Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan SPT Masa PPN 1111 Akibat Corona

Penyebaran virus corona yang semakin masif di Indonesia menimbulkan berbagai gangguan di segala aspek kehidupan. Siklus ekonomi di Indonesia mulai dari kalangan bawah hingga atas terganggu kestabilannya. Kementrian Keuangan Republik Indonesia mulai mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani dampak persebaran COVID-19. Berbagai bidang yang berada di bawah naungan kementrian keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghadapi situasi darurat yang terjadi di negeri ini. Satu di antaranya adalah kebijakan ekonomi terkait pajak yang dikeluarkan oleh direktur jenderal pajak.

Beberapa keringanan diberikan dirjen pajak kepada wajib pajak sebagai bentuk kemudahan akibat terganggunya ekonomi masyarakat karena merebaknya virus corona. Ulasan berikut ini akan membahas keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-157/PJ/2020 tentang pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 1111 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2020.

Keputusan ini juga diturunkan karena terjadinya gangguan aplikasi yang menyebabkan permohonan Sertifikat Elektronik Pengusaha Kena Pajak tidak dapat disetujui pada tanggal 29 Januari 2020 hingga 3 Februari 2020. Gangguan tersebut berdampak pada keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111 (SPT Masa PPN 1111).

Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111 tidak akan dibebankan kepada pengusaha kena pajak dengan beberapa ketentuan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mendapatkan keringanan adalah yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 Masa pajak Desember 2019 melalui saluran e-Filing sebagai berikut:

a) PKP yang masa berlaku sertifikat elektroniknya telah berakhir sampai tanggal 31 Januari 2020.

b) PKP yang menyampaikan permintaan sertifikat elektronik baru pada tanggal 29 Januari 2020 sampai 7 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai

Sanksi administrasi yang tidak dibebankan adalah sanksi administrasi yang telah dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) , pasal 14 ayat (4), pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi tidak akan dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi beberapa syarat di atas.

Seperti diketahui sebelumnya, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Hal ini berdasarkan pasal 15A ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak penjualan atas barang mewah. Jika lebih dari batas waktu yang ditentukan akan mendapatkan sanksi administrasi sebagai konsekuensi keterlambatan.

Virus corona telah menyebar dengan cepat setelah terdeteksi pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Dalam jangka waktu 3 minggu, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok ini telah menyerang lebih dari seribu orang di Indonesia. Belum adanya vaksin untuk pandemi Coronavirus Disease 2019 ini membuat penyebarannya tak terkendali. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah menetapkan status darurat corona di Indonesia. Bahkan pemerintah juga melakukan perpanjangan status darurat corona hinggga 91 hari. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Hal tersebut tertera dalam Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 yang ditandatangani kepala BNPB pada 29 Februari 2020.(otto)

Leave a Comment