Pandemi corona yang terus berjalan hingga akhir tahun 2020 membuat pemerintah terus membuat kebijakan yang bisa membantu masyarakat berjuang dalam melewati kesulitan di masa ini. Salah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Tentu ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun 2020, melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan, dan yang terakhir mendorong WP untuk membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran dalam Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, dan Surat Tagihan Pajak, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2020.

Bagi WP ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sesuai UU KUP dan PMK No. 08/PMK.03/2013. Dilanjutkan dengan Surat Pernyataan Bermaterai yang berisi kekhilafan atau bukan kesalahan WP, Surat Pernyataan Bermaterai atau Pakta Integritas, telah melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 dan 2019, sanksi administrasi belum atau baru dibayar sebagian. Pembayaran juga harus dilakukan sebelum 31 Desember 2020, pengajuan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebelum 31 Desember 2020.

Tidak hanya WP yang harus memenuhi syarat, tetapi KPP pun harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. KPP perlu memberikan rekomendasi yang antara lain menyatakan pembayaran yang dilakukan oleh WP untuk mendukung penerimaan KPP. Diperlukan juga rekomendasi yang dikeluarkan KPP yang menyebutkan pengenaan sanksi administrasi kepada WP mengandung kekhilafan dan bukan kesalahan WP. Yang terakhir, KPP perlu untuk memberikan rekomendasi yang menyebutkan WP telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 dan 2019. Wajib Pajak pun diharuskan untuk tidak sedang melakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan yang telah di konfirmasi oleh Tim Penelaah.

Pengaturan ulang sanksi administrasi pajak ini telah diatur dalam Bab VI Bagian Ketujuh Pasal 113 UU Cipta Kerja. Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memberikan kemudahan kepada WP. Tidak semua UU KUP mengalami perubahan dalam UU Cipta kerja, diantaranya adalah Pasal 7 ayat 1. Sanksi KUP untuk SPT yang disampaikan sesuai waktu yang ditetapkan tetap dijalan seperti biasanya. Dengan dengan Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN yang telat bayar, Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya, Rp 1.000.000 untuk SPT PPh WP Badan, dan Rp 100.000 untuk SPT Tahunan PPh WP OP.

Perubahan dilakukan dalam Pasal 8 ayat 3 UU KUP, yang di dalam UU Cipta kerja dimasukkan kedalam Pasal 8 ayat 3 (a). Dalam kasus WP memberitahukan ketidakbenaran dalam pelaporan SPT dan belum dilakukan penyelidikan. Awalnya dalam UU KUP sanksi yang diberikan adalah 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar, diganti menjadi 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Selanjutnya Pasal 14 ayat 4 di UU KUP dan disebutkan di pasal yang sama juga di UU Cipta Kerja. Untuk pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu dan juga PKP tidak mengisi faktur secara lengkap. Dari awalnya sanksinya adalah 2% dari dasar pengenaan pajak, diganti menjadi 1% dari dasar pengenaan pajak.

Perubahan sanksi juga terjadi pada Pasal 44B ayat (2) UU KUP dan disebutkan dalam pasal yang sama di UU Cipta Kerja. Jika terjadi penyidikan pidana oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan, sanksi awalnya adalah sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan diganti menjadi 3 kali. Dengan ada penurunan sanksi pajak ini diharapkan penerimaan pajak di Indonesia pun bisa semakin meningkat.

Dalam UU Cipta Kerja terdapat juga UU KUP yang dihapus. Yaitu Pasal 13A UU KUP dihapuskan dalam UU Cipta Kerja. Jika sebelumnya terdapat WP yang tidak melaporkan SPT, atau melaporkan tetapi isinya tidak lengkap sehingga memberikan kerugian terhadap negara diberikan sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar kini telah dihapuskan. Akan tetapi ini diubah menjadi ke Pasal 38 UU KUP, apalagi WP tidak melaporkan SPT merupakan perbuatan setelah pertama kali maka WP akan dikenakan sanksi pidana.

Yang terakhir adalah Pasal 8 ayat (5) UU KUP, di dalam UU Cipta Kerja pasal ini tetap dalam angka yang sama tetapi ditambahkan Pasal 8 ayat (5a). Pada awalnya apabila WP mengungkapkan kesalahan pelaporan SPT sebelum SKP diterbitkan dikenakan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar kini diganti dengan sanksi bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar.

Dengan adanya perubahan dan dapat mengurangi sanksi administrasi pajak ini diharapkan tingkat penerimaan pajak di Indonesia bisa terus meningkat. Dikarenakan di era pandemi ini tentu beberapa perusahaan mengalami penurunan pendapatan dan dapat berpengaruh dapat pelaporan pajak masing-masing. Kemudahan ini juga perlu terus disosialisasikan kepada WP agar tujuan dari program ini bisa berjalan dengan maksimal. Otoritas pajak dan mitra pemerintah seperti konsultan pajak bisa berusaha sebaik-baiknya menyebarluaskan informasi yang memudahkan berbagai pihak ini. Tanpa kerjasama yang baik bisa jadi program pun tidak bisa direalisasikan dengan maksimal. Semoga peran masing-masing pihak bisa terus dijalankan agar bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi negara dengan kepatuhan pajak yang tinggi.

Selama beberapa tahun belakangan konsultan pajak telah banyak hadir dan membantu masyarakat Indonesia dalam menaati pelaporan pajak di Indonesia. Sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Pasal 1, Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keberadaan konsultan pajak sendiri membantu banyak pebisnis di Indonesia untuk menjalankan peraturan perpajakan di Indonesia. Sementara perpajakan adalah suatu bidang yang mempunyai kerumitan yang cukup tinggi. Hal ini terkadang membuat Wajib Pajak mempersiapkan waktu yang lebih banyak untuk memahami sistem perpajakan di Indonesia. Waktu yang dimiliki oleh pebisnis pun kadang sudah banyak dihabiskan untuk menjalankan bisnisnya sendiri.

Dalam pelaksanaannya konsultan pajak memiliki beberapa tugas yang beriringan untuk membantu berjalannya peraturan pajak di Indonesia. Beberapa peran konsultan pajak adalah pertama mengenai tax compliance atau kepatuhan pajak. Konsultan pajak membantu pebisnis untuk mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Mendampingi perusahaan untuk menjalankan kepatuhan perpajakannya. Salah satu kepatuhan pajak yang harus dijalani misalnya dengan membayarkan PPh maupun PPN secara teratur tiap bulannya. Apalagi ketika perusahaan tidak membayarkan pajak sesuai dengan waktunya, sanksi bisa dikirimkan ke perusahaan tersebut.

Untuk memaksimalkan peran perusahaan dalam menjalankan tugasnya sebagai Wajib Pajak, konsultan pajak di bidang tax compliance dapat membantu WP untuk memaksimalkan kewajiban yang harus dipenuhi. Apalagi selama era pandemi ini terdapat beberapa peraturan dalam PPh maupun PPN yang diperbaharui oleh pemerintah. Ketika WP tidak memahami peraturan baru tersebut, maka kepatuhan pajak pun tidak bisa dimaksimalkan. Sementara konsultan pajak sendiri telah memiliki forum untuk berdiskusi mengenai peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga jika ada perubahan dalam peraturan itu, konsultan pajak bisa langsung mengetahui dan menyampaikan kepada klien nya. Peraturan pajak pun bisa dilaksanakan dengan baik oleh WP.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak per 11 Maret 2016 dan Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2017, jumlah konsultan pajak di tahun 2016 adalah sebanyak 3.231. Sementara jumlah penduduk Indonesia sendiri sebanyak 258.705.000. Artinya jumlah konsultan pajak sendiri tidak sampai 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang memiliki perbedaan lumayan besar ini tentu berpengaruh kepada pendampingan kepatuhan pajak di Indonesia.

Padahal konsultan pajak sendiri adalah mitra dari pemerintah untuk memberikan penyuluhan pajak kepada masyarakat. Karena tidak semua WP mempunyai waktu untuk memahami semua peraturan pajak dengan maksimal. Dengan itu tentu para WP harus memilih konsultan pajak terbaik agar bisa memaksimalkan peran mereka dalam mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia dan menghindari sanksi yang bisa hadir karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Dengan jumlah konsultan pajak hanya berjumlah 3.231, tentunya WP harus memilih konsultan pajak yang terbaik untuk menjalankan perannya. Akan lebih baik lagi jika konsultan pajak tersebut telah memiliki pengalaman selama bertahun-tahun dalam bidang ini. Salah satu konsultan pajak yang dipercaya oleh masyarakat adalah MUC Consulting. Dengan pembukaan jasa di tahun 1999, hingga saat ini konsultan pajak ini telah memiliki hingga hampir 21 tahun. Pengalaman yang telah maksimal tersebut pun terus diperbaharui tiap tahunnya agar bisa membantu WP untuk menjalankan peraturan perpajakan di Indonesia.

MUC consulting yang telah berdiri selama 21 tahun ini memiliki cabang di Surabaya dan telah membantu banyak WP dalam melaksanakan tugasnya. Mulai dari tax compliances, tax dispute, hingga transfer pricing, MUC telah menjadi mitra bagi ratusan perusahaan dengan otoritas perpajakan. Berafiliasi dengan MSI Global Alliance, yang merupakan asosiasi internasional terdepan untuk firma akuntansi dan hukum dengan 250 anggota terpilih dari lebih 100 negara di antara Amerika, Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.

Dengan pengalaman yang maksimal MUC Consulting bisa menjadi salah satu alternatif bagi WP atau pebisnis untuk mematuhi peraturan pajak di era pandemi ini. Dengan peraturan yang berubah-ubah tersebut, pebisnis tidak perlu untuk memahami satu persatu perubahan. Karena konsultan pajak akan membantu untuk memenuhi peran tersebut. Sehingga pebisnis dapat fokus untuk terus menjalankan bisnisnya dengan baik selama pandemi. Apalagi tentunya selama pandemi ini pebisnis juga perlu berpikir lebih banyak agar usaha tetap berjalan dengan maksimal.
Kehadiran konsultan pajak di era pandemi ini bisa menjadi simbiosis mutualisme antara WP dan otoritas pajak itu sendiri. Dengan pembayaran pajak yang sesuai dengan waktu nya, tentu akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Sehingga bisa membantu banyak program di Indonesia. Semoga peran simbiosis mutualisme ini bisa berjalan terus dengan maksimal agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan semua warga bisa terbantu.

Pada tanggal 26 Oktober telah disahkan UU Bea Meterai yang dihadirkan untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dengan adanya UU Nomor 10 Tahun 2020, pemerintah mengharapkan bisa membantu membuat peraturan Bea Meterai yang sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan tata kelola Bea Meterai yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Disebutkan dalam Pasal 32 di UU terbaru ini, bahwa peraturan ini akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Bea Meterai ini juga disebutkan sebagai pajak atas dokumen. Meterai ini pun banyak digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Asas yang dilaksanakan untuk pengaturan Bea Meterai adalah kesederhanaan, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hal ini banyak disebutkan Pasal 2, yang diantaranya menegaskan bahwa tujuan dari Bea Meterai adalah untuk membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Bea Meterai sendiri dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam pasal 3 ayat 2, diantaranya disebutkan bahwa dokumen perdata adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya. Terdapat juga akta notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, surat berharga, dokumen transaksi kontrak berjangka dan dokumen lelang. Salah satu dokumen yang sering digunakan oleh masyarakat juga, yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Tentunya juga dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pelaksanaannya Bea Meterai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen-dokumen yang telah disebutkan dalam Pasal 3 diatas. Untuk tarif yang dikenakan dalam Bea Meterai adalah sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Besarnya nilai nominal dokumen dan nilai Bea Meterai dapat diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan kondisi perekonomian nasional dan tingkat pendapatan masyarakat. Dokumen perdata yang disebutkan dalam Pasal 3 pun dapat dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap yang berbeda dalam rangka melaksanakan program pemerintah dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan/ atau sektor keuangan. Jika ada perubahan besarnya batas nilai nominal Dokumen yang dikenakan Bea Meterai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR Indonesia.

Terdapat juga beberapa dokumen yang tidak dikenakan Bea Meterai, diantaranya adalah dokumen yang terkait lalu lintas barang. Disebutkan dalam Pasal 7 dokumen ini adalah surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim dan surat lainnya yang dapat dipersamakan. Ada juga segala bentuk ijazah, tanda terima pembayaran gaji, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan. Termasuk pun tanda penerimaan yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, surat gadai, tanda pembagian keuntungan, dan dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

Pada pelaksanaannya, Bea Meterai terutang pada beberapa kondisi dan disebutkan dalam Pasal 8. Kondisi yang pertama adalah dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris, dan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kondisi yang kedua adalah dokumen selesai dibuat untuk surat berharga dan juga dokumen transaksi kontrak berjangka. Pada kondisi ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, dokumen diajukan ke pengadilan, maupun dokumen yang menyatakan jumlah uang. Tetapi menteri dapat menentukan saat lain terutangnya Bea Meterai.

Pada Pasal 13 disebutkan mengenai jenis meterai yang ada, diantaranya adalah meterai tempel, meterai elektronik, dan meterai dalam bentuk lain. Meterai tempel memiliki ciri khusus yaitu memiliki gambar lambang negara Garuda Pancasila, frasa Meterai Tempel, dan angka yang menunjukkan nilai nominal. Sementara meterai elektronik disebutkan memiliki kode unik dan keterangan tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan hadirnya perubahan UU baru mengenai Bea Meterai ini diharapkan sosialisasi yang dihadirkan pun bisa lebih masif agar banyak masyarakat yang mengetahuinya dan dapat menggunakan fitur baru yang lebih memudahkan. Misalnya seperti dengan hadirnya Bea Meterai elektronik. Dengan hadirnya bea meterai elektronik ini juga memudahkan pemerintah untuk mengawasi objek pajak dalam dokumen-dokumen digital yang sedang berkembang di era pandemi ini.

Tentunya dengan sosialisasi yang lebih masif bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai perubahan yang dihadirkan oleh pemerintah ini. Inovasi pun harus terus dijalankan agar akses bea meterai pun bisa digunakan oleh segala pihak yang melakukan transaksi keuangan lainnya.

Ketika mendengar kata transfer pricing, mungkin banyak yang beranggapan bahwa ini adalah salah satu cara untuk menghindari pajak di suatu negara. Padahal pada kenyataannya pernyataan ini tidak sepenuhnya benar. Berikut sedikit ringkasan mengenai transfer pricing dalam ruang lingkup pajak internasional.

Dalam dunia perpajakan dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tax avoidance. Kata-kata ini memiliki arti sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga skema tersebut disebut tidak melewati peraturan hukum atau legal dikarenakan tidak melewati ketentuan perpajakan. Kasus ini juga berbeda dengan adanya penggelapan pajak atau tax evasion. Dalam hal ini dilakukan suatu alur yang bisa memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, contohnya tidak melaporkan seluruh penjualan atau meningkatkan jumlah biaya secara fiktif.

Pertanyaannya adalah, apakah skema tax avoidance dalam transfer pricing untuk penghindaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan yang ada dapat dibenarkan? Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Maka, perlu ada solusi yang diberikan untuk mengurangi adanya upaya penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dengan skema transfer pricing, dan agar menghindari pemajakan berganda. Diperlukan hadirnya kewenangan otoritas pajak dalam melakukan koreksi atas nilai transaksi afiliasi perlu untuk dibatasi oleh suatu aturan yang dijadikan acuan secara internasional. Disebabkan oleh hal ini dibutuhkan sebuah International Tax Regime.

Dalam The Oxford Handbook of International Business dijelaskan bahwa International Regime adalah suatu hubungan fungsional dan perilaku antara pemerintah di berbagai negara yang dibentuk sebagai respon dari permasalahan di tingkat internasional mengenai suatu isu tertentu. Hubungan fungsional dan perilaku ini sebetulnya baru akan memiliki kekuatan hukum jika dilakukan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) ataupun dalam peraturan yang ada di dalam negeri. Dengan mempertimbangkan adanya harmonisasi hukum antar negara, International Tax Regime ini mulai digunakan oleh berbagai negara.

Pada pelaksanaannya, International Tax Regime dipertemukan di dalam suatu model P3B. Berdasarkan tugas yang ada saat ini, di ranah global terdapat dua organisasi multinasional yang berperan dalam merumuskan International Tax Regime. Pertama adalah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan United Nations (UN). Tugas kedua organisasi ini adalah menerbitkan dokumen model P3B yang akan digunakan sebagai rujukan oleh berbagai negara dalam merumuskan P3B dengan negara lain.

OECD memiliki peran besar dalam ranah transfer pricing dikarenakan mereka telah menerbitkan suatu dokumen yang menjabarkan mengenai Pasal 9 OECD Model atau lebih dikenal sebagai OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration. Diperlukan sebuah aturan main dalam skema transfer pricing adalah untuk menghindari pemajakan berganda terjadi, yang disebut sebagai International Tax Transfer Pricing Regime. Kehadiran aturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tax abuse dan mencegah pemajakan berganda.
Perusahaan multinasional yang melakukan skema transfer pricing dalam rangka menghindari pajak, dengan adanya International Tax Transfer Pricing Regime ini otoritas pajak memiliki wewenang untuk mencegah hal ini terjadi. Lain halnya ketika setiap otoritas pajak yang ada melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda, pemajakan berganda atas laba perusahaan multinasional bisa memungkinkan untuk terjadi.

Prinsip yang digunakan dalam International Tax Transfer Pricing Regime adalah kesetaraan antar negara, netralitas internasional, dan kesetaraan Wajib Pajak dari negara yang berbeda. Ketiga prinsip ini menjadi acuan untuk akhirnya mengharmonisasikan gerakan antar negara untuk menjalankan peran masing-masing. Menghapus prinsip ini dapat menyebabkan munculnya suatu keadaan yang tidak seimbang antar negara.

Pada dasarnya skema transfer pricing memiliki keunggulan bahwa peran ini hanya bisa digunakan oleh perusahaan multinasional dibanding dengan perusahaan independent. Perusahaan multinasional memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak internasional (international tax planning). Oleh karena itu, diperlukan kesetaraan horizontal sebagai prinsip dasar dalam International Tax Transfer Pricing Regime.

Dapat disimpulkan bahwa transfer pricing memerlukan suatu aturan main agar terdapat sebuah perubahan besar dalam pelaksanaannya. Agar setiap perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dapat melaksanakan kewajiban dan mendapat haknya dengan baik juga. Stigma seperti hadirnya transfer pricing untuk melakukan tax avoidance tidak dapat dibenarkan karena dalam pelaksanaannya memang berbeda. Dengan adanya aturan ini tax avoidance maupun tax evasion pun bisa untuk dihindari.

Sangat penting untuk memahami bahwa isu perpajakan bisa menjadi salah satu dari dimensi yang dapat mendorong aktivitas dalam perusahaan. Kebijakan transfer pricing seharusnya tidak serta merta diduga sebagai upaya penghindaran pajak, namun harus dilihat dari konteks yang lebih komprehensif. Transfer pricing hadir untuk menunjukkan kontribusi dari masing-masing pihak dalam grup perusahaan multinasional dengan kondisi seandainya transaksi tersebut dilakukan antar pihak independen. Manipulasi transfer pricing dapat terjadi dikarenakan adanya suatu penyimpangan atas nilai kompensasi yang harus nya diterima oleh entitas perusahaan multinasional tetapi tidak diberikan secara komprehensif.

Maka dari itu manipulasi transfer pricing harus dihindari karena dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Dengan adanya International Tax Transfer Pricing Regime diharapkan bisa menjadi langkah awal bagi para perusahaan multinasional di berbagai negara untuk menjalani kewajiban perpajakannya dengan baik. Agar setiap hak dan kewajiban masing-masing Wajib Pajak bisa dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ada di negara nya sendiri. Peran ini bisa menjadi langkah awal perubahan untuk mendorong perilaku jujur dalam bertransaksi dan juga menguntungkan berbagai pihak yang terlibat dalam skema transfer pricing tersebut.

Pajak adalah sesuatu yang wajib bagi setiap warga negara yang berada di Indonesia. Peraturan tentang perpajakan sangat beragam dan rumit untuk dipahami kebanyakan orang. Kesalahan seringkali terjadi karena wajib pajak salah mengartikan peraturan perundang-undangan tentang pajak. Sebagai jalan keluar dari masalah ini, anda dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga yaitu konsultan pajak. Pemerintah telah mengatur keberadaan konsultan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perudang-undangan perpajakan.

Peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap wajib pajak mempunyai kewenangan dalam mengurus segala hal tentang pajak. Kewenangan dalam hal ini termasuk meminta bantuan dari konsultan pajak. Wajib pajak berhak memberikan kuasanya kepada konsultan pajak untuk mengurusi segala hal terkait perpajakan. Wajib pajak yang ditangani konsultan pajak dapat berupa perseorangan maupun badan. Bagi anda yang memiliki perusahaan keberadaan konsultan pajak akan banyak membantu. Berikut beberapa keuntungan yang diperoleh pengusaha saat menggunakan konsultan pajak.

Tidak Mengurus Sendiri
Beberapa orang berpendapat melaporkan dan membayar pajak dapat dilakukan sendiri. Namun mengurus pajak sendiri beresiko mengalami kesalahan atau kurang bayar. Belum lagi, peraturan perihal pajak yang sangat dinamis dan sering mengalami perubahan seperti penerapan amnesti pajak,omnibus law hingga berbagai insentif pajak. Dengan menggunakan konsultan pajak, anda tak perlu khawatir memikirkan administrasi tentang pajak perusahaan.

Meminimalisir Kesalahan
Konsulan pajak profesional akan memastikan perusahaan tidak lebih bayar pajak. Kesalahan dalam pelaporan pajak juga bisa dihindari jika perusahaan memiliki konsultan pajak. Meskipun terjadi kesalahan, konsultan pajak yang akan mendampingi menangani sengketa tersebut hingga selesai. Menggunakan konsultan pajak tidak akan menyita waktu dan pikiran pimpinan perusahaan karena masalah akan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Memperoleh Pendampingan
Suatu saat, jika perusahaan anda mendapatkan panggilan atau pemeriksaan pajak, konsultan pajak anda dapat memberikan pendampingan. Pendampingan dapat membebaskan atau memperkecil kerugian yang dialami perusahaan anda. Pemeriksaan seringkali terjadi karena adanya perbedaan penghitungan antara perusahaan dan Dirjen pajak. Konsultan pajak juga akan mendampingi anda hingga sidang di pengadilan jika terdapat sengketa pajak.

Mendapat Informasi Terbaru
Berbagai kemungkinan dapat terjadi seiring diamandemennya Undang-Undang terkait perpajakan. Terkadang satu perturan perundang-undangan yang dikeluarkan akan saling terhubung dengan Undang-Undang lainnya. Peraturan dan Undang-Undang yang baru dapat lebih menguntungkan bagi perusahaan anda dibandingkan Undang-Undang yang lama. Menggunakan konsultan pajak akan membantu anda mengupdate segala informasi baru yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak. Baik itu kebijakan, peraturan atau Undang-Undang yang baru. Anda tak perlu repot mempelajari Undang-Undang baru yang tentunya menguras tenaga dan waktu anda.

Anda tak perlu khawatir menggunakan konsultan pajak untuk mengurus masalah perpajakan. Sebab keberadaan konsultan pajak di Indonesia telah diakui oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Peraturan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014 ini memuat 32 pasal yang membahas segala hal tentang konsultan pajak. Setelah anda memutuskan menggunakan konsultan pajak, anda perlu memperhatikan cara memilih konsultan pajak dengan baik.

Pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang tinggal di Indonesia. Kewajiban warga negara membayar pajak telah diatur dalam Undang Undang (UU). Meskipun sudah diatur dalam Undang Undang, masyarakat seringkali bingung jika menghadapi masalah pajak. Terlebih Undang Undang yang menyangkut tentang pajak sangat beragam dan rumit. Saat itulah peran konsultan pajak banyak dicari masyarakat untuk membantu mengurusi masalah perpajakan.
Konsultan pajak dapat menghemat waktu anda mengurusi segala hal yang berkaitan dengan pajak. Bantuan konsultan pajak mulai dari merencanakan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan laporan pajak, retitusi pajak, mendampingi dalam pemeriksaan pajak hingga menyelesaikan sengketa. Beberapa konsultan pajak juga menawarkan pendampingan dalam pengerjaan pembukuan perusahaan.
Memilih menggunakan konsultan pajak dapat mengurangi beban administrasi pajak yang harus anda kerjakan. Selain itu, memakai konsultan pajak juga akan lebih efisien karena memperkecil tingkat kesalalahan. Baik kesalahan dalam pelaporan ataupun pembayaran. Memilih perusahaan konsultan pajak memang tidak boleh sembarangan. Salah memilih, anda bisa saja terkena sanksi hukum bahkan denda.
Berikut beberapa hal yang harus anda perhatikan dalam memilih konsultan pajak.
Izin Praktek
Satu di antara cara untuk mengetahui keabsahan perusahaan konsultan pajak adalah melalui Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP). Jika perusahaan konsultan pajak yang anda pilih terdaftar dalam SIKOP, maka perusahaan tersebut telah mempunyai izin. Untuk memperoleh sebuah izin praktek, perusahaan harus memiliki kualitas yang baik. Karena perusahaan konsultan pajak yang terdaftar dalam SIKOP telah memiliki izin praktek resmi dari Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia. Anda juga dapat mengecek di beberapa situs keanggotaan asosiasi atau ikatan konsultan pajak di Indonesia.
Pengalaman
Sebelum menentukan konsultan pajak, sebaiknya anda mencari informasi tentang track record perusahaan. Mulai dari bagaimana cara perusahaan menyelesaikan sebuah masalah hingga orang-orang yang terlibat dalam perusahaan. Anda juga bisa meminta rekomendasi dari kenalan yang telah memakai bantuan konsultan pajak terlebih dahulu. Dengan meminta rekomendasi, anda akan mendapatkan gambaran bagaimana perusahaan konsultan tersebut bekerja. Apakah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan atau menyalahi aturan demi mencapai tujuan. Sebab jika perusahaan bekerja dengan melanggar hukum, kelak anda juga akan menerima akibatnya.
Kredibilitas
Jangan sembarang memilih konsultan untuk urusan pajak. Pilihlah perusahaan konsultan pajak yang bisa diajak berdiskusi dalam menyelesaikan masalah. Bukan perusahaan yang tidak melibatkan anda dalam setiap keputusan. Hal penting lainnya adalah memilih konsultan pajak yang dapat menjaga kerahasiaan data-data kliennya. Anda tentu tak ingin data-data pribadi dijual ke pihak lain yang tak bertanggung jawab dan disalahgunakan.
Tarif
Carilah konsultan pajak yang sesuai dengan kebutuhan dan budget yang anda miliki. Beberapa perusahaan konsultan pajak menerapkan tarif yang berbeda untuk setiap layanan. Ada yang menyediakan tarif berdasarkan jam, ada pula yang bersifat jangka panjang. Pastikan anda membaca detail tarif dan layanan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Pajak adalah sebuah pungutan wajib dari masyarakat untuk negara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik anda tentu akan membayar pajak sesuai ketentuan.  Nantinya, pajak dari masyarakat akan digunakan pemerintah untuk kepentingan umum. Seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran pendidikan, membiayai anggaran kesehatan hingga anggaran negara lainnya