Awal tahun 2021 banyak dijadikan ajang oleh masyarakat untuk memulai lembaran baru setelah di tahun 2020 berhasil melalui kondisi yang extraordinary. Namun kenyataannya, bulan pertama di tahun 2021 masih dilewati dengan PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) khususnya untuk daerah Jawa Bali karena angka kenaikan kasus positif pandemi COVID-19 telah mencapai angka 1 juta pada pekan terakhir Januari 2021. Kondisi ini tak ayal kembali memberikan dampak bagi masyarakat, termasuk Wajib Pajak Indonesia.

Di tengah kondisi yang masih belum pasti, Pemerintah mengeluarkan Siaran Pers Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 3 Februari 2021 yang memberikan kabar baik dengan diperpanjangnya insentif Pajak bagi Wajib Pajak terdampak Pandemi COVID-19. Perpanjangan insentif pajak ini menambah daftar insentif pajak yang diberikan DJP pada tahun 2021 setelah sebelumnya telah ditetapkan adanya insentif pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya Pemerintah memerangi wabah COVID-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta yang terdapat pada Siaran Pers Nomor SP-1/2021 pada tanggal 15 Januari 2021 lalu.

Simak artikel mengenai Siaran Pers Nomor SP-1/2021 disini.

Terbitnya PMK Nomor 9 Tahun 2021 mencabut PMK Nomor 86 tahun 2020 jo PMK Nomor 110 tahun 2020. Kedua PMK tersebut dinyatakan tidak berlaku per tanggal 1 Februari 2021. PMK Nomor 9 Tahun 2021 terdiri dari 22 pasal yang secara garis besar PMK Nomor 9 Tahun 2021 memperpanjang jangka waktu pemberian beberapa insentif pajak diantaranya

1.Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Juni 2021 untuk

  • Insentif PPh Pasal 21
  • Insentif PPh Final UMKM berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
  • Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
  • Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan
  • Insentif PPN

2.Sampai tanggal 30 Juni 2021 untuk

  • Insentif PPh Pasal 22 Impor

A. Insentif PPh Pasal 21
Insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di kawasan berikat. Insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena atas kewajiban pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 cukup disampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.

B. Insentif Pajak UMKM
Insentif Pajak UMKM ditanggung pemerintah diberikan kepada pelaku UMKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23). Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.

C. Insentif PPh Final Jasa Konstruksi
Insentif PPh Final Jasa Konstruksi ditanggung pemerintah diberikan kepada Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan penyediaan air (irigasi) sebagai proyek padat karya yang merupakan kebutuhan penting bagi sektor pertanian kita.

D. Insentif PPh Pasal 22 Impor
Insentif PPh Pasal 22 Impor berupa pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor diberikan kepada Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 730 bidang usaha tertentu (sebelumnya 721 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar
  • 47811: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
  • 47812: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan
  • 47813: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran
  • 47819: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya

E. Insentif Angsuran PPh Pasal 25
Insentif Angsuran PPh Pasal 25 berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang diberikan kepada Wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu (sebelumnya 1.013 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dana tau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar

F. Insentif PPN
Insentif PPN berupa percepatan restitusi hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar. diberikan kepada Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat. Tambahan bidang usaha yang terdapat dalam PMK Nomor 9 Tahun 2021 diantaranya:

  • 26520: Industri Alat Ukur Waktu
  • 32114: Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dana tau Laboratorium
  • 32503: Industri Kaca Mata
  • 32901: Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya
  • 32902: Industri pita mesin tulis/gambar
  • 47811: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
  • 47812: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan
  • 47813: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran
  • 47819: Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya

Untuk memanfaatkan beberapa insentif pajak tersebut, Pemberi Kerja atau Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor dan/atau pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus menyampaikan kembali permohonan dan/atau pemberitahuan berdasarkan PMK ini untuk dapat memanfaatkan insentif pajak. Selain itu, Wajib pajak yang sudah memiliki surat keterangan bebas (SKB) atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif untuk tahun pajak 2020, harus mengajukan permohonan SKB atau menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali untuk mendapatkan insentif ini di tahun pajak 2021.

Sebagai tambahan, PMK Nomor 9 Tahun 2021 juga menambahkan aturan mengenai laporan realisasi insentif pajak. Laporan realisasi disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Atas laporan realisasi tersebut Pemberi Kerja dapat menyampaikan pembetulan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan (tanggal 20 bulan berikutnya).

Disahkannya aturan perpanjangan insentif pajak pada awal bulan Februari 2021 menimbulkan berbagai reaksi dari Wajib Pajak. Beberapa Wajib Pajak beranggapan seharusnya aturan perpanjangan insentif pajak diberikan pada pertengahan bulan Januari sebelum dilakukan penyetoran Pajak Masa Januari. Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa keringanan kepada Pemberi kerja atau Wajib Pajak yang hendak memanfaatkan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 mulai masa pajak Januari 2021, diberikan relaksasi penyampaian pemberitahuannya sampai dengan 15 Februari 2021. Di samping itu, pemberi kerja, wajib pajak UMKM, dan pemotong PPh final jasa konstruksi P3-TGAI yang akan memanfaatkan insentif PPh ditanggung pemerintah tahun pajak 2020 dapat menyampaikan laporan realisasinya paling lambat tanggal 28 Februari 2021.

 

Referensi:
1. PMK Nomor 9 Tahun 2021
2. SP Nomor 5 Tahun 2021
2. PMK Nomor 110 Tahun 2020
3. PMK Nomor 86 Tahun 2020

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Dampak Pandemi Covid-19 yang tercatat pertama kali pada 2 Maret 2020 di Indonesia masih terasa begitu nyata meskipun saat ini kita telah membuka lembaran baru tahun 2021. Penambahan kasus harian positif Covid-19 yang mencapai lebih dari 10.000 kasus pada pekan kedua dan ketiga Januari 2021 semakin memperkuat keyakinan bahwa Covid-19 masih ada di sekitar kita. Apabila menilik kembali ke tahun 2020, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penanganan Covid-19, salah satunya dengan menyesuaikan target penerimaan pajak dan memberikan fasilitas pajak. Hal ini karena penerimaan pajak memegang peranan penting dalam mendukung kebijakan fiskal countercyclical, di samping sebagai administrator pemberian insentif perpajakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (APBN KITA Januari 2021, 2021).

Berdasarkan Laporan APBN KITA Januari 2021, capaian realisasi sementara penerimaan pajak tumbuh negatif 19,71 persen (yoy) dan pemanfaatan insentif perpajakan berkontribusi sebesar 22,1 persen terhadap penurunan penerimaan ini. Insentif yang diberikan pada tahun 2020 berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pembebasan PPN Impor untuk kebutuhan penanggulangan pandemi Covid-19, penurunan tarif PPh Badan, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, PPh Final Ditanggung Pemerintah untuk Wajib Pajak UMKM, serta fasilitas restitusi dipercepat untuk menjaga likuiditas Wajib Pajak. Laporan tersebut juga memberi informasi tercapainya target pada beberapa jenis pajak, seperti PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26. Namun demikian, beberapa jenis pajak lain seperti penerimaan PPN Dalam Negeri yang menunjukkan recovery dalam data secara umum tidak menutup kenyataan bahwa gangguan (shock) seperti peningkatan jumlah kasus Covid-19 atau penerapan PSBB/ pengetatan pembatasan sosial pada kondisi yang masih cukup volatil saat ini dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan dalam perpajakan.

Atas berbagai pertimbangan, Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa fasilitas pajak dalam rangka penanganan Covid19 tetap tersedia di tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Siaran Pers Nomor SP-1/2021 yang terdapat pada laman resmi DJP. Siaran Pers tanggal 15 Januari 2021 tersebut menginformasikan bahwa Menteri Keuangan memperpanjang jangka waktu pemberian fasilitas pajak untuk dua jangka waktu yang berbeda, yaitu

  • Hingga 30 Juni 2021 untuk fasilitas pajak penghasilan bagi anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 melalui produksi, sumbangan, penugasan, serta penyediaan harta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020; serta
  • Hingga 31 Desember 2021 untuk fasilitas pajak atas pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid19 sebagaimana diatur dalam PMK- 143/PMK.03/2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama menuturkan bahwa selain vaksin dan bahan bakunya, peralatan pendukung vaksin akan memperoleh insentif pajak pada tahun 2021. Di samping itu, industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat dapat memanfaatkan insentif pajak setelah mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan yang sebelumnya menjadi wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Fasilitas yang diperpanjang sampai tanggal 30 Juni 2021 diantaranya adalah

  1. Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan COVID-19 di Indonesia sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan (Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  2. Sumbangan yang dapat menjadi pengurangan penghasilan bruto apabila diberikan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia yang disampaikan kepada BNPB, BPBD, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan (Pasal 4 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  3. Pengenaan tarif PPh 0% (nol persen) dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan berupa honorarium atau imbalan lain (Pasal 8 PP Nomor 29 Tahun 2020);
  4. Pengenaan tarif PPh 0% (nol persen) dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta (Pasal 9 PP Nomor 29 Tahun 2020).

Fasilitas yang diperpanjang sampai tanggal 31 Desember 2021 terdiri dari PPh dan PPN yang diantaranya adalah

1. Fasililitas Pajak Penghasilan

  • PPh Pasal 22 dan Pasal 22 Impor, atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk; (Pasal 5 ayat (5) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat; (Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu (Pasal 5 ayat (10) PMK 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 22, atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk; (Pasal 5 ayat (6) PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 21, atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19 (Pasal 7 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • PPh Pasal 23, atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19 (Pasal 8 PMK Nomor 143 Tahun 2020).

2. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai

  • Badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • Industri farmasi produksi vaksin dan/atau Obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 (untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020) (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020);
  • Wajib Pajak yang memperoleh vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya (Pasal 2 PMK Nomor 143 Tahun 2020).

Perpanjangan fasilitas pajak ini menjadi angin segar khususnya bagi pihak yang secara langsung berhubungan dengan penanggulangan Covid-19. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan kontribusi manfaat bagi kembalinya kondisi Indonesia yang sehat dan dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab.

Penulis:
1. Otto Budihardjo Ak, MM, BKP – Managing Partner MUC Surabaya
2. Risandy Meda Nurjanah – Tax Advisor MUC Surabaya

Selama beberapa tahun belakangan konsultan pajak telah banyak hadir dan membantu masyarakat Indonesia dalam menaati pelaporan pajak di Indonesia. Sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 1, Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberadaan konsultan pajak sendiri membantu banyak pebisnis di Indonesia untuk menjalankan peraturan perpajakan di Indonesia. Sementara perpajakan adalah suatu bidang yang mempunyai kerumitan yang cukup tinggi. Hal ini terkadang membuat Wajib Pajak mempersiapkan waktu yang lebih banyak untuk memahami sistem perpajakan di Indonesia. Waktu yang dimiliki oleh pebisnis pun kadang sudah banyak dihabiskan untuk menjalankan bisnisnya sendiri.

Dalam pelaksanaannya konsultan pajak memiliki beberapa tugas yang beriringan untuk membantu berjalannya peraturan pajak di Indonesia. Beberapa peran konsultan pajak adalah pertama mengenai tax compliance atau kepatuhan pajak. Konsultan pajak membantu pebisnis untuk mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Mendampingi perusahaan untuk menjalankan kepatuhan perpajakannya. Salah satu kepatuhan pajak yang harus dijalani misalnya dengan membayarkan PPh maupun PPN secara teratur tiap bulannya. Apalagi ketika perusahaan tidak membayarkan pajak sesuai dengan waktunya, sanksi bisa dikirimkan ke perusahaan tersebut.

Untuk memaksimalkan peran perusahaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Wajib Pajak, konsultan pajak di bidang tax compliance dapat membantu WP untuk memaksimalkan kewajiban yang harus dipenuhi. Apalagi selama era pandemi ini terdapat beberapa peraturan dalam PPh maupun PPN yang diperbaharui oleh pemerintah. Ketika WP tidak memahami peraturan baru tersebut, maka kepatuhan pajak pun tidak bisa dimaksimalkan. Sementara konsultan pajak sendiri telah memiliki forum untuk berdiskusi mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga jika ada perubahan dalam peraturan itu, konsultan pajak bisa langsung mengetahui dan menyampaikan kepada klien nya. Peraturan pajak pun bisa dilaksanakan dengan baik oleh WP.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak per 11 Maret 2016 dan Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2017, jumlah konsultan pajak di tahun 2016 adalah sebanyak 3.231. Sementara jumlah penduduk Indonesia sendiri sebanyak 258.705.000. Artinya jumlah konsultan pajak sendiri tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang memiliki perbedaan lumayan besar ini tentu berpengaruh kepada pendampingan kepatuhan pajak di Indonesia.

Padahal konsultan pajak sendiri adalah mitra dari pemerintah untuk memberikan penyuluhan pajak kepada masyarakat. Karena tidak semua WP mempunyai waktu untuk memahami semua peraturan pajak dengan maksimal. Dengan itu tentu para WP harus memilih konsultan pajak terbaik agar bisa memaksimalkan peran mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia dan menghindari sanksi yang bisa hadir karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Dengan jumlah konsultan pajak hanya berjumlah 3.231, tentunya WP harus memilih konsultan pajak yang terbaik untuk menjalankan perannya. Akan lebih baik lagi jika konsultan pajak tersebut telah memiliki pengalaman selama bertahun-tahun dalam bidang ini. Salah satu konsultan pajak yang dipercaya oleh masyarakat adalah MUC Consulting. Dengan pembukaan jasa di tahun 1999, hingga saat ini konsultan pajak ini telah memiliki hingga hampir 21 tahun. Pengalaman yang telah maksimal tersebut pun terus diperbaharui tiap tahunnya agar bisa membantu WP untuk menjalankan peraturan perpajakan di Indonesia.

MUC consulting yang telah berdiri selama 21 tahun ini memiliki cabang di Surabaya dan telah membantu banyak WP dalam melaksanakan tugasnya. Mulai dari tax compliances, tax dispute, hingga transfer pricing, MUC telah menjadi mitra bagi ratusan perusahaan dengan otoritas perpajakan. Berafiliasi dengan MSI Global Alliance, yang merupakan asosiasi internasional terdepan untuk firma akuntansi dan hukum dengan 250 anggota terpilih dari lebih 100 negara di antara Amerika, Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Dengan pengalaman yang maksimal MUC Consulting bisa menjadi salah satu alternatif bagi WP atau pebisnis untuk mematuhi peraturan pajak di era pandemi ini. Dengan peraturan yang berubah-ubah tersebut, pebisnis tidak perlu untuk memahami satu persatu perubahan. Karena konsultan pajak akan membantu untuk memenuhi peran tersebut. Sehingga pebisnis dapat fokus untuk terus menjalankan bisnisnya dengan baik selama pandemi. Apalagi tentunya selama pandemi ini pebisnis juga perlu berpikir lebih banyak agar usaha tetap berjalan dengan maksimal.
Kehadiran konsultan pajak di era pandemi ini bisa menjadi simbiosis mutualisme antara WP dan otoritas pajak itu sendiri. Dengan pembayaran pajak yang sesuai dengan waktu nya, tentu akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Sehingga bisa membantu banyak program di Indonesia. Semoga peran simbiosis mutualisme ini bisa berjalan terus dengan maksimal agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan semua warga bisa terbantu.

COVID-19 membuat pemerintah Indonesia mulai menghimbau masyarakatnya untuk tidak keluar dari rumah dan menyiapkan berbagai fasilitas. Mulai dari membagikan masker, membangun tempat-tempat cuci tangan di lokasi yang ramai hingga menerapkan social distancing. Sosial distancing berupa menjaga jarak antara satu orang dengan yang lainnya mulai dilakukan di temat umum seperti terminal, stasiun, rumah sakit, puksesmas, bandara dan tempat ramai lainnya. Menjaga jarak merupakan bentuk pencegahan dari menyebarkan virus antar manusia.

Lebih dari 600 kasus positif corona telah terdeteksi di Indonesia semenjak kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Selain menambah berbagai fasilitas, pemerintah juga mengeluaran berbagai stimulus untuk menstabilkan ekonomi. Mulai dari pajak, ekspor dan impor hingga kebijakan keuangan. Berikut beberapa stimulus yang diberikan pemerintah untuk penanganan mewabahnya Coronavirus Disease 2019 di Indonesia.

1. Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical

Bank menerapkan kebijakan untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19), termasuk untuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yang dimaksud dengan debitur yang terdampak COVID-19 adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank, dikarenakan debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Kebijakan countercyclical bertujuan untuk pemberian tambahan modal untuk mengantisipasi kerugian kredit atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga mengganggu stabilitas perekonomian karena mewabahnya virus corona. Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari (Pasal 2):

Kebijakan penetapan kualitas aset (Pasal 3)
Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan (Pasal 5)
Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk debitur UMKM.

2. Relaksasi Program Jaminan pada BP Jamsostek

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan lain bagi pekerja atas dampak penyebaran COVID-19 dengan pemberian relaksasi atas Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Berikut beberapa penjelasan tentang stimulus pada BP Jamsostek:

  • BP Jamsostek melaksanakan relaksasi keuangan bagi dunia usaha.
  • Pemberian stimulus akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, dengan formulasinya yang tidak mempengaruhi manfaat kepada peserta dan tidak mengganggu ketahanan dana program jaminan sosial.
  • BP Jamsostek akan meakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur Rencana Kerja dan Anggaran BP Jamsostek agar pemberian stimulus ini tidak mengganggu operasional dan pelayanan.
  • Pemberian stimulus ini perlu diatur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penyebaran virus corona semakin luas menyebabkan kepanikan dan kekhawatiran masyarakat. Untuk meredam kekhawatiran tersebut, pemerintah melalui kementrian keuangan juga telah siap mengeluarkan stimulus jilid ketiga demi kestabilan iklim perekonomian Indonesia. Diharapkan masyarakat yang terkena dampak coronavirus disease 2019 dapat tenang dan terbantu dengan stimulus-stimulus yang dikeluarkan pemerintah.

Coronavirus disease atau juga dikenal dengan COVID-19 terdeteksi pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. Virus baru ini dengan cepat menyebar ke semua daerah Tiongkok hingga ke negara lainnya. Gejala awal yang ditimbulkan oleh COVID-19 sering disalahartikan sebagai flu oleh kebanyakan orang. Penderita yang terkena COVID-19 menunjukan gejala demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Semakin lama, gejala yang ditimbulkan semakin berat berupa demam tinggi, sesak nafas, nyeri dada, batuk berdahak hingga berdarah.

Kasus positif corona pertama di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 lalu. Hingga saat ini lebih dari 600 orang positif corona. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona, pemerintah menerapkan berbagai batasan. Batasan tersebut menghimbau agar masyarakat menjaui tempat-tempat dengan banyak orang. Mulai dari meliburkan sekolah, bekerja dari rumah hingga menutup sebagian pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat dalam bidang pajak juga terpengaruh dengan mewabahnya COVID-19, termasuk pelayanan pajak.

Dirjen Pajak menutup sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Penutupan sementara ini berlaku mulai tanggal 16 Maret hingga 5 April 2020. Masyarakat umumnya menggunakan layanan langsung di berbagai KPP untuk melaporkan SPT.

SPT atau singkatan dari Surat Pemberitahuan sendiri berarti surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajak, penghitungan pajak, obyek pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam melaporkan SPT, pemerintah memberikan batas waktu tertentu.
Batas pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dijelaskan pada pasal 3 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

  • Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak
  • Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau
  • Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Masa Pajak adalah waktu yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak. Sedangkan tahun pajak adalah jangka waktu satu (1) tahun kalender wajib pajak.
Pemerintah Indonesia menetapkan batas pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret. Tahun 2020, dikarenakan mewabahnya virus corona di tanah air, pemerintah memberikan kemudahan dan kepastian kepada wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2019. Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan. Bagi wajib pajak badan, batas pelaporan dan pembayaran tidak mengalami perubahan tetap pada 30 April 2020.

Sedangkan batas untuk SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. Dalam kondisi sekarang, SPT Masa Februari 2020 mendapatkan relaksasi batas waktu pelaporan sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan.

Meskipun layanan perpajakan secara langsung di kantor pajak ditiadakan sementara, wajib pajak tetap dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa melalui sarana pelaporan elektronik atau online (e-filing/e-form). Selain penyampaian SPT, wajib pajak juga dapat mengajukan berbagai permohonan perpajakan lain secara online. Mulai dari permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan EFIN (Electronic Filing Identification Number), aktivasi EFIN baru hingga layanan lupa EFIN.

Mewabahnya virus corona di berbagai belahan dunia, juga mempengaruhi aktivitas ekonomi di negara-negara yang terdampak. Beberapa negara bahkan menerapkan sistem lockdown untuk sementara waktu. Negara membatasi aktivitas penduduknya, membekukan penerbangan dari dan menuju ke luar negeri. Beberapa daerah yang memiliki penyebaran virus dengan sangat cepat bahkan dikarantina. Upaya ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus agar tidak semakin meluas.

Coronavirus disease atau yang biasa disebut dengan COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Organisasi kesehatan WHO pada 11 Maret 2020 mengumumkan jika COVID-19 telah menjadi pandemi. Pandemi adalah penyakit baru yang menyebar di seluruh dunia tanpa melampaui batas. Mewabahnya COVID-19 tanpa batas tentu menimbulkan dampak secara global juga. Satu di antara negara yang mengalami dampak penyebaran COVID-19 adalah Indonesia.

Di Indonesia tingkat penyebarannya termasuk tinggi di berbagai daerah. Berbagai pembatasanpun mulai dilakukan oleh pemerintah agar penyebaran virus tidak terjadi dengan cepat. Pembatasan dilakukan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, sosial sampai ekonomi. Bidang ekonomi khususnya pajak menerapkan berbagai keringanan karena dampak dari penyebaran virus corona. Sebagai respon atas mewabahnya COVID-19, pemerintah kembali mengeluarkan stimulus ekonomi berupa stimulus fiskal. Berikut stimulus fiskal dari pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia.

1. Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) untuk pekerja (pasal 21)

Relaksasi atas pajak penghasilan dari pekerja akan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100%. Keringanan ini diberikan atas penghasilan pekerja dengan besaran sampai 200 juta di sektor industri pengolahan. Relaksasi ini termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM). Pajak penghasilan ditanggung pemerintah mulai dari bulan April sampai September 2020 atau selama 6 bulan. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 8,60 triliun rupiah untuk memberikan relaksasi ini. Dengan adanya relaksasi ini, para pekerja di sektor pengolahan industri diharapkan dapat mempertahankan daya beli karena mendapat tambahan penghasilan.

2. Penundaan Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk impor (pasal 22)

Relaksasi kedua diberikan pada wajib pajak KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), wajib pajak KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah) dan 19 sektor tertentu. Penundaan ini diberikan mulai dari bulan April sampai September 2020 atau selama 6 bulan. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 8,15 triliun rupiah untuk memberikan relaksasi ini. Dengan rincian KITE sebesar 2.357,07 miliar rupiah, KITE IKM sebesar 1,79 miliar rupiah dan 19 sektor tertentu sebesar 8.268.38 miliar rupiah. Adapun 19 sektor tertentu yang dimaksud sebagai berikut:

  1. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 1.091.78 miliar rupiah
  2. Industri peralatan listrik sebesar 885.70 miliar rupiah
  3. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer sebesar 817.26 miliar rupiah
  4. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 706.01 miliar rupiah
  5. Industri logam dasar sebesar 564.43 miliar rupiah
  6. Industri alat angkutan lainnya sebesar 514.76 miliar rupiah
  7. Industri kertas dan barang dari kertas sebesar 513.53 miliar rupiah
  8. Industri makanan sebesar 493.35 miliar rupiah
  9. Industri komputer, barang elektronik dan optik sebesar 473.28 miliar rupiah
  10. Industri mesin dan perlengkapan YTDL sebesar 431.61 miliar rupiah
  11. Industri tekstil sebesar 406.02 miliar rupiah
  12. Industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 316.50 miliar rupiah
  13. Industri furnitur sebesar 239.95 miliar rupiah
  14. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 218.39 miliar rupiah
  15. Industri barang galian bukan logam 166.26 miliar rupiah
  16. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 165.50 miliar rupiah
  17. Industri pakaian jadi sebesar 109.18 miliar rupiah
  18. Industri minuman sebesar 106.28 miliar rupiah
  19. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 48.60 miliar rupiah

Estimasi anggaran sebesar 8,15 triliun rupiah berasal dari sektor industri usulan pelaku usaha sebesar 8,27 triliun rupiah ditambah 2,36 triliun rupiah dari KITE dan KITE-IKM, dikurangi 2,48 triliun rupiah dari sektor yang beririsan.Dengan adanya relaksasi ini, pemerintah memberikan ruang cashflow untuk industri sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor). Pemerintah juga berharap sektor tertentu ini dapat mempertahankan laju impornya.

3. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) untuk badan (pasal 25)

Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 30% diberikan kepada wajib pajak KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), wajib pajak KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah) dan 19 sektor tertentu. Pengurangan ini diberikan mulai dari bulan April sampai September 2020 atau selama 6 bulan. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 4,2 triliun rupiah untuk memberikan relaksasi untuk badan ini. Pengurangan pajak penghasilan badan sebanyak 30% dengan rincian KITE dan KITE IKM sebesar 1,774.05 miliar rupiah dan 19 sektor tertentu sebesar 3,711.13  miliar rupiah.

Adapun 19 sektor tertentu yang mendapat relaksasi sebesar 30% sebagai berikut.

  1. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 577.68 miliar rupiah
  2. Industri alat angkutan lainnya sebesar 571.27 miliar rupiah
  3. Industri makanan sebesar 410.99 miliar rupiah
  4. Industri logam dasar sebesar 262.02 miliar rupiah
  5. Industri kertas dan barang dari kertas sebesar 237.56 miliar rupiah
  6. Industri minuman sebesar 234.50 miliar rupiah
  7. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 231.69 miliar rupiah
  8. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer sebesar 223.37 miliar rupiah
  9. Industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 207.72  miliar rupiah
  10. Industri barang galian bukan logam 118.39 miliar rupiah
  11. Industri pakaian jadi sebesar 115.05 miliar rupiah
  12. Industri peralatan listrik sebesar 107.92 miliar rupiah
  13. Industri tekstil sebesar 98.89 14 miliar rupiah
  14. Industri mesin dan perlengkapan YTDL sebesar 91.99 miliar rupiah
  15. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 81.91 miliar rupiah
  16. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 41.45 miliar rupiah
  17. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 39.73 miliar rupiah
  18. Industri furnitur sebesar 33.56 miliar rupiah
  19. Industri komputer, barang elektronik dan optik sebesar 25.41 miliar rupiah

Estimasi pengurangan sebesar 4,2 triliun rupiah berasal dari sektor industri usulan pelaku usaha sebesar 3,71 triliun rupiah ditambah 1,77 triliun rupiah dari KITE dan KITE-IKM, dikurangi 1,28 triliun rupiah dari sektor yang beririsan.

Adanya relaksasi ini, stabilitas ekonomi dapat terjaga dan diharapkan ekspor dapat meningkat dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor. Berbagai industri tersebut juga akan memperoleh ruang cashflow sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor).

4. Percepatan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Restitusi  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat (pengembalian pendahuluan, tanpa audit, tanpa batasan). Tidak adanya batasan nilai restitusi PPN khusus untuk para eksportir, sementara noneksportir besaran nilai restitusi PPN ditetapkan maksimal 5 miliar rupiah. Relaksasi keempat diberikan pada wajib pajak KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), wajib pajak KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah) dan 19 sektor tertentu. Percepatan restitusi ini diberikan mulai dari bulan April sampai September 2020 atau selama 6 bulan.

Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 1,97 triliun rupiah untuk memberikan relaksasi ini. Dengan rincian KITE sebesar 462,57 miliar rupiah, KITE IKM sebesar 2,82 miliar rupiah dan 19 sektor tertentu sebesar 2.111,95 miliar rupiah. Adapun 19 sektor tertentu yang mendapat percepatan restitusi PPN sebagai berikut.

  1. Industri pakaian jadi sebesar 201,77 miliar rupiah
  2. Industri tekstil sebesar 257,10 miliar rupiah
  3. Industri furnitur sebesar 130,51 miliar rupiah
  4. Industri makanan sebesar 255,98 miliar rupiah
  5. Industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 261,67 miliar rupiah
  6. Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 142,09 miliar rupiah
  7. Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 273,30 miliar rupiah
  8. Industri kertas dan barang dari kertas sebesar 74,14 miliar rupiah
  9. Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar 72,50 miliar rupiah
  10. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 17,87 miliar rupiah
  11. Industri komputer, barang elektronik dan optik sebesar 54,04 miliar rupiah
  12. Industri peralatan listrik sebesar 113,13 miliar rupiah
  13. Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer sebesar 116,75 miliar rupiah
  14. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 10,43 miliar rupiah
  15. Industri logam dasar sebesar 51,83 miliar rupiah
  16. Industri alat angkutan lainnya sebesar 23,47 miliar rupiah
  17. Industri minuman sebesar 3,92 miliar rupiah
  18. Industri mesin dan perlengkapan YTDL sebesar 50,91 miliar rupiah
  19. Industri barang galian bukan logam 0,54 miliar rupiah

Estimasi besaran restitusi sebesar 1,97 triliun rupiah, berasal dari sektor industri usulan pelaku usaha sebesar 2,1 triliun rupiah ditambah 465 miliar rupiah dari kategori KITE dan KITE-IKM, dikurangi 600 miliar rupiah dari sektor yang beririsan.

Total kenaikan restitusi sebesar 1,58 triliun rupiah dari tahun 2019 lalu. Kenaikan berasal dari 1,97 triliun rupiah (percepatan restitusi) dikurangi restitusi 2019 (390 miliar rupiah (sektor usulan) ditambah  69,98 miliar rupiah (KITE dan KITE-IKM)). Dengan adanya percepatan restitusi PPN ini, diharapkan perusahaan yang terdampak wabah COVID-19 agar dapat lebih optimal dalam manajemen kas dan menjaga likuiditasnya.

Berbagai keringanan di atas, sebagai respon pemerintah terhadap isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus agar iklim perekonomian Indonesia dapat stabil. Sebab pandemi virus corona yang semakin global tentu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dunia.

Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kebijakan non fiskal dalam bidang ekspor dan impor diberikan untuk melengkapi kebijakan fiskal dalam bidang pajak sebelumnya. Stimulus non fiskal bertujuan menyelamatkan industri manufaktur dan perdagangan nasional karena mewabahnya virus corona yang telah menjadi pandemi di dunia. Seperti diketahui sebelumnya, virus corona telah membuat berbagai negara mengalami lockdown.

Pembatasan yang dilakukan berbagai negara untuk menekan penyebaran COVID-19 tentu berdampak terhadap perekonomian nasional. Berbagai isu merebak di masyarakat sehingga menimbulkan keresahan secara luas. Isu ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Belum lagi ditambah isu pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi di Indonesia. Akibat virus corona, produksi, distribusi, dan rantai pasok juga terganggu serta mempengaruhi kinerja sektor industri manufaktur. Hal ini semakin diperburuk dengan jatuhnya harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia yang menambah kekhawatiran di berbagai kalangan.

Pemerintah berupaya meredam kekhawatiran berbagai pihak dengan mengeluarkan stimulus non fiskal demi mendorong kinerja ekonomi domestik dan menjaga daya beli masyarakat. Berikut stimulus non fiskal dari pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia:

1. Penyederhanaan dan Pengurangan Lartas Ekspor

Kebijakan penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas ekspor bertujuan untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing produk ekspor. Untuk mewujudkan tujuan di atas, pemerintah melakukan pengurangan/penurunan jumlah perizinan (lartas) ekspor. Pengurangan Lartas Ekspor sejumlah 749 kode HS (Harmonized System) (55,19%) dari jumlah Lartas Ekspor Existing (1357 HS) atau 6,91% dari BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) 2017. Dengan rincian sebagai berikut.

  • Ikan dan Produk Ikan (Health Certificate) 443 kode HS / 4,09 % dari total BTKI 2017 (Permen Kelautan dan Perikanan 18/2018 – Perikanan – Health Certificate)
  • Produk Industri Kehutanan (V-Legal) 306 kode HS / 2,82% dari total BTKI 2017 (Permendag 38/2017 – Produk Industri Kehutanan – V-Legal)
  • Dokumen Health Certificate dan V-Legal tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor. Namun dokumen Health Certificate atau V-legal tetap diperlukan eksportir untuk kepentingan persyaratan di negara tujuan ekspor. Contoh:V-Legal untuk tujuan Uni Eropa.

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada 1 April 2020. Sedangkan kementrian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-3 bulan Maret 2020 (untuk V-Legal) dan minggu ke-4 bulan Maret 2020 (untuk Health Certificate).

2. Penyederhanaan dan Pengurangan Lartas Impor

Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas impor khususnya bahan baku. Penyederhanaan dan pengurangan ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku dan daya saing. Stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen, dengan rincian sebagai berikut.

  • Pengurangan jumlah lartas impor, untuk tahap awal akan diterapkan kepada komoditi besi baja, baja paduan, dan produk turunannya.
  • Pengurangan jumlah lartas impor untuk produk pangan strategis yang digunakan dalam indsutri manufaktur, seperti garam industri, gula, tepung, jagung, daging, kentang dll.
  • Penyederhanaan peraturan yang diatur lebih dari satu kementerian lembaga (duplikasi) dengan komoditi berupa:
    • Hortikultura (Permendag 44 / 2019)
    • Hewan dan Produk Hewan (Permendag 72/2019)
    • Obat, Bahan Obat dan Makanan (Perka BPOM 30 / 2017 – Perka BPOM 29/2017

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada April 2020. Sedangkan kementerian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-4 bulan Maret 2020.

3. Percepatan Proses Ekspor Impor untuk Reputable Traders

Percepatan proses ekspor dan impor untuk reputable traders. Reputable traders adalah perusahaan-perusahaan kegiatan ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki reputasi baik akan diberikan insentif tambahan. Insentif berupa percepatan proses ekspor dan impor seperti berikut.

  • Lartas untuk reputable traders diproses dengan auto respon atau auto approval.
  • Penghapusan laporan surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan.
  • Bea Cukai mengirimkan Laporan Realisasi Impor kepada kementrian lembaga terkait.

Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan reputable traders adalah:
1. Mitra Utama Kepabeanan (MITA)
2. Authorized Economic Operator (AEO)

Total perusahaan yang merupakan eksportir/importir adalah 735 perusahaan. Terdiri dari perusahaan MITA sebanyak 626 perusahaan dan perusahaan AEO sebanyak 109 perusahaan. Jumlah perusahaan AEO sebenarnya sebanyak 136 perusahaan, namun 27 perusahaan AEO bukan bergerak di bidang ekspor dan impor, sehingga jumlah perusahaan AEO yang diusulkan sebanyak 109 perusahaan. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan ini pada April 2020. Sedangkan kementerian lembaga terkait mulai melakukan perubahan pada minggu ke-4 bulan Maret 2020.

4. Percepatan Proses Ekspor Impor melalui National Logistics Ecosystem (NLE)

Kebijakan peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor, melalui pengawasan pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). NLE adalah sebuah platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antara instansi pemerintah dan pihak swasta. Platform logistik ini menyelaraskan arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan serta kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri. NLE bekerja mulai kedatangan sarana pengangkut (pesawat atau kapal) hingga barang keluar dari pelabuhan dan tiba di gudang melalui sharing data, penyederhanaan proses bisnis, penghapusan repetisi, serta duplikasi. Berikut beberapa kebijakan yang disiapkan pemerintah sebagai bentuk peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor melalui NLE.

  • Membuat platform logistik tunggal yang mengkolaborasikan sistem logistik yang ada sekarang. Sistem tersebut meliputi platform layanan pemerintah (G2G) dan platform bisnis (B2B). Diharapkan dengan kolaborasi ini setiap sistem bisa saling terhubung input dan outputnya.
  • Platform tunggal ini tidak menghilangkan kewenangan, proses bisnis dan sistem layanan yang sudah dimiliki masing-masing entitas.
  • Platform tunggal ini akan menjadi alat untuk memonitor janji layanan (SLA) dan standar teknis lainnya yang ditetapkan dalam masing-masing peraturan perundangan, sekaligus sebagai alat kontrol dalam implementasinya.
  • Kemenko Perekonomian akan mengkoordinasikan kementrian lembaga terkait (Kemenkeu, Kemenhub, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Kemen LHK, KKP, Kemenkes, Kemen BUMN, BPOM).
    Kebijakan peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor melalui NLE akan dilakukan secara bertahap selama 3 bulan.

Berikut skema yang diberikan pemerintah:

April

  • Kolaborasi penebusan Delivery Order (DO) dari agen pelayaran secara online dan Penerbitan Surat Penyerahan Petikemas (SP2) oleh terminal operator (Tanjung Priok).
  • Kolaborasi Reputable Traders antara Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) – Kementerian Perdagangan.

Mei

  • Kolaborasi NLE dengan platform trucking (di Tanjung Priok – Mei 2020)
  • Ujicoba kolaborasi platform NLE dengan rantai pasok global (akhir Mei 2020)
  • Kesepakatan untuk pengawasan sumber daya alam melalui konsep kolaborasi 5 Pilar (ESDM dan Bea Cukai)

Juni

  • Kolaborasi Inspection Bea Cukai – Karantina (Tanjung Emas dan Tanjung Perak pada akhir Maret, dan Tanjung Priok pada Juni 2020)
  • Kolaborasi INSW-Inaportnet (Juni 2020)

Dengan kebijakan ini pemerintah berharap bidang logistik dapat meningkatkan daya saing yang setara dengan negara-negara satu peers (sebaya). Ukuran keberhasilan yang bisa digunakan antara lain: EoDB, LogisticIndex dll.

Stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah ini melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan sebelumnya. Kebijakan non-fiskal di atas juga bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor demi menjaga iklim perekonomian di Indonesia di masa depan.

Penyebaran virus corona yang semakin masif di Indonesia menimbulkan berbagai gangguan di segala aspek kehidupan. Siklus ekonomi di Indonesia mulai dari kalangan bawah hingga atas terganggu kestabilannya. Kementrian Keuangan Republik Indonesia mulai mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani dampak persebaran COVID-19. Berbagai bidang yang berada di bawah naungan kementrian keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghadapi situasi darurat yang terjadi di negeri ini. Satu di antaranya adalah kebijakan ekonomi terkait pajak yang dikeluarkan oleh direktur jenderal pajak.

Beberapa keringanan diberikan Dirjen Pajak kepada wajib pajak sebagai bentuk kemudahan akibat terganggunya ekonomi masyarakat karena merebaknya virus corona. Ulasan berikut ini akan membahas keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-157/PJ/2020 tentang pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 1111 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2020.

Keputusan ini juga diturunkan karena terjadinya gangguan aplikasi yang menyebabkan permohonan Sertifikat Elektronik Pengusaha Kena Pajak tidak dapat disetujui pada tanggal 29 Januari 2020 hingga 3 Februari 2020. Gangguan tersebut berdampak pada keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1111 (SPT Masa PPN 1111).

Penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN 1111 tidak akan dibebankan kepada pengusaha kena pajak dengan beberapa ketentuan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mendapatkan keringanan adalah yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 Masa pajak Desember 2019 melalui saluran e-Filing sebagai berikut:

  • PKP yang masa berlaku sertifikat elektroniknya telah berakhir sampai tanggal 31 Januari 2020.
  • PKP yang menyampaikan permintaan sertifikat elektronik baru pada tanggal 29 Januari 2020 sampai 7 Februari 2020 sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai

Sanksi administrasi yang tidak dibebankan adalah sanksi administrasi yang telah dijelaskan pada pasal 7 ayat (1) , pasal 14 ayat (4), pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi tidak akan dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi beberapa syarat di atas.

Seperti diketahui sebelumnya, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Hal ini berdasarkan pasal 15A ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak penjualan atas barang mewah. Jika lebih dari batas waktu yang ditentukan akan mendapatkan sanksi administrasi sebagai konsekuensi keterlambatan.

Virus corona telah menyebar dengan cepat setelah terdeteksi pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Dalam jangka waktu 3 minggu, virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok ini telah menyerang lebih dari seribu orang di Indonesia. Belum adanya vaksin untuk pandemi Coronavirus Disease 2019 ini membuat penyebarannya tak terkendali. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah menetapkan status darurat corona di Indonesia. Bahkan pemerintah juga melakukan perpanjangan status darurat corona hinggga 91 hari. Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Hal tersebut tertera dalam Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 yang ditandatangani kepala BNPB pada 29 Februari 2020.(otto)

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan ekonomi secara global. Merosotnya perekonomian dunia tentu berpengaruh pada kehidupan ekonomi di Indonesia. Berbagai lapisan masyarakat merasakan dampak dari terganggunya stabilitas ekonomi di Indonesia. Pemerintah dengan cepat mengambil langkah untuk menghadapi mewabahnya COVID-19. Di bidang pajak, pemerintah memberikan keringanan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT.

Sebelumnya, dirjen pajak telah menutup pelayanan secara langsung di seluruh Indonesia mulai tanggal 16 Maret hingga 5 April 2020. Padahal setiap tahunnya pemerintah menetapkan batas pembayaran dan pelaporan SPT hingga tanggal 31 Maret. Karena pandemi Coronavirus Disease 2019 batas pelaporan dan pembayaran SPT bagi wajib pajak orang pribadi mundur sampai tanggal 30 April 2020.

Keringanan tersebut disertai penghapusan sanksi administrasi keterlambatan. Hal ini sebagai langkah pasti penanganan mewabahnya virus corona di tanah air. Sanksi administrasi tersebut berlaku untuk keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi tahun 2019 dan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2019.

Wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan keringanan di atas adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria seperti dikutip dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor KEP-156/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019 berikut ini.

  1. Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan akhir tahun buku pada 31 Desember 2019
  2. Wajib pajak orang pribadi yang diwajibkan melakukan pencatatan, yaitu
  3. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, atau
  4. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
  5. Wajib pajak orang pribadi yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final termasuk dari usaha dengan peredaran bruto tertentu.

Bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa PPh untuk masa pajak Februari 2020 yang seharusnya memiliki batas penyampaiannya pada tanggal 21 Maret 2020 juga memperoleh keringanan. Batas pelaporannya SPT Masa PPh Februari 2020 menjadi 30 April 2020 tanpa dikenakan sanksi keterlambatan.

Sanksi administrasi yang dibebaskan dalam rangka penyebaran wabah virus corona yang dimaksud pada ulasan ini adalah sanksi administrasi yang tertulis pada pasal 7 ayat (1) , pasal 9 ayat (2b), pasal 14, pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berbagai keringanan di atas diambil oleh dirjen pajak guna meringankan beban dan dampak sosial ekonomi  bagi Wajib Pajak yang terdampak COVID-19. Keringanan di bidang perpajakan meliputi pengecualian pengenaan sanksi administrasi perpajakan, pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, laporan penempatan harta tambahan, permohonan keberatan, penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua.

Hingga ulasan ini diturunkan sebanyak lebih dari 1700 orang di Indonesia telah dinyatakan positif virus corona. Dengan tingkat angka kematian karena COVID-19 sebesar 8,9 persen. Angka tersebut menduduki peringkat kedua kematian akibat COVID-19 di dunia setelah Italia. Italia sendiri menduduki posisi pertama negara dengan tingkat kematian akibat COVID-19 karena memiliki presentase kematian penderita hingga 11,7 persen dari total keseluruhan orang yang positif virus corona. (otto)