untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat Indonesia. Winerungan pada tahun 2012 menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sosialisasi bisa dilakukan melalui media informasi, talkshow, dan penyuluhan. Ini adalah sumber kekuatan yang bisa dilakukan di masa ini. Media sosial menjadi satu hal yang tidak lepas dari genggaman generasi muda milenial saat ini.

Berdasarkan hasil riset Wearesosial Hootsuite yang dirilis Januari 2019 pengguna media sosial di Indonesia mencapai 150 juta atau sebesar 56% dari total populasi. Jumlah tersebut naik 20% dari survei sebelumnya. Sementara pengguna media sosial mobile mencapai 130 juta atau sekitar 48% dari populasi. Indonesia menjadi raksasa ketiga pengguna smartphone di Asia setelah China dan India. Pertumbuhan pengguna smartphone dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Diperkirakan pertumbuhannya akan terus meningkat sampai tahun 2017. Hal ini menjadi peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan sosialisasi perpajakan melalui aplikasi mobile.

Dari hasil riset Wearesosial Hootsuite, media sosial yang menempati tempat pertama adalah YouTube dengan perolehan angka sebesar 88%. Artinya memang banyak masyarakatIndonesia yang mengakses YouTube dalam setiap detiknya. Kesempatan yang sangat besar bisa digunakan untuk membuat konten-konten menarik mengenai perpajakan. Ketika masyarakat melakukan pencarian kata pajak di YouTube, memang sudah banyak pihak-pihak yang membuat video mengenai perpajakan di YouTube. Ada beberapa kantor konsultan pajak juga yang telah merilis video-video kreatif tentang perpajakan. Peningkatan yang baik dalam bidang peningkatan pengetahuan pajak. Akan tetapi ini hal ini memang terasa tidak maksimal jika masih sedikit viewers video tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hetti,dkk (2018) menunjukkan bahwa media massa berperan penting dalam melakukan sosialisasi perpajakan. Media masa mempunyai pengaruh positif dan signifikan dalam mensosialisasikan peraturan perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak, ini terlihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh fiscus ( Dirjen Pajak) yang telah menggunakan berbagai media seperti : Media elektronik, media cetak dan media On Line, sebagai sarana untuk mensosialisasikan peraturan perundang undangan yang berlaku, sebagai sarana informasi kepada wajib pajak dalam memandu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, serta sebagai sarana komunikasi langsung (by on line) dalam memecahkan masalah, dengan melalui Chat Pajak, Kring Pajak dan lain-lain (Jurnal SIKAP Vol.2 No.2 2018).

Bahkan di jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa dengan adanya media masa bisa meningkatkan pelaporan SPT secara signifikan. Dalam pelaporan nya pun wajib pajak melakukannya dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dan berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa media massa benar-benar memiliki peran penting untuk melakukan sosialisasi perpajakan di Indonesia saat ini. Dari sisi kemudahan, media sosial juga lebih mudah akses dan dimengerti bahkan jika dibuat dengan video yang menceritakan kehidupan kita sehari-hari. Karena berinteraksi langsung dengan kehidupan sehari-hari harusnya tidak mudah untuk membuat video kreatif mengenai sosialisasi perpajakan sendiri.

Generasi milenial adalah generasi yang mengemban peran untuk melakukan perubahan yang baik pada negaranya. Bahkan mereka biasa disebut sebagai agent of change. Langkah nyata yang bisa diambil oleh generasi muda adalah menggunakan sosial media sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi perpajakan. Siapakah generasi muda ini? Seperti yang telah jelaskan diatas, banyak sekali akademisi maupun para konsultan pajak yang berada di usia 20an.

Para kaum terpelajar ini diharapkan dapat membuat banyak perubahan pada negaranya dengan membuat Gerakan sadar perpajakan ala milenial.
Banyak Gerakan yang sudah muncul sekarang sepertinya adanya Tax Center di universitas hingga mudahnya bertanya kepada Kring Pajak melalui twitter. Banyak ditemui juga aplikasi mobile yang memuat tentang perpajakan. Hal-hal seperti ini memang harus disambut baik oleh pemerintah. Mungkin pemerintah bisa menggunakan ini sebagai sarana kerjasama untuk sama-sama meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat dan memudahkan mereka dalam membayar pajak.

Memang sudah saatnya untuk mengakhiri ’Blind of Tax Era’ ini. Pemerintah dan Generasi Milenial perlu untuk akhirnya berkolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan pajak masyarakat Indonesia. Semoga semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui pajak dan jumlah pendapatan pajak Indonesia bisa terus meningkat setiap tahunnya. Peran para akademisi sangat dibutuhkan disini. Semoga semua pihak bisa terus berkontribusi untuk negeri. Untuk Indonesia yang lebih baik.

Leave a Comment