Peraturan Baru Mengenai Tata Kelola Situs Web Direktorat Jenderal Pajak

Pada tanggal 9 Oktober 2020 Dirjen Pajak Suryo Utomo menetapkan peraturan baru mengenai tata kelola situs web Dirjen Pajak (DJP). Peraturan ini adalah Peraturan Dirjen Pajak No.PER-18/PJ/2020. Sebelumnya peraturan mengenai tata kelola situs web Dirjen Pajak telah diatur Peraturan Dirjen Pajak No. PER-50/PJ/2011 dan PER-15/PJ/2013.

Perubahan ini terjadi dikarenakan Dirjen Pajak ingin meningkatkan pemanfaatan situs web dalam mendukung visi dan misi dari Dirjen Pajak itu sendiri. Apalagi selama era pandemi ini banyak pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik maka sistem web menjadi hal yang vital dalam pelaksanaan pembayaran dan informasi pajak saat ini.

Dengan hadirnya peningkatan pengelolaan dalam situs web Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa citra positif yang mewakili pelayanan yang diberikan Dirjen Pajak. Semakin maksimal pelayanan yang diberikan tentu nya bisa berdampak positif dalam peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak dari Warga Negara Indonesia.

Dalam peraturan tersebut yang dimaksud Pajak adalah www.pajak.go.id yang disebut juga sebagai Situs Web DJP. Situs ini merupakan representatif Dirjen Pajak di jaringan internet yang telah berlangsung selama beberapa waktu ini. Pengguna situs web ini tentunya adalah pengunjung web yang termasuk dengan Wajib Pajak. Dengan tujuan untuk mendapatkan layanan yang lebih luas Wajib Pajak bisa mengunjungi situs ini. Pada situs web ini terdapat kontributor yang merupakan pegawai lingkungan internal Dirjen Pajak yang berkontribusi dalam pembuatan konten.
Pada Pasal 2 di peraturan disebutkan bahwa tata kelola situs web Dirjen Pajak meliputi 4 hal yang diantara adalah tata kelola pengembangan aplikasi situs web DJP, tata kelola infrastruktur, tata kelola konten dan tata kelola pelayanan pengaduan perpajakan melalui situs web DJP. Pada tata kelola pengembangan aplikasi situs web DJP disebutkan bahwa pengembang akan melakukan update layanan dan fitur baru yang ada di situs web DJP. Pembaruan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pada situs web DJP.

Kebijakan tata kelola infrastruktur situs web DJP menyebutkan mengenai langkah yang akan dilakukan oleh DJP jika situs web DJP tidak dapat diakses. Pada pasal 9 disebutkan bahwa proses pemberitahuan hingga bisa disebarluaskan kepada Wajip Pajak yang lain adalah selama 30 menit hingga sampai kepada Administrator Peladen. Artinya jika terjadi gangguan pada situs web DJP, WP bisa menunggu selama 30 menit hingga muncul pengumuman resmi dari DJP atau menghubungi kringpajak untuk bertanya kelanjutan dari sistem error tersebut.

Yang ketiga isi dari peraturan membahas mengenai tata kelola konten yang ada di stius web DJP. Pada pasal 11 disebutkan mengenai jenis konten yang diperboleh di dalam situs web DJP, diantaranya adalah foto, berita, siaran pers, info layanan, artikel, informasi perpajakan, peraturan pajak, statistik pajak, layanan pengaduan, video, multimedia pajak, berkas unduhan, pol (polling), dan yang terakhir aplikasi. Disebutkan bahwa yang berkenan untuk mengisi konten dalam situs web DJP adalah pegawai dari DJP sendiri. Untuk masyarakat yang ingin berkontribusi memberikan konten dalam situs web DJP pun diberi kesempatan oleh pemerintah. Seperti yang dirilis di situs pajak.go.id, DJP mengadakan lomba Call For Paper untuk mengumpulkan ide dari para akademisi mengenai bagaimana peranan pajak bisa berjalan maksimal selama pandemi covid-19 ini.

Pembahasan yang terakhir adalah mengenai tata kelola pengaduan pelayanan perpajakan melalui situs web DJP. Untuk mendapatkan fitur ini pengunjung situs web DJP dapat menggunakan pilihan live chat agar bisa berkomunikasi dengan petugas yang ditunjuk untuk bagian tersebut.

Demikian dengan ada nya tata kelola situs web DJP yang lebih baik diharapkan pelayanan yang diberikan pun bisa lebih maksimal dari sebelumnya. Agar bisa memudahkan para WP dalam melakukan pembayaran maupun mencari informasi mengenai dunia perpajakan di Indonesia.

Leave a Comment