Angka kematian dan penderita virus corona di Indonesia terus bertambah setiap harinya. Setelah ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia WHO pada 11 Maret 2020, pemerintah terus mengeluarkan berbagai kebijakan terkait damapak menyebarnya COVID-19. Pada akhir maret, Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan memutuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020. Presiden menyebutkan PSBB berbeda dengan lockdown. Lockdown digambarkan seperti matinya seluruh aktivitas, sedangkan PSBB diklaim masih adanya aktivitas di dalamnya, hanya dilakukan pembatasan bukan penghentian layaknya lockdown. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas ekonomi, kebudayaan, sosial dan pendidikan yang tetap berjalan, dengan beberapa catatan seperti menerapkan social distancing, physical distancing dan lain sebagainya.

Dirjen pajak yang berada dalam naungan Kementerian Keuangan mengelurakan beberapa peraturan untuk mendukung hal tersebut. Peraturan dan kebijakan yang diputuskan diharapkan dapat menjaga roda perekonomian di Indonesia tetap berjalan. Satu di antara kebijakan yang dikeluarkan oleh dirjen pajak adalah insentif pengurangan angsuran pajak penghasilan. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 yang diterangkan mulai pasal 7 di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020:

1. Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari seharusnya. Pengurangan angsuran untuk masa April-September 2020 bagi wajib pajak yang:

  • Memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang disebutkan di lampiran F PMK Nomor 23/PMK.03/2020 (sebanyak 102 KLU). KLU telah tercantum dan dilaporkan di SPT Tahunan Tahun Pajak 2018.
  • Telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai Perusahaan KITE.

2. Wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya terdaftar, sesuai dengan formulir yang telah ditentukan (formulir di lampiran C PMK Nomor 23/PMK.03/2020) agar dapat memanfaatkan insentif ini. Contoh perhitungan pengurangan besarnya angsuran untuk setiap kategori wajib pajak terdapat dalam lampiran K PMK Nomor 23/PMK.03/2020.

3. Wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP akan menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan angsuran sesuai dengan formulir di lampiran D PMK Nomor 23/PMK.03/2020, akan diterbitkan dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak kepala KPP menerima pemberitahuan.

4. Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan PPh Pasal 25, wajib menyampaikan laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada kepala KPP dengan formulir di lampiran L PMK Nomor 23/PMK.03/2020).

5. Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dilaporkan paling lambat:

  • tanggal 20 Juli 2020, untuk masa pajak April – Juni 2020
  • tanggal 20 Oktober 2020, untuk masa pajak Juli – September 2020

Pemerintah berharap insentif ini dapat menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dan kegiatan ekspor dapat meningkat. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagai bentuk antisipasi pemerintah menghadapi dampak ekonomi mewabahnya Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Indonesia yang kian mengkhawatirkan.