Perubahan Tarif Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Imbalan Bunga Pajak

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan pengaruh yang cukup besar pada perubahan tarif bunga untuk sanksi administrasi dan imbalan bunga pajak di Indonesia. Melalui Pasal 113 Undang-Undang tersebut, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya tarif bunga per bulan. Perubahan tarif tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan dan akan ditetapkan setiap bulannya.

Tax Policy Concept Statement 1 yang disusun oleh AICPA pada tahun 2017[1] menyatakan bahwa tantangan kunci dalam usulan perubahan sistem perpajakan adalah realita bahwa pencapaian semua prinsip perpajakan yang optimal tidak mungkin dicapai pada tingkat yang sama. Pada konteks perubahan aturan mengenai tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga ini, prinsip keadilan mungkin dapat dicapai, tetapi secara bersamaan aturan tersebut akan mengorbankan capaian prinsip kesederhanaan. Hal ini berdasarkan pada aksioma bahwa keadilan berlawan dengan kesederhanaan.

AICPA juga menjelaskan bahwa kesederhanaan aturan perpajakan diperlukan supaya wajib pajak dapat memahami konsekuensi pajak pada transaksi yang mereka lakukan atau direncanakan akan terjadi, sehingga mereka dapat mematuhi aturan tersebut dengan baik. Aturan pajak yang rumit memperluas peluang kesalahan dan ketidakpatuhan sistem perpajakan. Semakin banyak perubahan yang ditetapkan, semakin sulit wajib pajak, praktisi perpajakan dan fiskus untuk memahami konsekuensi pajak atas suatu transaksi.

Disisi lain, keadilan merupakan prinsip dasar dari sistem perpajakan yang optimal. Wajib pajak yang memiliki situasi serupa harus diberi pajak serupa. Salah satu cara pandang yang berlaku adalah pajak dinilai adil ketika wajib pajak dengan kemampuan membayar yang lebih banyak memiliki beban pajak yang lebih banyak. Begitu pula dengan wajib pajak yang lebih tidak patuh akan memperoleh sanksi yang lebih besar. Tentu saja, tarif pajak tersebut akan mengarah pada level progresif yang bervariasi pada sistem perpajakan.

Penetapan aturan saat ini menghilangkan kesederhanaan tarif yang sebelumnya tetap sebesar 2% perbulan untuk beberapa sanksi administrasi dan imbalan bunga, menjadi berdasarkan perhitungan suku bunga ditambah dengan uplift factor masing-masing pasal mengenai sanksi administrasi dan imbalan bunga dibagi 12 bulan. Dengan perubahan ini, seluruh pihak terkait harus memperbarui pengetahuan mereka atas tarif yang berlaku setiap bulan. Namun dilain sisi, penetapan penghitungan tarif baru dinilai lebih adil karena menggunakan suku bunga acuan tiap bulan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi aktual yang terjadi. Pengenaan uplift factor yang berbeda pada tiap pasal juga memberikan kepastian bahwa tindakan ketidakpatuhan pajak yang memiliki bobot kesalahan lebih besar akan mendapatkan sanksi bunga yang lebih besar.

Perubahan tarif sanksi administrasi dan imbalan bunga hadir sebagai jawaban atas kejanggalan aturan perpajakan sebelumnya. Sebagai contoh, Undang-Undang KUP terdahulu mengatur tarif sanksi administrasi berupa bunga pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2a) tentang pembetulan SPT atas kesadaran sendiri yang membuat utang pajak menjadi lebih besar ditetapkan sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, tanpa adanya jangka waktu maksimal pemberian sanksi bunga. Sedangkan, tarif sanksi administrasi berupa bunga pada Pasal 13 ayat (2) tentang SKPKB ditetapkan sebesar 2% per bulan atas jumlah kurang pajak yang tertuang dalam SKPKB, dengan ketentuan pengenaan paling lama 24 bulan.

Perbedaan ketetapan jangka waktu pemberian sanksi administrasi pada kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa itikad baik WP yang berinisiatif melakukan pembetulan kesalahan SPT tidak menjadi poin penting yang diperhatikan karena atas tindakan tersebut justru mendapatkan peluang pengenaan sanksi yang lebih tinggi dibandingkan apabila kesalahan SPT ditemukan oleh fiskus dalam pemeriksaan dengan produk SKPKB. Hal ini akan membuat WP yang memiliki kondisi serupa enggan melaporkan kesalahan SPT dengan kesadaran sendiri dan hanya akan menunggu Surat Keputusan yang dikeluarkan fiskus untuk memperbaiki kesalahan SPT karena dihantui sanksi administrasi yang lebih besar.

Disparitas tersebut berusaha diperbaiki pada Pasal 36 ayat (2) PP 74 tahun 2011 yang menjelaskan bahwa permohonan pengurangan sanksi administrasi terhadap sanksi Pasal 8 ayat (2) dan ayat (2a) KUP yang dikenakan melebihi jangka waktu 24 bulan dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sehingga sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Namun, PP tersebut masih memiliki celah karena tidak mencakup sanksi yang diberikan untuk WP yang dengan kesadaran sendiri melakukan penyampaian SPT pertama kali dalam jangka waktu lebih dari 24 bulan dari tanggal jatuh tempo penyampaian SPT.

Pasal 27A Undang-Undang KUP tentang imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak pada saat dikabulkan sebagian atau seluruhnya pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan PK juga tidak kalah kontroversial. Hal ini karena aturan turunan Pasal tersebut, yaitu PP 74 tahun 2011, secara jelas memberikan batasan atas dasar pemberian imbalan bunga yang sebelumnya tidak tertuang pada Undang-Undang KUP. Hal ini merupakan pelanggaran atas prinsip hukum lex superior derograt legi imperior yang menyatakan bahwa hukum yang kedudukannya lebih tinggi menghapus hukum yang ada di bawahnya atau dengan kata lain hukum yang lebih rendah tingkatannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di atasnya[2].

Penetapan sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga ditetapkan dengan perhitungan suku bunga acuan ditambah dengan uplift factor dibagi dibagi 12 bulan. Berikut adalah rincian uplift factor untuk masing-masing Pasal Undang-Undang KUP
• 0% untuk Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) serta Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)
• 5% untuk Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3);
• 10% untuk Pasal 8 ayat (5);
• 15% untuk Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a).

Pada tanggal 29 Desember 2020, Kepala Badan Kebijakan Fiskal telah menandatangani Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 57/KMK.10/2020 yang mengatur tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Januari 2021 – 31 Januari 2021. Tarif bunga pajak untuk bulan Januari 2021 bervariasi dari 0,51% hingga 1,34% untuk sanksi administrasi dan 0,51% untuk imbalan bunga. 

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Referensi:
[1] https://www.aicpa.org/ADVOCACY/TAX/downloadabledocuments/tax- policy-concept-statement-no-1-global.pdf
[2] https://icjr.or.id/prinsip-lex-superior-derogat-legi-inferiori-harus-digunakan-seluruh-peraturan-daerah-perda-harus-tunduk-pada-kuhp/

Leave a Comment