Penandatanganan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Joko Widodo  menandakan berlakunya 186 pasal dalam 1187 halaman isi dan penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja secara bersamaan. Banyaknya aturan yang ditetapkan sekaligus melalui pengesahan satu undang-undang menuntut masyarakat bertindak cermat dalam memahami konsekuensi dari pasal-pasal yang berubah dan bertambah. Pemahaman informasi terbaru atas Undang-Undang Cipta Kerja akan menghindarkan masyarakat dari kesalahan pengambilan keputusan.

Salah satu kluster yang menjadi perhatian adalah kluster perpajakan. Undang-Undang yang mengatur mengenai perpajakan sendiri telah diubah beberapa kali sebelumnya. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebanyak 21 Pasal mengalami perubahan, 3 Pasal dihapus, dan 4 Pasal ditambahkan pada keseluruhan 4 Undang-Undang Perpajakan sekaligus, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 113, Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Pasal 111, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada Pasal 112, serta Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 114. Kluster Perpajakan sendiri terdapat dalam Bab IV tentang Kemudahan Berusaha bagian ketujuh.

Pelaksanaan dari beberapa aturan perpajakan dalam Undang-Undang ini membutuhkan aturan turunan, seperti Peraturan Menteri Keuangan, yang ditujukan untuk menjelaskan isi Undang-Undang lebih lanjut. Peraturan Menteri Keuangan tersebut direncakan akan dikeluarkan secepatnya.

Tujuan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tercantum dalam Pasal 3, yaitu diantaranya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja; menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, imbalan dan perlakuan yang adil; penyesuaian aspek pengaturan bagi koperasi, UMKM, serta industri nasional; dan penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia. Lalu bagaimana perubahan peraturan perpajakan pada Undang-Undang Cipta Kerja dapat mewujudkan tujuan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini? Berikut kami rangkum komparasi perbedaan isi Undang-Undang Cipta Kerja kulster perpajakan dengan Undang-Undang Perpajakan yang telah disahkan sebelumnya.

Silahkan download file Komparasi Undang-Undang Cipta Kerja Dengan Undang-Undang Perpajakan di bawah ini: