Stimulus di Bidang Ekspor dan Impor dari Pemerintah Akibat COVID-19

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kebijakan non fiskal dalam bidang ekspor dan impor diberikan untuk melengkapi kebijakan fiskal dalam bidang pajak sebelumnya. Stimulus non fiskal bertujuan menyelamatkan industri manufaktur dan perdagangan nasional karena mewabahnya virus corona yang telah menjadi pandemi di dunia. Seperti diketahui sebelumnya, virus corona telah membuat berbagai negara mengalami lockdown.

Pembatasan yang dilakukan berbagai negara untuk menekan penyebaran COVID-19 tentu berdampak terhadap perekonomian nasional. Berbagai isu merebak di masyarakat sehingga menimbulkan keresahan secara luas. Isu ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Belum lagi ditambah isu pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi di Indonesia. Akibat virus corona, produksi, distribusi, dan rantai pasok juga terganggu serta mempengaruhi kinerja sektor industri manufaktur. Hal ini semakin diperburuk dengan jatuhnya harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia yang menambah kekhawatiran di berbagai kalangan.

Pemerintah berupaya meredam kekhawatiran berbagai pihak dengan mengeluarkan stimulus non fiskal demi mendorong kinerja ekonomi domestik dan menjaga daya beli masyarakat. Berikut stimulus non fiskal dari pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia:

1. Penyederhanaan dan Pengurangan Lartas Ekspor

Kebijakan penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas ekspor bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing produk ekspor. Untuk mewujudkan tujuan di atas, pemerintah melakukan pengurangan/penurunan jumlah perizinan (lartas) ekspor. Pengurangan Lartas Ekspor sejumlah 749 kode HS (Harmonized System) (55,19%) dari jumlah Lartas Ekspor Existing (1357 HS) atau 6,91% dari BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2017. Dengan rincian sebagai berikut.

  • Ikan dan Produk Ikan (Health Certificate) 443 kode HS / 4,09 % dari total BTKI 2017 (Permen Kelautan dan Perikanan 18/2018 – Perikanan – Health Certificate)
  • Produk Industri Kehutanan (V-Legal) 306 kode HS / 2,82% dari total BTKI 2017 (Permendag 38/2017 – Produk Industri Kehutanan – V-Legal)
  • Dokumen Health Certificate dan V-Legal tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor. Namun dokumen Health Certificate atau V-legal tetap diperlukan eksportir untuk kepentingan persyaratan di negara tujuan ekspor. Contoh:V-Legal untuk tujuan Uni Eropa.

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada 1 April 2020. Sedangkan kementrian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-3 bulan Maret 2020 (untuk V-Legal) dan minggu ke-4 bulan Maret 2020 (untuk Health Certificate).

2. Penyederhanaan dan Pengurangan Lartas Impor

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas impor khususnya bahan baku. Penyederhanaan dan pengurangan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku dan daya saing. Stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen, dengan rincian sebagai berikut.

  • Pengurangan jumlah lartas impor, untuk tahap awal akan diterapkan kepada komoditi besi baja, baja paduan, dan produk turunannya.
  • Pengurangan jumlah lartas impor untuk produk pangan strategis yang digunakan dalam indsutri manufaktur, seperti garam industri, gula, tepung, jagung, daging, kentang dll.
  • Penyederhanaan peraturan yang diatur lebih dari satu kementerian lembaga (duplikasi) dengan komoditi berupa:
    • Hortikultura (Permendag 44 / 2019)
    • Hewan dan Produk Hewan (Permendag 72/2019)
    • Obat, Bahan Obat dan Makanan (Perka BPOM 30 / 2017 – Perka BPOM 29/2017

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada April 2020. Sedangkan kementerian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-4 bulan Maret 2020.

3. Percepatan Proses Ekspor Impor untuk Reputable Traders

Percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders. Reputable traders adalah perusahaan-perusahaan kegiatan ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki reputasi baik akan diberikan insentif tambahan. Insentif berupa percepatan proses ekspor dan impor seperti berikut.

  • Lartas untuk reputable traders diproses dengan auto respon atau auto approval.
  • Penghapusan laporan surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan.
  • Bea Cukai mengirimkan Laporan Realisasi Impor kepada kementrian lembaga terkait.

Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan reputable traders adalah:
1. Mitra Utama Kepabeanan (MITA)
2. Authorized Economic Operator (AEO)

Total perusahaan yang merupakan eksportir/importir adalah 735 perusahaan. Terdiri dari perusahaan MITA sebanyak 626 perusahaan dan perusahaan AEO sebanyak 109 perusahaan. Jumlah perusahaan AEO sebenarnya sebanyak 136 perusahaan, namun 27 perusahaan AEO bukan bergerak di bidang ekspor dan impor, sehingga jumlah perusahaan AEO yang diusulkan sebanyak 109 perusahaan. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada April 2020. Sedangkan kementerian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-4 bulan Maret 2020.

4. Percepatan Proses Ekspor Impor melalui National Logistics Ecosystem (NLE)

Kebijakan peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor, melalui pengawasan pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE adalah sebuah platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antara instansi pemerintah dan pihak swasta. Platform logistik ini menyelaraskan arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan serta kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri. NLE bekerja mulai kedatangan sarana pengangkut (pesawat atau kapal) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang melalui sharing data, penyederhanaan proses bisnis, penghapusan repetisi, serta duplikasi. Berikut beberapa kebijakan yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor melalui NLE.

  • Membuat platform logistik tunggal yang mengkolaborasikan sistem logistik yang ada sekarang. Sistem tersebut meliputi platform layanan pemerintah (G2G) dan platform bisnis (B2B). Diharapkan dengan kolaborasi ini setiap sistem bisa saling terhubung input dan outputnya.
  • Platform tunggal ini tidak menghilangkan kewenangan, proses bisnis dan sistem layanan yang sudah dimiliki masing-masing entitas.
  • Platform tunggal ini akan menjadi alat untuk memonitor janji layanan (SLA) dan standar teknis lainnya yang ditetapkan dalam masing-masing peraturan perundangan, sekaligus sebagai alat kontrol dalam implementasinya.
  • Kemenko Perekonomian akan mengkoordinasikan kementrian lembaga terkait (Kemenkeu, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemen LHK, KKP, Kemenkes, Kemen BUMN, BPOM).
    Kebijakan peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor melalui NLE akan dilakukan secara bertahap selama 3 bulan.

Berikut skema yang diberikan pemerintah:

April

  • Kolaborasi penebusan Delivery Order (DO) dari agen pelayaran secara online dan Penerbitan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) oleh terminal operator (Tanjung Priok).
  • Kolaborasi Reputable Traders antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) – Kementerian Perdagangan.

Mei

  • Kolaborasi NLE dengan platform trucking (di Tanjung Priok – Mei 2020)
  • Ujicoba kolaborasi platform NLE dengan rantai pasok global (akhir Mei 2020)
  • Kesepakatan untuk pengawasan sumber daya alam melalui konsep kolaborasi 5 Pilar (ESDM dan Bea Cukai)

Juni

  • Kolaborasi Inspection Bea Cukai – Karantina (Tanjung Emas dan Tanjung Perak pada akhir Maret, dan Tanjung Priok pada Juni 2020)
  • Kolaborasi INSW-Inaportnet (Juni 2020)

Dengan kebijakan ini pemerintah berharap bidang logistik dapat meningkatkan daya saing yang setara dengan negara-negara satu peers (sebaya). Ukuran keberhasilan yang bisa digunakan antara lain: EoDB, LogisticIndex dll.

Stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah ini melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan sebelumnya. Kebijakan non-fiskal di atas juga bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor demi menjaga iklim perekonomian di Indonesia di masa depan.

Leave a Comment