Pada tanggal 26 Oktober telah disahkan UU Bea Meterai yang dihadirkan untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dengan adanya UU Nomor 10 Tahun 2020, pemerintah mengharapkan bisa membantu membuat peraturan Bea Meterai yang sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola Bea Meterai yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Disebutkan dalam Pasal 32 di UU terbaru ini, bahwa peraturan ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Bea Meterai ini juga disebutkan sebagai pajak atas dokumen. Meterai ini pun banyak digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Asas yang dilaksanakan untuk pengaturan Bea Meterai adalah kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini banyak disebutkan Pasal 2, yang diantaranya menegaskan bahwa tujuan dari Bea Meterai adalah untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Bea Meterai sendiri dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam pasal 3 ayat 2, diantaranya disebutkan bahwa dokumen perdata adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Terdapat juga akta notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, surat berharga, dokumen transaksi kontrak berjangka dan dokumen lelang. Salah satu dokumen yang sering digunakan oleh masyarakat juga, yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Tentunya juga dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pelaksanaannya Bea Meterai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen-dokumen yang telah disebutkan dalam Pasal 3 diatas. Untuk tarif yang dikenakan dalam Bea Meterai adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Besarnya nilai nominal dokumen dan nilai Bea Meterai dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Dokumen perdata yang disebutkan dalam Pasal 3 pun dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/ atau sektor keuangan. Jika ada perubahan besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenakan Bea Meterai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR Indonesia.

Terdapat juga beberapa dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai, diantaranya adalah dokumen yang terkait lalu lintas barang. Disebutkan dalam Pasal 7 dokumen ini adalah surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim dan surat lainnya yang dapat dipersamakan. Ada juga segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan. Termasuk pun tanda penerimaan yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, surat gadai, tanda pembagian keuntungan, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Pada pelaksanaannya, Bea Meterai terutang pada beberapa kondisi dan disebutkan dalam Pasal 8. Kondisi yang pertama adalah dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris, dan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kondisi yang kedua adalah dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dan juga dokumen transaksi kontrak berjangka. Pada kondisi ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, dokumen diajukan ke pengadilan, maupun dokumen yang menyatakan jumlah uang. Tetapi menteri dapat menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai.

Pada Pasal 13 disebutkan mengenai jenis meterai yang ada, diantaranya adalah meterai tempel, meterai elektronik, dan meterai dalam bentuk lain. Meterai tempel memiliki ciri khusus yaitu memiliki gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa Meterai Tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Sementara meterai elektronik disebutkan memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan hadirnya perubahan UU baru mengenai Bea Meterai ini diharapkan sosialisasi yang dihadirkan pun bisa lebih masif agar banyak masyarakat yang mengetahuinya dan dapat menggunakan fitur baru yang lebih memudahkan. Misalnya seperti dengan hadirnya Bea Meterai elektronik. Dengan hadirnya bea meterai elektronik ini juga memudahkan pemerintah untuk mengawasi objek pajak dalam dokumen-dokumen digital yang sedang berkembang di era pandemi ini.

Tentunya dengan sosialisasi yang lebih masif bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perubahan yang dihadirkan oleh pemerintah ini. Inovasi pun harus terus dijalankan agar akses bea meterai pun bisa digunakan oleh segala pihak yang melakukan transaksi keuangan lainnya.

Leave a Comment