Surat yang ditulis oleh Benjamin Franklin kepada Jean-Baptise Leroy pada 13 November 1789 disinyalir menjadi awal mula munculnya sebuah kutipan terkenal sampai saat ini. Kutipan dalam surat tersebut yaitu “Our new Constitution is now established, and has an appearance that promises permanency; but in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes” atau secara singkat dapat diterjemahkan menjadi “tidak ada yang pasti dalam dunia ini, kecuali kematian dan perpajakan”. Pemikiran tersebut sebetulnya telah disampaikan oleh Daniel Defoe dalam bukunya yang berjudul “The Political History of the Devil” pada tahun 1726 dengan kalimat “Things as certain as death and taxes, can be more firmly believ’d,”[1]. Namun ternyata, 1 dekade sebelum Daniel Defoe mengekspresikan pemikiran ini, pada tahun 1716 Christopher Bullock’s telah menuangkan gagasannya dalam “The Cobbler of Preston” yang menyatakan “Tis impossible to be sure of anything but Death and Taxes” [2].

Pajak selalu mendesak, baik kita bersedia membayar ataupun tidak karena dalam Undang-Undang telah jelas mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi dan Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Nomor 1 UU KUP). Sejak 1984, prinsip pajak yang diselenggarakan di Indonesia adalah self assessment, dimana Wajib Pajak diberikan amanat untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Penerapan sistem ini memiliki banyak tantangan karena amanat diberikan kepada Wajib Pajak yang relatif enggan untuk melakukan kewajiban perpajakan karena tidak merasakan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan [3].

Sistem Self Assessment yang diterapkan di Indonesia membuka celah bagi Wajib Pajak untuk melaporkan jumlah pajak terutang yang tidak sesuai dengan kenyataan. Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dengan jumlah yang seharusnya dan Wajib Pajak yang bahkan enggan untuk membayar pajak menyebabkan kerugian pajak yang besar pada negara. Untuk mengatasi hal ini, terdapat tiga solusi yang dapat dilakukan, yaitu meningkatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam administrasi perpajakan, mengembangkan komunikasi berkaitan dengan biaya sosial dari penggelapan pajak, dan meningkatkan efisiensi prosedur pemeriksaan pajak (Casagrande et. al., 2015:96). Argumen paling signifikan yang digunakan untuk melawan penggelapan pajak adalah pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu alat yang paling signifikan dalam sistem perpajakan terkait keuangan, sosial, regulasi dan pengendalian (Gubar et.al., 2015:247). Namun, standar pemeriksaan pajak belum mampu menurunkan penggelapan pajak dengan sendirinya. Dalam hal ini, kepatuhan pajak hadir sebagai konsep yang paling signifikan (Yildiz, 2019). Meskipun otoritas pajak dapat mengandalkan Wajib Pajak pada tingkat tertentu, pelaksanaan pemeriksaan pajak kepada seluruh Wajib Pajak tidak dimungkinan karena tidak beralasan baik secara teknis dan secara ekonomi, sehingga otoritas pajak hanya melakukan pemeriksaan secara selektif dengan mengendalikan bagian tertentu dalam pengembalian pajak tiap tahunnya (Yildiz, 2019).

Untuk itu, institusi pemungut pajak memiliki peran untuk melakukan monitor dan evaluasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum. Tindakan tersebut dilakukan demi memastikan tercapainya fungsi budgetair dari pajak yang merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi negara. Tindakan pengawasan maupun penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi pemungut pajak dapat berupa tindakan pemeriksaan dan penyidikan pajak [7].

Berdasarkan Laporan Kinerja DJP pada tahun 2019, persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan adalah sebesar 115,96% dengan rincian, LHP riil sebanyak 58,967, LHP tepat waktu 39.737 dan LHP tidak tepat waktu 19,230. Persentase ini diukur dari jumlah LHP konversi yang mampu diselesaikan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dalam satu tahun. Penyelesaian pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas kegiatan pemeriksaan yang mampu menimbulkan deterrent effect [7].

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Irawan, mengungkapkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang diperiksa pada tahun fiskal 2019 mencapai 61.800 Wajib Pajak. Angka tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan total Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non karyawan Wajib SPT tahun 2019 yaitu 4.514.765. Jika ditampilkan dalam bentuk persentase, hanya 1,36% Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT saja yang diperiksa dan bahkan hanya 0,15% dari jumlah Wajib Pajak terdaftar per 31 Desember 2019 yang diperiksa pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan masih banyak peluang pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh DJP kepada Wajib Pajak dan masih besar peluang penerimaan negara yang dapat diperoleh dari proses pengawasan dan penegakan hukum perpajakan [7].

Selain melalui pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan SP2DK atau Surat Permohonan atas Data dan/atau Keterangan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. SP2DK diterbitkan untuk memperoleh data dan/atau keterangan terhadap hasil pelaksanaan self assessment yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan penerbitan SP2DK, Fiskus menginisiasi dan memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan apabila ternyata ditemukan kekurangan pembayaran pajak.

Apa itu pemeriksaan?
Berdasarkan Pasal 1 Nomor 25 UU KUP, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan [3].

Berdasarkan tujuannya, pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu

1.Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang terbagi dalam:

  • Pemeriksaan Khusus, dilakukan karena adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, baik berdasarkan data konkret maupun hasil analisis risiko.
  • Pemeriksaan Rutin, dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2.Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan jenisnya, pemeriksaan dibagi menjadi dua yaitu
1.Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
2.Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

(*) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013, ketentuan mengenai “Verifikasi” terbukti bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 UU KUP yang mengatur mengenai pemeriksaan dan pembentukan peraturan atau ketentuan mengenai “verifikasi” dan terbukti tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan aturan mengenai istilah verifikasi yang terdapat dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 tidak dikenal dan diamanatkan dalam UU KUP, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara aturan Undang-Undang dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah. Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi ditetapkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 30 Desember tahun 2016 [8][9][10].

Ketentuan mengenai verifikasi memiliki kemiripan dengan pemeriksaan kantor. Kemiripan tersebut salah satunya dapat ditunjukkan dalam kedua pasal berikut

  1. Pasal 15 huruf d PMK Nomor 146 Tahun 2012 tentang Tata Cara Verifikasi menyatakan bahwa “Petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini” [11].
  2. Pasal 61 ayat (1) Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan bahwa “ Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, memanggil Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Kantor dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan yang dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan” [12].

Saat ini kedua aturan di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PMK Nomor 146 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya PMK Nomor 238/PMK.03/2016 [13], sementara Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan DJP Nomor PER-19/PJ/2013 [14].

Hal yang menarik adalah DJP telah menetapkan Peraturan DJP Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada tanggal 21 April 2017, namun sampai saat ini belum menetapkan aturan Pedoman Pemeriksaan Kantor [15]. Dengan demikian, dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan kantor hanya terdapat dalam PMK Nomor 17/PMK.03/2013 stdd PMK 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan tidak terdapat pedoman pemeriksaan kantor maupun petunjuk teknis pemeriksaan kantor. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa saat ini pemeriksaan kantor jarang sekali diterapkan [16][17].

Apa dasar hukum pemeriksaan?
Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada aturan hukum di bawah ini

  1. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU KUP).
  2. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  3. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 stdd PMK 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-112/PJ/2010 tentang Penegasan Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi dan/atau Permintaan Keterangan Terkait dengan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan atau Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan.
  11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perusahaan Grup.
  12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  13. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.
  14. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.
  15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi Compliance Risk Management dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan di Direktorat Jenderal Pajak.
  16. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Keuangan atas Pemenuhan Kewajiban dalam Pelaksanaan Akses Informasi Keuangan untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional.
  17. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.

Apa saja ruang lingkup pemeriksaan?
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak dalam satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Kapan pemeriksaan dilakukan?
Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dapat dilakukan pada saat kriteria sebagai berikut terpenuhi:
1.Kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

  • Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor)
  • Terdapat keterangan lain berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Undang-Undang KUP; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; (ditentukan oleh DJP)
  • Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan)
  • Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko. (dilakukan dengan pemeriksaan lapangan)

2.Kriteria pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  • Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  • Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan;
  • Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  • Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  • Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
  • Pencocokan data dan/ atau alat keterangan;
  • Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  • Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  • Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
  • Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/ atau
  • Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Berapa lama jangka waktu pemeriksaan?
Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
1.Jangka Waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi

  • Jangka Waktu Pengujian
    Pemeriksaan lapangan: paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) Pemeriksaan Lapangan disampaikan sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan, yang dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.
    Pemeriksaan kantor: paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak kedatangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan.
  • Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
    Paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

2.Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

  • Pemeriksaan lapangan: paling lama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) Pemeriksaan Lapangan disampaikan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
  • Pemeriksaan kantor: paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal ketangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
    **Pemeriksaan dalam rangka permohonan penghapusan NPWP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) UU KUP. Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan PKP harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) UU KUP.

3.Jangka waktu pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret

  • Jangka Waktu Pengujian
    Pemeriksaan kantor: paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal kedatangan pemenuhan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai tanggal SPHP disampaikan.
  • Jangka Waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
    Pemeriksaan kantor: paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam pemeriksaan pajak?
Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim.Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, dan pengacara; dan bahkan apabila diperlukan pemeriksa dapat berkolaborasi dengan pemeriksa dari instansi lain.

Bagaimana cara menyelesaikan proses pemeriksaan?
Penyelesaian pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diselesaikan dengan cara:

  1. Menghentikan pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir
    Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir (LHP Sumir) adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak. Dasar dilakukannya LHP Sumir terdapat pada Pasal 21 PMK Tata Cara Pemeriksaan.
  2. Membuat LHP sebagai dasar penerbitan SKP dan/atau STP
    Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. Dasar dilakukannya LHP terdapat pada Pasal 22 PMK Tata Cara Pemeriksaan.

Pemeriksaan merupakan salah satu alat monitoring perpajakan yang akan membuktikan patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap aturan perpajakan. Untuk itu, Wajib Pajak diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban selama proses pemeriksaan supaya proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai. Nantikan artikel seri pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui hak dan kewajiban Wajib Pajak serta Kewenangan dan Kewajiban Pemeriksa dengan lebih rinci.

Referensi:
[1] Defoe, Daniel. 1726. The Political History of the Devil
[2] Adam Smith Institute. 2019. Death and Taxes.

[3] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
[4] Casagrande, A., Di Cagno, D., Pandimiglio, A., & Spallone, M. (2015). The effect of competition on tax compliance: The role of audit rules and shame. Journal of Behavioral and Experimental Economics, 59, 96-110
[5] Gubar, E., Kumacheva, S., Zhitkova, E., & Porokhnyavaya, O. (2015). Propagation of information over the network of taxpayers in the model of tax auditing. 2015 International Conference ” Stability and Control Processes” in Memory of VI Zubov (SCP), pp. 244-247.
[6] Yildiz, Baris. (2019). A Theoretical Analysis on Tax Auditing – Tax Compliance Determinants and Bomb Crater Effect. Turkey’s Economic, Fiscal and Social Problems.
[7] Laporan Kinerja DJP 2019
[8] Putusan Mahkamah Agung Nomor 73/P/HUM/2013
[9] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
[10] PP Nomor 74 Tahun 2011
[11] PMK Nomor 146 Tahun 2012
[12] Peraturan DJP Nomor PER-34/PJ/2011
[13] PMK Nomor 238/PMK.03/2016
[14] Peraturan DJP Nomor PER-19/PJ/2013
[15] Peraturan DJP Nomor PER-07/PJ/2017
[16] PMK Nomor 17 Tahun 2013
[17] PMK Nomor 184 Tahun 2015

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Leave a Comment