Sebuah keputusan baru telah dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat Indonesia dalam melakukan pelaporan pajak di era pandemi ini. Sebelumnya telah dikeluarkan ketentuan mengenai pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak wabah COVID-19 yang diatur di PMK-44/PMK.03/2020. Diputuskan lagi untuk mengeluarkan PMK-86/PMK.03/2020 mengenai perpanjangan waktu pemberian insentif hingga Desember 2020.
Beberapa insentif yang diberikan adalah :
1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
2. PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP)
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor
4. Pengurangan angsuran PPH Pasal 25 sebesar 30%
5. Pengembalian pendahuluan PPN

Pembahasan pertama mengenai PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Pihak yang berhak menerima insentif ini adalah pegawai yang menerima penghasilan dari pemberi kerja yang termasuk WP dengan KLU tertentu (semula 1.062 KLU menjadi 1.189 KLU), WP Perusahaan KITE, atau WP Kawasan Berikat. Syarat selanjutnya adalah pegawai tersebut harus sudah memiliki NPWP dan penghasilan brutonya disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000. Pemberi kerja berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan melalui www.pajak.go.id untuk memanfaatkan fasilitas pajak. Untuk pertanggung jawabannya pemberi kerja wajib untuk membuat Laporan Realisasi PPH Pasal 21 DTP (Setiap Masa Pajak) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pemberitahuan kedua adalah PPh UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Untuk insentif ini diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018. WP berhak untuk mendapatkan insentif sepanjang menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final DTP setiap Masa Pajak paling lambar tanggal 20 bulan berikutnya. Setelah dilakukan prosedur dengan baik maka WP tidak perlu menyetor PPh Final ke kas negara. Pemotong/Pemungut tidak melakukan pemotonga/pemotongan pada saat pembayaran apabila Surat Keterangan dikonfirmasi, kemudian menyerahkan SSP/e-billing DTP kepada WP.

Perpanjangan ini juga berlaku untuk Pembebasan PPh Pasal 22 Impor dengan beberapa syarat. Jumlah WP yang terdaftar di KLU telah diperbaharui yang semula 431 KLU menjadi 721 KLU, termasuk juga WP Perusahaan KITE dan Kawasan Berikat. Jika tidak termasuk kedalam kriteria tersebut maka tertolak untuk insentif ini. Program ini dapat diwujudkan melalui penyampaian SKB untuk memberikan insentif melalui www.pajak.go.id. Bagi WP yang memenuhi syarat akan diberikan SKB, yang tidak akan diberi surat penolakan. Sama seperti insentif yang lain, perlu juga untuk membuat Lapora Realiasai PPh 22 Impor.

Insentif yang berikutnya adalah Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Sebesar 30%. Terjadi penambahan KLU yang awalnya 846 KLU menjadi 1.013 KLU. Maka akan lebih baik untuk melihat apakah perusahaan WP termasuk dalam KLU tersebut atau tidak, karena jika tidak terdaftar bisa mendapat surat penolakan untuk mendapatkan insentif. Dan tentu harus diberikan laporan realisasi pengurangan besarnya PPh Pasal 25 juga. Agar bisa menjadi pertanggung jawaban atas pengajuan insentif ini.

Bagi PKP resiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5.000.000 bisa mendapatkan insentif pengembalian pendahuluan PPN. Terjadi peningkatan jumlah KLU juga dalam insentif ini, yaitu dari 431 KLU menjadi 716 KLU. Cara pengajuannya mudah, PKP hanya perlu menyampaikan SPT Masa PPN untuk mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi PKP Beresiko Rendah pada SPT, paling lama tanggal 31 Januari 2021. Tidak sama seperti insentif yang lain diatas, pertanggung jawabannya mengikuti pengembalian pendahuluan yang telah ada sebelumnya.

Dengan adanya perpanjangan insentif pajak hingga Desember 2020 ini diharapkan bisa membantu WP untuk semakin taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Karena memang selama masa pandemi ini bisa diketahui bahwa perekonomian telah menunjukkan angka penurunan. Menurut Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani, Indonesia dalam kuartal III ini masih masuk dalam zona negatif ekonomi (CNBC, 10/09/2020). Diharapkan pemerintah bisa terus berperan dalam meningkatkan perekomian Indonesia dan masyarakat pun bisa membantu melalui peran dan kewajiban mereka masing-masing.