Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya dalam Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai salah satu pilar pencapaian Visi Indonesia 2045 sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, Indonesia memerlukan adanya pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak sumber daya pemasukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonomi termasuk investasi dari masyarakat dan swasta guna menutup kesenjangan (gap) antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal Pemerintah yang terindikasi belum memadai.

Salah satu langkah yang dipilih oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah membuka kesempatan keterlibatan investor dari luar negeri dalam pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional, khususnya melalui penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDl). Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan FDI yang masuk ke Indonesia dengan membentuk suatu lembaga yang mampu menjadi mitra strategis bagi investor asing, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional, yang dapat menjadi perantara bagi para investor dalam menempatkan investasi atau FDI di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi dan tantangan di atas, serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) melalui disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan lembaga sui generis pengelola investasi pemerintah. Pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut, LPI memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.

Sebagai bagian dari ketetapan anyar yang muncul dalam rangkaian aturan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan turunan mengenai Lembaga Pengelola Investasi. Aturan turunan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang mulai berlaku sejak 15 Desember 2020 lalu. Untuk menyempurnakan aturan mengenai Lembaga Pengelola Investasi, khususnya dalam bidang perpajakan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021.

Aturan ini disusun berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Aturan ini disusun dalam rangka mendukung LPI untuk tumbuh dan mandiri serta menarik minat investor asing untuk bekerja sama dengan LPI guna menanamkan modalnya di Indonesia, pada awal pembentukan LPI, masa kepemilikan dan masa kerja sama berakhir diperlukan pengaturan mengenai perlakuan perpajakan dan/atau insentif perpajakan bagi LPI, mitra investasi dan kuasa kelola dengan tetap melaksanakan prinsip tata kelola perpajakan yang adil dan transparan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 mengatur perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas LPI dan/atau entitas yang dimilikinya termasuk pihak ketiga yang bertransaksi dengan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Subjek Pajak
Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan Subjek Pajak Badan Dalam Negeri sedangkan Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga (meliputi mitra investasi, manajer investasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan atau Lembaga Pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri) dapat merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri. Subjek Pajak Dalam Negeri wajib mendaftarkan diri ke KPP dan memiliki NPWP serta melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP. Seluruh Subjek Pajak, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri wajib melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Objek Pajak

  • Penghasilan bunga dari obligasi yang berasal dari dalam negeri (Objek Pajak Penghasilan)
  • Perolehan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI dan/atau entitas yang dimilikinya (Objek BPHTB)
  • Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan Badan DN yang tidak menginvestasikan atau tidak menggunakan penghasilan itu untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh (Objek Pajak Penghasilan Final dengan tarif 7,5% atau sesuai tarif P3B)
  • Penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI secara langsung, dan entitas atau bentuk kerja sama merupakan subjek pajak Badan DN (Objek Pajak Penghasilan Final dengan tarif 7,5% atau sesuai tarif P3B)

PPh final tersebut diatas dipotong oleh entitas atau bentuk kerja sama LPI dengan pihak ketiga dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pemotongan PPh dilakukan dengan membuat bukti potong sesuai Lampiran PP Nomor 49 Tahun 2021 (halaman 20) dan wajib dilaporkan pada SPT Masa PPh

Dikecualikan dari Objek Pajak

  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan patungan (Pengecualian pemotongan atau pemungutan PPh dilakukan tanpa surat keterangan bebas pemotongan atau pemungutan PPh)
  • Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPDN.
  • Penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPDN.

Bukan Objek Pajak
Penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga berupa SPLN yang melakukan kerja sama dengan LPI bersifat langsung dan Badan DN yang menginvestasikan atau menggunakan penghasilan itu untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh

Pengurang Penghasilan Bruto LPI

  • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, merupakan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI.
  • Pembentukan Cadangan Wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh LPI dengan syarat sebesar cadangan wajib yang dibentuk tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan hanya diperbolehkan sampai dengan tahun pajak saat pertama kali, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi antara Cadangan wajib LPI mencapai 50% dari modal LPI dan pembagian dividen atau bagian laba kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal bagi LPI dan/atau entitas yang dimilikinya.

Dikecualikan dari Pengurang Penghasilan Bruto LPI
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan berupa dividen yang berasal dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima oleh pihak ketiga dan penghasilan berupa dividen lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh pihak ketiga.

Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sesungguhnya menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu pandangan ekonom indef yaitu Bhima Yudhistira yang terdapat dalam laman berita nasional.kontan.co.id menuturkan bahwa pembentukan Lembaga Pengelola Investasi di tengah situasi negara yang mengalami pelebaran defisit anggaran tidak tepat dan sebaiknya Pemerintah fokus pada penurunan ICOR (Incremental Capital-Output Ratio) dibandingkan membentuk lembaga baru. Lembaga Pengelola Investasi dinilai memiliki celah untuk merugikan keuangan negara dalam jangka panjang apabila nilai aset negara menurun karena salah kelola dan berisiko tinggi karena dapat mengakibatkan penyitaan aset apabila terjadi gagal bayar [5].

Terlepas dari pro dan kontra terkait dibentuknya Lembaga Pengawas Investasi (LPI), Jajaran Dewan Pengawas LPI telah dilantik oleh Presiden pada 27 Januari 2021 lalu melalui Keppres No.6/P/2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi. Pengangkatan Dewan Pengawas LPI merupakan bukti yang meyakinkan bahwa LPI benar dibentuk sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Diharapkan tujuan pembentukan LPI dapat terwujud dan lebih jauh lagi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Referensi:
[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
[2] PP Nomor 49 Tahun 2021
[3] PP Nomor 73 Tahun 2020
[4] PP Nomor 74 Tahun 2020
[5] Suryanto, Venny. 2020. Ekonom Indef: Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Tidak Tepat. https://nasional.kontan.co.id/news/ekonom-indef-pembentukan-lembaga-pengelola-investasi-tidak-tepat.

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Leave a Comment