Ketersediaan obat dan alat kesehatan dalam menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 atau covid-19 merupakan hal utama. Guna mendorong ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Pembebasan PPh dan PPN atas impor obat dan alat kesehatan yang dipergunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19. Peraturan ini disebutkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 34/PMK.04/2020.

Fasilitas bebas pajak impor diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan dan berbagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk membantu penanganan wabah covid-19. Barang-barang yang termasuk dalam klasifikasi di atas antara lain, obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan deteksi, peralatan pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien dan peralatan pendukung lainnya.

Selain barang-barang tersebut, fasilitas bebas pajak perolehan dan pemanfaatan jasa ntuk menangani wabah covid-19 juga dibebaskan. Jasa yang dibebaskan pungutan PPN dan PPh antara lain, jasa konstruksi, jasa konsultasi, teknik dan managemen, jasa persewaan serta jasa pendukung lainnya. Dengan catatan, jasa-jasa di atas digunakan untuk penanganan wabah covid-19 yang sedang merebak di Indonesia.

Seperti diterangkan dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020 terdapat beberapa golongan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, PPN atas barang mewah dan PPh pasal 22 unrtk berbagai produk kesehatan. Produk kesehatan tersebut seperti ventilator, alat perlindungan diri (APD), masker, hand sanitiser atau cairan pembersih tangan, sarung tangan, produk yang mengandung disinfektan, alat tes kilat (rapid testing kit), alat PCR (Polymerase Chain Reaction) , obat dan vitamin.

Pembebasan pungutan pajak atas impor obat dan alat kesehatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Coronavirus Disesea 2019 (COVID-19). PMK di atas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2020 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.
Seperti diketahui sebelumnya, tenaga medis di berbagai daerah sempat mengeluh kekurangan alat pelindung diri atau APD hingga masker. Pembebasan pajak ini diharapkan menimbulkan percepatan pelayanan dalam pemberian fasilitas fiskal atas impor barang yang dipergunakan dalam penanganan pandemi covid-19 seperti yang disebutkan dalam pembukaan PMK Nomor 34/PMK.04/2020. Peraturan yang diundangkan dan berlaku mulai 17 April 2020 ini menerangkan pembebasan pajak untuk masa pajak April 2020 hingga masa pajak September 2020 atau selama 6 bulan.