Perluasan Insentif PPnBM Sebagai Stimulus Konsumsi Otomotif

Berselang 34 hari sejak PMK Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan berlaku, Pemerintah mencabut dan menyatakan bahwa aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Namun, pencabutan PMK Nomor 20 Tahun 2021 yang mendapat sinyal positif dari masyarakat tidak menjadi sesuatu hal yang menyedihkan. Pencabutan ini justru berpotensi mendapatkan sambutan yang lebih baik dari masyarakat Indonesia. Pasalnya, aturan pengganti PMK Nomor 20 Tahun 2021, yaitu PMK Nomor 31 Tahun 2021, memperluas jangkauan persyaratan local purchase yang sebelumnya ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) menjadi 60% (enam puluh persen) dan menambah segmen kendaraan 4×2 dan 4×4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc.

Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan PMK Nomor 31 Tahun 2021 pada tanggal 31 Maret 2021. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 1 April 2021. Salah satu alasan ditetapkannya aturan perluasan insentif antara lain masih tingginya potensi konsumsi masyarakat kelas menengah atas yang tercermin dari peningkatan nilai tabungan di perbankan. Pemerintah berharap kebijakan stimulus mampu merangsang konsumsi masyarakat khususnya pada produk-produk unggulan industri kendaraan bermotor dalam negeri dalam upaya untuk terus mempercepat ritme pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19.

Secara rinci, kebijakan perluasan insentif yang terdapat pada PMK Nomor 31 Tahun 2021 adalah

  • Untuk kendaraan dengan kapasitas mesin sampai dengan 1.500 cc, Pemerintah akan menanggung 100% (seratus persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak April s.d. Mei 2021, menanggung 50% (lima puluh persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak Juni s.d. Agustus 2021 serta akan menanggung 25% (dua puluh lima persen) dari PPnBM yang terutang untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.
  • Untuk tambahan segmen kendaraan 4×2 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc s.d. 2.500 cc yang memenuhi syarat dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan menanggung 50% (lima puluh persen) dari tarif normal untuk Masa Pajak April s.d. Agustus 2021, kemudian 25% dari tarif normal untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.
  • Untuk tambahan segmen kendaraan 4×4 dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc. s.d. 2.500 cc yang memenuhi syarat juga dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan menanggung 25% (dua puluh lima persen) dari tarif normal untuk Masa Pajak April s.d. Agustus 2021, kemudian 12,5% dari tarif normal untuk Masa Pajak September s.d. Desember 2021.

Sebagai akibat dari perluasan insentif yang terdapat dalam PMK Nomor 31 tahun 2021, terdapat 8 (delapan) tambahan model kendaraan bermotor baru yang PPnBM-nya ditanggung Pemerintah pada tahun anggaran 2021. Rincian penyerahaan kendaraan yang ditanggung pemerintah adalah semua varian dari model kendaraan bermotor berikut

  1. Toyota Yaris
  2. Toyota Vios
  3. Toyota Sienta
  4. Toyota Innova 2.0 (tambahan)
  5. Toyota Innova 2.4 (tambahan)
  6. Toyota Fortuner 2.4 4×2 (tambahan)
  7. Toyota Fortuner 2.4 4×4 (tambahan)
  8. Daihatsu Xenia
  9. Toyota Avanza
  10. Daihatsu Grand Max
  11. Daihatsu Luxio
  12. Daihatsu Terios
  13. Toyota Rush
  14. Toyota Raize
  15. Daihatsu Rocky
  16. Mitsubishi Xpander
  17. Mitsubishi Xpander Cross
  18. Nissan Livina
  19. Honda Brio Rs
  20. Honda Mobilio
  21. Honda BR-V
  22. Honda CRV 1.5T (tambahan)
  23. Honda HR-V 1.5L
  24. Honda HR-V 1.8L (tambahan)
  25. Honda CRV 2.0 CVT (tambahan)
  26. Honda City Hatchback (tambahan)
  27. Suzuki New Ertiga
  28. Suzuki XL 7
  29. Wuling Confero

Selaras dengan ketentuan sebelumnya, Perusahaan Industri yang memproduksi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 31 Tahun 2021 wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika beberapa hal berikut, yaitu:

  • Rencana pembelian lokal (local purchase) untuk tahun 2021;
  • Surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (local purchase) dalam kegiatan produksi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021;
  • Faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (dilaporkan juga dalam SPT Masa PPN oleh PKP yang melakukan penyerahan)
    Faktur pajak dibuat dengan mencantumkan kode transaksi 01, keterangan jenis barang berupa tipe, kapasitas isi silinder, nomor rangka, nomor mesin, dan kode Harmonized System serta keterangan DTP
  • Laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah; (disampaikan juga melalui laman www.pajak.go.id)
    Laporan realisasi berupa Faktur Pajak dan daftar rincian kendaraan bermotor tertentu yang disampaikan sebanyak dua (2) kali untuk setiap masa, paling lambat 3 hari setelah tanggal 15 atau setelah Masa Pajak berakhir.
  • Kinerja penjualan triwulan
    Jika penyerahan kendaraan bermotor yang termasuk dalam daftar 28 model kendaraan bermotor di atas tidak memenuhi kriteria yang diatur dalam PMK Nomor 31 Tahun 2021, maka Kepala KPP atas nama DJP dapat menagih PPnBM yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan 8 (delapan) model kendaraan bermotor yang mendapatkan insentif membuka peluang meningkatnya konsumsi masyarakat atas kendaraan bermotor. Dengan ditetapkannya aturan ini, baik industri kendaraan bermotor yang sempat lesu maupun daya beli masyarakat yang menurun untuk kebutuhan tersier seperti kendaraan bermotor disaat pandemi diharapkan dapat menunjukkan arah pergerakan positif. Hal yang perlu diingat adalah dampak dari semakin banyaknya kendaraan yang ada di ruas-ruas jalan Indonesia yang secara terus-menerus akan menyumbangkan polusi dan dapat menimbulkan kemacetan yang diakibatkan oleh tidak diiringinya pertambahan luas jalan.

Referensi:
[1] PMK Nomor 20 Tahun 2021
[2] PMK Nomor 31 Tahun 2021
[3] Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2021
[4] Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 839 Tahun 2021

 

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Leave a Comment