Perbedaan Banding dan Gugatan dalam Sengketa Pajak

Pajak merupakan sebuah hal yang sangat krusial dan rumit karena terdiri dari berbagai macam peraturan dan Undang-Undang. Kesalahpahaman antara wajib pajak dengan petugas pajak kerap kali terjadi dan menimbulkan sengketa. Sengketa timbul karena perbedaan perhitungan atau pembayaran antara kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa pajak dilakukan lewat pengadilan pajak. Peraturan tentang pengadilan pajak telah ditetapkan dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang disahkan pada 12 April 2002 di Jakarta.

Banding dan gugatan adalah beberapa langkah yang dapat ditempuh wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa dengan petugas pajak di hadapan pengadilan pajak. Apakah perbedaan banding dan gugatan dalam penyelesaian sengketa pajak? Berikut ini pengertian banding dan gugatan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti dijelaskan pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
Wajib pajak dapat mengajukan banding jika merasa tidak setuju dengan surat keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak sebagai tindak lanjut dari keberatan yang diajukan sebelumnya.

Setelah mengajukan banding, wajib pajak akan mendapatkan surat balasan berupa surat uraian banding yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 3 bulan. Terdapat sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding apapun keputusan pengadilan. Banding mempunyai dasar hukum pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sedangkan gugatan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Wajib pajak mengajukan gugatan jika merasa tidak puas dengan prosedur pelaksanaan dan penerbitan surat-surat keputusan.

Setelah mengajukan gugatan, wajib pajak akan mendapatkan surat balasan berupa surat tanggapan yang memiliki jangka waktu penyelesaian selama 1 bulan. Berbeda dengan upaya banding, pada pengajuan gugatan wajib pajak tidak dikenakan sanksi. Gugatan mempunyai dasar hukum yang dijelaskan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sengketa pajak dapat diselesaikan dengan tahapan mulai dari pengajuan keberatan, gugatan, banding hingga upaya terakhir adalah peninjauan kembali. Penyelesaian sengketa pajak diharapkan menjadi jalan keluar untuk menghentikan perselisihan antara petugas pajak dan wajib pajak. Sebab pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia demi menumbuhkan iklim perekonomian tanah air. Setelah mengetahui perbedaan antara banding dan gugatan, anda dapat melakukan pencegahan terjadinya sengketa pajak.

Leave a Comment