Perpanjangan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19

Awal tahun 2021 banyak dijadikan ajang oleh masyarakat untuk memulai lembaran baru setelah di tahun 2020 berhasil melalui kondisi yang extraordinary. Namun kenyataannya, bulan pertama di tahun 2021 masih dilewati dengan PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) khususnya untuk daerah Jawa Bali karena angka kenaikan kasus positif pandemi COVID-19 telah mencapai angka 1 juta pada pekan terakhir Januari 2021. Kondisi ini tak ayal kembali memberikan dampak bagi masyarakat, termasuk Wajib Pajak Indonesia.

Di tengah kondisi yang masih belum pasti, Pemerintah mengeluarkan Siaran Pers Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 3 Februari 2021 yang memberikan kabar baik dengan diperpanjangnya insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi COVID-19. Perpanjangan insentif pajak ini menambah daftar insentif pajak yang diberikan DJP pada tahun 2021 setelah sebelumnya telah ditetapkan adanya insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya Pemerintah memerangi wabah COVID-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta yang terdapat pada Siaran Pers Nomor SP-1/2021 pada tanggal 15 Januari 2021 lalu.

Simak artikel mengenai Siaran Pers Nomor SP-1/2021 disini.

Terbitnya PMK Nomor 9 Tahun 2021 mencabut PMK Nomor 86 tahun 2020 jo PMK Nomor 110 tahun 2020. Kedua PMK tersebut dinyatakan tidak berlaku per tanggal 1 Februari 2021. PMK Nomor 9 Tahun 2021 terdiri dari 22 pasal yang secara garis besar PMK Nomor 9 Tahun 2021 memperpanjang jangka waktu pemberian beberapa insentif pajak diantaranya

1.Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 untuk

  • Insentif PPh Pasal 21
  • Insentif PPh Final UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
  • Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
  • Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan
  • Insentif PPN

2.Sampai tanggal 30 Juni 2021 untuk

  • Insentif PPh Pasal 22 Impor

A. Insentif PPh Pasal 21
Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

B. Insentif Pajak UMKM
Insentif Pajak UMKM ditanggung pemerintah diberikan kepada pelaku UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23). Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

C. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
Insentif PPh Final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah diberikan kepada Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

D. Insentif PPh Pasal 22 Impor
Insentif PPh Pasal 22 Impor berupa pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor diberikan kepada Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar
  • 47811: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
  • 47812: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan
  • 47813: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran
  • 47819: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya

E. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
Insentif Angsuran PPh Pasal 25 berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang diberikan kepada Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dana tau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar

F. Insentif PPN
Insentif PPN berupa percepatan restitusi hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar. diberikan kepada Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dana tau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar
  • 47811: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
  • 47812: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan
  • 47813: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran
  • 47819: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya

Untuk memanfaatkan beberapa insentif pajak tersebut, Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan kembali permohonan dan/atau pemberitahuan berdasarkan PMK ini untuk dapat memanfaatkan insentif pajak. Selain itu, Wajib pajak yang sudah memiliki surat keterangan bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 2020, harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di tahun pajak 2021.

Sebagai tambahan, PMK Nomor 9 Tahun 2021 juga menambahkan aturan mengenai laporan realisasi insentif pajak. Laporan realisasi disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Atas laporan realisasi tersebut Pemberi Kerja dapat menyampaikan pembetulan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan (tanggal 20 bulan berikutnya).

Disahkannya aturan perpanjangan insentif pajak pada awal bulan Februari 2021 menimbulkan berbagai reaksi dari Wajib Pajak. Beberapa Wajib Pajak beranggapan seharusnya aturan perpanjangan insentif pajak diberikan pada pertengahan bulan Januari sebelum dilakukan penyetoran Pajak Masa Januari. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa keringanan kepada Pemberi kerja atau Wajib Pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Januari 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Februari 2021. Di samping itu, pemberi kerja, wajib pajak UMKM, dan pemotong PPh final jasa konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun pajak 2020 dapat menyampaikan laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021.

 

Referensi:
1. PMK Nomor 9 Tahun 2021
2. SP Nomor 5 Tahun 2021
2. PMK Nomor 110 Tahun 2020
3. PMK Nomor 86 Tahun 2020

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Leave a Comment