Bebas Pajak untuk UKM

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah mewabahnya pandemi virus corona atau covid-19. Pembebasan fasilitas pajak diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut UMKM. Penambahan kebijakan yang ditujukan bagi pelaku UMKM menambah banyak sektor stimulus perpajakan yang diberikan pemerintah.

Insentif untuk UMKM dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Coronavirus Disease 2019. Peraturan di atas merupakan perubahan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. PMK tentang insentif bagi pelaku UMKM ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2020 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

Insentif PPh Final yang ditanggung pemerintah berlaku untuk pelaku UMKM yang memiliki omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Selama ini, pelaku UMKM dengan kategori di atas dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto. Pembebasan pajak bagi pelaku UMKM diberikan untuk meringankan beban dan perlindungan sebagai dampak pandemi virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Selain itu, pembebasan pajak juga diberikan dikarenakan banyaknya daerah yang menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Kebijakan PSBB tentu mempengaruhi iklim ekonomi yang berdampak terhadap pendapatan pelaku usaha UMKM.

PPh UMKM Ditanggung Pemerintah diberikan selama 6 bulan mulai masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Untuk mendapatkan keringanan ini, wajib pajak harus mendapatkan surat keterangan dan memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Setelah mendapatkan fasilitas ini, wajib pajak juga memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir.

Seperti diketahui sebelumnya, pelaku usaha yang masuk kelompok UMKM dikenakan kewajiban pajak penghasilan berdasarkan jumlah peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan pemerintah. Kewajiban membayar pajak bagi UMKM ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dengan diberikannya kebijakan ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan pembebasan PPh Final. Karena 0,5 tarif pajak penghasilan final pelaku UMKM ditanggung pemerintah sebagai penanganan dampak mewabahnya virus corona.

Leave a Comment