Pemberian Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Menghadapi meluasnya pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, pemerintah Indonesia menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat pada 31 Maret 2020. Hal ini diakibatkan tingginya resiko yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Hingga tulisan ini dibuat lebih dari 100 orang yang positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia.

Seperti dijelaskan dalam Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian bersifat luar biasa yang ditandai penyebaran penyakit menular, radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan serta berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Sebagai bentuk antisipasi dampak ekonomi karena virus corona, pemerintah mengeluarkan insentif pajak penghasilan impor. Berikut beberapa poin tentang insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor yang diterangkan mulai pasal 6 di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020:

Fasilitas pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor kepada wajib pajak yang:

  • Memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang disebutkan di lampiran F PMK Nomor 23/PMK.03/2020 (sebanyak 102 KLU). KLU harus tercantum dan telah dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018.
  • Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai Perusahaan KITE.

Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor diajukan secara tertulis oleh wajib pajak kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran G PMK Nomor 23/PMK.03/2020).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Surat Penolakan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima. SKB berlaku sejak diterbitkan sampai 30 September 2020.

Wajib pajak yang telah mendapatkan SKB, wajib menyampaikan laporan realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada kepala KPP dengan format yang telah ditentukan (format di lampiran J PMK Nomor 23/PMK.03/2020) setiap 3 bulan.

Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dilaporkan paling lambat:

  • Tanggal 20 Juli 2020, untuk masa pajak April – Juni 2020
  • Tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa pajak Juli – September 2020

Insentif pembebasan pajak penghasilan pasal 22 Impor diberikan pemerintah selama 6 bulan. Pemerintah berharap insentif ini akan menjadi stimulus pada sektor industri yang tercantum untuk tetap mempertahankan laju impornya.

Leave a Comment